cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alex Rikki
Contact Email
alexrikisinaga@gmail.com
Phone
+6285330686593
Journal Mail Official
agus_arif@iapi-indonesia.org
Editorial Address
Gedung LKPP Lt 8 Jl Rasuna Said Komp. Rasuna Epicentrum Lot 11B Jaksel 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengadaan Indonesia
Published by Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28295714     DOI : https://doi.org/10.59034/jpi.v2i1
Core Subject : Economy, Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pengadaan Indonesia fokus pada penelitian, analisis, dan pengembangan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Fokus utama dari jurnal ini adalah untuk menyajikan temuan-temuan terkini, inovasi, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Artikel yang diterbitkan akan mencakup studi tentang berbagai aspek pengadaan, termasuk kebijakan, metode, teknologi, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Kajian Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan: Sebuah Inspirasi Suparwanto, Daviq
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i1.12

Abstract

Upaya reformasi pengadaan barang/jasa telah dilakukan, dan akan terus dilanjutkan yang meliputi 4 pilar reformasi. Satu pilar di antaranya yaitu kerangka institusi dan manajemen kapasitas, berupa kelembagaan organisasi pengadaan, peningkatan kualitas SDM pengadaan, dan integrasi dengan sistem informasi. Fungsi pengadaan sebagai fungsi penunjang di institusi besar seperti Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam menunjang core bussines-nya. Lalu akan seperti apa UKPBJ yang akan diwujudkan sebagai Pusat Keunggulan/ Center of Excellence (CoE) Pengadaan Barang/Jasa. CoE dimaksudkan sebagai wadah yang berisi berbagai alat bantu (paradigma, pengetahuan, kemampuan, dan lainnya) yang merupakan enabler dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat kegiatan pengadaan di Indonesia. Di abad ke-21 ini perubahan berlangsung begitu cepat serta kompleksitas yang semakin meningkat sudah menjadi sesuatu yang normal. Di era globalisasi yang semakin cepat, organisasi pemelajar dengan fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan kompleks menjadi suatu kebutuhan. Maksud kajian kelembagaan UKPBJ ini adalah untuk mewujudkan UKPBJ yang berperan strategis dan memiliki kelincahan (agility) mengikuti dinamika organisasi, yaitu UKPBJ sebagai organisasi pemelajar yang efektif dan fleksibel/agile terhadap kebutuhan jangka menengah/panjang organisasi. Beberapa variabel yang digunakan dalam kajian ini yaitu struktur organisasi, trend belanja pengadaan beberapa tahun terakhir, kategori belanja (spend analysis), fungsi monev kinerja, fungsi konsolidasi dan perencanaan strategis, fungsi pengembangan SDM, fungsi pengelolaan informasi penyedia, fungsi sistem informasi, serta fungsi project management office (PMO). Kajian dilakukan dengan metode studi literatur. Kesimpulan kajian di antaranya yaitu agar organisasi dapat bersifat agile maka diterapkan desain organisasi projectize/ team-based structure, menerapkan konsep organisasi pembelajar, SDM diisi oleh profesional pengadaan, dan menerapkan manajemen berbasis risiko.
Identifikasi Hubungan antara Kontrak Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Kinerja Proyek Ekawati, Novya; Larasati, Dewi; Tirtadi, Sugeng
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i1.14

Abstract

Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang unik dan melibatkan berbagai pihak dan tahapan pekerjaan. Keberadaan kontrak pada pekerjaan konstruksi penting untuk dapat membantu mengurai kondisi multitafsir pada setiap tahapan yang dilakukan. Studi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kontrak pekerjaan konstruksi dengan kinerja proyek. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan dengan metode survei dalam bentuk kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan variable laten aspek kontrak yang berpengaruh pada kinerja proyek adalah aspek keuangan, diikuti aspek legal dan aspek teknis. Dari analisis regresi multivariat ditemukan adanya hubungan kausal antara aspek hukum dan aspek teknis yang memberikan kontribusi pengaruh lebih besar terhadap kualitas dan kinerja proyek. Kinerja mutu/ kualitas merupakan kinerja paling terpengaruh oleh berbagai aspek yang dimuat di dalam kontrak, sementara itu, waktu adalah kinerja yang paling terpengaruh oleh aspek keuangan kontrak,
Law Enforcement of Corruption Crime Abuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatus Muh Rafly Nurfaizy; H. M. Said Karim; Nur Azisa
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i1.15

Abstract

This study aims to determine (1) the Corruption Criminal Law Policy on the Misuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatuses. (2) The role of the government in the prosecution of corruption crimes involving the misuse of hospital medical devices carried out by state civil apparatus. The preparation of this thesis uses an empirical legal approach, in which the author looks at law in its real sense and examines how the law works in society.With this research, it is concluded that: The role of criminal law in dealing with criminal acts of corruption in the form of abuse of hospital medical devices committed by the state apparatus is contained in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 12B, and Article 23 of the Corruption Law (which adopted Articles 421, 422, 429, and Article 430 of the Criminal Code). The criminal act of corruption for civil servants and/or state administrators is a criminal act of corruption that can only be committed by people who are qualified as civil servants or state administrators.The role of law enforcers in the enforcement of corruption crimes in the abuse of hospital medical devices begins with the submission of reports originating from individuals, community organizations and non-governmental organizations, state institutions and government institutions, and information reports from the internal police, which will then be carried out by an investigation process with the assistance of the police and the Attorney General's Office. If the case file submitted by the investigator is deemed complete and the case can be prosecuted by the public prosecutor, then the public prosecutor then makes an indictment.
Evaluasi Kinerja Supplier pada PT XYZ dengan Metode Analytical Network Process (ANP) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) Dharmayanti, Indrani Dharmayanti; Putri, Mellynia
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i1.16

Abstract

Pentingnya peran supplier dalam pemenuhan dan kelancaran proses produksi menyebabkan perusahaan harus benar dalam melakukan evaluasi kinerja supplier yang dimilikinya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja serta kemampuan supplier dalam memenuhi kebutuhan organisasi dimasa mendatang. Metode yang digunakan adalah metode Analytical Network Process (ANP) untuk mendapatkan bobot tiap kriteria dan subkriteria. Kemudian metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menentukan urutan preferensi guna mendapatkan alternatif supplier terbaik. Pada pengadaan baha baku Pinus Surface Four Side (S4S) di PT XYZ, diidentifikasi berbagai indikator evaluasi dan dengan menggunakan ANP didapatkan 9 kriteria dan 24 subkriteria yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja supplier. Penyelesaian ANP dilakukan dengan menggunakan Software Super Decision. Berdasar kriteria dan subkriteria tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap beberapa supplier dengan menggunakan TOPSIS dan diperoleh urutan supplier yang memiliki kinerja terbaik yaitu pertama PT CKJ nilai sebesar 0,6514, kedua CV BSG sebesar 0,5724, ketiga PT YP sebesar 0,5666, dan terakhir PT KBM sebesar 0,3175
Kompetisi dan Eksploitasi Pada Kontrak Pekerjaan Konstruksi Mutaqin, Muhammad Iqbal
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i2.18

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena perbedaan antara nilai awal kontrak dan realisasi pembayaran dalam proyek konstruksi, dengan fokus pada paket-paket proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan banting harga oleh peserta tender untuk memenangkan kontrak, dengan penawaran sekitar 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Jenis kontrak harga satuan cenderung lebih rentan terhadap adendum dan realisasi pembayarannya lebih besar dibandingkan kontrak lumsum. Meskipun demikian, perlu pendekatan yang holistik untuk memahami apakah realisasi pembayaran yang melebihi nilai kontrak ini merupakan eksploitasi kontrak atau keputusan strategis. Rekomendasi meliputi pengintegrasian data pengadaan, pembayaran, dan kinerja kontrak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan manfaat bersama dalam proyek konstruksi yang efisien dan efektif.
Potensi Sengketa Terkait Keadaan Kahar (Force Majeure) Dalam Kontrak Pengadaan Pemerintah Sujoko, Ajik
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i2.19

Abstract

The potential for disagreement between the parties to accept the event is considered a force majeure event to the contract is very likely to occur. Force major has the potential to occur at every stage of the contract starting from the pre-contract stage, the contract implementation stage, post-contract stage. To minimize the potential for disagreements that will lead to disputes, it is best to understand the potential problems at each stage of the contract related to force majeure. Contract designs or drafts that mention force major clauses in detail and precision are required in contracts in government procurement.
Pembuatan Elektrik Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (E-RKBMN) Berbasis Web Sebuah Upaya Penguatan UNNES Menuju PTN Badan Hukum wiyanto, Agung; Widodo; Mundir, Ahmad; Guntur
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i2.21

Abstract

UNNES laksana pohon terus berkembang menjadi besar dan maju. Kemajuan dan berkembangnya UNNES ditandai dengan berbagai prestasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Tata kelola UNNES sudah baik yang ditandai sejak tahun 2011 hingga 2021 UNNES mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian/WTP dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun demikian ada tata kelola yang perlu perbaikan yaitu tata kelola penyusunan RKBMN UNNES sebagai dokumen pendukung RKAKL. Tata kelola RKBMN UNNES selama ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan penyusunan RKBMN UNNES yang merupakan gabungan dari RKBMN uni-unit dilingkungan UNNES masih bersifat manual dalam bentuk word atau excell dan dikirim via email. UNNES belum memiliki sistem database usulan RKBMN. Hal ini berakibat apabila dibutuhkan data RKBMN mengalami kendala misalnya tidak tepat waktu dan akurat.  Permasalahan tersebut yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini yaitu melalui penggunaan teknologi informasi untuk penyusunan dan pembuatan database RKBMN atau lebih dikenal e-RKBMN. Sistem informasi elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN)  adalah sistem informasi penyusunan RKBMN di lingkungan UNNES dengan sistem on line dengan mengunakan database berbasis mysql. Sistem elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN)  ini bisa diakses dimana pun selama perangkat komputer yang digunakan memiliki koneksi internet. Tingkat kemudahan dan kepuasan penggunaan Sistem informasi  elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN)  di atas 70%.
INTEGRASI SISTEM INFORMASI ASET DAN GUDANG DENGAN SISTEM INFORMASI ANGGARAN MENUJU PENYUSUNAN RKAKL DAN RKBMN YANG CEPAT, TEPAT, EFEKTIF, DAN EFISIEN PERSIAPAN UNNES PTN BADAN HUKUM wiyanto, Agung; Widodo; Susanto, Hendi; Ridho, Akhmad
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i2.22

Abstract

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan kegiatan instansi pemerintah yang sering disebut RKA-KL RKA-KL adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. RKA-KL berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dokumen RKA-KL harus disertai dokumen pendukung yaitu dokumen RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara). Kedua dokumen tersebut tidak dipisahkan dikarenakan dokumen RKBMN adalah dokumen penjabaran untuk pengadaan yang tercantum di RKAKL. Penyusunan dokumen RKA-KL di UNNES dilakukan di Bagian Perencanaan. Penyusunan dokumen ini dengan mengunakan sistem berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penggaran dengan domain sianggar.unnes.ac.id. sementara untuk dokumen pendukung yaitu RKBMN dilakukan di subbag BMN dengan mengunakan sistem siagung.unnes.ac.id. Sistem penyusunan dokumen tersebut masih terpisah-pisah belum terintregrasi. Transfer data dilakukan secara manual. Hal ini berakibat sering timbul ketidakvalidan data, tidak efesien serta efektifnya proses penyusunan RKBMN dan RKAKL dan berulang untuk operator sistem yang menjalankan sianggar dan siagung. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali intregrasi data kedua sistem tersebut untuk meminimalisasi kesalahan transfer data karena transfer yang dilakukan manual seperti saat ini. Integrasi antara Sianggar dan siagung kedepannya juga harus dengan sistem pengadaan unnes dan sistem keuangannya. Hal ini dikarenakan RKBMN adalah data untuk pengadaan ke depan erat kaitan dengan sistem pengadaan dan pembayaran ada di keuangan. Berdasarkan hasil uji publik untuk terhadap intregrasi sistem informasi penyusunan E-RKBMN dan sianggar yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan sistem sangat membantu dengan kepuasan di atas 70 %. Secara perinci sebagai berikut responden setelah mencoba sistem keinginan sebisa mungkin menggunakan sistem integrasi ini Secara Teratur hasil penelitian mengenai keinginan sebisa mungkin menggunakan sistem integrasi ini secara teratur, hasil didapat untuk Setuju 74%, dan Sangat Setuju 26% dan keinginan menggunakan sistem integrasi ini seterusnya hasil penelitian mengenai keinginan menggunakan sistem integrasi ini seterusnya, hasil didapat untuk Netral 4%, Setuju 70%, dan Sangat Setuju 26%. Sementara tingkat akurasi data untuk sistem intregrasi hasil didapat untuk Netral 4%, Setuju 70%, dan Sangat Setuju 26% dan tingkat kepuasan hasil didapat untuk Netral 4%, Setuju 67%, dan Sangat Setuju 29%. Respoden memeliki keinginan untuk mengunakan sistem intregtrasi sebesar Netral 11%, Setuju 63%, dan Sangat Setuju 26%. Oleh karena itu sistem ini perlu diterapkan sebagai sebuah Upaya Penguatan UNNES Menuju PTN Badan Hukumsangat membantu karena mudah dijalankan. Oleh karena itu sistem ini perlu ada pekembangan lebih lanjut.
Strategi Pemilihan Penyedia Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online Darmawan, Sastyo Aji; Hidayat, Isna Khoirul; Hidayah, Rumanti
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v2i2.23

Abstract

Dalam menjalankan pelayanan publik berbasis TIK, Ditjen AHU melibatkan Pelaku Usaha untuk membantu tugas dan fungsinya. Adanya keterlibatan Pelaku Usaha dalam operasional TIK Ditjen AHU, menuntut kewaspadaan yang tinggi terutama dari aspek kerahasiaan data dan informasi. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 telah menetapkan standar teknis keamanan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap instansi Pemerintah, salah satunya adalah aspek kerahasiaan. Di sisi lain, Ditjen AHU mengalami ketergantungan terhadap Penyedia Jasa Pemeliharaan Aplikasi AHU Online yang menjadi jantung pelayanan publik Ditjen AHU saat ini. Ditambah lagi kebutuhannya yang bersifat berulang dan belum ditemukannya best practices pemeliharaan aplikasi pelayanan publik, Ditjen AHU membutuhkan strategi pemilihan dan kontrak yang tepat untuk pengadaan ini.
Pentingnya bantuan hukum bagi pelaku pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi Panggilan Pemeriksaan oleh APH Metasari, Yelly
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v3i1.26

Abstract

Pokja Pemilihan selaku Pelaku Pengadaan tidak terlepas dari pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena dugaan adanya masalah hukum dalam proses pengadaan barang atau jasa. Hal tersebut membuat pelaku pengadaan takut, tidak siap diperiksa karena mereka tidak memahami mekanisme pemeriksaan APH. Tulisan ini membahas mengenai pentingnya bantuan hukum yang diberikan kepada pelaku pengadaan dalam menghadapi pemanggilan oleh APH terkait dengan kasus pengadaan barang/jasa serta hal-hal seputar pemanggilan APH kepada pelaku pengadaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah 1). Pentingnya peranan lembaga bantuan hukum yaitu memberikan nasihat hukum, konsultasi hukum, pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana, pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyelidik atau penyidik, mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; 2). Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pelaku pengadaan untuk menghadapi panggilan dari APH yaitu persiapkan mental, fisik yang sehat untuk menghadapi penyidik, tertib administrasi dalam pelaksanaan tender, persiapkan dokumen yang rapi dan dapat diakses oleh anggota pokja pemilihan, Koordinasi dengan Bagian pelayanan hukum atau Bantuan Hukum pada instansi di unit kerja untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Page 2 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022