Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan ) Abdul Haris; Suwarto Suwarto; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.682 KB)

ABSTRAK Abdul Haris Dalimunthe[1] Suwarto** Mahmud Mulyadi*** Anak merupakan salah satu aset pembagunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Sehubungan dengan konteks ini, anak sebagai aset pembangunan nasional sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Penelitian dalam skripsi ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan didasarkan pada pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini juga di dukung oleh data empiris. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian hukum yang dilakukan juga didukung oleh data empiris. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan didasarkan atas asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan danTerjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dimana hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur pula hak-hak narapidana. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap narapidana anak dalam proses pembinaan dilembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas I Medan namun hal itu masih jauh dari yang diharapkan. Pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan kelas I Medan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui namun juga terdapat juga hal-hal yang mendorong pelaksanaan pendidikan tersebut. [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988) YOGI TRIYONO; Nurmala Waty; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.783 KB)

ABSTRAKSI Yogi Triyono * Nurmalawaty, SH.,M.Hum ** Dr. M.Ekaputra, SH.,M.Hum *** Jurnal ini berbicara tentang peranan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang meyebabkan hilangnya nyawa orang, khususnya dalam kasus kelalaian pada saat di jalan raya yang terjadi di Purworejo. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, termasuk dalam peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada bagaimana ajaran kausalitas dalam hukum pidana indonesia, bagaimana pengaturan tentang tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dalam KUHP, serta bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana khususnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di peroleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Ajaran kausalitas terbagi menjadi empat teori yaitu Teori Conditio Sine Qua non, Teori mengindividualisir, Teori Menggeneralisir dan Teori Relevansi. Hukum pidana Indonesia tidak secara eksplisit mengacu pada salah satu ajaran yang ada, para pakar hukum lah yang membuat suatu pandangan tentang ajaran kasusalitas yang manakah yang di pakai dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP di atur tentang tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (Culpose misdrijven) serta kejahatan terhadap jiwa (penganiayaan) yang mengakibatkan kematian. Pada kasus didalam putusan Mahkamah Agung No.1351 K/Pid/1988, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teori kausalitas yang diterapkan oleh hakim adalah teori Relevansi. *Penulis, mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universita Sumatera Utara **Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdk) Adi Purwanto; Madiasa Ablisar; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.274 KB)

ABSTRAK Adi Purwanto* Madiasa Ablisar** Nurmalawaty*** Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia, saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana perkembangan Tindak Pidana Narkotika dan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tentang Narkotika juga mengalami beberapa kali perubahan dari Undang-Undang VerdoovendeMiddelen Ordonantie Tahun 1927, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU ***Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan) Devi Ria; Suwarto Suwarto; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.748 KB)

ABSTRAK Suwarto* Rafiqoh Lubis** Devi Ria Winanda Sinaga*** Anak Didik Pemasyarakatan merupakan komunitas masyarakat suatu bangsa. Sebagai manusia Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak yang wajib untuk dilindungi dan dihormati serta dijunjung tinggi oleh negara,pemerintah, hukum, dan setiap orang. Anak Didik Pemasyarakatan juga merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga diperlukan pembinaan terbaik demi kelangsungan hidup,pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental dan sosial. Namun kenyataannya saat ini Anak Didik Pemasyarakatan dihadapkan kepada situasi maksimalnya perawatan banyaknya kasus mengenai risiko Anak Didik Pemasyarakatan terinfeksi HIV,IMS serta penyakit menular lainnya yang menyebabkan kesakitan dan kematian serta masalah kelebihan kapasitas menyebabkan kurang maksimalnya perawatan dan pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer, memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan serta melihat secara langsung bentuk penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Demi melindungi hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan, Pemerintah membentuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta mengeluarkan Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan diperoleh kesimpulan bahwa dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan baik fisik maupun mental rohani, Lapas telah mengadakan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan, pemberian makan dengan menu yang terdiri dari lauk-pauk serta buah dan snack, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaksanakan kegiatan ibadah dan pendidikan keagamaan serta moralitas. Namun pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana di dalam Lapas Anak Tanjung Gusta Medan tersebut tidak maksimal karena kelebihan kapasitas yang terjadi serta sarana dan prasarana yang terbatas.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 9/PID.SUS.K/2012/PT-MDN) TANTRA KHAIRUL; Syafruddin Kalo; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.171 KB)

ABSTRAK Syafruddin Kallo* Mahmud Mulyadi** Tantra Khairul Rizal *** Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan dan/ atau perekonomian Negara saja, tetapi juga sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Terdapat cukup alasan yang rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga (extraordinary measure) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan hukum pidana mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Penyertaan tindak pidana dan perbuatan berlanjut pada dasarnya diatur dalam KUHP yaitu Pasal 55 dan 56 tentang penyertaan (deelneming) dan pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling).Di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, penyertaan diatur di dalam Pasal 15. Sedangkan mengenai perbuatan berlanjut tidak terdapat pengaturan yang khusus. Dalam putusan pengadilan tinggi Medan nomor 9/Pid.Sus.K/2012/PT-Mdn berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan terdakwa Halomoan Harahap terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 undang-undang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan dan Perbyatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana * Dosen Pembimbing I ** Dosen Pembimbing II *** Mahasiswa Fakultas Hukum USU

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2010/PN.KDL) BASRIEF ARYANDA; Alvi Syahrin; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.986 KB)

ABSTRAKSI Prof. Dr. Alvi Syahrin. SH., M.S* Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M* Basrief Aryanda* Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan keinginan akan informasi tersebut ditambah dengan kebebasan berekspresi. Namun karena kebebasan akan berekspresi menyebabkan timbulnya berbagai akibat baik positif maupun negatif dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1). Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN. Kdl ) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik * Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2010/PN.KDL) BASRIEF ARYANDA; Alvi Syahrin; Syafruddin Hasibuan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.748 KB)

ABSTRAKSI Prof. Dr. Alvi Syahrin. SH., M.S* Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M* Basrief Aryanda* Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan keinginan akan informasi tersebut ditambah dengan kebebasan berekspresi. Namun karena kebebasan akan berekspresi menyebabkan timbulnya berbagai akibat baik positif maupun negatif dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1). Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN. Kdl ) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik * Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang turut serta melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu) Renata Hasibuan; Liza Erwina; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.352 KB)

ABSTRAK Renata Tilanda Maharani Hasibuan* Liza Erwina** Rafiqoh Lubis*** Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara. Namun belakangan ini sering sekali terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak melakukan suatu kejahatan bahkan yang tergolong serius, seperti pembunuhan berencana sehingga anak akan dijatuhkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Hakim-hakim anak di Indonesia masih cenderung memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mengenyampingkan keberadaan sanksi tindakan sebagai alternatifnya. Padahal sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak dianjurkan tidak merugikan kepentingan dari si anak. Jurnal ini membahas permasalahan mengenai kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak dan pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia.Jurnal ini juga membahas tentang penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu.Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan.Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya.Hakim yang menjatuhkan sanksi harus meneliti dengan sungguh-sungguh faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan nanti tidak merugikan anak serta masa depannya, misalnya dengan menjatuhkan sanksi tindakan.Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Sanksi tindakan merupakan sanksi alternatif yang tidak bersifat nestapa, melainkan bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Putusan PN. Dompu No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu telah memberikan perlindungan terhadap Terdakwa Anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS.Dengan sanksi ini, anak diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaki diri menjadi lebih baik agar dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan secara layak. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Pembimbing I. *** Dosen Pembimbing II.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI ANAK MELALUI MEDIA INTERNET (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY) Dara Ade Suandi Ade; Edi Yunara; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.955 KB)

ABSTRAK Dara Ade Suandi[1] Edy Yunara[2] Rafiqoh Lubis[3] Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan cyber crime. Cyber crime disebut juga dengankejahatan dunia maya yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan sebuah teknologi informasi tanpa batas Bentuk kejahatan cyber crime yang menjadikan anak sebagai sasaran korbannya merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memprihatinkan, sebab hal itu dapat mempengaruhi mental anak hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai korban yaitu pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual. Rumusan masalah yang akan dibahasa dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa sertiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus dalam Putusan perkara No.2191/PID.B/2014/PN.SBY dengan terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als Recca Hanabishi adalah kasus mengenai pornografi anak melalui media internet dalam putusan tersebut hakim belum tepat dalam menjatuhkan putusan sebab hakim seharusnya menjatuhkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan atau Jo Pasal 27 ayat (1) dan dihubungkan pula atau Jo Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik, karena menyangkut tentang pornografi anak melalui media internet dimana hukumannya ditambah sepertiga maka hukumannya seharusnya menjadi 8 (delapan tahun). [1]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2]Dosen Pembimbing I [3]Dosen Pembimbing II

IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) Novi Rahmawati; Alvi Syahrin; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.884 KB)

ABSTRAK IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) Novi R.Harefa* Alvi Syahrin** Mahmud Mulyadi*** Kebebasan dalam berekspresi merupakan hak mutlak setiap masyarakat Indonesia yang di cantumkan dalam UUD 1945.Kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu di pertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (Hate Speech). Ujaran Kebencian (Hate Speech) merupakan suatu peristiwa yang saat ini sangat membutuhkan suatu perhatian dan penaggulangan yang tegas, Ketentuan Ujaran Kebencian (Hate Speech) belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal begitu banyak efek yang ditimbulkan dari Ujaran Kebencian (Hate Speech), antara lain pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai yang paling parah yakni pemusnahan terhadap kelompok tertentu/genosida. Dengan perkembangan teknologi Ujaran Kebencian (Hate Speech) pun telah merambah ke media elektronik, untuk itu pemerintah berusaha merevisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai perisai dalam menanggulangi kejahatan di media elektronik termasuk tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). Masalah dan pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana implikasi perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis pasal-pasal dan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi ini.Dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan perbandingan (historical approach) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya disimpulkan dan diberi saran yang berupa argumentasi baru terkait permasalahan yang dikaji. Dengan adanya perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, maka penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian menjadi lebih memiliki kepastian hukum, pemerintah dan penyidik memiliki kewenangan yang lebih kuat, terminimalisirnya multi tafsir dalam ketentuan pidana ujaran kebencian (Hate Speech), serta privasi setiap masyarakat dapat terjamin. Kata kunci: Ujaran Kebencian (Hate Speech), Informasi Dan Transaksi Elektronik, Implikasi * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA