Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP BARANG ELEKTRONIK YANG CACAT PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada UD TRG Computer Bandung). JUWITA ANTASARI TARIGAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.285 KB)

Kegiatan perdagangan melibatkan hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan dari pelaku usaha adalah untuk memperoleh laba dan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Pada kegiatan transaksi jual beli barang elektronik secara online seringkali didapati bahwa barang yang terima oleh konsumen adalah barang dalam kondisi cacat sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat merugikan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, dipilih materi penulisan skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Barang Elektronik Yang Cacat Pada Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada UD TRG Computer Bandung)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : Bagaimana proses jual beli barang elektronik dengan sistem online yang memenuhi syarat sah perjanjian?, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh barang elektronik yang cacat dalam transaksi jual beli online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?, serta Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual pada barang elektronik dagangannya yang cacat dalam transaksi jual beli online?. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan empiris yang data-datanya diperoleh melalui telaah kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai pihak pengelola pada usaha dagang TRG computer. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang menguraikan data yang diperoleh dengan menghubungkannya satu sama lain secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli barang elektronik online, proses perjanjian antara pelaku usaha dan pembeli melalui perantara elektronik harus dilaksanakan berdasarkan syarat sah perjanjian dan itikad baik mulai dari pemilihan jenis barang, metode pembayaran dan pengiriman, hingga sampai ketangan pembeli. Bentuk perlindungan konsumen akibat diterimanya barang elektronik yang cacat adalah dengan pemberian ganti rugi serta memperoleh upaya penyelesaian sengketa konsumen baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab oleh pihak seller terhadap barang cacat bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan apabila telah terbukti dengan cara pengembalian uang, penggantian barang, serta pemberian dana santunan bagi kecelakaan yang disebabkan oleh karena barang cacat tersebut, dan adanya tindakan pengabaian tanggung jawab ini oleh pihak seller dapat menyebabkan sanksi. Kata Kunci : Proses jual beli online, Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab pelaku usaha

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN STRUKTUR KOMISARIS INDEPENDEN (Riset Pada Kantor Pusat PTPN V PEKANBARU) REDIANTA SEMBIRING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.444 KB)

Penerapan GCG adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Sebagai BUMN, PT. Perkebunan Nusantara V menerapkan GCG sebagai keniscayaan untuk menjembatani semua kepentingan dalam organ perusahaan menjadi dasar penilaian BPKP Perwakilan Riau atas tata kelola di PTPN V Pekanbaru. Dalam menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka seharusnya PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru memiliki komisaris independen dalam struktur organ perusahaan agar menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional.Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Prinsip Good Corporate Governance dikaitkan dengan pelaksanaan tugas komisaris independen pada BUMN di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, Bagaimana Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dikaitkan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisaris independen pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan Apa saja yang menjadi manfaat dalam menerapkan Prinsip Good Corporate Governance untuk tugas dan fungsi komisaris Independen di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan karena untuk mendukung data normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang membahas kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial. [1] Untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris di PT Perkebunan Nusantara V (Persero) harus memenuhi persyaratan formal dan material serta persyaratan lainnya. Di dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 30% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Permasalahan dalam penerapan Good Corporate Governance di PTPN V Pekanbaru adalah adanya keadaan dimana dewan direksi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Kendala yang juga dihadapi PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru terdapat pada keterlambatan informasi yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru ini sendiri Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Komisaris Independen

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENINGKATAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MEDAN APRILIA SARI DUMENGGAN NASUTION
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1398.17 KB)

Perceraian atau biasa disebut talak adalah melepaskan ikatan talipernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Kasus perceraian yang terjadi di kota Medan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan terjadinya perubahan zaman dan pergeseran nilai-nilai sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menimbulkan gejolak di tengah masyarakat dan mempengaruhi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Medan. Di dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana konsep dasar perceraian di Indonesia, bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Medan, dan bagaimana faktor ekonomi sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Medan.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahmetode penelitian hukum normative-empiris. (penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum praktikal) yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana dan penelitian yang mengkaji berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan, wawancara dalam bentuk kuisioner yang dibagikan kepada pihak-pihak yang akan bercerai di lingkungan Pengadilan Agama Medan.Hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan ditemukanbahwa terdapat kenaikan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir di Pengadilan Agama Medan. Sejalan dengan kenaikan jumlah perkara yang diputus terlihat angka cerai gugat jauh lebih tinggi dibanding angka cerai talak Merujuk pada data perceraian di Pengadilan Agama Medan, angka cerai gugat pada Januari-September 2018 mencapai 76,015% dibanding cerai talak yang mencapai 23,985%. Hasil penelitian ditemukan bahwa 75% pasangan yang telah menikah menyatakan bahwa faktor pemicu pertengkaran adalah masalah ekonomi. Bahwa perceraian karena ekonomi terjadi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal yang meliputi kurangnya rasa bersyukur dari pihak suami ataupun istri yang menyebabkan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki saat ini, tidak ada kerja sama yang baik antara suami dan istri, perbedaan cara pandang tentang suatu kebahagiaan, suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap,penghasilan istri lebih tinggi daripada suami, dan menyebarnya hedonisme dan feminisme.Kata Kunci : perceraian, ekonomi, alasan perceraian

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE RUTH SERENIA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.362 KB)

Transaksi jual beli yang berbasis internet telah mereformasi transaksi jual beli yang terjadi secara konvensional, di mana transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen yang semula dilakukan secara langsung menjadi transaksi yang tidak langsung. Salah satu situs transaksi jual beli online yang sedang berkembang di Indonesia adalah Shopee. Pihak Pemerintah dan Pengelola situs Shopee telah menjamin hak-hak konsumen melalui Undang-Undang maupun melalui kontrak elektronik, tetapi masih banyak terdapat kasus konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik tersebut. Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online shopee, pertanggung jawaban pengelola situs belanja Shopee terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja online Shopee.Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasi dengan baik oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud melalui Perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce. Perlindungan hukum kepada konsumen Shopee telah diakomodir dengan baik melalui ketentuan pemberian ganti rugi, pengajuan tuntutan oleh konsumen yang dirugikan, pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, dan pengenaan sanksi kepada pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran. Bentuk pertanggung jawaban pengelola situs Shopee dapat tercermin dari pemberian ganti rugi melalui pengembalian dana, perlindungan data pribadi, sarana pelaporan konsumen, tetapi Shopee juga memiliki batasan-batasan tanggung jawab.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce

TINJAUAN YURIDIS MANGULOSI PADA PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA (STUDI DI DESA HUTAGALUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA) RIMMA HUTAURUK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.17 KB)

Perkawinan menurut hukum Adat Batak Toba merupakan ikatan antaradua orang yang berlainan jenis kelamin, atau antara seorang pria dengan seorang wanita dimana mereka mengikatkan diri untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Proses untuk mengikatkan diri harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum adat Batak Toba. Perkawinan dalam hukum adat Batak Toba dimulai dengan proses kunjungan ke tempat wanita, pemberian tanda holong, marhusip, marhata sinamot, pudun saut, martumpol dan diakhiri denganpamasu-masuon. Kemudian dilanjutkan dengan marhata adat yang diikuti dengan mangulosi. Tradisi mangulosi adalah salah satu rangkaian proses perkawinan adat Batak Toba yang harus dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi mangulosi dalam perkawinan adat Batak Toba, faktorfaktor personal yang menyebabkan tradisi mangulosi tidak dilakukan dalam perkawinan adat Batak Toba dan akibat hukum yang timbul apabila tradisi mangulosi tidak dilakukan pada perkawinan adat Batak Toba.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif yang bersifatdeskriptif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder dan didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara kepada informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mangulosi dalam perkawinan adatBatak Toba adalah satu keharusan yang dilakukan dengan memperhatikan kedudukan seseorang dalam tata susunan kekerabatan. Jenis ulos yang diberikan yaitu ulos pansamot, ulos hela, ulos pamarai, ulos todoan dan ulos sihunti ampang. Sanksi apabila mangulosi tidak dilakukan dapat berupa sanksi moral, sanksi mitos dan sanksi adat. Upaya yang dapat dilakukan apabila tradisi mangulosi tidak dilakukan dalam perkawinan Adat Batak Toba adalah untuk ulos holong dapat diganti dengan pemberian uang atau kado, sedangkan untuk ulospansamot, ulos hela, ulos pamarai, ulos todoan dan ulos sihunti ampang, tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk menggantinya dengan benda lain. Upaya yang diberikan hanya terkait dengan pemberiannya dimana apabila kerabat kandung tidak dapat mangulosi secara langsung maka dapat digantikan oleh kerabat keturunan garis ke atas maupuan ke bawah.Kata Kunci : Batak Toba, Perkawinan adat, Tradisi Mangulosi

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DI SEI GALUH RIAU ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V DENGAN CV. SIPAKKO JAYA STUDI PADA CV. SIPAKKO JAYA MARIA BR NAPITUPULU
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.497 KB)

Hubungan antara manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan harus diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dimana pengaturannya terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat sahnya suatu perjanjian. Pengangkutan merupakan salah satu kebutuhan yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan dalam pelaksanaannya diatur dalam perjanjian pengangkutan yang harus sesuai dengan pengaturan hukum pengangkutan yang berlaku. Perjanjian pengangkutan pada umumnya mengandung asas campuran dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang muncul. Hal ini dapat berujung pada terjadinya sengketa antara para pihak yang membutuhkan adanya tanggung jawab para pihak dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dimana sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dan pembahasan mendalam mengenai Perjanjian Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan CV. Sipakko Jaya menunjukkan bahwa perjanjian pengangkutan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menganut asas campuran dalam pelaksanaannya. Namun dalam hal tanggung jawab para pihak dalam penyelesaian sengketa tidak tercantum secara jelas di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja (Kontrak). Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan, Asas Campuran

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH MELALUI PROSES KREDIT (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Tembung) ATIKA PUTRI AMIRA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.148 KB)

Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan yaitu bank yang memberikan fasilitas atau layanan untuk memberikan dana dalam bentuk penyaluran kredit, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan proses perjanjian jual beli rumah dalam proses kredit antara debitur dengan pihak PT. Bank Sumut cabang Medan Tembung, apakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli rumah dalam proses kredit di PT. Bank Sumut cabang Medan Tembung, serta Bagaimanakah upaya para pihak dalam menyelesaikan masalah yang timbul di PT. Bank Sumut cabang Medan Tembung. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan studi kepustakaan (data) dan studi lapangan (wawancara). Sedangkan analisis data dilakukan melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungakan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Bentuk perjanjian yang dipakai oleh debitur dan pihak bank adalah perjanjian baku dimana debitur mengisi formulir permohonan KPP Sumut Sejahtera serta melengkapi syarat-syarat yang ditentukan yang nantinya dilakukan wawancara, survey, dan verifikasi oleh PT. Bank Sumut cabang Medan Tembung. Kemudian mempersiapkan analisa permohonan KPP Sumut Sejahtera dan melakukan rating kredit. Jika permohonan dinilai layak, maka pihak bank menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit. Jika tidak, maka kantor cabang harus segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit kepada debitur. Masalah yang sering timbul dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Sumut cabang Medan Tembung ialah wanprestasi, seperti kredit bermasalah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut ialah kegagalan usaha debitur, ketidakmampuan debitur dalam membayar angsuran kredit, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga. Dalam menyelesaikan kasus kredit bermasalah tersebut, PT. Bank Sumut cabang Medan Tembung menggunakan beberapa cara, yaitu dengan collecting (penagihan), restrukturisasi (tindakan penyelematan kredit), penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), dan yang terakhir melalui pengadilan. Kata kunci : Rumah, Perjanjian Jual Beli, Kredit Pemilikan Rumah

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK EKSPEDITUR DENGAN PIHAK PENGIRIM BARANG (STUDI PADA CV. SYAFER DI KOTA MEDAN) HERDINAL BAHRI LUBIS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.386 KB)

Di bidang perdagangan dan industri, pengangkutan dianggap secara tidak langsung menambah nilai suatu barang. Karena suatu barang hasil produksi yang ditinggalkan begitu saja tidak akan ada gunanya. Suatu barang berguna bila dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi dalam hal ini, pengangkutan memiliki fungsi sebagai sarana agar hasil produksi dapat sampai dipasaran atau ditempat yang dikehendaki dan akhirnya dapat dinikmati oleh konsumen. Dalam pembuatan perjanjian melakukan pekerjaan kembali harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu hukum perjanjian di Indonesia. Para pihak harus sama-sama sepakat mengenai isi perjanjian yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak nantinya. Begitu juga terhadap pengangkutan laut berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Adapun judul skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Kerja Antara Pihak Ekspeditur Dengan Pihak Pengirim Barang (Studi Pada CV. Syafer Di Kota Medan). Permasalahan dalam penulisan Skripsi ini antara lain sebagai berikut, bagaimana keabsahan perjanjian kerja antara PT Citra Bintang Parsindo selaku ekspeditur dengan CV Syafer selaku eksportir, bagaimana proses pembuatan perjanjian kerja dan pelaksanaan pengiriman barang oleh PT Citra Bintang Parsindo selaku ekspeditur dengan CV Syafer selaku pihak pengirim barang dan bagaimana pertanggungjawaban para pihak di dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penelitian empiris kemudian dilakukan dengan mewawancarai narasumber terkait dengan permasalahan di atas. Diperoleh data dan kesimpulan dalam skripsi ini antara lain yaitu, menunjukkan bahwa perjanjian ekspedisi antara PT Citra Bintang Parsindo selaku ekspeditur dengan CV Syafer selaku pengirim barang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan kehendak pihak-pihak. Dalam hal ini adalah PT Citra Bintang Parsindo untuk mencarikan angkutan yang akan digunakan oleh pihak ekspeditur, setelah alat pengangkutnya sudah bersedia, maka PT Citra Bintang Parsindo menjumpakan CV Syafer dengan pengelola alat angkut. Tanggung jawab dari pihak pengangkut pengiriman barang dihubungkan dengan Pasal 468 ayat (2) KUHD, maka pihak pengangkut dianggap bertanggung jawab secara praduga (Presumptions of Liability) atas segala kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengangkutan. Kata Kunci : Perjanjian kerja, Ekspeditur, Pengirim barang

PENERAPAN PEMBIAYAAN PADA PASAL 21 SAMPAI 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI PADA BEBERAPA CV DI KOTA MEDAN) HETTI SUNDARI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.523 KB)

mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat khusus Pasal-Pasal yang membahas tentang pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan modal terhadap perkembangan UMKM pada beberapa CV di Kota Medan, penerapan pembiyaaan Pasal 21 sampai 24 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada beberapa CV di Kota Medan, kendala dan hambatan yang dialami dalam penerapan pembiayaan Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada beberapa CV di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang artinya selain penelitian ini menekankan pada hukum dalam peraturan juga menekankan pada berlakunya peraturan hukum tersebut dalam masyarakat. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum. Pengaruh pembiayaan bagi UMKM memiliki dampak yang besar bagi pengembangannya selain masalah manajemen UMKM itu sendiri. Penerapan pembiayaan yang diharapkan pada Pasal 21 sampai 24 UU tersebut pada beberapa CV yang ada di Kota Medan masih belum berjalan sesuai dengan yang tertuang pada Pasal-Pasal tersebut karena masih banyak terdapat kendala dan hambatan untuk memperoleh pendanaan. Kendala penerapan pembiayaan yang dialami seperti sulitnya proses administrasi, tidak adanya agunan, kurang informasi,tidak adanya layanan kredit bagi usaha mikro, kurangnya kepercayaan pada debitur. Faktor penghambat seperti pemahaman yang kurang, kelayakan usaha, kurang efektif peraturan itu sendiri, mentalitas petugas, kesadaran masyarakat terhadap UU kurang, SDM lemah, faktor agama, penyalahgunaan dana oleh nasabah, dan kejujuran. Kata Kunci: Penerapan Undang-Undang, Pembiayaan, UMKM

AKIBAT HUKUM MEREK TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PADA MASDAY SHOES INDONESIA DI KOTA MEDAN) FERAWATI BR NAINGGOLAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.284 KB)

Merek sebagai salah satu karya Intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memegang peranan sangat penting. Dalam Era Perdagangan Global, peranan Merek menjadi penting terutama untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat, karena meningkatnya berbagai merek di pasar maka sangat diperlukan adanya peningkatan perlindungan terhadap merek-merek tersebut. Perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dilakukan pendaftaran, untuk zaman sekarang bagi seorang pengusaha pendaftaran merek sangat dianjurkan karena tanpa terdaftarnya suatu merek yang diperdagangkan akan menimbulkan akibat hukum. Adapun dalam skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana perkembangan hukum merek di Indonesia,bagaimana cara pendaftaran Merek berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan apa akibat hukum terhadap Merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Studi pada Masday Shoes Indonesia di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Penilitian normatif dimana bahan yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan topik yang diteliti berupa buku- buku dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian Empiris berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara pada pemilik merek Masday Shoes Indonesia di kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian pada Masday Shoes Indonesia maka dapat diperoleh gambaran bahwa tidak dilakukannya pendaftaran merek disebabkan beberapa kesulitan atau kendala diantaranya adalah kurangnya pengetahuan pemilik merek mengenai pengaturan dan pentingnya pendaftaran merek,besarnya biaya yang diperlukan dalam mendaftarkan merek,proses pendaftaran merek yang lama, management waktu yang kurang karena pemilik merek bekerja dan masih mengutamakan produksi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari merek tidak terdaftar adalah merek tersebut tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan apabila merek tersebut di tiru oleh pihak lain pemilik merek tidak dapat melakukan tuntutan atau upaya hukum . Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pendaftaran Merek, Akibat Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA