cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syarief Saiful
Contact Email
ariefmuhammad0110@gmail.com
Phone
+6281340355458
Journal Mail Official
jurnalhukumpledoi@gmail.com
Editorial Address
Rappocini, Makassar. Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Pledoi Law Jurnal
Published by Universitas Indonesia Timur
ISSN : 29859484     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PLEDOI LAW JOURNAL adalah salah satu jurnal hukum yang diterbitkan di Fakuultas Hukum Universitas Indonesia Timur. PLEDOI LAW JOURNAL berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Diterbitkan 2 (Dua) kali setiap tahun, pada bulan Juni dan Desember . Setiap issue memiliki 8 artikel baik pada ulasan dan artikel penelitian. PLEDOI LAW JOURNAL diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah Abd. Basir; St. Fatimah
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian mengetahui tentang derden verzet dapat dilakukan dalam putusan verstek dan untuk mengetahui Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penilaian terhadap putusan verstek yang dimintakan upaya hukum derden verzet. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Derden verzet bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan verstek, dan apabila hal tersebut dilakukanoleh pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam putusan verstek tersebut, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim. (2). Upaya hukum yang dapat dilaksanakan atas putusan verstek adalah verzet yang dimana upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek telah tidak memperhatikan dan mengabaikan hukum acara perdata yang sudah berlaku. Sehingga putusannya bukan mengabulkan perlawanan, namun dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
Analisis Pengajuan Pembatalan Akta ke Pengadilan oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa) Suhartati Suhartati; Akbar B
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dibatalkannya suatu akta oleh pengadilan dan untuk mengetahui akibat hukum akta notaris yang di batalkan oleh pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Faktor-faktor yang menyebabkan akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan, yaitu ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, misalnya dalam pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari notaris bagi salah satu pihak untuk menandatangani akta, tidak membacakan akta di hadapan para pihak dan syarat formil pembuatan akta lainnya dilanggar oleh notaris. Apabila terbukti maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris (2). Akibat hukum bagi Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan adalah sebagai berikut: baik pembatalan akibat perkara perdata, pidana, maupun kesalahan administratif oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta, secara umum akibat hukum dibatalkannya akta otentik oleh Pengadilan adalah sebagai berikut: a. Batal demi hukum, b. Dapat dibatalkan, c. Terdegradasi kekuatan pembuktiannya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Putusan No. 1748/Pid.Sus/2019/PN.Mks) Amiruddin Pabbu; Muhammad Arafah
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika dalam perkara putusan No. 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua, yaitu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2). Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor: 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks) Arry Wirawan; Sudirman Sudirman
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

: Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Penerapan hukum pidana terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan luka dalam kasus No. 4/Pid.B/2020/PN.Mks telah tepat karena perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP (2). Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.
Tinjauan Kriminologis Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Manggala) Ambo Esa; Muhammad Asis
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan begal motor oleh anak dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal motor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara langsung kepada informan terkait masalah penelitian. Sumber data yang didapatkan dari data primer yaitu bersumber dari wawancara atau observasi dan juga data sekunder dari jurnal atau media elektronik. Data yang didapatkan akan dianalisis dengan cara mengumpulkan atau menyeleksi data yang sesuai dengan kenyataan dilapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Faktor terjadinya begal motor pada anak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan lemahnya penegakan hukum (2). Adapun upaya–upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan begal motor pada anak adalah melalui upaya preventif dan refresif.
Tinjauan Hukum Pembatalan Merek Dagang Atas Dugaan Plagiasi (Studi Putusan No.3/Pdt.sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makassar) Lisa Mery; Asrul Aswar; MUH. NUR IMAN
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The growth of society is increasing rapidly, leading to progress in various sectors, including the Intellectual Property sector, resulting in a trademark dispute between Solaria and Solaris. The purpose of this study is to determine the cancellation of the trademark on allegations of plagiarism as regulated by the applicable Positive Law in Indonesia, and to determine the impact of the decision of the Niaga Makassar District Court Judge in Case No. 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makasar on society and business actors. This study is a normative juridical legal research type, using qualitative methods. The results of the study indicate that positive law in Indonesia regulates the cancellation of trademarks due to allegations of plagiarism, which can be found in Law Number 16 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Decision Number 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makassar has a significant impact, particularly in the juridical, psychological, and philosophical aspects.   ABSTRAK: Pertumbuhan masyarakat semakin cepat dan menyebabkan kemajuan di berbagai sektor, termasuk sektor Kekayaan Intelektual sehingga terjadi sengketa merek salah satunya merek antara Solaria dengan Solaris. Tujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan Merek atas dugaan Plagiasi  diatur dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dampak dari putusan hakim Pengadilan Negeri Niaga Makassar pada Putusan No.3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makasar terhadap Masyarakat dan Pelaku Usaha. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hukum positif di Indonesia mengatur tentang pembatalan merek karena dugaan plagiasi yang dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Makassar memiliki dampak yang besar, khususnya dalam aspek yuridis,psikologis,filosofis.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Sediaan Farmasi (Obat) Secara ilegal Di Kota Makassar (Studi Putusan 1670/Pid.Sus/2021/PN.Mks) Andi Rahmah; Nurmiati; Nur Fahmi
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Crimes in the world of health, specifically in the pharmaceutical sector that are rife, are the distribution of drugs that are traded without having a distribution permit from the competent authority or BPOM. in the criminal provisions of Law Number 36 of 2009 concerning Health. supervision of illegal drug distribution requires preventive measures that can minimize the impact caused by illegal drug distribution and create awareness for everyone who has the intention or has even done so in order to create an orderly and law-aware society. The application of the article used to ensnare the convict requires precision and accuracy because the elements contained in the two articles have similarities but one of them has no chance and is not in accordance with the facts of the trial.  ABSTRAK: Kejahatan dalam dunia kesehatan khusus dibidang farmasi yang marak terjadi adalah peredaran obat yang diperjualbelikan tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang atau BPOM Karena adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di bidang kesehatan maka secara kebijakan terkait peredaran kesediaan farmasi secara illegal dimuat secara khusus dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. pengawasan terhadap peredaran obat illegal diperlukan upaya preventif yang dapat meminimalisir dampak ditimbulkan akibat dari peredaran obat secara illegal dan menciptakan kesadaran bagi setiap orang yang memiliki niat atau bahkan telah melakukan hal tersebut demi menciptakan masyarakat tertib dan sadar akan hukum.Menurut penulis yang menjadi titik permasalahan terhadap penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat terpidana diperlukan ketelitian dan kecermatan dikarenakan unsur yang terkandung dalam kedua pasal tersebut memiliki kesamaan namun salah satunya tidak memiliki peluang dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Analisis Yuridis Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Dari Pemerintah Pusat (Studi Putusan No. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII) Rina Maryana; Nurisnah H; Muhammad Syafril
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study aims to find out the application of criminal material to cases of logging that occur in forest areas without permits from the central government and as a basis for knowing the judge's considerations in decision No.141/PID.B/LH/2021/PN.MII. The method used in this study is normative legal research, because in normative research it mainly uses library materials as a source of research data, or also known as (Library research). The findings obtained from this study are: 1) The defendant has fulfilled the elements of criminal responsibility, namely the existence of a criminal act, in this case Arman Alias ​​​​Maman Bin H. Muhammad Jaya has been proven to have committed a crime of shooting by logging forests without permission 2) Arman Alias ​​​​Maman Bin H. Muhammad Jaya has been proven to have violated the provisions of Law Number 18 of 2013, so it is very clear that the act was a disgraceful act, so no reasons for criminal write-off were found for the crime committed by Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pidana materil pada perkara penebangan pohon yang terjadi dikawasan hutan tanpa perizinan dari pemerintah pusat dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (Library research). Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin 2) Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukannya alasan-alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya
Analisis Yuridis Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr) Suhartati; Asba Hamid
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study aims to find out how the application of material law to perpetrators of criminal acts in decision no. 59/Pid.B/LH/2022/PN.sdr and to find out what are the Judge's considerations in making a decision against the perpetrators of a crime in decision No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr. The method used in this research is normative legal research or also called (Library research). The findings obtained from this study are: 1) In this case the public prosecutor submitted appropriate evidence obtained from the defendant, in addition to the evidence the judge also invited the defendants to provide information or testimony at trial. 2) The judge's considerations in deciding the case Number: 59/Pid.B/LH/2022/PN.Pin, Based on the examination of witnesses, the accused and evidence as well as aggravating and mitigating circumstances, the defendant has been proven legally and convincingly guilty violates Article 83 paragraph (1) letter b of Law Number 18 of 2013 in conjunction with Article 55 paragraph 1 Ke-l of the Criminal Code. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana pada putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.sdr dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pada putusan No. 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normative atau disebut juga dengan (Library research). Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Pada perkara ini penuntut umum mengajukan barang bukti sesuai yang diperoleh dari terdakwa, selain barang bukti hakim juga mempersilahkan para terdakwa memberikan keterangan atau kesaksiannya dipersidangan. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 59/Pid.B/LH/2022/PN.Pin, Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-l KUHP.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi PutusanNo. 255/Pid.Sus/2021/PN.Mks) Andi Rahmah; Asrul Aswar; Dhea Rezkyah M
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This type of research is normative law. The data collection technique used is literature study (library research). The data analysis method used in this research is qualitative data analysis. The research results show that (1) The application of substantive criminal law is found in Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Indonesian Law Number 19 of 2016 concerning amendments to the Indonesian Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as a specific regulation. In this case, the defendant is charged with defamation. However, the author disagrees with the Prosecutor's demand because the defendant should be charged with incitement, namely Article 160 of the Criminal Code. (2) The judge's consideration in imposing sanctions on cyber crime perpetrators for defamation is that the judge acquits the defendant because there are elements contained in it that cannot be fulfilled, namely "Intentionally and without right distributing and transmitting/making accessible Electronic Information or Electronic Documents that contain insults or defamation." ABSTRAK:  Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana meteril terdapat pada Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya. Dalam hal ini, terdakwa dituntut dengan pasal pencemaran nama baik. Namun, penulis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena seharusnya terdakwa dituntut pasal penghasutan yakni Pasal 160 KUHP. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pelaku cyber crime terhadap pencemaran nama baik yaitu hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa karena adanya unsur yang terkandung didalamnya yang tidak dapat terpenuhi, yakni “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”.

Page 1 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023