cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syarief Saiful
Contact Email
ariefmuhammad0110@gmail.com
Phone
+6281340355458
Journal Mail Official
jurnalhukumpledoi@gmail.com
Editorial Address
Rappocini, Makassar. Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Pledoi Law Jurnal
Published by Universitas Indonesia Timur
ISSN : 29859484     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PLEDOI LAW JOURNAL adalah salah satu jurnal hukum yang diterbitkan di Fakuultas Hukum Universitas Indonesia Timur. PLEDOI LAW JOURNAL berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Diterbitkan 2 (Dua) kali setiap tahun, pada bulan Juni dan Desember . Setiap issue memiliki 8 artikel baik pada ulasan dan artikel penelitian. PLEDOI LAW JOURNAL diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks) Mira Nila Kusuma Dewi; Arybandi; Musafir
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Misuse of village funds allows the court to hand down a criminal sentence because it is included in the crime category of corruption for purely personal interests. So this research was carried out with the objectives: 1). What are the factors causing misuse of village funds in decision number 1/Pid Sus TPK/2022/PN.Mks 2). What are the judge's considerations regarding law enforcement regarding misuse of village funds in decision number 1/Pid.Sus TPK/2022/PN Mks.   ABSTRAK: Penyalagunaan dana desa memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana karena masuk dalam kelompok kejahatan tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1). Bagaimana factor-faktor penyebab penyalahgunaan dana desa dalam putusan nomor 1/Pid Sus TPK/2022/PN.Mks 2). Bagaimana pertimbangan hakim terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan dana desa pada putusan nomor 1/Pid.Sus TPK/2022/PN Mks.
Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No.523/Pid.Sus/2022/Pn.Mks) Amiruddin Lanurung; Ambo Esa; Ilan, Riswedi
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: So this research was conducted with the aim of knowing the application of material criminal law and the judge's consideration in imposing criminal sanctions for traffickers in verdict number: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks. This research is categorized as empirical normative legal research with the problem approach used is empirical juridical. Data obtained by means of interviews and documentation, sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is done by inductive and deductive methods. The results showed that the application of material criminal law in accordance with Article 12 of the Trafficking in Persons Act with a minimum sentence of 3 years and a maximum sentence of 15 years imprisonment in Decision Number: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks was appropriate. The judge's consideration in imposing criminal sanctions is to look at the criminal offence, the provisions of criminal sanctions applied in the law, the prosecutor's indictment, the defendant's testimony, witness testimony, evidence and articles in the criminal law regulations and the facts revealed in the trial.   ABSTRAK: Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang pada putusan nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Penelitian ini kategori penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang dipakai ialah yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi, bersumber dari bahan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materil sesuai pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara pada putusan Nomor : 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah sesuai. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya ialah melihat pelanggaran pidananya, ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang, dakwaan jaksa penuntut  umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/Pn.Mrs Andi Rahmah; Andi Zulkarnain; Idznih shadria
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. To find out the judge's law in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of abuse that result in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. The research was conducted in Maros City. This research is Normative Juridical legal research, using a bibliographic approach, namely by taking sources from books, statutory regulations and other documents related to this research. The research results show 1. Declare the defendant IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI is legally and convincingly guilty of committing a criminal act because his negligence caused serious injury to another person, violating Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code as in the Second Alternative indictment. 2. Declaring the Defendant IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI was legally and convincingly proven guilty of committing a crime "Because his negligence caused serious injury to another person" as in the Second Alternative indictment.   ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Untuk mengetahui hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Penelitian di lakukan di Kota Maros. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan 1. Menyatakan terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena KealpaannyaMenyebabkan Orang Lain Luka Beratmelanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. 2. Menyatakan Terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
Tinjauan Yuridis Eigen Rechting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 1867/Pid.B/2020/PN Mks) Sitti Harlina; Yandi Wahyudi; Jumahir fitra ramadan kahar
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research aims to find out how material criminal law is applied to eigen rechting perpetrators. Study the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks" and to find out the considerations in imposing sanctions on eigen rechting perpetrators. Study of the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks". This research is a type of Normative Juridical legal research, using a qualitative literature approach, namely in the form of in-depth interpretation of legal materials as is common in normative legal research. The results of the research show (1) The application of material punishment to the crime of Eigen Rechting committed by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil has fulfilled the elements contained in article 170 paragraph (1), namely the element of Whoever, Overtly and with force Jointly using violence against people or things. (2) The judge's legal consideration in deposing criminal witnesses against the perpetrator of the eigen rechting carried out by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil was that the defendant was legally and convincingly proven guilty "of openly and with joint force using violence against people".   ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku eigen rechting. Studi putusan “Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks” dan Untuk mengetahui pertimbangan  dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku eigen rechting. Studi putusan “Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks”. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan yang bersifat kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan pidana materil terhadap tindak pidana Eigen Rechting yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1), yaitu unsur Barang Siapa, Secara Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku eigen rechting yang dilalukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil adalah  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah   “dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.
Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.990/Pdt.G/2021/Pa.Mks Makkah HM; Rina Maryana; K. Qanita AB
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Children who are left behind by divorce their parents sometimes have to become victims of the divorce because the children do not understand the divorce of their parents at that time, later when they grow up they will understand what conditions happened to their parents. Apart from the issue of divorce itself, other problems also arise as a result of the divorce being granted, such as cases regarding who has more rights in carrying out hadhanah (care) for children. The research results obtained are based on Case Decision Number 990/Pdt.G/2021/PA.Mks, in the case of child maintenance, the Panel of Judges put forward the principle that prioritizes the issue of the right to maintain children, not simply "who has the most rights" but is "solely for the benefit of the child" which brings more benefits and does not cause damage to the child. It is hoped that parents who have divorced will prioritize their children's rights as much as possible by taking approaches so that the children still feel that the children still come first.   ABSTRAK: Anak yang ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya terkadang harus menjadi korban dari perceraian tersebut, nanti ketika beranjak dewasa mereka akan paham kondisi apa yang terjadi terhadap orang tuanya. Timbul pula permasalahan lain selaku akibat dari dikabulkannya perceraian tersebut, semacam kasus tentang siapa yang lebih berhak dalam melaksanakan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu berdasarkan Putusan Perkara Nomor-990/Pdt.G/2021/PA.Mks, dalam hal pemeliharaan anak Majelis Hakim yang mengemukakan prinsip yang mengedepankan dalam masalah hak pemeliharaan anak bukanlah “semata -mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak” yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak. diharapkan bagi kedua orang tua yang telah bercerai sebisa mungkin mengedepankan hak-hak anak mereka dengan melakukan pendekatan-pendekatan agar anak tetap merasa bahwa anak tetap diutamakan.
Analisis Hukum Terhadap Putusan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Kasus Sengketa Tanah (Analisis Putusan No. 14/Pdt/6/2022/PN.Jnp) Ade Dwi Putra; Andi Tanwir Mappanyukki; agung wira dharma
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Legal analysis of the decision stating that the lawsuit cannot be accepted in a land dispute case. Decision No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp. This research is a lawsuit that occurred in the jurisdiction of the Jeneponto District Court. This lawsuit was filed by Mursida Binti Sidi Tando as the Plaintiff against Abuzar Bin Yunus Alias Bagindo Abuzar Bin Yunus as the 1st Defendant. The main reason why the plaintiff filed this lawsuit was because of the sale of a piece of land by Defendant I to Defendant II, and then Defendant II sold part of the land to Defendant II without the knowledge and permission of the plaintiff. The plaintiff considered this action to be unlawful. Therefore, the plaintiff filed a lawsuit in the decision that the author studied, and for this plaintiff's lawsuit the judge decided that the plaintiff's lawsuit was declared unacceptable. The method used in this research from the point of view of its type is classified into the type of normative legal research, namely by studying case file No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp   ABSTRAK: Analisis hukum terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam Kasus sengketa tanah. No. Putusan No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp. Penelitian ini merupakan gugatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto. Gugatan ini diajukan oleh Mursida Binti Sidi Tando sebagai Penggugat melawan Abuzar Bin Yunus Alias Bagindo Abuzar Bin Yunus sebagai Tergugat I. Alasan utamanya penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena penjualan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual nya lagi sebagian dari tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat. Yang mana perbuatan tersebut bagi penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan dalam putusan yang penulis teliti ini, dan atas gugatan penggugat ini hakim memutuskan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mempelajari berkas perkara No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp.
Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penganiayan (Studi Putusan No.5/Pid.Pra/2021/PN.Mks) Andi Rahmah; Asrul Aswar; Sandi Pajri
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The district court has the authority to examine and decide, in accordance with the provisions stipulated in this law regarding whether or not an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution is legal, compensation and or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated in level of investigation or prosecution. As for what the researcher discusses, the following is the conclusion from the analysis that in the same pretrial case filed at the Makassar District Court it can be considered inappropriate in deciding the case, the decision that the researcher has reviewed is very clear that there is a value that is not fulfilled between the investigator and the judge who examines and adjudicates the case. And the author's suggestion for the government to participate in monitoring and fighting for the rights of suspects so that there is legal equality and the realization of the principle of equality before the law, for the pretrial community it can be useful to demand justice if law enforcers, in this case investigators, do not carry out their duties based on SOP and/or without seeing Party status/Agency. ABSTRAK: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun yang peneliti bahas adalah sebagai berikut kesimpulan dari analisis bahwa pada Perkara Praperadilan yang sama diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dapat dinilai kurang tepat dalam memutus perkara, putusan yang telah peneliti kaji sangat jelas bahwa ada nilai yang tidak terpenuhi antara penyidik dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan saran penulis bagi pemerintah turut memantau dan memperjuangkan hak-hak tersangka sehingga terjadinya kesetaraan Hukum dan terwujudnya asas equality before the law, Bagi masyarakat praperadilan dapat bermanfaat untuk menuntut keadilan bilamana penegak Hukum dalam hal ini penyidik tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP dan/atau tanpa melihat status/Instansi Pihak Tersangka.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan No Putusan (1274/Pid.B/2022/PN. Makassar) Nurisnah H; Arry Wirawan; Syarifain Kautsar
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study investigates the application of substantive criminal law to perpetrators of embezzlement in office and the judicial considerations in sentencing. Using a normative juridical approach with qualitative methods, the research reveals: (1) The judge's application of criminal law in Decision Number 1274/Pid.B/2022/PN.Mks was criticized for leniency, despite the offense warranting harsher penalties. The prosecutor's modest demand allowed the judge flexibility in sentencing the defendant. (2) The judge's legal considerations in the case were generally sound, yet the imposed sanction was perceived as insufficient given the seriousness of the offense and the suspect's responsibilities and earnings. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks kurang tepat, karena tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tersangka terbilang rendah dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan, meskipun tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dengan pemberatan sehingga sudah selayaknya tuntutan dari jaksa memberikan kebebasan untuk hakim menentukan vonis pada terdakwa. (2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks  telah tepat, namun sanksi yang diberikan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh tersangka dan nominal gaji yang diterimanya.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks) Sitti Harlina; Asrul Aswar; Alief Rifky Sugiarto
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research aims to find out how material criminal law is applied to perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors and what the legal considerations of judges are in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors. This research is Normative Juridical legal research, using a literature study approach using qualitative methods. The research results show (1) The application of material criminal law to perpetrators of the crime of possession of narcotics by minors has been fulfilled, including the elements of every person, without the right to control, and those who commit, order to commit and who participate in committing the act. (2) Judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators are still not appropriate, they should take more into account the child's future by providing diversion for child defendants. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika oleh anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur telah terpenuhi diantaranya unsur setiap orang, tanpa hak menguasai, dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku masih kurang tepat seharusnya lebih mempertimbangkan masa depan anak dengan memberikan diversi terhadap terdakwa anak.
Analisis Hukum Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PN Mks) Resdianto Willem; Nurmiati; Haeriyah
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: A child is a responsibility that gives him respect and value as an individual. Adopting a child is the best option for families who have not yet been blessed with children, from the perspective of a legal state, "adopted child" and "legal procedure" are synonyms. Adopted children have the right to inherit their adoptive parents' assets in accordance with the Legitimacy as long as it does not harm other heirs. Regulated in Article 852 of the Civil Code, adopted children have the right to inherit the assets left behind by their adoptive parents in dealing with inheritance cases. This legitimacy depends on whether the child's adoption was carried out based on a court order or not. A judge is responsible for resolving civil disputes in court whose mission is to determine the applicable law. To determine a law, it is not enough for a judge to just examine the law, because it is possible that the law does not regulate it completely and unequivocally; Therefore, judges must investigate the values and norms that are common and prevailing in society. ABSTRAK: Seorang anak adaIah tanggung jawab yang memberinya rasa hormat dan niIai sebagai individu. Mengadopsi anak adaIah piIihan terbaik bagi keIuarga yang beIum dikaruniai anak, dari perspektif negara hukum, "anak angkat" dan "acara hukum" adaIah sinonim. Anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkatnya sesuai dengan Legitieme seIama tidak merugikan ahIi waris Iainnya. Diatur daIam PasaI 852 KUH Perdata, anak angkat berhak mewarisi harta peninggaIan orang tua angkatnya daIam mengurus perkara waris. Legitimasi ini tergantung pada apakah pengangkatan anak itu diIakukan atas perintah pengadiIan atau tidak. Seorang hakim bertanggung jawab untuk menyeIesaikan sengketa perdata di pengadiIan yang misinya adaIah menentukan hukum yang berIaku. Untuk menetapkan suatu undang-undang, seorang hakim tidak cukup hanya memeriksa undang-undang, karena ada kemungkinan undang-undang tersebut tidak mengatur secara Iengkap dan tegas; oIeh karena itu, hakim harus menyeIidiki niIai serta norma yang Iazim dan berIaku daIam masyarakat.

Page 3 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023