cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6282173060361
Journal Mail Official
jurnal.gsp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bhakti Abri, Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. https://maps.app.goo.gl/9YN92exhBhXrdFRz7
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by Global Scients Publisher
ISSN : -     EISSN : 30897084     DOI : https://doi.org/10.62379/jkhpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan (E-ISSN : 3089-7084) diterbitkan oleh Global Scients ( Publisher, adalah sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 254 Documents
 22   23   24   25   26 
Rekonstruksi Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia: Analisis Literatur terhadap Kesenjangan Implementasi dan Praktik Datuk Ahmad Aldo; Muhammad Wirayudha Effendie
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait pendidikan antikorupsi di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi konsep yang lebih efektif dalam menjawab tantangan implementasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan teknik analisis isi terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi telah memiliki dasar kebijakan yang kuat dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, namun implementasinya masih belum optimal. Kesenjangan terjadi antara kebijakan dan praktik, yang ditandai dengan dominasi aspek kognitif, rendahnya internalisasi nilai, serta ketidakkonsistenan pelaksanaan di satuan pendidikan. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan kompetensi pendidik, metode pembelajaran, lingkungan sosial, dan sistem evaluasi yang belum komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi pendidikan antikorupsi melalui penguatan orientasi pembelajaran berbasis karakter, peningkatan peran pendidik, penguatan budaya sekolah, serta perbaikan sistem evaluasi agar pembentukan nilai integritas dapat lebih efektif.
Artificial Intelligence dan Tantangan Ideologi Bangsa: Relevansi Pancasila di Era Digital Nur Kholis Majid
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Artificial Intelligence is moving fast and it is a big problem for the values that Indonesia is based on which is Pancasila. The main goal of this study is to look at the problems that Pancasila is facing because of Artificial Intelligence and to see if Pancasila is still a framework for guiding Artificial Intelligence in Indonesia. The method used to do this research is by looking at the laws and the ideas, behind them. This is done by studying the laws and the concepts that are related to Artificial Intelligence and Pancasila. The research results show that the development of AI has posed challenges in the form of: (1) religious disinformation and degradation of spirituality; (2) algorithmic bias, privacy violations, and dehumanization; (3) filter bubbles, echo chambers, and algorithmic manipulation; (4) manipulation of public opinion and unaccountable decision-making; (5) digital divide and concentration of economic power. The values of Pancasila are relevant as a normative framework for AI governance in Indonesia and can be translated into concrete AI ethical principles such as: (1) the principle of dignified AI; (2) the principle of fair and empathetic AI; (3) the principle of AI that strengthens social cohesion; (4) the principle of accountable and democratic AI; (5) the principle of equitable and inclusive AI.
Digitalisasi: Penyelamat atau Sarang Baru Korupsi di Pelayanan Publik? Nabil Jibran Arafa; Parhan Kholis Siregar
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia telah membawa perubahan drastis dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, digitalisasi menjanjikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun di sisi lain, celah baru korupsi digital justru bermunculan dalam bentuk manipulasi sistem, pengadaan teknologi yang tidak transparan, serta penyalahgunaan data publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dualitas digitalisasi pelayanan publik: apakah ia berfungsi sebagai instrumen antikorupsi atau justru menjadi lahan subur bagi praktik korupsi bermodus baru. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan kajian pustaka dari sumber-sumber mutakhir tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi efektif menekan korupsi konvensional tetapi sekaligus membuka ruang korupsi berbasis teknologi yang lebih sulit terdeteksi. Reformasi regulasi, penguatan literasi digital aparatur, dan pengawasan independen atas infrastruktur digital pemerintah menjadi inti keberhasilan digitalisasi dalam menciptakan pelayanan publik yang bebas korupsi.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Multinasional Dalam Pencucian Uang Lintas Negara: Kekosongan Hukum Internasional Fika Labuda Aziz; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Multinational corporations are increasingly identified as key actors in complex transnational money laundering networks, yet the existing international legal regime has not been able to effectively address the criminal liability of corporate entities. This article examines the gap in international law in the context of multinational corporations' criminal liability for transnational money laundering crimes, using a normative juridical approach through a literature review of international legal instruments, corporate criminal law doctrine, and relevant theoretical perspectives. The analysis shows that international legal instruments such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC 2000), the United Nations Convention against Corruption (UNCAC 2003), and the Financial Action Task Force (FATF) recommendations are still not directly criminally binding on corporations and rely on implementation through each country's national legislation. This legal gap creates jurisdictional loopholes that are systematically exploited by multinational corporations through multi-layered, cross-jurisdictional corporate structures. This article recommends the establishment of an international legal instrument that explicitly recognizes the subjectivity of corporate criminal law at the international level and establishes a direct and binding enforcement mechanism.

Page 26 of 26 | Total Record : 254

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni Vol. 2 No. 2 (2026): Januari - Maret Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni Vol. 1 No. 2 (2025): Januari - Maret Vol. 1 No. 1 (2024): Desember 2024