Garuda - Garba Rujukan Digital

Harmonisasi Hukum Positif dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD: Harmonization of Positive Law in Regulating DPRD Complements Maskuri Maskuri; Muhammad Junaidi; Fanesa Amada
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12880

This study analyzes the regulation of council apparatus in the Regional People's Representative Council of Demak Regency and formulates an ideal model for harmonizing Indonesia’s positive law. The research background concerns the disharmony among several legal instruments, especially the MD3 Law, the Regional Government Law, and Government Regulation Number 12 of 2018, which undermines the effectiveness of the council in carrying out its legislative, oversight, and budgetary functions. The urgency lies in the need for an integrated legal system to prevent conflicting interpretations and overlapping authority. Using a normative juridical method with conceptual and descriptive analytical approaches, this study evaluates statutory documents and the institutional practices of the Demak council. The findings reveal a clear discrepancy between das sollen and das sein characterized by weak inter organ coordination and functional disharmony. The novelty of this study lies in proposing a harmonization model that integrates vertical, horizontal, and functional approaches grounded in the principle of socio equilibrium which aligns legal structure with institutional realities. The study concludes that revising the council’s internal regulations, strengthening institutional capacity, and issuing national guidelines for legal harmonization are essential steps. Key recommendations include preparing an academic manuscript on harmonization, improving institutional training, and encouraging meaningful public participation. Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perangkat dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta merumuskan model ideal untuk harmonisasi hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan disharmoni berbagai instrumen hukum, khususnya Undang Undang MD3, Undang Undang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang melemahkan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan membangun sistem hukum terpadu guna mencegah perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan deskriptif analitis, penelitian ini mengevaluasi dokumen peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan DPRD Demak. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein yang tercermin dari lemahnya koordinasi antarlembaga dan disharmoni fungsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi yang memadukan pendekatan vertikal, horizontal, dan fungsional berdasarkan prinsip socio equilibrium yang menyelaraskan struktur hukum dengan realitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi peraturan internal DPRD, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penerbitan pedoman nasional tentang harmonisasi hukum merupakan langkah penting. Rekomendasi utama mencakup penyusunan naskah akademik harmonisasi, peningkatan pelatihan kelembagaan, dan mendorong partisipasi publik secara substansial.

Analisis Putusan Hakim Dalam Pembatalan Akta Risalah Lelang: Analysis of the Judge's Ruling in the Cancellation of the Auction Minute Deed Muhammad Zul Efendi Manurung; Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12882

This study examines the judicial reasoning underlying the cancellation of Auction Minute Deed Number 1352 year 2010 and analyzes the resulting legal consequences along with the legal protection afforded to auction winners affected by the annulment. The urgency of this research arises from the legal uncertainty that occurs when an auction declared valid under administrative procedure is subsequently cancelled by a court decision, thereby altering the rights and obligations of debtors, creditors, and good faith buyers. Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, this study draws upon first instance, appellate, and cassation court decisions as primary legal materials. The findings show that the judges cancelled the auction minute deed on the basis of an unlawful act, particularly the creditor’s failure to comply with legal procedures in determining the limit price and the violation of propriety and fairness principles. The legal consequences include the restitution of land rights to the debtor, the nullification of the auction winner’s ownership rights, and the creditor’s obligation to return the auction proceeds. Legal protection for the auction winner is available through the right to seek compensation from the creditor provided that the buyer can demonstrate good faith. This study highlights the need to harmonize justice, utility, and legal certainty in the implementation and judicial review of secured property auctions. Penelitian ini mengkaji pertimbangan yudisial yang mendasari pembatalan Risalah Lelang Nomor 1352 tahun 2010 serta menganalisis konsekuensi hukum yang ditimbulkan dan bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang terdampak oleh pembatalan tersebut. Urgensi penelitian ini muncul dari ketidakpastian hukum yang terjadi ketika suatu lelang yang secara administratif dinyatakan sah kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan sehingga mengubah posisi hak dan kewajiban debitor, kreditor, dan pembeli beritikad baik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini memanfaatkan putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi sebagai bahan hukum primer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan risalah lelang berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum terutama karena kreditor tidak mematuhi prosedur hukum dalam penetapan harga limit serta melanggar prinsip kepatutan dan keadilan. Konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut meliputi pemulihan hak atas tanah kepada debitor, hapusnya hak kepemilikan pemenang lelang, dan kewajiban kreditor untuk mengembalikan hasil lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang tersedia melalui hak untuk menuntut ganti rugi kepada kreditor sepanjang pembeli dapat membuktikan iktikad baik. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengujian yudisial terhadap lelang atas benda jaminan.

Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang: Implementing DTKS-Based Social Assistance for Accurate Beneficiary Targeting in Semarang City Christina Diah Wijayanti; Soegianto Soegianto; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12886

This study analyzes the implementation of social assistance distribution in Semarang City based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) through the SIKS-NG application and formulates solutions to address mistargeted beneficiaries. Using an empirical juridical approach supported by statutory analysis and a descriptive–analytical research design, primary data were obtained from interviews with village officials, distribution officers, and beneficiaries, while secondary data were collected through literature studies. The findings show that the distribution process continues to encounter problems of data inaccuracy, including the inclusion of deceased individuals, residents who have relocated without updating their civil records, and financially capable individuals who still receive social assistance. These issues are compounded by infrequent data updates, weak interagency coordination, and low public literacy regarding mandatory reporting of demographic and economic changes. The study’s novelty lies in proposing an integrated early verification–validation model and a systematic DTKS updating mechanism designed to enhance accountability, data accuracy, and targeting effectiveness in local social assistance programs. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG serta merumuskan solusi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dengan desain penelitian deskriptif–analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, petugas penyalur, dan penerima bantuan, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran masih menghadapi masalah ketidakakuratan data, termasuk tercatatnya individu yang telah meninggal dunia, warga yang pindah tanpa memperbarui data kependudukan, serta masyarakat yang secara ekonomi mampu namun tetap menerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut diperburuk oleh minimnya pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi publik terkait kewajiban pelaporan perubahan kondisi demografis maupun ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model verifikasi–validasi dini yang terintegrasi serta mekanisme pembaruan DTKS yang lebih sistematis untuk memperkuat akuntabilitas, akurasi data, dan efektivitas penargetan dalam program bantuan sosial daerah.

Meninjau Kembali Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Musik pada Platform Streaming Digital di Indonesia Ade Irma Srimurni Ati; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Arifin Arifin; Endang Setyowati
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13484

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik pada platform streaming digital serta efektivitas sanksi terhadap pelanggaran hak cipta melalui penggunaan, pengunggahan ulang, dan pendistribusian karya tanpa izin pencipta. Kehadiran platform streaming digital telah memperluas distribusi dan konsumsi karya musik, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi penggunaan karya tanpa izin yang berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta. Perkembangan praktik digital menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kemampuan hukum dalam menangani pelanggaran pada platform streaming digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan serta penegakan hak cipta dalam lingkungan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, pengaturan lisensi dan royalti, serta pemberian sanksi perdata, pidana, dan administratif. Namun, perlindungan hukum belum mampu memberikan hasil yang optimal ketika pihak lain menggunakan atau mendistribusikan karya musik tanpa izin melalui platform streaming digital. Keterbatasan pengawasan dan penindakan menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran digital, atau sanksi hukum secara terpisah sehingga belum mengkaji hubungan antara bentuk pelanggaran, perlindungan hukum, dan efektivitas sanksi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta pada platform streaming digital memerlukan mekanisme penegakan hukum yang mampu mendeteksi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta, selain memberikan sanksi terhadap pelaku. Penguatan pengawasan digital dan penyesuaian mekanisme penegakan hukum dengan karakteristik platform streaming diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta karya musik. This study aims to analyze the legal protection of musical works on digital streaming platforms and the effectiveness of sanctions for copyright infringement involving unauthorized use, re-uploading, and distribution. Digital streaming platforms have expanded the distribution and consumption of musical works while creating opportunities for unauthorized use that may undermine creators’ economic rights. This development reveals a gap between the copyright protection provided under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the capacity of the existing legal framework to address infringement in digital environments. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis examines legislation, legal doctrines, judicial decisions, and previous studies concerning copyright protection and enforcement. The findings demonstrate that Law Number 28 of 2014 protects creators through moral and economic rights, licensing and royalty mechanisms, and civil, criminal, and administrative sanctions. However, protection remains suboptimal because monitoring and enforcement mechanisms face difficulties in identifying infringements, preventing unauthorized use, and ensuring the fulfillment of creators’ economic rights. Previous studies have predominantly examined copyright protection, digital infringement, or legal sanctions separately, leaving insufficient analysis of the relationship between infringement patterns, legal protection, and sanction effectiveness on digital streaming platforms. This study argues that effective copyright protection requires enforcement mechanisms capable of detecting infringement, preventing unauthorized use, ensuring creators’ economic rights, and imposing appropriate sanctions on infringers. Strengthening digital monitoring and adapting enforcement mechanisms to the characteristics of streaming platforms are necessary to enhance legal certainty and provide effective protection for musical creators.

Lelang Negara dalam Pemulihan Aset Korupsi: Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo Andresya Barqiyyatul Munjilah; Ani Triwati; Kadi Sukarna; Wahab Aznul Hidaya
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13589

This study aims to analyses the implementation of the auction of assets resulting from corruption in the Rafael Alun Trisambodo case, reviewed from the perspective of auction law in Indonesia. The background of the study begins with the importance of the execution auction mechanism as an instrument for implementing court decisions as well as a means of recovering state assets in corruption cases. The implementation of the execution auction must also be carried out in accordance with the principles of law and good governance. The urgency of writing this article lies in strengthening legal policies regarding the practice of auctioning confiscated state assets so that they are not only oriented towards the formality of execution, but also guarantee the protection of public interests through the principles of value for money, due process of law, and the principles of good governance. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a case approach to court decisions that have permanent legal force. The results of the study indicate that the implementation of the auction of Rafael Alun Trisambodo assets has fulfilled the normative principles of procurement law and auction law, particularly transparency, accountability, fair competition, and legal certainty. The execution auction mechanism in this case not only functions as an implementation of court decisions, but also as a means of recovering state assets in line with the goals of eradicating corruption and implementing good governance. The novelty of this research lies in the integration of auction law analysis with the principles of government procurement of goods/services and good governance in the context of auctions for the execution of corruption crimes, which have not been studied comprehensively in Indonesian legal literature.

Reformulasi Hukum Pemilu Menghadapi Digitalisasi dan Pelanggaran Administratif Aprillia Endah Puspita Sari; Endah Pujiastuti; Kukuh Sudarmanto
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13607

Pemilu merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat pada suatu sistem demokrasi. Studi literatur menjelaskan terkait dengan pelanggaran administratif pada pemilu yang dimaksudkan tersebut mencakup beberapa dari aktivitas yang bertentangan dengan mekanisme, prosedur, serta tata cara dalam penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan hasil analisis terkait dengan kesiapan hukum pemilu di Indonesia terhadap digitalisasi pemilu dalam penanganan pelanggaran administratif. Metode penelitian penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil temuan penelitian yaitu beberapa contoh dari pelanggaran administrasi yang dimaksudkan yaitu adanya sistem yang memiliki potensi gagal serta memiliki dampak terhadap hak pemilih atau peserta, akses tidak sah terhadap sistem pemilu, tidak terpenuhinya standar keamanan dan transparansi sistem, kelalaian pengelolaan sistem informasi pemilu, dan manipulasi data atau kesalahan input data. Beberapa contoh dari sistem pelanggaran tersebut tidak memiliki sifat pidana. Akan tetapi, secara tidak langsung jenis pelanggaran yang dimaksudkan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemilu serta keadilan. Kesiapan hukum pemilu di Indonesia terhadap digitalisasi pemilu dalam penanganan pelanggaran administratif memaparkan Indonesia belum sepenuhnya siap pada hukum guna menghadapi kompleksitas pemilu berbasis teknologi. Dalam hal ini diperlukan penyesuaian mekanisme pembuktian, penguatan kelembagaan, serta pembaharuan regulasi dengan jelas agar digitalisasi pemilu tidak memiliki potensi dalam melemahkan beberapa prinsip dari pemilu yang demokratis, adil, dan jujur.

Problematika dalam Transparansi Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Faktor Terjadinya Persekongkolan Tender Nur Khikmatus Saidah; Zaenal Arifin; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Nurfitriawati; Teguh Hadi Prayitno
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13612

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintpah (PBJ) merupakan sektor strategis yang menggunakan dana publik dan menuntut penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Meskipun secara normatif Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dirancang untuk menjamin transparansi proses lelang, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan berupa persekongkolan tender. Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya kasus persekongkolan dalam PBJ meskipun telah diterapkan sistem elektronik, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses lelang PBJ masih bersifat administratif dan belum menyentuh keterbukaan substansial pada tahap evaluasi penawaran, sehingga membuka ruang terjadinya persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk keterlibatan penyelenggara pengadaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan transparansi tahap penawaran dan evaluasi sebagai faktor kunci terjadinya persekongkolan tender yang sebelumnya dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi dasar penguatan pengawasan dan perbaikan regulasi PBJ.

Rekonstruksi Pengaturan Hukum Lelang di Indonesia dalam Perspektif Kepastian hukum dan Keadilan Hukum Laksita Anggrarini; Zaenal Arifin; Endah Pujiastuti; Miftah Arifin
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13619

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan hukum lelang di Indonesia dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum. Lelang memiliki peran strategis dalam peralihan hak, pelaksanaan eksekusi, serta penyelesaian kewajiban hukum, namun pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dan sebagian bertumpu pada regulasi lama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi para pihak, khususnya pemenang lelang yang beritikad baik. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya sengketa lelang dan menurunnya kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang. Urgensi penulisan ini terletak pada kebutuhan akan sistem hukum lelang yang lebih harmonis, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika praktik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep rekonstruksi pengaturan hukum lelang yang mengintegrasikan kepastian hukum prosedural dengan keadilan substantif serta perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan pejabat lelang, dan penguatan perlindungan hukum merupakan elemen kunci dalam mewujudkan sistem lelang yang adil dan pasti.

Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Pencurian di Kota Bima Uzifatur Rizkiyah Mahendra; Ani Triwati; Kadi Sukarna; Ni Nyoman Tri Partini
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13716

This study aims to juridically analyze the implementation of restorative justice for juveniles as perpetrators of theft crimes in Bima City. The background of this research is grounded in the continued dominance of retributive approaches within the juvenile criminal justice system, which may adversely affect children’s development and contradict the principles of child protection and the best interests of the child as mandated by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The urgency of this study lies in the need to evaluate the effectiveness and consistency of restorative justice implementation by law enforcement authorities, particularly in handling juvenile theft cases at the investigation stage. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case study approaches, supported by an analysis of legislation, legal doctrines, and the practical application of restorative justice in Bima City. The novelty of this research lies in its comprehensive examination of the conformity between restorative justice practices and positive legal norms as well as substantive justice values within the local context of Bima City. The findings indicate that restorative justice has been applied to juvenile theft cases in Bima City; however, its implementation remains suboptimal due to structural, cultural, and procedural constraints. Therefore, strengthening the understanding of law enforcement officers and harmonizing policies are necessary to ensure the protection of children’s rights and the sustainable realization of restorative justice.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih dominannya pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana anak, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Urgensi penulisan tesis ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas dan konsistensi penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam konteks penanganan perkara pencurian yang melibatkan anak di tingkat penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan restorative justice di Kota Bima. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai kesesuaian praktik restorative justice dengan norma hukum positif dan nilai keadilan substantif, khususnya pada konteks lokal Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak pelaku pencurian di Kota Bima telah dilakukan, namun belum optimal karena masih ditemui kendala struktural, kultural, dan prosedural, sehingga diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum serta harmonisasi kebijakan untuk menjamin perlindungan hak anak dan tercapainya keadilan restoratif secara berkelanjutan.

Efektivitas Perlindungan Hukum dan Restitusi Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Mohamad Ikhwannudin; Januardo Sihombing; Ani Triwati
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13737

This study analyzes the effectiveness of legal protection and restitution for victims of sexual violence in Islamic boarding schools within Indonesia’s criminal justice system. Previous studies have primarily examined sexual violence in Islamic boarding schools from theological, educational, and gender perspectives, while research specifically evaluating the implementation of restitution and victim protection in judicial practice remains limited. This research addresses that gap by examining the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and related regulations through concrete court decisions. This study employs a normative-empirical legal method with statutory, case, conceptual, and sociological approaches, focusing on Mungkid District Court Decisions Number 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd and Number 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. The findings indicate that although the legal framework concerning victim protection and restitution is normatively progressive, its implementation remains ineffective due to institutional weaknesses, limited inter-agency coordination, difficulties in enforcing restitution, and hierarchical legal culture within Islamic boarding schools. This study concludes that victim protection in judicial practice remains procedural and has not fully achieved restorative justice. The scientific contribution of this research lies in integrating victimology, legal effectiveness theory, and restorative justice through empirical analysis of restitution implementation in Islamic boarding school cases. Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya membahas kekerasan seksual di pesantren dari perspektif teologis, pendidikan, dan gender, sedangkan kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi restitusi dan perlindungan korban dalam praktik peradilan masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi terkait melalui putusan pengadilan konkret. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan sosiologis melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd dan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka perlindungan hukum dan restitusi telah diatur secara progresif, implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya kelembagaan, terbatasnya koordinasi antarlembaga, kesulitan pelaksanaan restitusi, serta budaya hukum hierarkis di lingkungan pesantren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban dalam praktik peradilan masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan restoratif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan viktimologi, teori efektivitas hukum, dan keadilan restoratif melalui analisis empiris penerapan restitusi dalam perkara kekerasan seksual di pesantren.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaljouridisch@usm.ac.id

Editorial Address
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/about/editorialTeam

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnaljouridisch@usm.ac.id

Editorial Address https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/about/editorialTeam

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaljouridisch@usm.ac.id

Editorial Address
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/about/editorialTeam

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA