cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syarief Saiful
Contact Email
ariefmuhammad0110@gmail.com
Phone
+6281340355458
Journal Mail Official
jurnalhukumpledoi@gmail.com
Editorial Address
Rappocini, Makassar. Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Pledoi Law Jurnal
Published by Universitas Indonesia Timur
ISSN : 29859484     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PLEDOI LAW JOURNAL adalah salah satu jurnal hukum yang diterbitkan di Fakuultas Hukum Universitas Indonesia Timur. PLEDOI LAW JOURNAL berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Diterbitkan 2 (Dua) kali setiap tahun, pada bulan Juni dan Desember . Setiap issue memiliki 8 artikel baik pada ulasan dan artikel penelitian. PLEDOI LAW JOURNAL diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Larangan Hakim Menangani Perkara Dalam Keadaan Marah Bariek Ramdhani Pababbari; Laode Ismail; Abdul Rahman Sakka
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: A judge becomes very vulnerable to various irregularities, whether done intentionally, for example deciding someone is guilty and then being justified only because he gave money to the judge or done accidentally, for example deciding someone who is innocent because the evidence shows that. Everything will be held accountable before Allah SWT. For this reason, the position of judge receives special attention, among other things in positive law, this can be seen from the existence of basic judicial laws which specifically regulate judicial procedures, including the position of judge. Not only in positive law in Islamic law, the position of judge also receives special attention, with verses from the Koran discussing the position of judge even long before positive law regulates it. A judge is someone who exercises judicial power as regulated by law, someone who decides a case fairly based on evidence and his own beliefs. In exercising judicial power, judges are faced with various things that can influence theirdecisions later. Thus, the position of judge is very important because deciding a case is not an easy thing. He must be very careful in imposing punishment on the guilty because the guilty are sometimes justified. ABSTRAK: Seorang hakim menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan akan berbagai penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja misalnya memutus seseorang yang bersalah kemudian dibenarkan hanya karena memberikan uang kepada hakim tersebut ataupun yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutus seseorang yang tidak bersalah karena bukti-bukti yang menunjukan demikian. Segala sesuatunya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu jabatan hakim mendapat perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya undang- undang pokok kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk jabatan hakim. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun jabatan hakim mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang jabatan hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undangundang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyimpan dan Memelihara Satwa yang Dilindungi Dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor : 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm) Amiruddin Pabbu; Arry Wirawan; Agus Sugeng Jatmiko
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The research findings indicate that the application of Article 21 paragraph (2) letter a in conjunction with Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is appropriate, as the judge considered that storing, possessing, and maintaining protected wildlife can disrupt the continuity of the ecosystem. According to the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018, Perkici Dora and Blue-Eared Lory birds are protected species threatened by excessive capture and trade. The defendant's actions should be evaluated based on the quality of the act, which significantly impacts wildlife preservation and the environment. Therefore, the judge should have imposed a harsher penalty than the one in Decision No. 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.   ABSTRAK: Hasil Penelitian menujukkan bahwa Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sudah tepat karena hakim mempertimbangkan bahwa menyimpan, memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dapat menyebabkan permasalahan terhadap keberlangsungan ekosistem satwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 bahwa burung Perkici Dora dan Nuri Telinga Biru merupakan satwa yang telah dilindungi dan terus terancam oleh penangkapan dan perdagangan berlebihan. Serta Perbuatan yang dilakukan oleh terdakawa tidaklah dipandang dengan perspektif kuantiti objek pidana melainkan harus dilihat dari kacamata kualitas perbuatan yang dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kelestarian satwa dan lingkungan hidup secara umum. Oleh karena itu, apa yang telah dituangkan Hakim sepatutnya dapat memberikan ganjaran yang lebih berat dari sanksi pidana yang telah ditetapkan pada Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.
Dampak Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Bajeng) Abd. Basir; Asrul Aswar; Muh. Jufri
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research aims 1) to find out what factors influence the occurrence of underage marriages in Bajeng District 2) to find out what impacts arise from the implementation of article 7 of Law Number 16 of 2019. The data collection technique used in this writing is direct research at the research location by conducting interviews. Apart from that, library research is also carried out, namely research by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, articles and other reading sources and then organizing them systematically to produce results. research report in journal form From the results of this research, it is clear that the impact of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 is basically 2, namely: 1) the impact on the village government and 2) the impact on the perpetrators of underage marriage themselves.   ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bajeng    2) Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lansung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara selain itu juga dilakukan penelitian pustaka yaitu penelitian dengan mengumpul data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel serta sumber bacaan lainnya kemudian disususn seacara  sistematik untuk menhasilkan laporan penelitian dalam bentuk Jurnal. Dari hasil penelitian ini diperoleh petunjuk bahwa dampak dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasaranya ada 2 yaitu: 1) dampak terhadap pemerintah Desa dan 2) dampak terhadap pelaku pernikahan dibawah umur itu sendiri
Analisis Kedudukan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.BAN) Andi Rahmah; Risman; Nasyiruddin
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research examines the position of restorative justice in handling traffic crimes, especially in cases of traffic accidents, using the case decision No. 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban as a study object. The study applies a normative legal approach with a case study method to analyze the applicability, constraints, and impact of restorative justice mechanisms in criminal proceedings. The findings suggest that while restorative justice offers a humanistic and efficient alternative to traditional penal systems, its implementation remains selective and largely dependent on judicial discretion. The conclusion recommends a more integrated and codified application of restorative justice to balance legal certainty with victim-perpetrator reconciliation. ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kedudukan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban sebagai objek studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus guna menganalisis penerapan, hambatan, serta dampak dari mekanisme restorative justice dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien dibanding sistem pidana konvensional, implementasinya masih bersifat selektif dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Penelitian ini merekomendasikan penerapan restorative justice yang lebih terintegrasi dan terkodifikasi guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.
Kedudukan dan Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaiaan Sengketa Tanah (Studi Kasus Suku Toraja Mamasa) Sitti Harlina; Rina Maryana; Roy Pata’Langi
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Abstract Customary law in Indonesia plays a significant role in the lives of local communities, especially in regions where traditions are still strongly upheld. One such region is Mamasa Regency in West Sulawesi, where the Toraja Mamasa people continue to apply customary law in various aspects of life, including the resolution of land disputes. This study employs a qualitative research methodology with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, community members involved in land disputes, and other related parties, such as local government officials and non-governmental organizations. The results of the study indicate that customary law holds a strong position in resolving land disputes among the Toraja Mamasa people. The process of resolving land disputes through customary law is perceived as more just and expedient compared to formal legal channels. However, there are still parties who are dissatisfied with the decisions made by the customary authorities and choose to pursue their cases through the formal legal system. ABSTRAK: Hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan komunitas yang masih kuat memegang tradisi leluhur. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat, di mana Suku Toraja Mamasa masih menerapkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah, serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang kuat dalam penyelesaian sengketa tanah di Suku Toraja Mamasa. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dianggap lebih adil dan cepat dibandingkan dengan melalui jalur hukum formal. Namun demikian tidak sedikit juga pihak-pihak yang bersengketa masih keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku adat, sehingga memilih untuk melanjutkan perkara ke rana hukum positif.
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di SAMSAT Kabupaten Jeneponto) Abd. Basir; Ambo Esa; Abdul Rais
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study aims to analyze the implementation of progressive motor vehicle tax collection in Jeneponto Regency and identify obstacles faced. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and observations at the local Samsat office. Results show that progressive tax applies when a person owns two or more cars, with higher rates for additional vehicles. Challenges include limited tax guidance, regulatory inconsistencies, and weak law enforcement. Improving coordination, regulation consistency, and enforcement is needed to enhance tax collection effectiveness. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di kantor Samsat setempat dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan pajak progresif dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki dua atau lebih mobil dengan tarif lebih tinggi untuk kendaraan tambahan. Hambatan meliputi minimnya pembinaan pajak, ketidakkonsistenan regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan peningkatan koordinasi, konsistensi regulasi, dan penegakan hukum agar pemungutan pajak lebih efektif.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto Suhartati; Abdul Kadir; Mahir
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research aims to examine the juridical review of the cancellation of land ownership certificates at the National Land Office of Jeneponto Regency. The study investigates the procedure for canceling the certificate and the underlying factors that lead to such cancellation. Using a normative juridical method, supported by statutory and conceptual approaches, this study finds that the process generally begins with a legal administrative defect or court ruling with permanent legal force. Factors include procedural errors, legal subject or object errors, overlapping ownership, and enforcement of final court decisions. This research contributes to understanding the legal mechanisms that ensure land ownership legality and administrative justice. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menelaah prosedur pembatalan serta faktor-faktor yang menjadi dasar terjadinya pembatalan. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, ditemukan bahwa proses umumnya diawali dari cacat hukum administrasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor-faktor tersebut meliputi kesalahan prosedur, subjek atau objek hak, tumpang tindih kepemilikan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami mekanisme hukum yang menjamin legalitas kepemilikan tanah dan keadilan administrasi.
Analisis Yuridis Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks) Wandi Putra Risman; Andi Zulkarnain; Mirnawati
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study discusses the juridical analysis of the revocation of a grant deed as ruled in decision No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. A grant, particularly concerning inheritance property, should not be revoked unless in specific cases, such as grants from parents to children. The ruling by the Religious High Court of Makassar, which annulled the grant deed, raised legal questions about the boundaries of gift validity under Islamic law and civil law. This research is a qualitative descriptive study using statutory, conceptual, and case approaches. It draws on primary data through interviews and secondary sources from literature and legal documents. The results indicate inconsistencies in legal reasoning by the judges in applying the provisions of hibah and inheritance. The paper recommends clearer judicial guidance for resolving grant disputes. ABSTRAK: Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pembatalan akta hibah sebagaimana diputuskan dalam Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Hibah, khususnya yang berkaitan dengan harta warisan, tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam keadaan tertentu, seperti hibah dari orang tua kepada anak. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan akta hibah menimbulkan pertanyaan hukum terkait batas sah hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan studi pustaka dari buku dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan hibah dan kewarisan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yudisial yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa hibah.
Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Atas Pengesahan Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Mamasa) Habiba; Nurmiati; Sejundryarti Milbryani
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: Marriage is a legal bond between a man and a woman conducted in accordance with Islamic law. This study aims to examine the challenges faced by the people of Mamasa Regency in obtaining isbat nikah (marriage legalization) and its implementation at the Office of Religious Affairs (KUA). Using an empirical legal research method with a case study approach, the findings reveal key obstacles: lack of public awareness, limited socialization, absence of a local Religious Court, and financial constraints. Nevertheless, the implementation of isbat nikah in KUA Mamasa shows commitment through collaboration with the Polewali Religious Court and the Ministry of Religious Affairs, leading to increased legal marriage records and public awareness. ABSTRAK: Pernikahan adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala masyarakat Kabupaten Mamasa dalam melakukan isbat nikah dan implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama adalah kurangnya pengetahuan, minimnya sosialisasi, belum adanya Pengadilan Agama di Mamasa, dan keterbatasan biaya. Namun, implementasi isbat nikah di KUA Mamasa menunjukkan keseriusan melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Polewali dan Kementerian Agama, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dan jumlah pasangan yang memperoleh legalitas pernikahan.
Tinjauan Yuridis Dalam Peredaran Uang Palsu Di Kota Makassar Analisis Putusan No. 863/Pid.B/2020/Pn.Mks Risman; Asrul Aswar; Syahrul Akbar
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: With the development of science and technology, crimes such as the distribution of counterfeit money have become easier to commit. Counterfeiting money triggers various crimes, including terrorism, political crimes, and money laundering. This research focuses on the causal factors of counterfeit money distribution and the sanctions imposed on perpetrators. The causal factors include endogenous factors, such as individual characteristics (age 15-25 years, education level, religious beliefs), and exogenous factors, such as family and social environment. Disharmonious families and poor social environments, as well as difficult economic conditions and technological advances, increase the risk of this crime. Perpetrators of counterfeit money distribution are subject to severe sanctions under Law No. 7/2011, which carries a penalty of up to 15 years in prison and a fine of 50 billion rupiah. ABSTRAK: Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan seperti penyebaran uang palsu semakin mudah dilakukan. Pemalsuan uang memicu berbagai kejahatan, termasuk terorisme, kejahatan politik, dan pencucian uang. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kejahatan pengedaran uang palsu dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Faktor penyebabnya meliputi faktor endogen, seperti karakteristik individu (usia 15-25 tahun, tingkat pendidikan, kepercayaan agama), serta faktor eksogen, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan sosial yang buruk, serta kondisi ekonomi sulit dan kemajuan teknologi, turut meningkatkan risiko kejahatan ini. Pelaku pengedaran uang palsu dikenai sanksi berat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah.

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 1: Januari 2023