LamLaj
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Articles
104 Documents
<![CDATA[PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Irvan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Warman, Kurnia]]>;
<![CDATA[Arnetti, Sri]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i2.87
<![CDATA[Land rights are rights giving authority to the right holder to use the and get the benefit from it.the rights holders is limited by the regulation. Those who may obtain property citizens only and legal entities indonesia based on government regulation. Ownership of the land is hereditary right, strongest and fullest that can be held above the land. But often the ownership of the land has created problems in the communities. One of them is due to the occurrence of a inter-marriage would have an impact on the property over the land for inheritance in marriage a mixture. The law which occurs because the inheritance which causes the transfer of ownership of land did not require nationality, but the provisions of land restrict the ownership of property for land gave it to transfer a land rights over land inherited by foreigners. Then problem identification discussed in research is as follows: (a) how the process of intermarriages according to marriage law? ( b ) how the transition of ownership of the land because the inheritance in intermarriages? ( c ) how strong of property rights of the land because the inheritance in intermarriages? Research methodology used juridical approach is empirical research. Juridical empirical method, the research use approach to the problem, connected with the facts and law happens on the field. The research results show that the process was done based on marriage mingling law from the marriage was done. To ownership rights due to intermediate of the inheritance in marriage a mixture is the same with the transfer ownership rights as the other land inheritance. Along heir who performs marriage intervening who make a break to property by having them land rights.To the heirs who in marriage a mixture still heritage having land rights. If the heirs was for foreigners, they should release at most the due in a year time]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGALAMI SENGKETA ]]>
<![CDATA[Tista, Adwin]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i2.88
<![CDATA[The purpose of this study is to determine legal protection of the land rights certificate holders who have ownership disputes and the settlement of disputes over land ownership rights by promoting the principle of legal protection. This research is a kind of normative law. Object of research is the ownership certificates of land ownership disputes are experiencing.The results of the study, First: The legal protection against the certificate holder the right to land ownership disputes are experiencing can be done if: Certificate of land rights legally issued on behalf of the person or legal entity; Land diperloleh in good faith; ground controlled and maintained substantially; Within 5 years from the issuance of certificates of land rights, no one filed a written objection to the certificate holder and the head office of district/city land local or not filed a lawsuit to court over control of the land or the certificate issuance process. Second: Settlement of disputes over land ownership rights are: Settlement of disputes over land ownership rights with mengedepan- the principle of legal protection through the agency BPN; or through the courts, either in the Court of Common-related issues of land ownership rights or in the Court of the State Administration of related problems have grappled in procedures for issuance of certificates of land rights, dispute resolution through ADR, Settlement of disputes by based on the decision of the judge who put forward the principle of legal protection]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DALAM LEVERING PADA PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Zulaeha, Mulyani]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i2.89
<![CDATA[Perkembangan transaksi jual beli saat ini dengan menggunakan media elektronik telah mengubah wajah hubungan jual beli. Jual beli tidak lagi harus dilakukan pada satu tempat yang sama secara face to face, namun dapat dilakukan oleh orang yang berbeda lokasi. Meskipun demikian, ketentuan hukum tentang jual beli tetap berlaku. Perbedaan yang terjadi adalah terkait penyerahan barang (levering) yang telah dibeli tidak dapat dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan”. Levering pada jual beli online tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya kesepakatan dan terdapat peran pihak ketiga dalam levering, yaitu pihak jasa pengiriman barang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab dalam proses peralihan hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pihak yang bertanggung jawab pada proses levering perjanjian jual beli secara online. Menggunakan penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam peralihan hak pada perjanjian jual beli secara online adalah tanggung jawab pihak penjual kecuali jika diperjanjikan lain]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN TERHADAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Wahyudi]]>;
<![CDATA[Najmi, Najmi]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i2.90
<![CDATA[Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepada anggota kaum. Pemegang hak ganggam bauntuak bukan hanya berstatus pemakai, akan tetapi juga sebagai pemilik dalam kepemilikan bersama oleh anggota kaum. Pendaftaran tanah ganggam bauntuak menghasilkan sertipikat hak milik, dengan mendaftarkan tanah ganggam bauntuak akan mempertegas status kepemilikannya sebagai tanah milik adat yang komunal selama didaftarkan atas nama kaum, akan tetapi dalam pelaksanaanya tanah ganggam bauntuak lebih banyak didaftarkan atas nama perorangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku lalu membandingkannya dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya ganggam bauntuak atas pusaka tinggi di Kota Bukittinggi diawali dengan musyawarah kaum untuk membagi pengelolaan pusaka tinggi. Setelah adanya kesepakatan kaum, mamak kepala waris memberikan ganggam bauntuak kepada masing-masing jurai. Pewarisan terhadap tanah pusaka tinggi yang sudah ganggam bauntuak adalah dilanjutkan pengelolaannya oleh ahli waris pemegang hak ganggam bauntuak yang sajurai menurut garis keturunan ibu (Matrilineal). Proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ganggam bauntuak karena pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan secara khusus diatur dalam Pasal 111 PMNA/K-BPN Nomor 3 Tahun 1997]]>
<![CDATA[PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP STATUS ANAK LI’AN DARI PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN TEST DEOKSIRIBO NUKLEAD ACID ]]>
<![CDATA[Usman, Rachmadi]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Diana]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i2.91
<![CDATA[Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Pebruari 2012, Test Deoksiribo Nuklead Acid (Tes DNA) dapat menjadi alat bukti yang autentik untuk mengetahui asal usul benih dari janin yang dikandung oleh isteri yang di-li’an suaminya. Jika terbukti berdasarkan tes DNA, anak li’an itu memang anak dari suami yang me-li’an isterinya, maka upaya pemulihan terhadap status dan hak anak dapat dilakukan melalui proses pengadilan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Upaya pemulihan status dan hak anak li’an itu dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan bukti tes DNA, jika terbukti anak li’an mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, hakim dapat membatalkan pengingkaran anak karena zina (melalui li’an) sebagai dasar mengubah status hukum anak li’an menjadi anaknya yang sah (anak istilhag), yang berakibat pulih kembali hubungan nasab dan keperdataan lainnya dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.]]>
<![CDATA[RIGHT OF ACCESS TO AREA OF DEPRECIATED LAND REGULATION WITH THE LAW PERSPECTIVE OF LAND REGISTRY IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wulansari, Rizky Juliani]]>;
<![CDATA[Qamariyanti, Yulia]]>;
<![CDATA[Erlina, Erlina]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i2.92
<![CDATA[A Holder of Right has rights and obligation in using his/her land. One of the obligations of a Holder of Right is providing access right to an area of land depreciated which borders with his/her land. The obligation is one manifestation of social function basis. In the social reality, a legal issue pertaining to access to the area of land depreciated bordering with the land ownership. The emerging law issue is the cancelation of Certificate of Right to Own with the issuance basis by taking for granted access right of area of land depreciated and violation of access to area of depreciated land deemed to be an act contradicting the law. The present study is a normative law research. The law research conducted began with inventorization of laws and regulations, judicial decree, governance or other references concerning right of access to an area of depreciated land to be further applied in the relevant cases. There are some legal vacuums (rechtsvacuum) concerning the obligation of Certificate of Right to Own to provide right of access to the area of land depreciated in accordance with the law perspective of land registry in Indonesia. The governance of right of access to area of land depreciated in the laws and regulations in Indonesia is merely stated in Article 13, 31 and 50 of The Government regulation Number 40 of 1996 concerning Right To Cultivate, Building Rights on Land and Right Over Land. The legal solution that can be applied in the relevant issues concerning the obligation of Certificate of Right to Own Holder to provide right of access to an area of depreciated land in Indonesia in by making a separate governance stated in the Laws of Right to Own. In some cases of area of land depreciated cases which have been decided by court, Judge has different consideration and multi-interpretations on the dispute settlement]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KODE ETIK JABATAN NOTARIS TERHADAP PUBLIKASI DAN PROMOSI JABATAN NOTARIS MELALUI APLIKASI ANDROID ]]>
<![CDATA[Imanda, Nadia]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.93
<![CDATA[Era teknologi membawa manusia pada perkembangan komputer dan smartphone canggih yang di dalamnya terdapat fasilitas aplikasi berbagai macam jenis dan tujuan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melak ukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis mau pun media elektronik, namun kategori batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan aplikasi android yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan aplikasi android oleh notaris yang berindikasi melakukan pelanggaran harus dilakukan pengkajian dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai jabatan notaris sebagai profesi yang mulia]]>
<![CDATA[THE ANALYSIS OF NON-REFOULEMENT PRINCIPLE TOWARDS ROHINGYA REFUGEES IN BANGLADESH ]]>
<![CDATA[Gunawan, Yordan]]>;
<![CDATA[Rettob, Abdullah Teguh Thamrin]]>;
<![CDATA[Kalagita, Kevin]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.94
<![CDATA[Crime against humanity is still happening in some parts of the world for several reasons, includes the conflict of interest, politics as well as religion. It makes the victims like the Rohingya ethnic have to flee for finding peace and a secure place to survive. Non-Refoulement Principle which stated in 1951 Refugee Convention is being an important principle as the tools to protect the refugee and stateless person. In the Rohingya case, Bangladesh has argued about the ‘security problem’ of Rohingya’s pose, and Bangladesh also stated it became an important reason in sending the Rohingya back. From March 1, 2019, Bangladesh Authority no longer accepts refugees from Rohingya. The research aims to know further on the implementation of Non-Refoulement principle. In addition, the research was made by using library research analysis as the method of research; whole data and information that contained on the research were collected through literature review by referring to books, journals, articles and websites. The research found that Bangladesh does not apply the Non-Refoulement principle and violates the Humanitarian Assistance principle. Even though ‘security issues’ have been raised as land to repatriate refugees by Bangladesh to Myanmar, it cannot be applied and impose Non-Refoulement obligations to Bangladesh as a matter of customary international law.]]>
<![CDATA[JANJI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Barkatullah, Abdul Halim]]>;
<![CDATA[Tavinayati, Tavinayati]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.95
<![CDATA[Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kompensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kekaburan hukum dengan pendekatan perundang-undangan Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pembatalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUKSI PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KEAMANAN DAN MUTU PANGAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ]]>
<![CDATA[Apriani, Rani]]>;
<![CDATA[Zubaedah, Rahmi]]>;
<![CDATA[Astar, Abdul]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 1 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v5i1.96
<![CDATA[Persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pan gan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Pangan]]>
