cover
Contact Name
Reno Fernandes
Contact Email
jurnal.jksoshum@gmail.com
Phone
085263867013
Journal Mail Official
jurnal.jksoshum@gmail.com
Editorial Address
Komp. Pelangi Indah Blok C4 No.2 RT 003/RW 013, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Published by Revolt Institute
ISSN : -     EISSN : 30640318     DOI : https://doi.org/10.63082/jksh.v1i3
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora publication aims to facilitate interaction, discussion and updating of academic ideas related to discussions of structure and dynamics in the fields of social sciences and humanities. This journal scope such as; anthropology, history, political science, law, sociology, social science education, social geography, development studies, and economics. With in-depth study, it is hoped that these articles will provide new thinking regarding the development of concepts in the scientific field
Articles 36 Documents
Analisis Bentuk Kampanye Negatif di Media Sosial pada Pemilihan Umum Firmansyah, Maichel
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v2i2.43

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk megetahui bentuk kampanye negatif pada pemilu di media sosial.  Penelitian tentang kampanye negatif di media sosial masih minim literaturnya, sehingga penelitian ini butuh dilakukan untuk memperkaya khazanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan literatur review menggunakan open knowledge map dengan kata kunci yang dipilih yaitu komunikasi politik, media sosial dan kampanye negatif. Sumber-sumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan bentuk kampanye negatif di media sosial dalam pemilihan umum. Kampanye politik di media sosial menunjukan bentuk “Kritik terbuka terhadap catatan atau kebijakan lawan”, “Hashtag campaigns”, dan “meme atau parodi”.
Dampak Lepasnya Timor Timur Terhadap Kestabilan Indonesia 1999 - 2020 Rasyid, Zulfikar Aziz; Fito Humam Hariri
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia modern. Artikel ini menganalisis dampak peristiwa tersebut terhadap kestabilan Indonesia pada periode 1999–2020 dengan meninjau empat dimensi utama: politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya menimbulkan guncangan politik, konflik militer, serta krisis kemanusiaan, dalam jangka panjang peristiwa tersebut justru menjadi katalis bagi reformasi demokrasi, restrukturisasi militer, desentralisasi kekuasaan, dan pemulihan citra Indonesia di mata internasional. Dampak ekonomi juga terlihat dari berkurangnya beban fiskal dan meningkatnya kepercayaan investor, sementara secara sosial budaya peristiwa ini mendorong refleksi mendalam mengenai nasionalisme, HAM, serta pendekatan damai dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, lepasnya Timor Timur bukan sekadar kehilangan wilayah, tetapi juga momentum transformatif bagi konsolidasi demokrasi dan penguatan stabilitas nasional Indonesia.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Orde Baru Fhadilla, Azzahra; Lestari, Hanis Endang
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v2i3.46

Abstract

Kajian ini mengulas arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru dengan fokus pada dua isu pokok, yakni penanganan Timor Timur dan strategi diplomasi di tengah rivalitas Perang Dingin. Pemilihan topik ini penting karena memperlihatkan bagaimana politik luar negeri dijadikan sarana menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa politik luar negeri Orde Baru lebih bercorak pragmatis, dengan orientasi utama pada kepentingan rezim dibanding penerapan ideal prinsip bebas aktif. Penelitian dilakukan melalui metode studi pustaka dan analisis deskriptif terhadap sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa integrasi Timor Timur ditempuh melalui kombinasi operasi militer dan diplomasi, sementara dalam konteks Perang Dingin, Indonesia mengimbangi kedekatan dengan blok Barat dengan keterlibatan aktif di ASEAN dan Gerakan Non-Blok. Kesimpulannya, politik luar negeri Orde Baru berperan sebagai instrumen untuk mendukung stabilitas rezim serta agenda pembangunan nasional.
Transformasi Kekuasaan Politik: Dari Sistem Tradisional Menuju Modernitas dalam Konteks Diplomasi Nusantara Devi Amara; Rani Simarmata; Mursal, Irhas Fansuri
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v2i3.47

Abstract

Transformasi kekuasaan politik di Nusantara dari sistem tradisional ke modernitas penting dikaji untuk memahami karakteristik unik diplomasi Indonesia. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa perubahan sistem politik menciptakan sintesis antara nilai tradisional dan prinsip modern dalam praktik diplomasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan  sejarah, data primer diperoleh dari dokumen  sejarah dan  arsip diplomasi, sedangkan data  sekunder dari  literatur  akademis. Hasil menunjukkan sistem kekuasaan tradisional berdasarkan legitimasi kosmologis dengan diplomasi simbolis melalui pernikahan dinasti dan pertukaran hadiah. Kolonialisme Eropa mengubah diplomasi menjadi kontraktual berdasarkan hukum. Pasca-kemerdekaan, Indonesia mengembangkan diplomasi Bebas Aktif yang memadukan nilai tradisional seperti musyawarah dengan prinsip kedaulatan modern. Temuan ini penting untuk memahami keunikan diplomasi Indonesia yang berbeda dari praktik diplomasi Barat, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan geopolitik kontemporer  di tingkat regional dan global.
Partisipasi Publik dalam Perancangan Undang-Undang: Studi Kasus DPRD Kota Padang Rifky Isel Syahputra; Shelly Agustin; Feyza Nailadira; Dini Rahmayanti; Annisa Trihapsari; Leo Dwi Cahyono
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v2i3.74

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah meskipun secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi partisipasi publik dalam perancangan peraturan daerah di DPRD Kota Padang serta kesesuaiannya dengan prinsip normatif dan teori partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai sumber data primer. Analisis dilakukan menggunakan teori partisipasi publik, khususnya tangga partisipasi Arnstein, untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di DPRD Kota Padang masih bersifat terbatas dan selektif, hanya terjadi pada tahap Pembicaraan Tingkat I melalui mekanisme undangan kepada tokoh masyarakat dan pihak ahli, sementara masyarakat umum tidak memiliki akses terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan proses pembahasan berlangsung secara tertutup. Berdasarkan analisis teori, bentuk partisipasi ini berada pada tingkat consultation sehingga belum mencapai partisipasi yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik melalui peningkatan transparansi dokumen, perluasan akses masyarakat, serta keterbukaan proses pembahasan guna meningkatkan legitimasi dan kualitas produk hukum daerah.
Analisis Penyebab Kekalahan Petahana Hendri Septa-Hidayat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024 Luthfiyah, Nada; Tengku Rika Valentina; Sadri, Sadri
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v2i3.76

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyebab kekalahan pasangan petahana Hendri Septa-Hidayat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang tahun 2024. Meskipun memiliki rekam jejak administratif yang positif dan didukung oleh sejumlah penghargaan, pasangan petahana hanya meraih 27,75% suara dan kalah dari pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori utama yang digunakan adalah Teori Kerugian Petahana dari Barbara Sinclair. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk petahana, tim kampanye, partai politik pengusung, dan masyarakat pemilih di Kecamatan Nanggalo sebagai fokus studi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kekalahan petahana disebabkan oleh lima faktor utama yang selaras dengan kerangka Sinclair: (1) Kejenuhan publik terhadap kepemimpinan petahana yang dianggap statis; (2) Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan tertentu, seperti relokasi pedagang Pasar Raya dan tingginya angka pengangguran; (3) Melemahnya komunikasi politik dan narasi kepemimpinan, di mana capaian kinerja gagal dikomunikasikan secara efektif kepada publik; (4) Dinamika perbandingan figur yang tidak menguntungkan, dimana penantang dinilai lebih dekat, aktif, dan membawa narasi perubahan; serta (5) Akumulasi kerugian simbolik dan hilangnya legitimasi politik, di mana petahana kehilangan makna dan kedekatan emosional dengan pemilih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks politik elektoral lokal, kinerja administratif saja tidak cukup untuk memenangkan dukungan tanpa diiringi oleh kemampuan membangun narasi politik yang kuat, menjaga kedekatan emosional dengan pemilih, dan merespons dinamika ketidakpuasan publik.

Page 4 of 4 | Total Record : 36