Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN ANAK (STUDI DI YAYASAN PANTI ASUHAN ADE IRMA SURYANI NASUTION MEDAN) ]]>
<![CDATA[ANITA ANJASWARI HARAHAP]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.765 KB)
<![CDATA[Semakin tingginya tuntutan ekonomi masyarakat, menyebabkan semakin banyak wanita selaku istri yang bekerja untuk membantu menambah pendapatan keluarga walaupun kebutuhan itu sudah dipenuhi oleh kepala keluarga, yaitu suami. Keadaan ini menyebabkan para orangtua yang sibuk bekerja tidak mempunyai waktu untuk menjaga dan mengurus anaknya yang masih kecil, sehingga para orangtua memilih menggunakan jasa penitipan anak. Penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak (Studi di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan) ini membahas permasalahan mengenai konstruksi hukum perjanjian penitipan anak apakah termasuk dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, atau perjanjian diluar KUHPerdata. Selanjutnya membahas pelaksanaan dari perjanjian penitipan anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah kota Medan dan sekitarnya dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian penitipan anak tersebut.Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat studi deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan (field research) di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan yang menyediakan jasa penitipan anak serta data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan Pengurus Panti Asuhan. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konstruksi hukum perjanjian penitipan anak di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan adalah sebagai perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu dengan melihat unsur-unsur perjanjian tersebut yang sama dengan unsur-unsur perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu yang diatur dalam KUHPerdata, selanjutnya adalah pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Yayasan Panti Asuhan Ade Irma Suryani Nasution Medan yaitu dilakukan oleh masyarakat yang bersifat sementara yang dikenakan biaya jasa tertentu dan Pemerintah kota Medan dan sekitarnya yang bersifat permanen yang tidak dikenakan biaya apapun, serta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penitipan anak yaitu dengan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.Kata Kunci: Jasa Penitipan Anak, Konstruksi Hukum, Panti Asuhan,Wanprestasi]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN TERHADAP KARYAWAN PT. TRANS DANA PROFITRI BRANDAN ]]>
<![CDATA[DARA PUSPITA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.439 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan). Penelitian ini dilakukan di Kota Brandan, khususnya pada Kantor PT. Trans Dana Profitri dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pihak penyelenggara BPJS dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sedangkan metode penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Admin PT. Trans Dana Profitri dan para pihak yang tergolong staf dan karyawan PT. Trans Dana Profitri, serta pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah transformasi kelembagaan Jamsostek menjadi BPJS, pemerintah telah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan BPJS diantaranya dengan menetapkan jenis pelayanan kesehatan, dan penetapan anggaran. Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih belum efektif dan efisien. Selain itu, masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelayan kesehatan oleh BPJS KesehatanAgar terciptanya syarat-syarat khusus kontrak, harus terjadi kesepakatan antara PT. Trans Dana Profitri Brandan dengan Karyawan mengenai BPJS Kesehatan, seperti telah disepakatinya tanggal berlaku kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Tata cara pengajuan klaim asuransi yaitu jika timbul perselisihan maka diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat, atau tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang bertindak sebagai Mediator dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi ataupun litigasi.Kata Kunci : Mekanisme, Penyelesaian Klaim, dan BPJS Kesehatan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA JKN BPJS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS SIDODADI KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[HADIAN CHOLIDIN HP]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.958 KB)
<![CDATA[Program JKN BPJS Kesehatan (Tahun 2014) merupakan program yang dilaksanakan pemerintah sebagai bentuk pemenuhan pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam penyelenggaraan JKN BPJS Kesehatan ini, Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan sebagai Puskesmas yang banyak menangani pasien peserta JKN BPJS Kesehatan. Pasien peserta JKN BPJS Kesehatan haruslah mendapat Tanggung jawab hukum yang baik karena posisinya sebagai pasien Puskesmas, maupun karena posisinya sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan dengan mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan kesehatan pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, bagaimana tanggung jawab hukum Puskesmas terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadi di Kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara, dan bagaimana kendala dan upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di Puskesmas Sidodadidi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriftif, yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan perundang-undangan tentang JKN BPJS Kesehatan dan tanggung jawab hukum pasien dan Kemudian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan permasalahan diatas.Setelah dilakukannya penelitian, maka dapat dilihat bahwa para narasumber mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan dikategorikan baik. Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menjalankan program JKN BPJS Kesehatan, Puskesmas Sidodadi Kabupaten Asahan bertanggung jawab secara penuh kepada pasien dan pemerintah akibat kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri, maupun oleh tenaga kesehatan. Pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari aspek hukum perdata, pidana maupun administrasi. Kendala yang sering timbul adalah mengenai kekurangan informasi dan pelayanan (pemenuhan hak pasien) serta apabila pasien tidak merasa puas akan pelayanan kesehatan mak pasien dapat melakukan upaya hukum baik di dalam Puskesmas maupun di luar Puskesmas (melalui litigasi dan nonlitigasi).Kata Kunci : Perlindungan Pasien, JKN BPJS Kesehatan, Puskesmas]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHDAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DI PT. FEEDMILL INDONESIA MEDAN ]]>
<![CDATA[KHAIRANI ULFA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.561 KB)
<![CDATA[Pada dasarnya beberapa Perusahaan dalam melaksanakan perjanjian kontrak kerja cendrung untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) , umumnya dilatar belakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production), Melalui perjanjian kerja waktu tertentu perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat kerja sehingga mengikat para pihak. Dari skripsi ini terdapat berbagai permasalahan yang muncul yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan PT. Feedmill Indonesia Medan. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja, dan bagaimana upaya-upaya yang ditempuh para pihak antara perusahaan dengan karyawan agar terhindar dari wanprestasi.Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis melakukan studi lapangan ke PT Feedmill Indonesia Medan.Agar terciptanya pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu harus terjadi kesepakatan antara PT. Feedmill Indonesia Medan dengan karyawan., seperti telah disepakatinya tanggal berlaku kontrak dan berakhirnya masa kontrak, teknis pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang akan dituangkan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, PT Feedmill Indonesia dan karyawan harus melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang pada kontrak kerja agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.Kata Kunci : Perjanjian, UU Ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT IZIN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR (Studi Pada Bank Danamon Cabang Medan) ]]>
<![CDATA[MORIA NOVITA LUMBANGAOL]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (584.829 KB)
<![CDATA[Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Pemberian kredit oleh bank merupakan kegiatan utamanya. Karena bank dikenal dengan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengalaman bank, karena adanya kredit macet akhir-akhir ini telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit lebih digalakkan, di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Prosedur dan syarat pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Danamon cabang Medan, Bagaimana Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Pemakaian Tempat Usaha pada PT. Bank Danamon Cabang Medan dan Bagaimana Eksekusi jaminan sertifikat pemakaian tempat usaha oleh kreditur dalam hal debitur tidak mampu membayar kredit pada Bank Danamon Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku, peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara dengan pihak bank Danamon Cabang Medan. Dari penelitian penulis, dapat disimpulkan Bahwa prosedur yang dilakukan dalam perjanjian kredit merupakan syarat yang sangat penting dalam menentukan debitur baik perorangan ataupun badan usaha layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan usaha, dan apabila ditinjau dari segi tujuannya maka kredit dapat dibagi atas dua kegunaan yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.Kata Kunci : Perjanjian kredit.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN BARANG BEKAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 MENGENAI PERDAGANGAN DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PASAR MONZA TANJUNGBALAI) ]]>
<![CDATA[ALI NIDAL]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.706 KB)
<![CDATA[Perdagangan barang bekas pakaian impor saat ini menjadi masalah besar di wilayah Indonesia, khususnya di kota Tanjungbalai. Karena dapat merugikan pedagang yang menjual pakaian hasil dalam negri. Selain itu pakaian bekas impor juga dapat membahayakan para konsumennya karena mengandung banyak bakteri yang menyebabkan timbulnya wabah penyakit. Adapun yang menjadi permasalahan terhadap perdagangan barang bekas tersebut adalah tentang bagaimana praktik perdagangan barang bekas di kota Tanjungbalai? Bagaimana perlindungan konsumen terhadap perdagangan barang bekas tersebut? Serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap perdagangan barang bekas berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2014 mengenai perdagangan dan kaitannya dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen?. Untuk itu penulis memilih materi penulisan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahung 2014 Mengenai Perdagangan Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai)”.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode yuridis empiris ini menunjukkan penelitian ini mendapatkan data primer dan mengidentifikasi hukum sebagai perilaku yang mempola. Di mana pendekatan ini ditujukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai pelaksanaan perdagangan barang bekas yang berada di kota Tanjungbalai. Sedangkan jenis penelitian yuridis normatif ini hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang sangat jelas.dan diharapkan pula supaya kita dapat memahami dan mengerti terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.Dari penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perdagangan barang bekas dapat merugikan pedagang yang menjual barang lokal karena kalah saing dengan kualitas baarang yang lebih bagus dan harga yang relatif lebih murah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tegas untuk melarang dan menghentikan perdagangan barang bekas ini karena dapat merugikan pendapatan hasil negara dan dapat menyebabkan tercemarnya wabah penyakit bagi para konsumen yang memakainya.Kata Kunci : Perdagangan, Barang bekas, Perlindungan konsumen]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN PEMASARAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Kota Tanjungbalai) ]]>
<![CDATA[JANIEL J SITOMPUL]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.432 KB)
<![CDATA[Asuransi memiliki perkembangan pesat saat ini, dan perkembangan ini dipengaruhi oleh karena kuatnya dan semakin besarnya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh agen asuransi. Luasnya kewenangan yang dimiliki agen dalam pemasaran suatu polis asuransi dapat bersifat menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan juga merugikan calon tertanggung atau pemegang polis. Kewenangan yang luas yang dimiliki oleh agen asuransi ini menjadi suatu hal yang harus dilindungi untuk melindungi kepentingan konsumen (pembeli polis asuransi) yang dituangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur juga tentang agen asuransi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari agen asuransi yang selanjutnya lebih jelas dapat ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang mengatur tentang kewenangan agen asuransi dan juga landasan perlindungan nasabah asuransi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KREDIT CU. SEJAHTERA KOTA TEBING TINGGI DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada: Koperasi Kredit Cu. Sejahtera Kota Tebing Tinggi) ]]>
<![CDATA[MINARSIH MINARSIH]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.985 KB)
<![CDATA[Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Sehingga tujuan dari Koperasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhannya. Koperasi juga terus mengembangkan sayap dibidang usahanya, bidang usaha yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat yaitu bidang usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan Koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota Koperasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian simpan pinjam Koperasi dilakukan dengan mengajukan permohonan dan akan dinilai kelayakannya oleh Koperasi Kredit Cu.Sejahtera apabila dirasa layak maka penandatangan perjanjian kredit akan segera dilakukan. Masalah pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi kurangnya kesadaran dari setiap anggota dalam melakukan simpan pinjam mengakibatkan kredit macet sehingga membuat anggota wanprestasi dan jaminan yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hambatan- hambatan tersebut adalah faktor ekonomi yang sedang sulit menghambat pihak anggota menagih janjinya maka Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara memberikan peringatan dan berdasarkan kekeluargaan yang secara kesepakatan antara kedua belah pihak. Kata kunci : Perjanjian simpan pinjam, Koperasi Kredit, Jaminan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PENYEWA PERALATAN BERKEMAH ( Camping ) DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ( Studi pada River Outdoor& Rescue Equipment ) ]]>
<![CDATA[STEVEN PUJI SIBURIAN]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.451 KB)
<![CDATA[Dewasa ini kebutuhan akan suatu hiburan sangat diperlukan oleh masyarakat yang pada umumnya yang tinggal diperkotaan. Tiap masyarakat memiliki cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah berkemah. Melakukan aktifitas berkemah memerlukan peralatan yang tidak setiap masyarakat dapat memilikinya karena tidak semua masyarakat mampu membeli peralatan berkemah. Untuk mengatasi masalah tersebut. Karena itu dilakukanlah perjanjian sewa menyewa peralatan berkemah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perjanjian sewa menyewa peralatan berkemahyang terjadi di antara para pihak, bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak dalam perjanjian sewa menyewa peralatan berkemah, dan bagaimana pertanggungjawaban penyewa peralatan berkemah apabila terjadi kerusakan pada saat perjanjian sewa menyewa berakhir. Penelitian ini dilakukan di Toko River Outdoor & Rescue Equipment. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data adalah data kepustakaan ( Library Research ) dan studi lapangan ( Field Research ). Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara. Setelah dikumpulkan data dianalisa secara kualitatif. Perjanjian sewa menyewa peralatan berkemah diawali dengan kesepakatan dengan menyetujui klausula perjanjian yang dibuat pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyediakan peralatan berkemah dalam keadaan baik, tidak menyewakan kemabali pada orang lain dalam masa sewa yang berjalan, menanyakan kepada penyewa apakah melanjutkan sewanya atau tidak, sedangkan kewajiban penyewa membayar uang sewa, menjaga peralatan berkemah yang di sewa. Bila dalam masa sewa terjadi kerusakan peralatan berkemah akibat kelalaian penyewa, maka penyewa wajib untuk bertanggungjawab atas peralatan yang rusak. Jika kerusakan disebabkan faktor alam maka penyewa dilepaskan dari tanggungjawabnya untuk mengganti kerugian kerusakan akibat faktor dari alam tersebut. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perjanjian dan Sewa Menyewa]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT TRANS KREASINDO PRODUCTION MEDAN DENGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA KEGIATAN “PROMOSI DAN PASAR PRODUK KUMKM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016” ]]>
<![CDATA[T RIDZKA PERMATA HATI]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.694 KB)
<![CDATA[Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan di antara para pihak. Seperti halnya pada kontrak bisnis yang justru berawal dari perbedaan kepentingan tersebut dan kemudian dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dari skripsi ini terdapat berbagai permasalahan yang muncul yaitu bagaimana syarat-syarat khusus kontrak dalam perjanjian kerjasama antara PT Trans Kreasindo Production dengan Pemprov Sumut, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan bagaimana upaya-upaya yang ditempuh PT Trans Kreasindo Production untuk terhindar dari wanprestasi. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis melakukan studi lapangan ke PT Trans Kreasindo Productions Medan. Syarat-syarat khusus kontrak dibuat setelah terjadi kesepakatan antara PT Trans Kreasindo Production dengan Pemprov Sumut, seperti telah disepakatinya tanggal berlaku kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan, pembayaran tagihan, dan lain-lain yang akan dituangkan pada Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK). Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, PT Trans Kreasindo Production dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang pada kontrak agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Upaya-upaya yang dilakukan agar terhindar dari wanprestasi, para pihak dituntut untuk bertanggung jawab atas segala hak dan kewajibannya masing-masing pihak. yang telah tertuang di kontrak, seperti harus melaksanakan perjanjian tersebut tepat waktu tanpa ada penundaan atau pengunduran, menyusun serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik dan teliti agar kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar, mengoperasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik dan terperinci, dan lainnya.]]>
