Jurnal Pengadaan Indonesia
Jurnal Pengadaan Indonesia fokus pada penelitian, analisis, dan pengembangan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Fokus utama dari jurnal ini adalah untuk menyajikan temuan-temuan terkini, inovasi, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Artikel yang diterbitkan akan mencakup studi tentang berbagai aspek pengadaan, termasuk kebijakan, metode, teknologi, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Articles
39 Documents
<![CDATA[Bayar Belanja Negara, Pakai Digipay Aja! ]]>
<![CDATA[Sihotang, Jus Samuel]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i1.1
<![CDATA[Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, semakin menimbulkan perubahan gaya hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Pemberlakuan PPKM di masa pandemi covid-19 juga mendukung semakin gemarnya masyarakat dalam menggunakan digitalisasi dalam setiap sektor kehidupan, seperti bertransaksi jual beli, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Digitalisasi dalam transaksi jual beli contohnya, proses digital ini terjadi dengan aman, efektif dan efisien sehingga masyarakat tak lagi asing dalam menggunakannya. Fenomena inilah yang juga diimplementasikan di Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menciptakan konsep digipay. Digipay digunakan sebagai sistem pembayaran pemerintah untuk belanja APBN. Kolaborasi digipay bersama Himbara dinantikan akan memberikan kontribusi yang baik, efektif dan efisien dalam pengadaan barang/jasa di ruang lingkup satker pengguna APBN.]]>
<![CDATA[Kriteria Aspek Ekonomi dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Widyarfendhi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i1.2
<![CDATA[Pengadaan barang/jasa Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional utamanya dalam upaya mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa yang dilakukan diarahkan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money), meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan penggunaan produk lokal. Manfaat sebesar-besarnya artinya tidak hanya berorientasi pada harga termurah, tetapi nilai terbaik yang diperoleh. Harga yang lebih mahal mungkin merepresentasikan kualitas yang tinggi, biaya lanjutan yang rendah, dan nilai uang yang lebih baik. Secara lebih spesifik, setiap negara tentunya memiliki prioritas masing-masing atas upaya berkelanjutan, khususnya dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan (PPB). Hal ini didasarkan pada kondisi saat ini yang telah dicapai dan hal apa saja yang harus menjadi perhatian di masa yang akan datang bagi mereka. Secara umum, tujuan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 relevan dengan berbagai kriteria ekonomi.]]>
<![CDATA[Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Hafizianor]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i1.3
<![CDATA[Pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk kegiatan pemerintahan baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Pengadaan barang/jasa harus diatur dengan transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang sudah ditetapkan agar pengadaannya bisa berjalan dengan efektif dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan penting demi melaksanakan pembangunan dan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa kepada Umum Pasal 1 menyatakan bahwa pengadaan berkelanjutan mengandung makna pengadaan dimaksud memiliki nilai manfaat bukan saja untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sepanjang siklus penggunaannya. Agar aspek pengadaan berkelanjutan bisa terwujud dan terus berkembang di kalangan pemerintahan maka dengan regulasi-regulasi yang sudah ada perlu terus diinternalisasi melalui pengembangan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa. Proses internalisasi aspek pengadaan berkelanjutan salah satunya adalah menerapkan pengadaan yang ramah lingkungan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa.]]>
<![CDATA[Supplier Development Program ]]>
<![CDATA[Sumarsono, Sonny]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i1.4
<![CDATA[Di lingkungan pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP sudah menjadi motor penggerak transformasi pengadaan pemerintah sejak LKPP berdiri melalui 4 pilar program nya yaitu Penyempurnaan Kebijakan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan, dan Penggunaan Mekanisme Pasar dalam pengadaan. Jika dilihat dari rincian programnya memang terlihat fokus utama transformasi adalah di sisi pembeli (K/L/Pemda), sehingga tidak heran jika masih ada ketimpangan dalam implementasinya karena belum diimbangi dengan rangkaian program penguatan kapasitas di sisi penjual (Penyedia). Namun beberapa tahun belakangan ini LKPP mulai memperkenalkan program yang mendorong penguatan di sisi penyedia. Beberapa contoh di antaranya adalah menyediakan program pelatihan untuk para penyedia yang sifatnya membangun kompetensi penyedia, juga dengan diluncurkannya program pengadaan berkelanjutan (sustainable public procurement), peningkatan kematangan UKPBJ, pemberdayaan UMKM dan yang terkini adalah diluncurkannya peraturan LKPP tentang Pembinaan Penyedia. Sebuah langkah maju yang dilakukan LKPP yang mendorong dilakukannya penilaian kinerja penyedia dan menggunakan mekanisme sanksi daftar hitam dari kacamata positif (pembinaan) dan bukan sekedar hukuman.]]>
<![CDATA[Mengenal Kesadaran Literasi Digital ]]>
<![CDATA[Sihotang, Jus Samuel]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i1.5
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital yang kini semakin berkembang memberi dampak positif pada semua aspek kehidupan manusia. Teknologi digital di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi preferensi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan seperti: berkomunikasi, bertransaksi jual beli, belajar dan juga bekeja. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet yang sangat banyak di dunia, namun sayangnya, kemampuan literasi digital masyarakatnya cenderung rendah. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan informasi digital yang didapat dengan cermat dan bijak. Pemerintah secara aktif menggalakkan program “Makin Cakap Digital” untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam literasi digital. Sejalan dengan hal tersebut,perlunya dibangun kesadaran akan pentingnya literasi digital bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan jajarannya.]]>
<![CDATA[Identifikasi Risiko dalam Aktivitas Pengadaan Barang di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ]]>
<![CDATA[Sihotang, Rohdamei Lady Clara]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i2.6
<![CDATA[Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengadakan peralatan operasional meteorologi klimatologi dan geofisika secara rutin untuk menghasilkan data yang akurat bagi masyarakat. Pada proses pengadaan barang/jasa di BMKG, khususnya pada pengadaan barang, terdapat potensi-potensi risiko yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan. Potensi risiko tersebut berdampak langsung kepada pihak pengguna barang, pihak penyedia barang, dan secara tidak langsung berdampak pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dalam pengadaan barang di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Risiko-risiko yang sering muncul diidentifikasi melalui studi literatur dan wawancara dengan para pelaku pengadaan barang dan jasa. Setelah itu tingkat risikonya dianalisis dari data kuesioner. Dari penelitian ini, diidentifikasi dua puluh tiga risiko baik di tahapan perencanaan/ persiapan pengadaan, pemilihan maupun pelaksanaan kontrak. Setengah dari perentase total risiko berkategori risiko tinggi yang memerlukan pengelolaan risiko lebih lanjut, agar kegiatan pengadaan barang di instansi tidak terhambat. Tahapan perencanaan/ persiapan pengadaan memiliki persentase risiko tinggi paling besar, dengan nilai tertinggi terkait penyusunan HPS dan kompetensi pengelola PBJ. Risiko pada tahapan pemilihan dan pelaksanaan adalah risiko tinggi dan menengah, dengan identifikasi risiko urutan teratas terdapat pada tahapan pemilihan yaitu dokumen pemilihan yang tidak jelas/ bias.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Terhadap Norma, Standar, Peraturan dan Manual dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Ramli]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i2.7
<![CDATA[Perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam melakukan kegiatan pengadan, kepatuhan perencanaan terhadap NSPM memberikan dampak pada kualitas pengadaan disisi lain berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan keuangan yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdampak pada penilaian kinerja keuangan. Pada umumnya satuan kerja pada umumnya sering melakukan Revisi DIPA, selain itu penyerapan anggaran yang kurang optimal terlihat dari belanja barang dan belanja modal dilaksanakan dipertengahan bahkan diakhir-akhir tahun anggaran hal ini dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang optimal. Langkah-langkah peningkatan akan kepatuhan terhadap NSPM dalam mendukung kinerja instansi yang berujung pada capaian sasaran kinerja anggaran serta kualitas pengadaan barang/jasa. Rendahnya kecermatan perencanaan dan konsistensi serta ketidakpahaman terhadap ketentuan dan Kebijakan dan Regulasi Perencanaan yang belum diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi kendala utama ketidakpatuhan terhadap NSPM dalam penyusunan perencanaan pengadaan, hal tersebut menjadi permasalahan yang harus segera dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan sebagai langkah mitigasi serta mengusulkan rumusan kebijakan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam menetapkan SOP penyusunan perencanaan pengadaan yang nantinya dijadikan dasar oleh seluruh satuan kerja.]]>
<![CDATA[Penetapan Spesifikasi Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah ]]>
<![CDATA[Sastyo Aji Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i2.8
<![CDATA[Penggunaan laptop terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kecenderungan meningkatnya penggunaan laptop tentunya dialami oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan pertimbangan yang sama dan memperhatikan volume dan nilai pengadaan laptop ASN yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam serta dibarengi dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP telah melaksanakan Paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi proses penetapan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran pada paket konsolidasi tersebut yang terkesan prematur. Oleh karena itu akuntabilitas penetapan spesifikasi laptop tersebut perlu dikaji lebih dalam. Terlepas dari hal tersebut, Penulis meyakini bahwa laptop administrasi perkantoran adalah salah satu BMN/BMD yang dapat ditetapkan SBSK-nya selain Bangunan Gedung Negara atau Alat Angkutan Darat Bermotor. Jika SBSK untuk laptop administrasi perkantoran ditetapkan, maka perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan laptop tersebut akan mengacu pada SBSK. Sehingga pendekatan SBSK memiliki potensi untuk digunakan dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerahi.]]>
<![CDATA[Pengukuran Kinerja Penyedia menggunakan 9 Box Matrix by McKinsey ]]>
<![CDATA[Riski Syandri Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v1i2.9
<![CDATA[Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dewasa ini sangat komprehensif, dimana bukan hanya mengharapkan harga termurah namun pencapaian Value for Money pengadaan menjadi tujuan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia. Pencapaian Value for Money Pengadaan terdiri atas ketepatan pada kualitas, kuantitas, biaya, waktu, lokasi, dan penyedia. Untuk mencapai Value for Money dalam hal ketepatan penyedia perlu dilakukan pengukuran atas kinerja penyedia agar dalam keberlangsungan pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat tercapai secara optimal. Pendekatan untuk mengukur kinerja disampaikan oleh McKinsey dalam teori 9 Box Matriks, dimana dalam matrix tersebut dilakukan pengukuran pada Potensi dan Kinerja dari sebuah objek yang akan dipetakan matriks kinerjanya. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di instansi pemerintah yang dijadikan sampel Tahun Anggaran xxxx terdapat 74 (tujuh puluh empat) penyedia yang ikut serta dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan pengukuran potensi dan kinerja dengan 9 Box Matriks terdapat 52 (lima puluh dua) penyedia yang masuk kuadran star merupakan penyedia yang layak masuk dalam daftar penyedia mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.]]>
<![CDATA[Strategi Asistensi (Clearing House) Kemenkeu Sebagai Role Model Implementasi Kebijakan Clearing House Nasional ]]>
<![CDATA[Zikrulah, Achmad]]>;
<![CDATA[En Huda, Choirul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59034/jpi.v2i1.11
<![CDATA[Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa (PBJ) dalam satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan menghadapi beberapa permasalahan pada tiap tahapan PBJ mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak, baik masalah-masalah yang bersifat administratif maupun teknis. Hal ini tentunya dapat menghambat jalannya pelaksanaan PBJ, sehingga perlu adanya strategi asistensi/Clearing house sebagai solusi mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Penelitian ini akan menunjukkan strategi asistensi/Clearing house yang telah berjalan di lingkungan Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif/deskreview yaitu penelitian laporan penelitian dipaparkan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan data dukung dan pengalaman peristiwa lampau. Hasil penelitian ini yaitu strategi clearing house (1) Strategi asistensi/Clearing house untuk menyiapkan pengelola PBJ dan program kegiatan berkesinambungan 3 tahun kedepan pada tahun 2022 serta menyiapkan Jabatan Fungsional (jafung) pengelola PBJ selanjutnya; (2) Implementasi dilakukan dengan perencanaan serta persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta semua tahapan proses tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan para pihak (Pengelola PBJ) yang berbeda dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing; dan (3) Efektifitas IKP (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) menunjukkan secara survey pelayanan mendapatkan hasil 4,85 atau merasa sangat puas serta merupakan nilai yang baik karena mendekati nilai sempurna yaitu 5.]]>
