cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
lamlaj@ulm.ac.id
Phone
+6282252779076
Journal Mail Official
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl.Brigjen H.Hasan Basri Komp.Unlam Banjarmasin No Telp Redaksi (0511) 4321658 email : lamlaj@ulm.ac.id
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
LamLaj
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25203136     EISSN : 25023128     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 7   8   9   10   11 
MENGGESER PARADIGMA KONTRA TERHADAP KRIMINALISASI PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA Siburian, Riskyanti Juniver
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i1.97

Abstract

Marital Rape adalah pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, di mana antara pelaku dan korban terdapat ikatan perkawinan. Isu marital rape dianggap tabu sehingga muncul pro-kontra mengenai intervensi negara dalam mengkriminalisasi perbuatan sebagaimana dimaksud. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan unsur perkawinan sebagai bagian tindak pidana pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) berdasarkan hukum pidana materiil di Indonesia serta untuk mengetahui dasar teoritis dan yuridis penerimaan kriminal­isasi marital rape. Metode penelitian adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pada awalnya hukum pidana Indonesia tidak memaknai pemak­saan hubungan seksual pada korban dan pelaku yang memiliki ikatan perkawinan sebagai perkosaan (Pasal 284 KUHP). Muatan mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam ranah perkawinan mulai diatur sebagai tindak pidana dalamPasal 46 jo. Pasal 8 huruf a UU-PKDRT dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. (2) Penerimaan kriminalisasi marital rape diawali munculnya pemikiran feminist yang menggeser perspektif lama mengenai anggapan perem­puan harus memenuhi “right to sex” suami akibat adanya contract of marriage, pandangan istri adalah “hak milik” (property) suami, serta perspektif critical fem­inism criminology yang menyebutkan wanita dalam ikatan perkawinan cenderung menjadi korban kejahatan. Negara perlu memberikan perlindungan melalui sanksi pidana karena pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun menyalahi hak asasi sebagaimana dimaksud Pasal 28G UUD RI 1945.
DEVELOPMENT OF INDONESIAN SHARIA BANKS WITH MALAYSIA COMPARATION METHOD (STUDY OF HISTORY, PRODUCTS AND LEGAL ASSETS) Mukti, Hagi Hutomo
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i1.98

Abstract

Sharia banking is developed in response to economic and cultural groups that are used to accommodate those who want the services to be carried out with Islamic sharia principles and morals. The development of Sharia banks in Indonesia and Malaysia needs to be studied more deeply because Malaysia first established Sharia banks in 1983 through Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) while the first sharia bank in Indonesia, which named Bank Muamalat, was burned in 1991, which determines the direction of the progress of sharia banks in Indonesia with the pro­visions of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Determine the amount of assets from banks that have a ratio of 1: 10 with Malaysia considering the assets of sharia banks in Indonesia amounted to US $ 35.62 billion while Malaysia reached US $ 423.2 billion. This study focuses on the factors and effects of legal products from the two countries in order to get more comprehensive study and know the rela­tion between the legal products with sharia banking development in Indonesia and Malaysia.
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA MAHASISWA KAJIAN TENTANG INKONSISTENSI REGULASI DAN IMPLEMENTASI Sudjito, Sudjito
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i1.99

Abstract

Program Rusunawa Mahasiswa merupakan upaya pemerintah mewu­judkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Di­harapkan dengan adanya Rusunawa Mahasiswa, biaya sewanya lebih murah dibanding harga sewa kos-kosan. Diharapkan pula, pihak kampus sebagai penge­lola Rusunawa Mahasiswa bisa memprioritaskan mahasiswa kurang mampu dari luar kota yang memiliki prestasi akademik b a g u s , sehingga mereka terbantu dari aspek ekonomi. Sampai saat ini masih ada kesenjangan antara target dan realisasinya pembangunan Rusunawa Mahasiswa. Kesenjangan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain berupa inkonsistensi regulasi maupun inkon­ sistensi implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan substansi penelitian. Data yang terkum­pul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1. Ada inkonsistensi regulasi berupa kekurangan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri; 2. Ada inkonsistensi implemen­tasi disebabkan lemahnya pengawasan, kurang profesionalitas pelaksanaan dan penegakan regulasi.
PERLINDUNGAN HUKUM DATA AGUNAN DEBITUR DALAM PERSPEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN Amin, Muhammad Erham; Hafidah, Noor
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i1.100

Abstract

Pendaftaran Jaminan Fidusia sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA menjadi sebuah kewajiban dan keharusan sebagai syarat perjanjian fidusia dan sebagai wujud implementasi asas publisitas. Dalam prosedur pendaftaran Fidusia secara online terdapat tahapan searching data (atau istilah dalam praktek adalah “beli data”) yang dibebani biaya sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000,00). Apabila user memilih pilihan searching data tersebut, maka sejumlah data terkait agunan debitur akan muncul, seperti bentuk agunan, siapa yang menjadi kreditur, dan data nilai penjaminan. Menjadi sebuah pertanyaan ketika data agunan debitur dikaitkan dengan pihak bank selaku kreditur. Apakah data agunan yang dapat di akses oleh user yang terdiri dari Notaris, Korporat (terdiri dari bank dan non bank) dan Retail (terdiri dari perorangan dan badan usaha) merupakan bagian dari keterangan rahasia bank? Data debitur dalam ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam UU Perbankan hanya dapat dibuka kepada pihak pihak tertentu dengan sebab yang tertentu pula. Oleh karena itu perlu kajian terhadap data agunan debitur dalam kaitanya dengan ketentuan rahasia perbankan dan perlindungan terhadap bank, karena hal ini bersinggungan dengan perbankan selaku kreditur.
RULING DUE TO BANKRUPTCY ASSETS DEBTORS BEYOND AREAS IN INDONESIA Imam Syaifullah; Surya Sakti Megantoro
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 6 No. 1 (2021): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v6i1.101

Abstract

The purpose of this study is to examine the consequences of bankruptcy decisions on debtor assets outside the territory of Indonesia and to see the extent to which the bankruptcy law provides protection to creditors from debtors whose assets are located outside the territory of Indonesia. This is Normative legal Research with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach.The results and discussion concluded that the bankruptcy decision handed down by the Commercial Court in Indonesia could have an impact on the debtor’s assets outside the territory of Indonesia in accordance with Article 21 of the Bankruptcy Law. The issue of execution is hindered by the principle of territoriality from other countries. The bankruptcy law has not fully provided legal protection for creditors if the debtor has assets outside the territory of Indonesia, as a way for curators to carry out private selling. Indonesia should adopt the Uncitral Model Law on crossborder insolvency (1997) or enter into international agreements, either bilateral or multilateral.
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nggilu, Novendri M.
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.102

Abstract

Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sejakdibentuk tahun 2000, politik hukumnya masih bercita rasa pemidanaan, hal itu tercermin dari adanya pengaturan sanksi pidana yang bukan hanya melebihi dari ketentuan pembebanan sanksi pidana, melainkan juga kesalahan dalam merujuk ketentuan yang menentukan kualifikasi sebuah tindakan dibebankan sanksi pidana atau tidak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasilnya ditemukan bahwa adanya peraturan daerah yang merujuk bukan pada pasal yang memuat tentang perbuatan hukum, melainkan merujuk pada BAB yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang umum dan tidak memuat perbuatan hukum yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, itu tercermin dari peraturan daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, terdapat juga peraturan daerah yang pembebanan sanksi pidananya melebihi dari ketentuan pengaturan sanksi yang dapat diatur dalam peraturan daerah, dimana pembebanan sanksi pidana kurungan 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000, padahal ketentuan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah hanya membatasi pembebanan sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan kurungan, dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.
CONSTRUCTION OF LEGAL EDUCATION IN COLLEGE EDUCATION THROUGH PANCASILA EDUCATION Nufikha Ulfah; Endrik Safudin; Yayuk Hidayah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 6 No. 1 (2021): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v6i1.103

Abstract

Legal awareness is a noble ideal when juxtaposed with the realization of smart and good citizens in Indonesia. This study aims to interpret, systematically identify efforts to build legal awareness in Higher Education. The research method used in this research is the Mixed Method. The data were obtained from a questionnaire given to 116 students from the non-law department and non-PPKn department at Ahmad Dahlan University, Yogyakarta. The results showed that 1) Building legal awareness through the substance of Pancasila Education material, 2) Student opinion about building legal awareness and law-abiding behavior was that 79% said it was enough, 12% was not optimal. 3) The relevance of Pancasila Education material with efforts to build legal awareness is Pancasila as an ethical system, Pancasila as a philosophical system, the practice of Pancasila, Pancasila as the state ideology, 4) Assessment in Pancasila education is through tests, observations, assignments and projects.
TAX AMNESTY BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA Nurmalita, Luluk; Indrawati, Indrawati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.104

Abstract

Tax Amnesty merupakan program pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya dapat diikuti oleh warganya tetapi juga dapat diikuti oleh Warga Negara Asing (WNA). Demi mencapai tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya disektor pajak, pemerintah juga harus memaksimalkan kedudukan WNA sebagai wajib pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa hukum terkait kedudukan WNA sebagai wajib pajak dan penerapan Tax Amnesty yang dapat dilaksanakan WNA baik sebagai wajib pajak individu maupun yang telah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia. (WNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutorye approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan analisa hukum pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa menurut asas-asas hukum pajak, WNA merupakan wajib pajak yang dapatmengikuti Tax Amnesty dan jika WNA yang menikah dengan WNI dan ingin mengikuti pengampunan pajak, maka pernikahannya harus memiliki perjanjian pisah harta
LEGAL PROTECTION OF UIGHUR MUSLIM ETHNICS IN CHINA FROM PERSPECTIVE HUMAN RIGHTS Endah Rantau Itasari
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 6 No. 1 (2021): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v6i1.105

Abstract

Legal protection of ethnic Uighurs in Xinjiang, China in the perspective of Human Rights and to find out and study the resolution of cases of gross international human rights violations against ethnic Uighurs in Xinjiang, China. Legal protection of ethnic Uighurs based on Article 3,4,5,9,10,11, Universal Declaration of Human Rights by providing protection in the form of protection of the right to life, rights to freedom, and the right to self-security, etc. which is regulated in international legal instruments. 2) gross human rights violations committed by the Xinjiang government, China are not justified by international law because they violate the provisions stipulated in the subsequent Universal Declaration of Human Rights for incidents of human rights violations, then the dispute resolution between the two parties is carried out by negotiation or mediation first first If this method is not effective, the UN Security Council can submit the case to an international court such as the International Criminal Court set out in article 1 of the 1998 Rome Statute
KONSTRUKSI HUKUM PENERAPAN SANKSI PADA ATURAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DI INDONESIA Irianto, Yessy Cornesia; Imanda, Nadia Imanda
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.106

Abstract

Dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan kewajiban produsen untuk mengelola dan mendaur ulang sampah dari produksinya. Dalam aturan tersebut terdapat kekosongan hukum karena tidak mengatur sanksi apabila produsen tidak menjalankan kewajibannya dalam mengelola sampah produksinya. Hal tersebut berimplikasi tidak ada landasan upaya pengawasan secara preventif dan represif terhadap pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkonstruksi aturan pengelolaan sampah dengan melegitimasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama dalam pengelolaan sampah. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi aturan penerapan sanksi adalah sebagai landasan pengawasan bagi penegak hukum untuk menindak produsen yang tidak menjalankan kewajiban mengelola sampahnya. Pengawasan melalui sanksi yang dilakukan ini agar ada penegakan hukum bagi produsen yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan sampah sehingga bisa jera untuk tidak melanggar peraturan kembali.

Page 9 of 11 | Total Record : 104

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): September Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol. 8 No. 1 (2023): March Vol. 6 No. 2 (2021): September Vol. 6 No. 1 (2021): March Vol. 5 No. 2 (2020): September Vol. 5 No. 1 (2020): March Vol. 4 No. 2 (2019): September Vol. 4 No. 1 (2019): March Vol. 3 No. 2 (2018): September Vol. 3 No. 1 (2018): March Vol. 2 No. 2 (2017): September Vol. 2 No. 1 (2017): March Vol. 1 No. 2 (2016): September Vol. 1 No. 1 (2016): March More Issue