cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 6 (2019)" : 10 Documents clear
PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME PADA PERJANJIAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK MEMPUNYAI SERTIFIKAT. (STUDI LAPANGAN PT. SARULLA OPERATION LtdDI KECAMATAN PAHAE JULU). IINEIRENE THERESIA SIHOMBING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.062 KB)

Abstract

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar adanya musyawarah. Kemudian, Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar yang nantinya akan menhasilkan suatu kesepakatan atau konsensus, dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas sikap kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Permasalahnnya adalah, Bagaimana penerapan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terhadap perjanjian pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat?, Bagaimana ketentuan hukum perjanjian pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat menurut Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)?, dan Bagaimana proses pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat antara PT. Sarulla Operation Ltd. dan pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan  dan empiris, melaluimproses penelitian di lapangan, yang berasal dari data primer yang diperoleh dari PT. Sarulla Operations Ltd (SOL) dengan cara melakukan wawancara, observasi maupun laporan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelepasan hak atas tanah menerapkan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yaitu  ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian konsensus pada umumnya, bahwa pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat akan dianggap sah apabila memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah), dan bahwa dalam setiap proses pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Sarulla Operations Ltd (SOL), dilakukan berdasarkan suatu kesepatan atau konsensus tanpa tekanan atau paksaan.   Kata Kunci   :   Asas Konsensualisme, Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang  tidak mempunyai sertifikat .
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN YANG DIPENGARUHI OLEH FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ANTARA TAHUN 2014-2018 DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH MEULABOH SITI ROKHIMAH
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.523 KB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh antara tahun 2014-2018 yang terus mengalami peningkatan terkhususnya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah pertama, apa yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Kedua, bagaimanakah dampak meningkatnya perceraian dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban sehingga memutuskan untuk bercerai di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Meulaboh. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini bersifat normatif empiris.  Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah dengan penelitian pustaka (libarary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan dari perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan judul skrispi ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research), yaitu pengambilan data, melakukan wawancara dengan Ibu Faida Nur, S.H. selaku Panitera Mudah Hukum Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Skripsi ini membahas faktor penyebab perceraian, dampak meningkatnya perceraian dan dampak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,  serta upaya-upaya dalam mengurangi kasus perceraian. Faktor penyebab perceraian ialah ekonomi, orang ketiga, nusyuz, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Dampak meningkatknya perceraian yaitu berdampak terhadap suami dan istri, anak, serta terhadap harta bersama. Upaya yang dilakukan ialah melalui upaya hukum yaitu melalui mediasi di Pengadilan dan upaya di luar Pengadilan yaitu mediasi yang dilakukan di Gampong oleh Keuchik (kepala desa). Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini ialah memaksimalkan peran hakim mediator dalam melakukan mediasi, melakukan sosialisasi mengenai perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta memaksimalkan peran Kantor Urusan Agama dalam membimbing pasangan suami istri yang akan menikah agar menghindari terjadinya perceraian.   Kata kunci : Perceraian, KDRT, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh
AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG MEDAN) REZA KURNIA AKBAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.905 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dasar hukum yang dipakai dalam menjalankan praktek mengenai jaminan fidusia namun dalam undang-undang ini tidak mengatur jelas akibat hukum mengenai musnahnya suatu objek jaminan fidusia baik akibat hukum terhadap kreditur maupun debitur. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini pertama, bagaimana perkembangan mengenai objek jaminan fidusia. Kedua, bagaimana wanprestasi pemberi jaminan fidusia. Ketiga apa akibat hukum bagi kreditur dan debitur atas musnahnya objek jaminan fidusia pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Medan. Metode penelitian ini bersifat normative didukung dengan data empiris.  Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah dengan penelitian pustaka (libarary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan dari perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan judul skrispi ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research), yaitu pengambilan data, melakukan wawancara dengan Bapak Andi Syahputra selaku Supervisor Marketing PT. CIMB Niaga Auto Finance. Skripsi ini membahas mengenai perkembangan objek jaminan fidusia, wanprestasi pemberi jaminan fidusia dan akibat hukum bagi kreditur dan debitur atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Akibat hukum bagi kreditur adalah musnahnya hak sebagai pemegang jaminan fidusia dan berakhirnya perjanjian pembiayaan sedangkan bagi debitur adalah berakhirnya perjanjian pembiayaan namun tidak menghapuskan klaim asuransi.. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini ialah harus adanya atasan mengenai ketentuan musnah dalam perjanjian pembiayaan, undang-undang jaminan fidusia seharusnya memberi pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan kata musnah. Kata kunci : Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia, Musnahnya Objek
PENYELESAIAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 771/PDT.G/2014/PN.SBY VINA ADELINA BR GINTING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.918 KB)

Abstract

Kehidupan manusia tidaklah kompleks apabila sepasang suami isteri tidak memiliki suatu keturuan, namun terkadang naluri itu terbentuk pada takdir di mana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Ilmu hukum mengenal satu lembaga hukum yang disebut adopsi atau pengangkatan anak dimana dalam arti pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis serta setiap pasangan suami istri dapat memperoleh anak secara sah. Dewasa ini banyak permasalahan yang timbul setelah adanya pengangkatan anak. Penelitian ini akan menjelaskan salah satu permasalahan dalam pengangkatan anak yaitu perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu untuk mengetahui dasar apa yang dipakai oleh hakim, dalam mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak serta mendeskripsikan bagaimanakah langkah selanjutnya yang dilakukan hakim terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak, dalam hal ini sebagai akibat adanya putusan pembatalan pengangkatan anak. Penelitian ini merupakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Penulis mengambil contoh kasus pada perkara Nomor 771/Pdt.G/2014/PN.Sby. Penyelesaian dari pembatalan pengangkatan anak melalui analisis yang dilakukan, bahwa pengaturan pembatalan pengangkatan anak tersebut masih belum diatur secara konkrit di dalam Undang-undang sehingga masih diselesaikan dengan acara persidangan biasa. Pertimbangan hukum hakim dalam hal ini memandang dari sisi kebermanfaatan hubungan antara anak, orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Akibat hukum atas terjadinya pembatalan pengangkatan anak akan menghilangkan suatu hubungan keperdataan yang telah ada sebelumnya. Kata Kunci : Pembatalan, Pengangkatan Anak, Putusan Pengadilan
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan MA No. 1113 K/Pdt/2015 Tahun 2015) ANNISA DILLA SIREGAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.159 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya, artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayahnya atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 280KUHPerdata. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tersebut, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan tentang perkawinan di Indonesia, Bagaimana Pengaturan tentang anak menurut hukum perdata di Indonesia dan Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Nomor 1113K/Pdt/ 2015/PN.Mdn.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skrispsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normative yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 26 KUH Perdata, Pasal 2 dan 3Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan anak sah dapat dilihat dalam Pasal 250 KUHPerdata, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 43 Undang Undang Perkawinan. Sedangkan anak luar kawin atau tidak sah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawina. Dalam kasus putusan No. 1113 K/Pdt/2015 PN MDN Tahun 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Kasus ini sudahlah tepat dan berpedoman dengan Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 ini yang secara gak langsung mengesahkan Akta Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2007 Nomor01/KAW/NOT-AK/2007 akta tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK LUAR KAWIN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) YAUMIL CHAERANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.539 KB)

Abstract

Pembagian harta warisan kepada anak luar kawin ditinjau dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Jenis anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin.UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 100, juga menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.Sebelum di tafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap UUD NRI 1945, isi dari Pasal 43 ayat 1 UU perkawinan, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin menurut UU Perkawinan dan KHI.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis, serta data penelitian yang terdiri atas bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan pengadilan dan lainnya.Bahan hukum sekunder yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli, dan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, kamus umum dan lainnya.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Status hak waris dan pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut, anak tersebut dapat memiliki hubungan perdata atau hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya apabila ia telah di akui dan ada alat buktinya. Begitu juga dengan status hak waris dan pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.Kata Kunci :Anak Luar Kawin, Harta Warisan, Hak Waris
ANALISIS PERBANDINGAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AGAMA KATOLIK PERDANA MARETTA L
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (902.639 KB)

Abstract

Manusia (individu) sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan cara. Salah satu hubungan atau interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan bentuk interaksi sosial antara manusia atau individu untuk saling melengkapi dalam melakukan kehidupan bermasyarakat.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tidak semua perkawinan dianggap sah oleh hukum, baik hukum sipil maupun hukum agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur mengenai pembatalan perkawinan, salah satu bentuk perkawinan yang dianggap tidak sah. Begitu juga dengan agama Katolik, walaupun hukum Gereja tidak mengenal perceraian, namun terdapat pengaturan mengenai pembatalan perkawinan.Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangann dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunde, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Hukum Perdata, Kitab Hukum Kanonik. Bahan Hukum Sekunder yaitu dari buku-buku, artikel yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum Tersier yang digunakan yaitu penjelasan narasumber maupun kamus yang berhubungan dengan skripsi ini. Dari hasil yang diperoleh, ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan Gereja Katolik mempunyai persamaan dan perbedaan dalam hal pengaturan pembatalan perkawinan. Perbandingan pembatalan perkawinan tersebut terdiri dari pengertian pembatalan perkawinan, sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut.Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agama Katolik, pembatalan perkawinan
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DIREKSI SEBAGAI WAKIL DARI PERUSAHAAN DALAM PERISTIWA WANPRESTASI (STUDI PT. AGRINDO BARA SENTOSA ABADI MEDAN) TARA HUMAYRAH SIREGAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.993 KB)

Abstract

Pada dasarnya Direksi adalah orang yang bertanggung jawab dalam segala hal yang mengurus segala kepentingan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada penulisan skripsi ini yang berjudul pertanggungjawaban perdata Direksi sebagai wakil dari perusahaan dalam peristiwa wanprestasi (studi kasus PT. Agrindo Bara Sentosa Abadi Medan). Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Direksi dalam UU Perseroan Terbatas? Dalam hal apa Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin? Bagaimana penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di PT. Agrindo Bara Sentosa Abadi Medan?Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptis analis, yaitu dengan menggunakan cara menganalisa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan Direksi PT. Agrindo Bara Sentosa Abadi Medan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Agrindo Bara Sentosa Abadi Medan dapat disimpulkan bahwa kasus wanprestasi yang timbul pada Perusahaan ini adalah keterlembatan kedatangan barang yang tidak tepat waktu padahal sudah ada ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebabnya adalah karena pegawa perusahaan ini melakukan kelalaian yang berakibatnya barang tidak datang tepat waktu yang akhirnya menyebabkan kerugian di pihak konsumen. Dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang terjadi pada PT. Agrindo Bara Sentosa Abadi Medan adalah dengan cara yang paling sederhana terlebih dahulu yaitu dengan konsultasi, apabila cara ini tidak menghasilkan apapun maka cara lain yang digunakan adalah negoisasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempatan yang kiranya dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun apabila cara ini juga tidak berhasil maka Perusahaan akan menggunakan cara terakhir yaitu mediasi, dan mediator yang digunakan adalah mediator dari pihak ketiga yang ditentukan secara bersama oleh kedua belah pihak.Kata Kunci : Direksi, Pertanggungjawaban Perdata, Wanprestasi
EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI DAN PENGADILAN NEGERI STABAT) REGINA SONDANG CLARA PARDEDE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.9 KB)

Abstract

Manusia sebagai mahkluk sosial saling membutuhkan satu sama lain dan salah satu hubungan itu disebut dengan hubungan hukum yang di dalamnya tidak terlepas dari adanya konflik atau persengketaan. untuk menyelesaikan persengketaan  tersebut maka dikenal suatu cara penyelesaian yang disebut dengan mediasi, dimana dalam penyelesaiannya dibutuhkan pihak ke tiga yang disebut sebagai mediator. Mediasi diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang mana merupakan penyempurnaan dari Peraturan mengenai mediasi sebelumnya yaitu Peraturan Mahkmah Agung No. 1 Tahun 2008 dan prosedur mediasi ini dipergunakan di pengadilan negeri, sehingga timbullah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, bagaimana kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, dan bagaimana efektivitas mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Negeri Stabat sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan bahan-bahan pustaka untuk melihat kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan yang ada dengan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Negeri Stabat sebagai lingkungan peradilan dimana berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Dari hasil penelitian maka didapatlah hasil mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, bahwa dengan adanya perubahan dalam prosedur mediasi serta kedudukan mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan setelah perubahan-perubahan tersebut diberlakukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Negeri Stabat memberikan hasil bahwa efektivitas mediator lebih terwujud atau meningkat sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dibandingkan dengan sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.   Kata Kunci: Mediator, Pengadilan Negeri, Perma No. 1 Tahun 2016
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAPANULI TENGAH ANSHARI UTAMA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.948 KB)

Abstract

Tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia. Seiring perkembangan akan kebutuhan tanah saat ini, berkembang juga regulasi-regulasi mengenai peraturan mengatur dan mempertahankan tanah tersebut. sayangnya peraturan tersebut belum dapat melindungi para pemegang hak atas tanah. Perumusan masalah dalam penelitian skirpsi ini adalah : bagaimana pengaturan tentang tanah di Indonesia, apa faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda, bagaimana proses penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional wilayah Tapanuli Tengah.Metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris, yang dimana sumber-sumber data yang dikumpulkan berasal dari data kepustakaan dan data lapangan, untuk membuktikan kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif analisis.Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia pada tanah yang belum bersertifikat di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Faktor terjadinya sertifikat ganda adalah : kesalahan pemilik tanah yang tidak memperhatikan tanahnya sehingga orang lain mengambil alih tanah tersebut, Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai basis data yang baik tentang tanah, pemerintah, kelurahan atau desa setempat tidak mempunyai data mengenai tanah yang sudah disertifikatkan. Akibat hukum yang timbul dari sertifikat ganda adalah : menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari status hukum suatu bidang tanah, kerugian belah pihak, pencabutan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.Kata Kunci : Penyelesaian, Sertifikat Ganda, Pendaftaran tanah

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue