Garuda - Garba Rujukan Digital

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN UPC KARTINI, KISARAN ULFA HALISA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.089 KB)

PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran dalam menyalurkan pinjaman uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai dengan jaminan barang bergerak seringkali dihadapkan pada nasabah yang wanprestasi. Berdasarkan hal itu penulisan mencoba merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran, bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran, apa upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh pihak Pegadaian UPC Kartini, Kisaran jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku, kemudian di hubungkan dengan fakta yang penulis temui di lapangan , teknik pengumpulan data dengan wawancara dari studi kepustakaan, analisis data yang di gunakan adalah analisips kualitatif dengan sifat penelitian deskritif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebab terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran adalah: a) Nasabah dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak. b) Nasabah mengalami keadaan ekonomi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. c) Nasabah menderita kerugian dalam usahanya. d) Nasabah lupa akan tanggal jatuh tempo. e) Nasabah merasa waktu pelunasan pinjaman sangat singkat. f) Nasabah sengaja melakukan wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran adalah: a) Nasabah tidak membayar uang pinjaman sama sekali. b) Nasabah hanya membayar sebagian uang pinjaman. c) Nasabah terlambat membayar uang pinjaman. Upaya-upaya hukum yang ditempuh pihak pegadaian UPC Kartini, Kisaran jika terjadi wanprestasi adalah dengan melakukan perpanjangan gadai dengan cara gadai ulang atau mencicil pembayaran, dikirim surat peringatan dan atau pemberitahuan kepada nasabah bahwa benda jaminan akan dilelang, dan upaya hukum terakhir dilaksanakan eksekusi (lelang) terhadap benda jaminan untuk mengambil pelunasan terhadap utang nasabah. Kata Kunci : Pegadaian, Perjanjian, Wanprestasi

KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISENSI EKSKLUSIF MEREK DAGANG (STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 02/Pdt.G/2013/PN.Bdg) DEDEK MULYANTA SEMBIRING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.008 KB)

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui perjanjian lisensi. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan ingkar janji yang dikenal dengan wanprestasi terhadap isi dari perjanjian lisensi tersebut, yang bisa saja dilakukan oleh penerima lisensi, pemberi lisensi itu sendiri selaku pemilik dari suatu merek yang terdaftar maupun pihak ketiga yang menerima lisensi eksklusif. Dalam skripsi ini, Penulis mengangkat sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif dengan permasalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif tersebut, bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif tersebut dan apa yang menjadi akibat hukum dari putusan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan study kasus. Dimana Penulis meneliti bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan maupun mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, dan memeriksa kasus yang penulis angkat menjadi permasalah dalam penulisan skripsi ini dengan mengamati putusan dari sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis sepanjang penulisan skripsi yang mengangkat sengketa wanprestasi perjanjian lisensi eksklusif, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang didapati selama proses pemeriksaan perkara atau proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Selain dengan data-data atau bukti-bukti, Majelis Hakim juga menggunakan Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan sengketa tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Lahir nya putusan dari pertimbangan Majelis Hakim tentunya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, dimana para pihak wajib untuk tunduk terhadapt putusan tersebut. Kata Kunci : Hak atas merek, Lisensi eksklusif, Wanprestasi

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.179 K/SIP/1961 TENTANG BAGIAN HARTA WARISAN PADA ANAK PEREMPUAN (Studi di Kelurahan Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kota) REYNALD GINTING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.768 KB)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 179/SIP/1961 tentang pembagian harta warisan pada anak perempuan adalah tidak sesuai dengan sistem pewarisan dalam adat Batak Karo, karena pada adat Batak Karo anak perempuan tidak mendapatkan warisan dari orang tua. Dari jumlah penduduk yang ada di Rumah Kabanjahe bahwa hanya 20 kepala keluarga saja yang mengikuti putusan Mahkamah Agung dengan alasan supanya tidak menyebabkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin lama. Hak waris anak perempuan tidak terdapat bagian waris karena menurut Hukum Waris Adat Batak Karo tidak menempatkan sama sekali anak perempuan sebagai ahli warisnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni pertama, Pembagian Warisan pada anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo, kedua, Pelaksanaan putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia No. 179/SIP/1961pada masyarakat Karo di Kecamatan Kabanjahe Kota Kelurahan Rumah Kabanjahe,ketiga, cara penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta warisan pada anak perempuan menurut Hukum Adat Batak Karo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penelitian empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan karena untuk mendukung data normatif Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Perempuan tidak mendapatkan waris adat di dalam masyarakat Karo. Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 179/SIP/1961 yang mengatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam pembagian warisan. Pembagian waris adat pada masyarakat Karo tidak memakai putusan Mahkamah Agung, dengan alasan putusan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga.Tetapi anak perempuan dapat memperoleh waris adat hanya dengan pemberian dari saudara laki-lakinya. Kata Kunci: Implementasi putusan Mahkamah Agung No. 176/SIP/1961, Warisan Anak Perempuan Karo

KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE DAN KEBERATAN TENTANG PUTUSAN ARBITRASE (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar) NINTHA SOEHAIYA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.501 KB)

Sengketa dalam perdata tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan adalah dengan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas tentang “Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan Tentang Putusan Arbitrase (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar). Dalam penulisan skripsi ini dibahas permasalahan tentang Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase dan Kekuatan Hukum terhadap Putusan Arbitrase . Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat desktriptif. Dilakukan dengan melakukan data sekunder, yang berkaitan dengan arbitrase dan putusan yang terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research). Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil Penelitian dalam Skripsi ini menunjukkan Proses pembatalan putusan Arbitrase dilakukan di Pengadilan Negeri tempat dimana wilayah hukum putusan Arbitrase memeriksa dan mengadili perkara arbitrase dan Kekuatan hukum terhadap putusan Arbitrase yang menurut Pasal 60 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 bersifat final dan mengikat, ternyata tidak bersifat absolut, karena masih dapat dibatalkan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Pembatalan Putusan.

TINJAUN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DENGAN CV. EZRA (STUDI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN) ANGGIATMA SIMANULLANG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.093 KB)

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera, pemerintah berusaha memacu pembangunan disegala bidang baik bidang fisik maupun non fisik. Salah satu faktor yang mendukung pembangunan adalah peningkatan transportasi, telekomunikasi, sanitasi, perbaikan jalan dan pembukaan lapangan pekerjaan serta memberikan dukungan terhadap usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat. Pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja pemerintah dan swasta yang akan dituangkan dalam kontrak tertulis yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam skiripsi ini yaitu bagaimana proses pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab para pihak, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptifyang mengelola data-data sekunder dan juga melakukan survey kelapangan atau penulis menjupai langsung responden untuk mendapatkan informasi. Sumber data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Kesimpulan dari skripsi ini adalah kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan dengan CV. Ezra diperoleh telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku dan pemilihan penyedia barang dan jasa di lakukan melalui proses pelelangan sederhana. Para pihak melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati di dalam kontrak. Dalam proses pelaksanaannya tidak ditemukannya hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan. Saran dari skripsi ini adalah pelaksanaam kontrak pengadaan barang dan jasa masing-masing pihak harus memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan agar yang diharapkan dapat terwujud dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, para pihak harus melaksanakan tanggung jawabnya dan membangun komunikasi yang baik antara masing-masing pihak. Kata Kunci ; Konrak Kerja, Pengadaan Barang

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI (Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn) IRMA KUMALA DEWI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.584 KB)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun sah dalam perkawinan, apabila syarat dan rukun sah dalam perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, akibat hukum adanya pembatalan perkawinan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan,dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder,dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (Library Research).Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas suami, Tergugat I mengaku duda mati, sedangkan sebenarnya adalah bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang sah bertempat tinggal di Medan hal ini diketahui dari media cetak Harian Orbit serta Isteri Tergugat I telah dataang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan meminta agar pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini ialah bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadiya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dan terhadap kutipan akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum namun tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak yang dilahirkan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 2447/Pdt.G/2015/PA. Mdn ialah bahwa hakim dalam memutus perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yaitu baik bukti tertulis maupun bukti saksi dimana bahwa Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat II memberikan keterangan yang tidak benar hal ini terbukti telah memenuhi maksud dari pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yaitu, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, dengan dibatalkannya perkawinan ini maka perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Kata Kunci :Pemalsuan,Pembatalan,Perkawinan

WANPRESTASI DAN PEYELESAIANNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA. TBK CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN YOHANA SIDABUTAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.063 KB)

Proses pemilikan rumah dengan sistem kredit pemilikan rumah (KPR) memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapat solusi penyelesaiannya. Salah satu persoalan yang muncul dalam perjanjian kredit pemilikan rumah adalah masalah tentang kapan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit pemilikan rumah, faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, proses penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kredit pemilikan rumah. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur adalah tidak melakukan pembayaran hutang atau membayar angsuran dengan alasan kualitas angsuran dari rumah tersebut tidak sesuai dan spesifikasi yang telah ditawarkan oleh pihak developer/pengembang pada waktu sebelum terjadi transaksi tidak sesuai. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Jenis Data yang digunakan adalah normatif-empiris yang penarikan kesimpulannya secara induktif. Dalam penelitian yang diperoleh pada nasabah yang wanprestasi dalammemenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau pelunasan kredit, makaagunan kreditnya akan diambil alih oleh Bank untuk pelunasan. Berdasarkan. Perjanjian Kredit pada pihak Bank dan Debitur, pihak Debitur harus sudah membayar lunas oleh Bank selambat-lambatnya pada tanggal yang sudah disepakati dan ditanda tangani padaakta Perjanjian Kredit tersebut. Jika pihak Debitur tetap lalai (wanprestasi) maka pihak Bank akan memberi surat peringatan terlebih dahulu. Tetapi jika Debitur tetap tidak menanggapinya makanya pihak Kreditur berhak menyita dan melelang agunan yang telah di kredit tersebut. Jadi meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjianmerupakan sesuatu yang terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnyasubyektif namun itikad baik itu dapat diukur secara obyektif. Kata Kunci : Kredit Pemilikan Rumah, Perjanjian, Wanprestasi

TINJAUAN HUKUM ATAS PINJAMAN KREDIT MACET UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PT. BANK SUMUT MEDAN LIZA DWI ANGGITA RITONGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.49 KB)

Pada saat ini kredit merupakan sumber permodalan bagi para pelaku usaha untuk dapat membuka usaha maupun mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik lagi, hal tersebut juga terjadi di sektor UMKM, pemberian kredit dilakukan harus dengan perjanjian kredit dan harus memiliki jaminan untuk mendukung perjanjian kredit tersebut. Jaminan diberikan untuk mengantisipasi permasalahn-permasalahan seperti kredit macet yang dapat timbul dikemudian hari karena setiap pemberian kredit pasti memiliki resiko. Hal tersebut membuat keingintahuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kredit macet pada sektor UMKM.Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit macet atas pemberian kredit pada sektor UMKM di PT.Bank Sumut Medan, dampak dari suatu kredit macet terhadap PT.Bank Sumut Medan dan Penyelesaian kredit macet pada PT.Bank Sumut Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung ke lapangan melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada.PT Bank Sumut. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel hukum dari internet, media massa dan kamus. Penyebab kredit macet pada PT.Bank Sumut Medan dibagi kedalam 2 golongan yaitu faktor internal debitur dan faktor eksternal bank. Tetapi berdasarkan fakta dilapangan kredit macet terjadi akibat faktor eksternal yang ditimbulkan oleh debitur itu sendiri karena gaya hidup yang konsumtif, penurunan pendapatan, terjadinya musibah kepada debitur, kondisi ekonomi makro dan debitur mengalami kebangkrutan. Dengan adanya faktor-faktor yang menimbulkan kredit macet, maka ada dampak yang ditimbulkan dari kredit macet terhadap pihak PT.Bank Sumut, dampak yang ditimbulkan antara lain menurunnya kesejahteraan pegawai dan Kenaikan NPL. Selanjutnya kredit macet yang telah terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar apabila tidak ditangani dengan baik, maka dari itu PT.Bank Sumut Medan memiliki cara-cara untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi, adapun cara penyelesaian kredit macet pada PT.Bank Sumut Medan adalah dengan collection, restrukturisasi kredit, penyerahan piutang kepada pihak KPKNL, penarikan sebagian dari barang agunan, penjualan jaminan bersama secara sukarela dan terakhir adalah lelang eksekusi. Kata Kunci: Perbankan, Perjanjian Kredit, Kredit Macet.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK PAKET PEKERJAAN NORMALISASI SUNGAI ANTARA DINAS PENGAIRAN ACEH TENGGARA DENGAN CV. AULIA BETON WAHYUZI WAHYUZI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.847 KB)

Pemeliharaan sungai merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan menjaga ketersediaan air, pemeliharaan dapat berupa normalisasi sungai. Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara selaku pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pengairan. Pengadaan barang/jasa perlu dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintahan yaitu memperoleh berang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu sesuai serta pengadaannya tepat waktu. Dalam rangka pelaksanaan normalisasi sungai kuta cingkam I, Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara mengadakan kerjasama dengan CV. Aulia Beton, pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak tertulis. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana proses pelakasanaan perjanjian pemborongan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab para pihak, dan apakah pelaksanaan perjanjian pemborongan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder serta data-data yang diperoleh setelah diadakannya survey kelapangan yang kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan secara jelas hal-hal yang dipersoalkan dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hubungan hukum diantara para pihak disebut dengan perjanjian pemborongan yang berupa Surat Perintah Kerja, pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara dengan CV. Aulia Beton secara formal tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pelaksanaan pemborongan ini dilakukan dengan metode pelelangan umum secara pascakualifikasi. CV. Aulia Beton telah memenuhi kewajibannya tepat waktu seperti yang ditentukan dalam kontrak sehingga tidak ditemukan kendala yang timbul dan juga tidak terjadi perselisihan diantara para pihak dalam melaksanakan perjanjian pemborongan. Namun didalam kontrak terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pengguna jasa akan tetapi tidak ada tindak lanjut mengenai ketidakterlaksanaan kewajiban tersebut. Kata Kunci : Kontrak, Normalisasi Sungai, Perjanjian Pemborongan.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN AIR MINUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo Berastagi) WIRDA RIZKY LESTARI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.196 KB)

Salah satu kebutuhan manusia adalah Air sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup, baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan. Kebutuhan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi semakin meningkat setiap harinya, sedangkan ketersediaan air layak diminum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Permasalahan yang dibahas yakni Bagaimana Pengaturan Terkait keluhan yang dialami konsumen Pada Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo, Tanggung Jawab Produk Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo terhadap keluhan yang dialami konsumen, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara konsumen dengan Perusahaan Air Minum PT. Tirta Sibayakindo. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kasus skripsi ini dilakukan di Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo Berastagi yaitu Perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum. Penelitian dilaksanakan guna melengkapi penyelesaian skripsi ini. Kesimpulannya Pengaturan keluhan yang di alami konsumen pada air minum dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 4, Pasal 8 ayat (3), Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 27 UUPK, Pasal 1505, 1507 dan 1508 KUH Perdata, lalu diatur dalam Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Bentuk nyata ganti rugi Pihak Tirta Sibayakindo yang dapat diberikan terhadap konsumen adalah Mengganti produk yang cacat dengan produk yang baru dengan kemasan yang sejenis, Mengganti uang yang telah dikeluarkan untuk membeli produk yang cacat tersebut, Menanggung biaya pengobatan apabila ada konsumen yang mengalami sakit akibat AMDK yang rusak. Penyelesaian sengketanya, berdasarkan data dari Perusahaan PT. Tirta sibayakindo dan BPSK Kota Medan menyatakan bahwa hingga saat ini penyelesaian sengketa diselesaikan secara mediasi (bermusyawarah) dan belum ada kasus yang masuk sampai ke proses pengadilan mengenai keluhan konsumen yang terjadi di Perusahaan PT. Tirta Sibayakindo. Kata Kunci : Tanggung jawab perusahaan, Konsumen, Perlindungan Konsumen

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA