cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 4 (2019)" : 10 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1743/Pdt.G/2017/PA.Mdn ) IKA RIANI PASARIBU
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.384 KB)

Abstract

Dewasa ini cerai dianggap sebagai jalan keluar untuk rumah tangga yang tidak bisa lagi diselamatkan. Setiap pasangan yang menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian sebelumnya. Namun, nyatanya perceraian tak jarang terjadi. Hal ini terbukti dengan angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi setiap tahunnya. Salah satu dampak dari percerain terjadi bersangkutan dengan anak. Terlebih bila dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai buah hati. Hak asuh anak membutuhkan kesepakatan. Karena itulah, tak jarang mengenai hak asuh ini kerap memunculkan perdebatan hebat antara orang tua anak. Pasalnya tidak jarang masing-masing pihak menginginkan hak sama agar bisa merawat dan mengasuh serta tinggal dengan buah hati tercinta. Anak yang dibawah umur harusnya pengasuhan diberikan kepada ibunya, karena seorang ibu lebih luas rasa kasih sayang dan kesabarannya. Namun bagaimana jika pengasuhan jatuh kepada seorang ayah seperti dalam Putusan No : 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur hak asuh anak dibawah umur. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar adanya revisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak dibawah umur seperti mekanisme pemberian hak asuh, serta syarat pemegang hak asuh, dan lainya, agar ada suatu landasan hukum yang jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asuh anak dibawah umur.   Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak di Bawah Umur  
KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA WIDYA SUJUD NADIA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.759 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan berupa bagaimana kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan cyber notary, bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta notaris berdasarkan cyber notary, dan bagaimana peluang dan kendala dalam penerapan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer yang di dukung data lapangan melalui wawancara dengan notaris, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan cyber notary belum memperoleh landasan hukum yang kuat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Sehingga notaris yang membuat akta notaris berdasarkan cyber notary dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang menderita kerugian. Ketidakharmonisan peraturan terkait kekuatan pembuatan akta yang dibuat berdasarkan cyber notary menjadi kendala untuk berlakunya cyber notary Indonesia, apalagi Indonesia terikat dengan Pasal 1868 KUH.Perdata yang mengharuskan pembuatan akta otentiknya dihadapan notaris, walaupun adanya hambatan-hambatan, cyber notary tetap memiliki peluang untuk berlaku di Indonesia. Peluang tersebut berupa penyimpanan protokol notaris/minuta akta dalam bentuk digital melalui lembaga arsip negara, karena pada dasarnya akta notaris merupakan arsip negara.   Kata Kunci : Analisis Hukum, Cyber Notary, Notaris
IMPLEMENTASI PEMBERIAN MODAL USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM (STUDI DI PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.) ARNAN FURQON HASIBUAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.891 KB)

Abstract

Salah satu yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).UMKM merupakan bagian yang memiliki kedudukan penting karena UMKM menghasilkan barang dan jasa sehingga selalu ada tempat dipasar sebagai kebutuhan masyarakat luas. UMKM mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan. UMKM harus dikembangkan dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini mengatur bagaimana pembiayaan,perizinan,dan pengembangan bagi UMKM. Dalam hal ini Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian modal usaha yang dilakukan pihak PT.Bank Mandiri.Tbk (persero). Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menenggah baik berupa penetapan kriteria maupun pengawasan dari pemerintah terhadap UMKM, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak PT.Bank Mandiri.Tbk (persero) Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Normatif-Empiris dimana penulis menggabungkan antara pendekatan Normatif dengan adanya penambahan unsur Empiris. Pemberian modal atau biasa disebut pembiayaan adalah Penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan PT.Bank Mandiri.Tbk merupakan salah satu pemberi modal usaha. Dan PT.Bank Mandiri.Tbk juga memberikan kriteria dalam pemberian modal usaha dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan (UMKM) yang mereka berikan modal. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM berupa izin usaha, modal, sumber daya manusia, sistem manajemen, promosi, infrasutuktur serta teknologi. Kata Kunci : Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah, Pemberian Modal Usaha
PERLINDNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA LAUNDRY TERHADAP HAK KONSUMEN (STUDI PADA LAUNDRY 5STAR DRY CLEAN MEDAN PETISAH) ESNAWATI LIMBONG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.664 KB)

Abstract

Melihat persaingan usaha yang sangat ketat dikalangan jasa laundry, maka beragam tarif dan tawaran yang diberikan oleh pihak jasa laundry untuk menarik minat masyarakat. Dalam hal mendirikan suatu usaha salah satunya seperti jasa laundry ini tidak terlepas dari masalah, termasuk masalah yang berhubungan dengan pelayanan kepada konsumen. Penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa laundry terhadap hak konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry kepada konsumen. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undang tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti hubungan  hukum antara masyarakat dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat membangun dan mengembangkan dan menukar teori-teori sosial. Analisa data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan sebagainya. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa pelaku usaha (konsumen) dan produsen mempunyai hak dak kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ini sangat bermanfaat agar produsen bertanggungjawab atas kesalahan atau kerugian yang diderita konsumen akibat praktek usahanya. Selain mengenai hak dan kewajiban, penelitian ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen berpa ganti rugi sesuai dengan apa yang dirugikan pelaku usaha kepada konsumen akibat praktek usahanya. Namun dalam hal ini pelaku usaha laundry memeberikan waktu  kepada konsumen apabila mau menuntut kepada pihak laundry, waktu yang diberikan paling lambat 24 jam setelah pakaian diterima konsumen.   Kata Kunci : Laundry 5star Dry Clean,Pelaku Usaha Dan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999
TINJAUAN HUKUM PEMBONCENGAN MEREK BARANG TERKENAL DEMI POPULARITAS (ANALISIS TERHADAP PEMBONCENGAN MEREK LOIS BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 789 K/PDT.SUS-HKI/2016) OBER GOKLAS SIHITE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.416 KB)

Abstract

Merek terkenal pada sebuah barang berfungsi memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Popularitas sebuah merek terkenal sering menjadi incaran para pelaku usaha untuk membonceng nama mereka tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik merek terkenal tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini diantaranya adalah bagaimanakah hubungan antara prinsip, fungsi, dan tujuan Hak Kekayaan Intelektual terhadap perlindungan Merek, bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pelanggaran hak Merek barang terkenal saat ini di Indonesia serta bagaimana Tinjauan Hukum atas Pemboncengan Merek  barang terkenal yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Putusan MA Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016). Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 serta Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip, fungsi, serta tujuan Hak Kekayaan Intelektual memiliki hubungan dengan perlindungan merek. Kemudian pelanggaran merek biasanya terjadi jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan amar putusan yang adil dan benar dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khusunya peraturan perundang-undangan mengenai Merek ditunjukkan dengan amar putusannya yaitu menerima gugatan dari Pemohon Kasasi.   Kata Kunci : Merek Terkenal, Pemboncengan Merek
KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN (DI PENGADILAN AGAMA MEDAN) DEWI SARI SITINJAK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.976 KB)

Abstract

Harta perkawinan berupa harta bersama merupakan hubungan hokum dari sebuah perkawinan. Harta perkawinan berupa harta bersama diperoleh pada saat perkawinan berlangsung, tetapi jika perkawinan putus maka harta bersama akan dibagi antara suami – istri, kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat.Mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta perkawinan setelah perceraian berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, bereperan aktif menjembatani sejumlah pertemuan para pihak, membangun interaksi dan komunikasi yang positif, serta menawarkan berbagai solusi terhadap masalah yang ada (win-win solution). Penelitian yang dilakukan juga memperlihatkan bahwa tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan setelah perceraian yaitu, pernyataan pembukaan oleh mediator, merumuskan masalah serta menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan para pihak, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar – menawar akhir, mecapai kesepakatan. Hambatan – hambatan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan sengketa adalah tidak adanya aturan yang dapat memaksa para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, ruang mediasi tidak memadai, kurangnya itikad baik para pihak.Solusi – solusi yang di dapat mediator yaitu, adanya mekanisme memaksa terhadap para pihak untuk menghadiri pertemuan, membuat ruang mediasi memadai yang memberikan kenyamanan.   Kata kunci :HartaPerkawinan, SetelahPerceraian, Mediator
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA UNIT KEBUN AJAMU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV DENGAN BASIS SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN (SPBUN) DELVINA NOVA SIGALINGGING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.768 KB)

Abstract

Pekerja merupakan inti dari suatu perusahaan, dengan adanya pekerja maka perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pekerja akan menerima upah atau imbalan dari hasil pekerjaannya. Yang mengatur mengenai tenaga kerja tercantum didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati di tiap-tiap perusahaan. Didalam setiap pekerjaan yang dijalani pekerja membutuhkan perlindungan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perlindungan yang diberikan perusahaan kepada pekerja sangat bermanfaat apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja. Yang mana kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja itu sangat merugikan bagi diri pekerja itu sendiri. Akibat dari kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja itu adalah berupa sakit atau cacat berupa mental maupun fisik. Para pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja dan mengalami cacat fisik haruslah mendapatkan perlindungan dari perusahaan supaya tidak terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh pengusaha seperti PHK. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan literatur yang diperlukan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan mengenai PKB tentang perlindungan hukum tenaga kerja, tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerja, kemudian data selanjutnya di ambil dari hasil wawancara dengan petugas di PTPN IV Unit Kebun Ajamu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Ajamu. Tenaga kerja di PTPN IV Unit Kebun Ajamu memerlukan perlindungan agar pekerja dapat merasakan kenyamanan saat sedang melaksanakan pekerjaannya. Mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja telah diatur didalam buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam buku tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kata Kunci    : Perlindungan Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PT Perkebunan Nusantara IV
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DEBITUR ATAS PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN) TETTI NATALINA SILALAHI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.718 KB)

Abstract

Perkembangan zaman disegala aspek kehidupan memberi dampak kepada manusia untuk selalu memperbaharui diri mengikuti zaman. Permasalahan yang timbul ketika manusia tidak dapat mengikutinya karena keterbatasan ekonomi. Dalam usaha menjawab keluh kesah masyarakat Indonesia, pemerintah membentuk Lembaga Keuangan Bank. Kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar. Namun, dalam pemberian kredit tidak sedikit nasabah atau debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi karena sebab-sebab tertentu. Maka dari itu timbullah Permasalahan yaitu 1) Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Iskandar Muda Medan? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi debitur atas perjanjian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank tersebut?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis datanya adalah data primer. Selain itu juga terdapat juga data hasil wawancara terhadap staf Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan yang fungsinya untuk mengkonfirmasi bahan hukum primer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi Hak Tanggungan berhak untuk menerima fasilitas kredit setelah memenuhi seluruh prosedur pemberian kredit dalam Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan. Dalam penyelesaian wanprestasi, kreditur akan melakukan beberapa pendekatan kepada debitur dengan harapan bahwa debitur akan beritikad baik dan menyelesaikan angsuran kredit sampai lunas. Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dijual oleh debitur atas kesepakatan bersama dan dijual oleh kreditur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggungan.
PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA KAPAL (SPENYELESAIAN SENGKETA OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHAtudi Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017) MAULANA ABDULILLAH PANE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.543 KB)

Abstract

Arbitrase bagi dunia maju dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi pada umumnya memerlukan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana aspek hukum perjanjian sewa guna (leasing), bagaimana penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, bagaimana peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa guna usaha kapal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Aspek hukum perjanjian sewa guna (leasing) pada umumnya mengacu pada perjanjian standar, dimana formulir perjanjiannya telah disediakan oleh pihak lessor, pihak lessee hanya tinggal menyetujuinya saja (take it or leave it). Akibat dari perjanjian standar tersebut hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam perjanjian lebih banyak dibebankan kepada pihak lessee. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) menjadi alternatif penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan, baik untuk perkara-perkara di tingkat nasional maupun internasional. Peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa guna usaha kapal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 170/B/Pdt.Sus-Arb/2017 adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan  yang pada dasarnya tidak berbeda dengan proses pemeriksaan sengketa lewat pengadilan secara umum, akan tetapi struktur dalam arti susunan kelembagaan, antara arbitrase dengan pengadilan sangat berlainan. Pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela dan jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa.   Kata Kunci :    Sengketa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Sewa Guna Usaha.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PARA PIHAK ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR. 106/PDT.G/2012/PN.Plk) INDRIWATI TITANIA HUTAURUK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.391 KB)

Abstract

Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul semakin kompleks. Salah satu kasus yang berhubungan dengan arisan online termaktub dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk, dimana para tergugat melakukan wanprestasi yakni tidak membayar iuran arisan kepada pihak penggugat setelah menang/menerima arisan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana Arisan Online. Mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan Arisan Online, dan bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Jenis Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kekuatan hukum terhadap Perjanjian yang dilakukan Para Pihak Pelaksana Arisan Online berdasarkan Pada pasal 1320 KitabUndang-Undang Hukum Perdata menjelaskan memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian arisan tersebut bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Jika ditinjau dari Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam pelaksanaan Arisan Online, Bentuk penyelesaian sengketa transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Pada Analisis Terhadap Putusan Nomor.106/Pdt.G/2017/Pn Plk bahwa dalam sahnya perjanjian Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada sama sekali menyarankan perjanjian dibuat dengan tertulis tetapi apabila terjadi wanprestasi sangat sulit untuk membuktikannya, sehingga diperlukan pengakun dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut dan didengar oleh saksi-saksi di Persidangan, maka perjanjian tersebut telah terbukti adanya wanprestasi.Kata Kunci : Perjanjian, Hukum Perdata, Arisan Online

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue