cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
lamlaj@ulm.ac.id
Phone
+6282252779076
Journal Mail Official
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl.Brigjen H.Hasan Basri Komp.Unlam Banjarmasin No Telp Redaksi (0511) 4321658 email : lamlaj@ulm.ac.id
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
LamLaj
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25203136     EISSN : 25023128     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 5   6   7   8   9 
KEDUDUKAN DANA ASURANSI JIWA DALAM RELEVANSINYA DENGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN Pratama, Aji Surya; Barkatullah, Abdul Halim; Erliyani, Rahmida
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.76

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis ahli waris yang namanya tidak disebutkan sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa yang telah ditinggalkan oleh almarhum yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan jenis penelitiannya norma yang samar-samar, yaitu ada perbedaan atau insinkronisasi Hakim Mahkamah Agung dalam membuat putusan tentang perselisihan dana klaim asuransi jiwa di kalangan ahli waris. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan hasil kombinasi antara hukum properti khususnya hukum waris testametary dan hukum kontrak, dengan demikian, perjanjian asuransi jiwa dapat disebut sebagai wasiat karena warisan adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak kepemilikan atas sebuah properti, dalam hal ini jumlah uang pertanggungan. Nominasi ahli waris sebagai penerima dana asuransi jiwa memiliki karakteristik administrasi karena ahli waris sebenarnya adalah ahli waris yang diatur dalam kebijakan asuransi jiwa. Dari aspek properti warisan, nama yang dinyatakan sebagai penerima dalam polis asuransi jiwa hanya dapat menerima maksimal 1/3 (sepertiga) dari properti warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dari aspek posisi mereka, ahli waris dalam polis asuransi jiwa hanyalah sebagai kreditor (bukan menggantikan hak dan kewajiban pewaris). Ahli waris yang sah berhak untuk mengklaim hak atas bagian absolut yang dilindungi oleh hukum (legitime portie) atas uang pertanggungan yang bertentangan dengan bagian sahnya.
THE IMPLEMENTATION OF THE BALANCE THEORY BASED ON JUSTICE VALUES IN THE NOTARY’S POSITION Bachrudin, Bachrudin
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.77

Abstract

The theory of “Value-Based Equilibrium Balance”, is a legal theory built by the author in this paper. This theory constructs the importance of providing legal protection for notaries by balancing between the fulfillment of the basic rights of notaries as holders of rights with humans, and the basic rights of individual notaries as citizens by taking into account the basic values ​​of justice. This type of research is doctrinal legal research or normative in the realm of legal philosophy. The construction of this legal theory is motivated by the existence of competition in the notary office’s practice of unhealthy competition. Unfair competition as mentioned previously denies the nature of the position of a notary, influences the perfection of the notary in carrying out his position and makes the entrance for legal interests ensnare the notary as the holder of office. Assume other positions related to decisions or invitations from the government or government or other institutions related to the context of similarity or conformity. This theory is useful to bring the agenda of changes to structural structures that are unfair, specifically in the context of notary ownership and general in the national life.
`AKTA NOTARIL: KEHARUSAN ATAU PILIHAN DALAM PERALIHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Yahanan, Annalisa; Elmadiantini, Elmadiantini
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.78

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menganalisis Undang-Undang Kekayaan Intelektual terkait dengan keharusan menggunakan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Selain itu juga ingin menganalisis alasan filosofis diperlukan akta notariil dalam peralihan kekayaan intelektual. Secara umum peralihan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara pewarisan; hibah; wasiat; dan perjanjian. Peralihan hak dengan cara perjanjian memberikan peluang kepada Notaris untuk melaksanakan perannya dalam membuat akta yang diinginkan oleh para pihak. Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, tidak terkecuali akta notariil dalam bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua Undang-Undang bidang kekayaan intelektual mengharuskan perjanjian peralihan dibuat berdasarkan akta notariil yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Alasan filosofi dibuatnya perjanjian peralihan dengan akta notariil adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dalam bentuk tertulis dengan akta notaril. Terkait dengan perjanjian peralihan kekayaan intelektual, Undang-Undang kekayaan intelektual tidak memiliki keseragaman karena tidak semua mengharuskan dengan akta notaril. Kekayaan intelektual merupakan intelektualitas dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk itu ke depan ada keseragaman perjanjian peralihan hak di bidang kekayaan intelektual perlu dibuat dengan akta notariil.
IMPLIKASI HUKUM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DALAM KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA (PROGRAM SERTIPIKAT TANAH SISTEMATIS LENGKAP) Erlina, Erlina; Atikarani, Nurfitria
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.79

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 dan Implikasi sertipikat hak atas tanah dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 terhadap kepastian kepemilikan tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan tentang pembuktian hak lama dan hak baru untuk menjadi syarat pendaftaran tanah pertama kali untuk pendaftaran tanah secara sporadik maupun secara sistematik. Pemerintah membuat suatu program pada tahun 2017 untuk percepatan pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun Peraturan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengenai pembuktian hak baik yang lama maupun hak baru. Peraturan Menteri ini menggantikan surat pemilikan tanah sebagai riwayat tanah dengan surat pernyataan yang dibuat sendiri, apabila tanah tersebut bukti pemilikannya hilang atau tidak ada sama sekali. Kedua, sertipikat hak atas tanah yang terbit berdasarkan Peraturan Menteri tersebut menimbulkan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif berkaitan dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap BPN. Implikasi negatif berkaitan dengan produk sertipikat tanah yang dikeluarkan dengan syarat pendaftaran yang tidak lengkap maka akan memperesar kemungkinan terjadinya konflik tanah kedepannya.
THE VALUE OF LOCAL WISDOM IN THE CONTEXTUALIZATION OF BUDGETING IN ACEH Suganda, Delfi; Murtazam, Teguh
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.80

Abstract

Aceh Province is a special area. Acts No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh provides freedom in terms of managing the government, especially regarding the implementation of Islamic law in Aceh. Islamic Shari’a is not only understood as a rule that regulates education, but also about regulation in government management in Aceh. One part of the government is about compiling regional spending in Aceh. This research is focused on budgeting which will be contextualized with Acehnese values, namely the local value of implementing Islamic law in Aceh. Priority indicators for a budget arrangement so that they fulfill the requirements as ideal budgets according to Islam (Islamic budget ideal). In terms of substance, this research is classified into qualitative research, which focuses on the depth and sharpness of the study. So if more quantitative research is on a broad, broad framework, the qualitative study is digging, swooping, and deep. Islamic budgeting is a value that in this context wants to be included in the budget in South Aceh. Based on the results of the study it was found that in terms of the determination of post-expenditure it is possible to include the values ​​of Islamic Shari’a. In this case the post expenditure is based on maqasid as-Syari’iyah. In terms of revenue, only zakat, shadaqah, and infaq are possible to be contextualized. As for ‘usyr, rikaz, etc., it is not possible because regional revenues from the fiscal side are regulated so rigid in state regulations
PEROLEHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BADAN HUKUM SWASTA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL Hufni Ramadhani, Muhammad; Effendy, Mohammad; Qamariyanti, Yulia
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.81

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal dan untuk mengkaji status kepemilikan tanah badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal. Kegunaan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum agraria dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul mengenai perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah Preskriptif Analitis yang bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, kondisi/gejala keleompok tertentu/untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala untuk menentukan ada dan tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat kita. Hasil Penelitian: Pertama Prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal adalah mengatur mengenai tatacara yang sesuai dengan aturan dalam hal badan usaha memperoleh hak atas tanah, maka akan meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian khususnya yang dilakukan oleh badan hukum swasta. Ini tentu saja akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian nasional kita. Status kepemilikan tanah oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya badan usaha swasta yang bergerak menjalankan perekonomian negara, ketika sudah memiliki status kepemilikan yang jelas maka tanah tersebut terdaftar sehingga akan mudah bagi badan hukum swasta untuk dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.’
PEMBAHARUAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Pramudiyana, Agustina Dewi; Hafidah, Noor
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.82

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang dapat menjadi dasar pada pembaharuan sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih dibebani dengan Hak Tanggungan dan Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur penerima hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis.Hasil penelitiannya adalah pertama, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan belum dapat diterapkan pada pembaharuan sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih dibebani dengan Hak Tanggungan karena ada hal-hal yang belum diatur. Diperlukan aturan baru tentang pembaharuan Hak Guna Bangunan khususnya bagi Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggunan dan pemasangan Hak Tanggungan kembali setelah dilakukan pembaharuan hak. Kedua, memperbaharui kembali perjanjian pokok dan juga Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan salah satu langkah yang dapat dijadikan alat untuk bisa melindungi bank selaku kreditur. Walaupun ini kelalaian bank selaku kreditur dalam hal habisnya Hak Guna Bangunan yang menyebabkan berakhirnya utang debitur, namun tetaplah kreditur perlu dilindungi mengingat masih ada utang yang harus dibayar oleh debitur.
HUMAN RIGHTS AND LAW ENFORCEMENT Eleanora, Fransiska Novita; Sari, Andang
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.83

Abstract

Humans born into the world have declared their rights and natural rights as gifts from the Almighty, God and every State must recognize them as legal subjects who must always be respected and protected to realize human values ​​well. Therefore; no one can or can act negatively, including the state or even the authorities or the government. Conceptually, a country that is expected to realize it is only a legal state that is considered legitimate and adheres to the notion of democracy, namely democracy will become a rule and law. The realization of the rule of law is to take action against perpetrators who are proven to have committed crimes and human rights violations. This paper explains that there are still many cases of gross violations of human rights that have not been clearly revealed and the perpetrators have not been given appropriate punishment, by giving sanctions to the perpetrators, so that law enforcement is not realized. The embodiment of the rule of law is that it can capture cases of gross violators of human rights and convict the perpetrators in accordance with the laws that apply in accordance with the characteristics of the rule of law. The problem is whether law enforcement has been realized especially in human rights violations and can be resolved through negotiation, conciliation and mediation.
ASAS INDISSOLUBILITY DALAM HUKUM PERKAWINAN KANONIK Anggriawan, Franky; Gozali, Djoni Sumardi; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.84

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi asas indissolubility dalam hukum kanonik dan hukum perkawinan nasional terhadap putusan pengadilan yang memutus perkawinan katolik; dan untuk mengetahui kedudukan hukum suami istri yang beragama katolik setelah putusan pengadilan akibat perceraian. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research). Menurut hasil penelitian bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan serta tidak memaknai ketentuan hukum agama Katolik.
FISHERY CRIME IN WETLAND ENVIRONMENT Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa; Ratomi, Achmad; Fahmanadie, Daddy
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.86

Abstract

The aim of this research is first, to find out the characteristic of crimein Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision.

Page 7 of 11 | Total Record : 104

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): September Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol. 8 No. 1 (2023): March Vol. 6 No. 2 (2021): September Vol. 6 No. 1 (2021): March Vol. 5 No. 2 (2020): September Vol. 5 No. 1 (2020): March Vol. 4 No. 2 (2019): September Vol. 4 No. 1 (2019): March Vol. 3 No. 2 (2018): September Vol. 3 No. 1 (2018): March Vol. 2 No. 2 (2017): September Vol. 2 No. 1 (2017): March Vol. 1 No. 2 (2016): September Vol. 1 No. 1 (2016): March More Issue