cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2018)" : 10 Documents clear
AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ANANDA MUHAMMAD IMAM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.327 KB)

Abstract

Hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki pengaturannya sendiri, termasuk pengaturan mengenai kewarisan, khususnya mengenai kewarisan ahli waris pengganti. Pengaturan hukum kewarisan mengenai ketentuan tentang ahli waris pengganti tersebut terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan yang diatur oleh masing-masing sistem hukum, khususnya antara hukum kewarisan KUHPerdata dengan hukum kewarisan KHI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI serta apa penyebab perbedaan pengaturan tentang ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan objek yang diteliti. Jenis bahan yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Perbandingan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan ahli waris pengganti menurut KHI adalah sama-sama menggantikan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Terdapat perbedaan tentang ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI. Di dalam KUHPerdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya seandainya masih hidup, sedangkan dalam KHI bagian ahli waris pengganti tidak sama dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang di gantikannya. Penyebab perbedaan ahli waris pengganti menurut KUHPerdata dengan KHI terdapat pada sumber hukumnya. Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Hukum Kewarisan KUHPerdata, Hukum Kewarisan KHI.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PASAR TRADISIONAL PARLUASAN PEMATANG SIANTAR) CHANDRA PRATAMA SITORUS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.21 KB)

Abstract

Pakaian bekas memiliki banyak kandungan bakteri dan jamur yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian impor bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan penyakit saluran kelamin, oleh karena itu dilakukan larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dipertegas dengan diberlakukannya Permendag RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 merupakan pedoman dasar dalam melindungi konsumen. Perdagangan pakaian impor bekas ini telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap konsumen yang mengkonsumsi pakaian bekas, tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha terhadap produk yang diperdagangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan. Metode Analisa bahan menggunakan deskriptif analitis. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Berdasarkan Pasal 27 UUPK Produsen penjual pakaian bekas dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Kata Kunci : Perdagangan, Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen.
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KAITANNYA DENGAN PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI FIDUSIA(PT. BANK X DI MEDAN) DAKKA M SILITONGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.452 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian yang semakin meningkat. Ada banyak kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat tidak memiliki dana. Disinilah pentingnya Lembaga Bank yang berperan sebagai alat untuk menunjang kelancaran ekonomi, salah satu peran Bank adalah memberikan kredit bagi debitur yang membutuhkan.Dalam memberikan kredit, Bank mensyaratkan adanya jaminan salah satu bentuk jaminan adalah Fidusia.Keunikan dari instrumen Jaminan Fidusia adalah tetap diberikannya hak kepada Pemberi Fidusia sebagai pemilik jaminan untuk menguasai secara fisik barang yang dijaminkan, walaupun secara hukum, kepemilikannya beralih kepada kreditur selaku Penerima Fidusia.Salah satu ciri lembaga Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam eksekusinya. Apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan keistimewaan kepada Bank untuk melakukan sendiri eksekusi obyek Jaminan Fidusia tanpa bantuan pengadilan. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan ke PT. Bank X di Medan dan Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh bahwa PT. Bank X di Medan telah melakukan upaya dalam memberikan Perjanjian Kredit, Jaminan Kredit, Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia sesuai dengan peraturan yang ada.Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memberikan saran agar pihak bank meminta bantuan pada aparatur kepolisian untuk membantu pelaksanaaneksekusi dengan menggunakan title eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan dibawah terhadap obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga terselenggaranya eksekusi yang  aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan mencegah agar proses eksekusi tersebut tidak berjalan ricuh, dan tidak dengan kekerasan, sehingga para pihak terlindungi keselamatan dan keamanan serta tidak ada kerugian harta benda dan keselamatan jiwa. Kata kunci       : Jaminan, Eksekusi, Fidusia.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEWAN KOMISARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN ENDANG DWI HANDAYANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.683 KB)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi nasional, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan agar tujuan dari BUMN tersebut dapat dicapai secara maksimal. Good Corporate Governance merupakan upaya yang dilakukan oleh BUMN dalam mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan. Dewan Komisaris sebagai salah satu organ BUMN memiliki peran penting dalam melaksanakan Good Corporate Governance, terlebih lagi setelah terjadinya white collar crime dalam beberapa BUMN yang melibatkan pimpinan perusahaan. Indonesia telah mengalami krisis dimulai dari tahun 1997. Diduga bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap Direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisa dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.Tulisan ini mengkaji mengenai penerapan prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Hasil Assesment Penerapan Good Corporate Governance pada Tahun 2016 yang nantinya dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 serta nantinya akan terlihat mengenai tanggung jawab hukum yang diterapkan oleh Dewan Komisaris pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Kata Kunci : Tanggung Jawab, Dewan Komisaris , Good Corporate Governance (GCG)
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PT.POS INDONESIA KANTOR PUSAT MEDAN BERKAITAN DENGAN KELALAIAN YANG MENYEBABKAN RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG KIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di PT.Pos Indon FANDY GULTOM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.558 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab  PT.Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa apabila terjadinya kelalaian yang menyebabkan rusak  atau hilangnya barang kiriman dalam penyelenggaraan jasa pos. Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitan deskriptif yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan pengolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan yang terjadi Hasil dari penelitian ini yang 1. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam proses pengiriman barang di PT.Pos Medan disebabkan oleh faktor internal yaitu dari pihak PT.Pos sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor alam dan ketertiban yang berada di luar kekuasaan manusia. 2. konsumen jasa pos di PT.Pos Indonesia (Persero) Medan belum cukup terlindungi karena masih terdapat hak-hak yang diabaikan apabila ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. tanggung jawab yang di berikan pihak pos adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa pos yang dirugikan, yang ketentuannya sudah ditentukan oleh pihak pos, namun tidak semua konsumen merasa puas atas aturan yang telah dibuat oleh pihak pos. Tetapi pihak pos selalu mengupayakan kenyamanan pengguna jasa pos dalam melakukan transaksi di kantor pos Medan.   Kata kunci : PT.Pos Indonesia, Perlindungan Konsumen, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha.
PERJANJIAN ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR (Studi pada PT. Universal Indofood Product dengan PD. Abadi Jaya GALFRIDALINE GALFRIDALINE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.25 KB)

Abstract

Perjanjian kerjasama distribusi antara PT. Universal Indofood Product sebagai produsen dan PD. Abadi Jaya sebagai distributor seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, di mana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu, bentuk kerjasama antara distributor dengan produsen ditinjau dari perspektif hukum perdata. Tanggung jawab produsen kepada distributor apabila terjadi kerusakan atau terdapat cacat tersembunyi dalam pengiriman barang dan upaya penyelesaian apabila terjadi. Upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data  dilakukan melalui studi kepustakaan (library reaseacrh) dan studi lapangan (field reseacrh). Analsis data secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula. Bentuk Perjanjian antara Distributor dengan Produsen ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata, yaitu Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak secara tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat merupakan kehendak para pihak, khususnya apa saja yang perlu diperjanjikan, juga syarat-syarat apa yang dikemukakan oleh para pihak selanjutnya para pihak menegosiasikan perjanjian tertulis atau kontrak tersebut. Tanggungjawab Produsen kepada Distributor Apabila Terjadi Kerusakan atau terdapat Cacat tersembunyi dalam Pengiriman Barang dan Upaya penyelesaian apabila terjadi, pihak PT. Universal Indofood Product melakukan pergantian barang yang rusak/cacat kepada PD. Abadi Jaya dan pihak PD. Abadi Jaya mengembalikan barang yang rusak/cacat tersebut.Upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution), yaitu: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui pengadilan Kata kunci: Distributor, Perjanjian, Produsen
PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN ( STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA PEMATANG SIANTAR ) MUHAMMAD KHAIDIR BATUBARA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.44 KB)

Abstract

Mediasi berkembang di Indonesia dikarenakan proses peradilan yang ada di Indonesia sangat lambat dan memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu kasus sehingga terjadilah penumpukan kasus di Pengadilan. Didalam mediasi dikenal juga Mediator yaitu orang ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak. Mediator dapat berasal dari Hakim dan orang lain yang memiliki sertifikat mediator. Mediasi memiliki tata cara yang sangat singkat, hemat waktu, dan hemat biaya, tetapi didalam prakteknya di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar proses mediasi tidaklah berjalan mulus, terkadang menemui kendala kendala serta tingkat keberhasilan yang rendah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar. Hal ini yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan mengenai sejauh apa peran Mediator Hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pengambilan bahan maupun data dari kepustakaan dimana penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum dalam masyarakat, dan didukung juga dengan penelitian langsung ke lapangan mengenai peran Mediator Hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar sudah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu membagi proses mediasi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi akan tetapi kualitas mediasi sendiri di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar masih kurang dikarenakan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar. Kata Kunci : Mediasi, Mediator Hakim, Perceraian
TINJAUAN YURIDIS BATAS-BATAS DAN LUAS ENKLAVE TERHADAP HAK TANAH ULAYAT DALAM KAWASAN KEHUTANAN/KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DOLOK SURUNGAN I MENURUT HUTAN REGISTER TAHUN 1974 (STUDI DI DESA SIBARGOT KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI KABUPATEN TOBASA SAMOSIR) NINIR SIAGIAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.004 KB)

Abstract

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan, bahwa hak-hak masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Maka keberadaan tanah ulayat dan juga enklave harus diakui di Indonesia sepanjang menurut kenyataannya masih ada, namun pada saat ini banyak tanah ulayat dan enklave yang keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah akibatnya muncul saling klaim antara pihak kehutanan dan masyarakat. Permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah terhadap batas hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut KSDA, membutuhkan penyelesaian dan payung hukum yang jelas untuk dijadikan landasan agar terwujud tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau lapangan (field research) dan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research).Dimana pendekatan ini ditujukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai pengaturan batas-batas dan luas enklave terhadap hak tanah ulayat dalam kawasan kehutanan/konservasi sumber daya alam Dolok Surungan I menurut hutan register tahun 1974 (Studi di daerah Sibargot Kecamatan Pintu Pohan Maranti Kabupaten Toba Samosir. Pengaturan batas-batas dan luas enklave terhadap hak tanah ulayat dalam kawasan kehutanan/KSDA Dolok Surungan I menurut hutan register tahun 1974 sampai saat ini masih kurang jelas dan belum ada kepastian hukumnya dan seharusnya pemerintah membuat peraturan yang mengatur lebih spesifik tentang enklave. Status tanah kawasan kehutanan setelah hutan register tahun 1974 terhadap hak pengelolaan masyarakat dengan hak ulayat seharusnya disosialisasikan oleh pihak kehutanan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dengan pasti batas-batas dan luas enklave sehingga tidak adanya saling klaim antara pihak kehutanan dengan masyarakat. Hambatan dalam penentuan batas-batas dan luas enklave terhadap hak tanah ulayat dalam kawasan kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam Dolok Surungan I menurut hutan register 1974 untuk kepastian hukum masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalisasi tanah yang mereka kelola dan tempati dan kurang koordinasi antara kepala desa, camat dan pihak kehutanan mengenai penentuan batas-batas dan luas enklave, untuk menentukan batas-batas dan luas seharusnya melibatkan masyarakat. Kata Kunci: Enklave, Hak Ulayat, Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL (CPO) ANTARA PT. MOPOLI RAYA DENGAN PT. MEGA NUSANTARA ABADI (STUDI DI PT. MOPOLI RAYA) SHELLA DWI AULINA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.289 KB)

Abstract

Transportation as a contract always preceded by an agreement between the carrier and the sender. In the transportation contract, the carrier may have been admitted to accepting goods and undertaking to bring it to the designated place and handing it to the person addressed. Problems that arise are how the implementation of crude palm oil (CPO) transport contract, how are the rights and obligations of the parties in the crude palm oil (CPO) transport contract, and how to resolve disputes between PT. Mopoli Raya and PT. Mega Nusantara Abadi. The research method used in this thesis are normative juridicial research and supported by empiricial juridicial research. The data source were obtained by collecting primary data and secondary data. Primary data was obtained by interviewing the informants, while secondary data obtained through primary law material, secondary law material and tertiary law material. The data collection methods used in this thesis are document studies and interviews, then the data were analyzed qualitatively. Based on the results of this research, known that the implementation of the transport contract between PT. Mopoli Raya and PT. Mega Nusantara Abadi has been in accordance with the applicable provisions set forth in the crude palm oil transport letters Number SPK: 96 /MR-HK/MR/I/2016. PT. Mega Nusantara Abadi as the carrier is obliged to deliver crude palm oil  (CPO) from PT. Mopoli Raya’s palm oil mill at Gedung Biara – Kuala Simpang to Belawan and Kuala Tanjung, and has the right to receive payment from PT Mopoli Raya for transporting crude palm oil (CPO), while PT. Mopoli Raya as the sender is obliged to pay for the transportation of crude palm oil as promised, and has the right of transportation to the destination safely. If any kind of disputes occur between PT. Mopoli Raya and PT. Mega Nusantara Abadi in respect of this contract, it shall be settled by deliberation, and if the agreement is not reached both parties have agreed to submit the dispute to The Medan District Court. Keywords : Agreement, Transportation, Crude Palm Oil
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.GOJEK INDONESIA CABANG MEDAN DENGAN DRIVER GOJEK VIVIAN LORA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.348 KB)

Abstract

Lahirnya GO-JEK sebagai aplikasi elektronik yang menyalurkan jasa/layanan di Indonesia memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah membuka peluang bagi setiap orang untuk bergabung menjadi mitra kerja. Seiring berjalannya waktu, mitra kerja yang telah bergabung dalam perusahaan GO-JEK (transportasi online) melakukan unjuk rasa untuk memperoleh hak – hak yang diterima pekerja pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai konsep kemitraan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai isi dari perjanjian kerjasama kemitraan GO-JEK mengenai konsep hubungan hukum antara para pihak, kesesuaian dengan hukum perdata, dan berakhirnya perjanjian kemitraan tersebut. Oleh karena hal – hal tersebut penting untuk diperhatikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni menggambarkan peristiwa yang terjadi kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitan yuridis normatif dilakukan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan sebagainya.Berdasarkan hasil penelitian, mitra kerja tidak memiliki hak dalam memperoleh hak pekerja pada umumnya karena berdasarkan unsur – unsur perjanjian kerjasama PT. Gojek Indonesia tidak memenuhi unsur dari perjanjian kerja melainkan hubungan kerja atas dasar kemitraan. Oleh karena itu, ketentuan perjanjian kemitraan Gojek diatur berdasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Meskipun perjanjian kemitraan Gojek bertentangan dengan hakikat perjanjian menurut hukum perdata dimana perjanjian dibuat secara sepihak, namun pada kenyataannya seorang driver yang terdaftar sebagai mitra Gojek telah memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum dengan cara mengklik persetujuan secara elektronik. Berakhirnya perjanjian Gojek dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan isi peraturan dalam perjanjian kemitraan Gojek.Kata kunci : Perjanjian, perjanjian kemitraan, Gojek.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue