cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019)" : 10 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS WELLA GUSMI ERIZAL
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.313 KB)

Abstract

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek harus memiliki daya pembeda, karena merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, bagaimana kepemilikan hak atas merek di Indonesia, serta kasus-kasus sengketa merek yang ada di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Merek.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan, karena penelitian hukum ini meneliti norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat dan bernilai ekonomis. Kepemilikan hak atas merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem konstitutif, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Dalam kepemilikan hak atas merek di Indonesia terdapat kasus-kasus pelanggaran dan pembatalan merek yang timbul dikarenakan adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, seperti meniru/menjiplak, yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, atau menyesatkan konsumen yang berakibat kerugian pada pihak lawannya.Kata kunci: Kepemilikan, Hak atas Merek
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN CV. KITA BERSAMA DI KOTA MEDAN ARI ZUWANDA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.416 KB)

Abstract

Perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban, beban tanggung jawab (resiko), serta bentuk penyelesaian sengketa antara penyewa dan pemberi sewa mobil menjadi kajian penulis didalam penelitian ini. Pengalihan resiko atau resiko ditanggung secara bersama diantara penyewa dan pemberi sewa didalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil pada dasarnya disebabkan oleh kelalaian penyewa sehingga penyewa dapat dinyatakan tidak memenuhi prestasi yang diatur didalam perjanjian sewa menyewa. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Mobil pada CV. Kita Bersama, dengan menggunakan dua data, yaitu data  primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, berupa literatur hukum, karya ilmiah, dan sebagainya. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV Kita Bersama telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian sewa Mobil, yaitu pihak yang menyewakan berhak menerima fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa, menerima jaminan dari penyewa, dan menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, dengan kewajiban antara lain menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa dan memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa. Pihak penyewa mempunyai hak menerima mobil yang disewakan dan menerima jaminan layak pakai terhadap Mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian sewa yang dibuat. CV Kita Bersama pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil
PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Pada Kaos Medan Bah Di Kota Medan) RISKY SIANIPAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.405 KB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalampembangunan ekonomi nasional. Sebesar 60% (enam puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesiaada di sektor industri UMKM.Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalamipeningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKMdi Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, Bagaimana Perlindungan Hukum Hak atas Merek di Indonesia, Bagaimana Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Apa Keuntungan dan kerugian Merek Kaos Medan Bah sebelum dan sesudah didaftarkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris.Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Sehingga dalampenelitian ini akan meneliti mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia.   Kata Kunci: Hukum, Merek, Perlindungan, UMKM
TINJAUAN YURIDIS PISAH RANJANG AKIBAT PERTENGKARAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN) NURUL AZMI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.933 KB)

Abstract

Skripsi ini dilator belakangi dengan banyaknya kasus pisah ranjang yang pada umumnya didasarkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara suami istri sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.Banyaknya kasus pertengkaran dan perselisihan terus menerus menyebabkan pasangan suami istri pisah ranjang dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Medan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah pertama, faktor-faktorapa saja yang menyebabkan terjadinya perceraianmenurut hukum perkawinan di Indonesia. Kedua,       bagaimana akibat hukum dari pisah ranjang sebagai alasan perceraian. Ketiga, bagaimana pertimbangan hukum dari hakim pada putusan nomor459/Pdt.G/2014/PA.Mdn putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait pisah ranjang yang ditimbulkan dari pertengkaran sebagai penyebab terjadinya perceraian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif.  Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah dengan penelitian pustaka (libarary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan dari perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan judul skrispi ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research), melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan dan narasumber yang mengalami pisah ranjang. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diatur berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum pisah ranjang karena pertengkaran sebagai penyebab perceraian dapat berdampak terhadap harta benda perkawinan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat pula berdampak terhadap hak asuh anak dan perwalian anak yang diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan putusan Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Mdn dan putusan Nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Mdn dalam pertimbangan hakim sudah sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.   Kata kunci :PisahRanjang, Perceraian, Pengadilan Agama
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN SEDARAH (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI) ERISKA MEGA SANTI SIBAGARIANG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.544 KB)

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Di dalam melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat maupun rukun sah dalam perkawinan, apabila syarat dan rukun sah dalam  perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah,akibat hukum adanya pembatalan perkawinan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan, dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk manjabarkan suatau keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sumber daya yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library Research). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan adanya perkawinan sedarah, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan selama lebih kurang 1 tahun hidup selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Termohon I dan Termohon II pulang ke Letung yaitu kerumah oarang tua Termohon II dan sesampainya di Letung ibu atau Pemohon II mengatakan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah adik beradik atau saudara kandung, dan pernyataan ini dikuatkan oleh pengakuan masyarakat ketempat, maka dari hal itu perkawinan tersebut dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan terhadap kutipan akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI ialah bahwa hakim dalam memutus perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yaitu baik bukti tertulis maupun saksi. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN SANDRA IRENE NOVTHALIA PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.242 KB)

Abstract

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang berperan sebagai pemberi kredit atau pinjaman kepada masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat. Masyarakat hanya perlu menggadaikan barang jaminannya dan dapat menebus barang jaminan tersebut dengan membayar uang pinjaman dalam tempo waktu 4 (empat) bulan atau 120 hari. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah syarat dan prosedur pembuatan perjanjian gadai, bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dalam perjanjian gadai, perlindungan hukum kepada nasabah dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian Kantor Wilayah I Medan jika terjadi wanprestasi.Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup norma dan ketentuan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis dan penelitian hukum empiris yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu skripsi, buku, internet, serta hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.Perjanjian gadai yang berlaku di pegadaian merupakan jenis perjanjian baku dimana isi perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian dan pihak nasabah diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak isi perjanjian tersebut. Syarat pembuatan perjanjian gadai keseluruhannya adalah sama dengan syarat pembuatan perjanjian pada umumnya yaitu yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan untuk berbuat menurut hukum, adanya objek tertentu dan adanya sebab yang halal. Namun untuk sahnya suatu perjanjian gadai terdapat syarat lain yang diatur dalam pasal 1152 KUHPerdata yaitu terjadinya perpindahan barang gadai dari kekuasaan debitur kepada kreditur. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 tentang pelelangan barang jaminan dan Pasal 1157 tentang ganti kerugian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang menggugat pelaku usaha serta peraturan internal Pegadaian yaitu PERDIR 41/DIR/I/2017 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016 tentang asuransi barang jaminan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Perjanjian Gadai
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH KORBAN CARDING ( Studi Putusan 891/Pdt.G/2010/PN.Sby ) YOHANES ALEX CANDRA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.796 KB)

Abstract

Bisnis online merupakan bagian dari teknologi yang memberikan pengaruh besar pada sektor perbankan di masyarakat. Kartu kredit juga populer sebagai alat pembayaran di pasar dan mall yang ada di kota-kota besar untuk mengurangi resiko masyarakat dalam membawa uang tunai. Sistem kartu kredit sekarang juga lebih mudah, hanya dengan memberikan tanda tangan tanpa harus memasukkan kode PIN dan tanpa menunjukkan identitas. Di sisi lain, masyarakat harus berhati-hati dengan keamanan kartu kredit itu sendiri. Peringatan ini ditekankan karena kelemahan pembayaran melalu internet pada situs yang belum terverifikasi dan kelemahan dengan adanya sistem tanda tangan (“ tanda tangan dan kartu” dari pada “kode pin dan kartu ”).Hal ini menyebabkan peningkatan angka kriminalitas, seperti peretasan kartu kredit (carding). Di sisi lain pula, penulis menemukan beberapa masalah seperti bagaimana pengaturan hukum antara bank dan pemegang kartu kredit berkaitan dengan peretasan kartu kredit, bagaimana cara-cara atau modus peretasan kartu kredit (carding) yang sering terjadi kartu kredit dalam menyelesaikan kasus ini, dan bagaimanakah tanggungjawab hukum bank terhadap konsumen terkait kasus sini.Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, studi pustaka dan studi lapangan. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara kualiitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hubungan hukum antara bank dan pemegang kartu kredit yaitu diatur dengan hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Bank selaku pelaku usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit harus memahami bagaimana sistem berbelanja online, tujuannya apabila terjadi kejahatan dalam kartu kredit seperti carding, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu kredit yaitu dengan segera melaporkan kronologi kasusnya kepada bank, bank bertanggungjawab terhadap perbuatan carding yang merugikan nasabah, tanggungjawab bank pada kasus ini dapat di tinjau dari UU perlindungan konsumen, KUH Perdata maupun UU ITE.Kata kunci : tanggungjawab bank, nasabah, kartu kredit, peretasan kartu kredit ( carding )
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. GROWTH SUMATERA INDUSTRY DENGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA NATALIUS TAMBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.974 KB)

Abstract

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dibuat      untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan   dan ketenangan kerja maka perlu dibuatkan suatu pedoman atau suatu aturan kerja yang disepakati antara Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan sebagai aturan dalam pelaksanaan hubungan kerja dan dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara      PT. Growth Sumatera Industry dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Growth Sumatera (SPSI-GS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang berupa hasil studi kepustakaan. Analisa datayang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian Kerja Bersama mengenai program pengupahan memakai program tersendiri oleh perusahaan yang diatur dalam PKB BAB IV tentang pengupahan Pasal 21 ayat 9, tanpa mengenyampingkan UU ketenagakerjaan maupun peraturan daerah mengenai upah minimum.yang dimaksud dalam program ini ialah bagaimana system pengupahan, tunjangan, lembur, dan kenaikan upah pokok. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Growth Sumatera (SPSI-GS) tidak bisa mengintervensi (campur tangan) mengenai kebijakan program pengupahan tersebut. Dalam pengaturan mengenai PHK diklasifikasikan kedalam beberapa komponen dan maslahat. Pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif dan tidak banyak mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam perjanjian kerja bersama yaitu kurangnya kordinasi perusahaan kepada serikat pekerja dalam mengambil suatu keputusan terhadap pekerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan mendasarkan pada itikad baik melakukan musyawarah untuk mufakat ataupun melalui forum bipartit.   Kata Kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja, Perusahaan
PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI PP NO.54 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 241 K/ Pdt/2015) TITIN LISNAWATI GULTOM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.532 KB)

Abstract

ketergantungan dengan manusia lainnya. Dimana manusia memiliki naluri untuk saling berpasang-pasangan dan berkeinginan membentuk suatu komunitas kecil yang disebut keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga, manusia harus melangsungkan perkawinan dan biasanya orang yang sudah menikah selalu berkeinginan memiliki anak, namun terkadang suatu keluarga tidak memiliki anak dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara mengangkat anak dengan harapan menjadi penghibur, dan juga sebagai pembangkit rasa tanggung jawab Ayah dan Ibunya. Dengan latar belakang skripsi ini, merumuskan masalah tentang tatacara pengangkatan anak menurut PP No.54 Tahun 2007 dan Hukum Islam di Indonesia, kedudukan anak angkat dalam mewarisi menurut PP No.54 Tahun 2007 dan Hukun Islam di Indonesia, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 241 K/Pdt/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (docrtinal recearch) Dari hasil penelitian  yang dilakukan ditemukan pengetahuan  mengenai tatacara pengangkatan anak menurut PP No.54 Tahun 2007 calon orang tua angkat menyiapkan dokumen, kemudian uji kelayakan orang tua angkat, kemudian tahap pengasuhan sementara, tahap rekomendasi pihak dinas sosial, tahap pertimbangan oleh kemensos, dan tahap yang terakhir penetapan pengadilan sedangkan menurut Hukum Islam di Indonesia calon orang tua angkat menyiapkan dokumen, kemudian uji kelayakan orang tua angkat,kemudian tahap pengasuhan sementara, tahap rekomendasi pihak dinas sosial, tahap pertimbangan oleh kemensos, dan tahap yang terakhir penetapan pengadilan Agama. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat menurut PP No.54 Tahun 2007 anak angkat mendapatkan kedudukan yang sama layaknya dengan anak kandung sedangkan Hukum Islam di Indonesia jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkat,serta pertimbangan hukum hakim  pada Putusan Nomor 241 K/ Pdt/2015 menolak Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding atas perkara yang diajukan.   Kata kunci : Hak Waris, Anak Angkat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG ASING TERKENAL PRODUK OTOMOTIF BERUPA VELG MOBIL MEREK ENKEI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PADA TOKO MAXXIS JALAN SETIA BUDI ANDREW HAGAI GINTING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.629 KB)

Abstract

Merek adalah Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Merek terdiri dari Merek biasa dan Merek terkenal, Merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi, sedangkan Merek terkenal adalah merek memiliki daya tarik besar serta bernilai tinggi. Namun ketenarannya juga menyebabkannya menjadi target yang melanggar. Permasalahan dalam skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Otomitif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan. Faktor Penyebab Terjadinya Peniruan Merek yang Mengakibatkan Persaingan Curang di Indonesia, serta Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas pemalsuan merek terkenal dapat diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.    Dijamin dalam  Pasal 21 UU Merek 2016, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal Asing Produk Otomotif Velg Mobil Enkei pada Toko Maxxis Jalan Setia Budi Medan berupa Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek. Dalam mengatasi terjadinya pelanggaran, diperlukannya peran serta dari masyarakat untuk membantu pemerintah dan aparaturnya dalam memberikan setiap informasi yang diketahuinya tentang terjadinya pelanggaran dilingkungannya serta diperlukannya aparatur pemerintahan yang aktif dan memeliki pengetahuan yang cukup dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran.   Kata Kunci:   Perlindungan Hukum, Merek Dagang Asing Terkenal, Merek dan Indikasi Geografis

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue