cover
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6282173060361
Journal Mail Official
jurnal.gsp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bhakti Abri, Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. https://maps.app.goo.gl/9YN92exhBhXrdFRz7
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
ISSN : -     EISSN : 30897084     DOI : https://doi.org/10.62379/jkhpk
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (E-ISSN : 3089-7084) diterbitkan oleh Global Scients ( Publisher, adalah sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 297 Documents
Kualifikasi Yuridis Pemblokiran Situs Judi Online: Keputusan Tata Usaha Negara atau Tindakan Faktual Abdul Khanan; Rusydi Rusydi; Shalahuddin Serba Bagus
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2026): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the juridical qualification of the government’s act of blocking online gambling sites in Indonesia. Although commonly treated as a single act, the blocking process in fact consists of two legally distinct stages: the take down order issued by the ministry of communication and digital affairs to private electronic system operators, and the technical access blocking carried out by internet access service providers. This research addresses two problems: first, whether the blocking of online gambling sites fulfils the elements of a government administrative decision (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN); and second, whether the act is more accurately qualified as a factual act (feitelijke handeling) together with its legal consequences for available legal remedies. A normative legal method is used, combining statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the minister’s order to private electronic system operators fulfils the elements of a KTUN under article 1 point 9 of Law No 51 of 2009, since it originates from the attributive authority in article 40 paragraph (2b)-(2c) of the electronic information and transactions law and is concrete, individual, final, and legally banding. Access blocking by Internet Access Providers, by contrast, fail to meet the classical elements of a KTUN and is more properly qualified as a factual act constituting the implementation (uitvoeringshandeling) of the minister’s order, though it remains subject to administrative dispute under the expanded meaning of KTUN in Article 87 of the government administration law, with the general principles of good governance serving as the parameter for accessing its legality.
Perlindungan Hukum terhadap Produk Obat Sirup (Studi Kasus: Obat Sirup yang Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)) Rakhma Sekar Sari
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2026): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat mengonsumsi obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diterima oleh konsumen akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kemudian penulis melakukan analisis dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang telah lengkap, menyusunnya secara sistematis, dan menganalisisnya secara kualitatif serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi obat sirup mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) secara normatif telah diatur dalam Pasal 8 UUPK, serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 19 ayat (1) UUPK, dan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
Implementasi Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Anak Pada Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/Pa.Pdg Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2016 Rahmad Adip Rizki Perdana; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2026): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2016 authorizes judges of the Religious Courts to determine child support ex officio to the father when the child is under the mother's custody. However, in Decision Number 1656/Pdt.G/2024/PA.Pdg, the court did not determine child support despite fulfilling the conditions stipulated in the Circular Letter. This study aims to analyze the implementation of judges' ex officio authority in determining child support, examine the legal considerations underlying the absence of a child support order in the decision, and identify factors that hinder the implementation of SEMA Number 4 of 2016 at the Class IA Padang Religious Court. This research employed an empirical juridical method using a case approach. Data were collected through literature study, analysis of court decisions, and interviews with judges and legal practitioners, then analyzed qualitatively. The results indicate that SEMA Number 4 of 2016 grants judges the authority to determine child support even without a specific request from the parties as a means of protecting children's rights after divorce. Nevertheless, its implementation remains dependent on each judge's legal interpretation and discretion. In Decision Number 1656/Pdt.G/2024/PA.Pdg, the judges considered that child support could not be awarded because it was not included in the plaintiff's petition, taking into account the principle of ultra petita, judicial prudence, effectiveness of the judgment, and the father's financial capacity. These considerations are not entirely consistent with SEMA Number 4 of 2016, which provides judges with ex officio authority to ensure the best interests of the child. The main obstacles include the parties' lack of understanding regarding child support rights, limited information concerning the father's financial capability, and differing judicial perspectives regarding the application of ex officio authority.
Batas Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Tidak Benar yang Diberikan oleh Penghadap dalam Pembuatan Akta Autentik Dwi Ernawati
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam praktiknya sangat bergantung pada keterangan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh penghadap. Persoalan hukum muncul ketika keterangan tersebut ternyata tidak benar atau sengaja dipalsukan, kemudian dituangkan ke dalam akta autentik. Permasalahan utamanya adalah apakah setiap keterangan tidak benar dalam akta serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban bagi Notaris atau tanggung jawab tersebut harus dibatasi berdasarkan sumber keterangan, ruang lingkup kewajiban hukum Notaris, dan kesalahan Notaris sendiri. Penelitian ini menganalisis batas pertanggungjawaban Notaris terhadap keterangan tidak benar yang diberikan oleh penghadap serta pembagian akibat hukum antara Notaris dan penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris bukan penjamin atas setiap kebenaran materiil yang dinyatakan penghadap. Batas pertanggungjawaban perlu dinilai melalui tiga parameter, yaitu asal keterangan yang dipersoalkan, ruang lingkup verifikasi yang diwajibkan hukum, serta ada atau tidaknya kesalahan atau keterlibatan sadar Notaris. Keterangan tidak benar yang semata-mata berasal dari penghadap tidak dengan sendirinya dapat dibebankan kepada Notaris apabila persyaratan formil dan kehati-hatian yang wajar telah dipenuhi. Sebaliknya, pertanggungjawaban dapat timbul apabila Notaris melanggar kewajiban formil, mengabaikan ketidaksesuaian yang nyata, atau secara sadar turut memasukkan keterangan palsu. Pemisahan tanggung jawab yang tegas diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus integritas akta autentik.
Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Di Subsidi Pemerintah (Studi Pada Laporan Polisi Nomor LP/A/31/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM) Robby Fitrio; Sry Wahyuni
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine law enforcement regarding the criminal offense of misusing government-subsidized fuel, as well as the obstacles encountered in such enforcement. The research employs a normative juridical method supported by an empirical juridical approach. Data were obtained through literature review and interviews. The results indicate that law enforcement regarding the misuse of government-subsidized fuel is carried out in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP), encompassing the receipt of information, preliminary inquiry, formal investigation, collection of evidence and material evidence, witness examination, seizure, suspect designation, arrest, and detention. The investigation results prove that the suspect purchased subsidized fuel using a "Recommendation Letter for the Purchase of Specific Fuel Types (JBT)" intended for specific fishing vessels, but subsequently diverted the fuel to unauthorized parties and used it for purposes other than those authorized. Based on these actions, the suspects are alleged to have violated Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, as amended by Law Number 6 of 2023. Furthermore, challenges encountered in enforcing the law against the criminal misuse of government-subsidized fuel include suboptimal inter-agency coordination in supervising subsidized fuel distribution, low public legal awareness regarding the use of Purchase Recommendation Letters for Specific Fuel Types (JBT), the vast distribution area complicating oversight, and the perpetrators' modus operandi of attempting to cover their tracks by diverting or distributing the fuel to specific locations
Legalitas Penjatuhan Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Usaha Tambang Tanpa Teguran Tertulis Khoirimma Hannum Samosir; Della Rahmadayanti; Ashilah Prameswari
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The imposition of administrative sanctions in the form of revoking a Mining Business Permit (IUP) without a prior written warning constitutes a crucial legal issue in the administration of mineral and coal mining governance in Indonesia. Normatively, Article 185 paragraph (2) of Government Regulation Number 96 of 2021 establishes a tiered system of administrative sanctions, namely written warning, temporary suspension of part or all activities, and permit revocation, while Article 188 provides a limitative exception allowing the Minister to impose revocation directly without the warning stage under specific conditions. This article critically examines the boundaries of the lawful application of that exception from the perspectives of authority, procedure, and substance, and its conformity with the General Principles of Good Governance under Law Number 30 of 2014 on Government Administration. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that revocation without written warning is only lawful when one of the three limitative conditions under Article 188 is met; outside those conditions, such revocation constitutes a procedural defect rendering the administrative decision void, as reflected in the binding precedent of Jakarta Administrative Court Decision Number 16/G/2023/PTUN.Jkt.
Pengembangan Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo: Pergeseran Paradigma Hukum dan Orientasi Hukum untuk Manusia A Hafidz Al Qadri; Fendi Setyawan; Yusuf Adiwibowo
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the development of Satjipto Rahardjo’s Progressive Law thought through two aspects: the paradigm shift in law enforcement and the orientation of law toward human beings. This study employs aturantive legal research with a conceptual approach, using primary legal materials in the form of legislation, particularly Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and secondary legal materials consisting of books, scientific articles, and Satjipto Rahardjo’s works, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that Progressive Law developed in response to the positivistic paradigm, which places legal texts, systems, certainty, and rule and logic at the center of law enforcement. Satjipto Rahardjo’s thought shifts the legal approach toward rule and behavior by connecting law with human behavior, experience, social realities, and actual societal conditions through a holistic approach. Law is understood as law in the making, rather than as a closed and completed finite scheme, but as an institution that continues to develop in response to the dynamics of human life. This development maintains positive law as a guideline while directing its application toward substantive justice, utility, protection, and welfare. Progressive Law places human beings at the center of legal orientation, positioning legal systems, rules, and the authority of law enforcement officials as instruments for realizing a dynamic, contextual, responsive, and just legal system.
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional Erlita Dwi Arianti
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memperlihatkan perubahan penting dalam cara negara memandang hukum adat. Di satu sisi, asas legalitas menuntut rumusan tindak pidana yang jelas dan dapat diperkirakan sebelumnya. Di sisi lain, tidak semua norma yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat adat lahir dari peraturan tertulis. Tulisan ini membahas hubungan keduanya, kedudukan pluralisme hukum, serta jaminan kepastian hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan tiga buku karya Zainudin Hasan sebagai rujukan akademik utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan hukum pidana adat tidak menghapus asas legalitas, tetapi menuntut cara baru untuk menguji keberadaan norma, batas wilayah, unsur perbuatan, dan kewajaran sanksinya. Peraturan daerah dapat memperkuat kepastian hukum, namun berisiko membekukan adat yang pada dasarnya berkembang bersama masyarakat. Karena itu, pengakuan hukum adat perlu dibangun melalui penelitian langsung, partisipasi masyarakat hukum adat, pengawasan hak asasi manusia, serta koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum.
Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice Antara Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nabila Sahan; Amanda Putri Febri Lestari; Dwi Fadillah; Andhara Fenza; Keisya Aura Cantika; Suci Ramadhani; Amos Sihombing; Vannisa Ramadhini; Yahya Ayasy; Ari Muhammad
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme yang diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana nasional. Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan dalam KUHAP baru diterapkan bersama Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang selama ini menjadi pedoman bagi jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan keadilan restoratif dalam kedua peraturan dan merumuskan kebutuhan harmonisasi untuk menjamin kepastian hukum pada tahap penuntutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis serta perbandingan norma. Kajian ini memperlihatkan bahwa kedua peraturan memiliki orientasi pemulihan yang sejalan, tetapi berbeda dalam kriteria perkara, bentuk dan tenggat pemenuhan kesepakatan, prosedur penghentian penuntutan, serta mekanisme penetapan pengadilan. Perbedaan tersebut tidak otomatis membuktikan pertentangan seluruh norma Perja 15/2020, tetapi menimbulkan kebutuhan untuk memilah ketentuan yang masih dapat diterapkan dan ketentuan yang harus disesuaikan dengan KUHAP baru. Harmonisasi perlu diarahkan pada pembaruan aturan teknis, kejelasan urutan persetujuan internal dan penetapan pengadilan, serta pedoman perkara transisi. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum membutuhkan keselarasan norma sekaligus prosedur operasional yang konsisten.
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Mengandung Keterangan Palsu dari Penghadap Bella Sacskya
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaries are public officials authorized to execute authentic deeds that serve as important written evidence in ensuring legal certainty. However, authentic deeds may contain false statements provided by appearing parties, raising questions concerning the scope of notarial liability when inaccurate information originates from the parties themselves. This study examines the legal responsibility of notaries for authentic deeds containing false statements and analyzes the legal consequences for the deeds and the protection available to injured parties. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively. The findings indicate that notarial liability must be assessed by distinguishing the source of the information, compliance with official duties, and the form of fault that can be established. Appearing parties are responsible for the truthfulness of their statements, while notaries remain responsible for exercising their authority lawfully, satisfying formal requirements, and applying professional care. A notary cannot automatically be held criminally liable merely because an authentic deed contains false information. Liability requires an assessment of the relevant legal elements and evidence of the notary's conduct. Professional diligence, effective supervision, and proportionate law enforcement are necessary to safeguard legal certainty and the integrity of the notarial profession.