Pledoi Law Jurnal
PLEDOI LAW JOURNAL adalah salah satu jurnal hukum yang diterbitkan di Fakuultas Hukum Universitas Indonesia Timur. PLEDOI LAW JOURNAL berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Diterbitkan 2 (Dua) kali setiap tahun, pada bulan Juni dan Desember . Setiap issue memiliki 8 artikel baik pada ulasan dan artikel penelitian. PLEDOI LAW JOURNAL diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Articles
41 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Shabu Studi Putusan “731/Pid.Sus/2022/PN.Mks” ]]>
<![CDATA[Andi Rahma]]>;
<![CDATA[Andi Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Ernalia Rahayu]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: The purpose of this research is to determine the application of criminal law regarding the distribution of the drug known as shabu, in order to understand the judge's law in imposing criminal sanctions on the perpetrator of the distribution of the drug known as shabu in the case "Number 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks". The research method used is normative law, and the data analysis used in this research is qualitative data analysis. The research results show that (1) The application of criminal law regarding the crime of drug trafficking committed by the defendant Siskawanti Alias Siska Binti M. Said in Decision Number 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks has been proven legally to fulfill the elements contained in Article 114 paragraph 2 of the Indonesian Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. (2) The criminal sanctions should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor, because the criminal responsibility of the drug dealer perpetrator based on the facts and testimonies of the two witnesses is clearly committed by the defendant Siskawanti Alias Siska Binti M. Said, who is a drug courier where the defendant was ordered by Ari Sincan with a salary of 5 (five) million rupiahs to take shabu and deliver it to the buyer with a weight of 46.8711 grams and a final weight of 45.3450 grams. The defendant's actions are very detrimental to herself and others. ABSTRAK: Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan hukumpidana materil pengedar narkotika jenis shabu untuk mengetahui hukumhakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotikajenis shabu yang dilakukan pada perkara ”Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Metode penelitian ini adalah hukum normatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said dalam Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2) Sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkotika berdasarkan fakta dan keterangan dua orang saksi tersebut jelas dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said yang merupakan seorang kurir narkotika dimana siterdakwa diperintahkan oleh Ari Sincan dengan gaji 5 (lima) juta rupiah untuk mengambil shabu kemudian diantarkan ke pembeli dengan berat berat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450 gram. Perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Perampasan Mobil Oleh Debt Collector (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky. ) ]]>
<![CDATA[Amiruddin Pabbu]]>;
<![CDATA[Suhartati]]>;
<![CDATA[Randi Qadri]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: The background to the criminal act of peampasam is as stipulated in Article 368 of the Criminal Code. In general, the performance of the courts in processing the perpetrators of crimes at trial reveals the fact that although many judges have passed very light sentences, there have been several cases, evidence of complaints in the sentencing. The type of research that will be used in writing this thesis is normative legal research. Normative law research (normative law research) uses special normative studies in the form of legal behavior products, for example studying laws. The main subject of the study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. According to the author of the penal system for the perpetrators of the crime of theft or robbery committed by a third party from PT. Adira Finance in decision No.141/Pid. B/2019/PN. PKY values do not match. The acquittal was acquitted by the judge because it was accused of not being in accordance with the demands of the public prosecutor and the facts revealed at trial. ABSTRAK: Latar belakang tindak pidana peampasam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 368 KUHP Secara umum kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan memperlihatkan fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat ringan, akan tetapi terdapat beberapa kasus, bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law resaerch) menggunakan studi khusus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut penulis sistem pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dari PT. Adira Finance dalam putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY di nilai tidak sesuai. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa terkesan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.]]>
<![CDATA[Analasis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Bulukumba) ]]>
<![CDATA[Lisa Mery]]>;
<![CDATA[Asrul Aswar]]>;
<![CDATA[Dewi Astrid Winata Winata]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: This research aims to analyze the forms of norms in criminal provisions that protect the rights of child victims when they experience cases of sexual abuse and the legal considerations of judges towards perpetrators of child abuse in decision No. 167/Pid.Sus/PN Bulukumba. This research is a normative legal study conducted through library research and case analysis, utilizing a qualitative method. The research findings indicate that (1) the criminal act of molestation of children does not fulfill the principle of justice as contained in Article 293 Paragraph 2 which is a complaint offense, namely that complaints can only be made by victims, it should be changed to ordinary offenses so that the reporting can be carried out by parents or guardians, so cases of sexual abuse of children can be processed quickly (2) In the case of sexual abuse committed by a religious teacher against a student, the decision No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba suggests that the perpetrator should be punished to the fullest extent under Article 76E in conjunction with Article 82 of Law No. 35 of 2014. This punishment aims to deter the perpetrator and provide legal certainty for the child victim, thereby preventing similar cases. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk norma dalam ketentuan pidana yang melindungi hak anak korban ketika terkena kasus pencabulan dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pencabulan anak dalam putusan No.167/Pid.Sus/PN Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis kasus, yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) tindak pidana pencabulan pada anak belum memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 293 Ayat 2 yang merupakan delik aduan yakni pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban seharusnya diubah menjadi delik biasa agar pelaporannya dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, sehingga kasus pencabulan pada anak dapat diproses dengan cepat (2) putusan Nomor.167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba , pada kasus pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak muridnya harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 agar hukuman tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberi kepastian hukum terhadap korban anak agar mencegah terjadinya kasus serupa.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Pencabulan (Studi Putusan 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr) ]]>
<![CDATA[Rina Maryana]]>;
<![CDATA[Andi Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Muh Ripalanryan]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: This study aims to find out how criminaI responsibiIity is towards chiIdren as perpetrators of criminaI acts of obscenity according to the JuveniIe CriminaI Justice System in Indonesia (SPPA) and find out how judges evaIuate in imposing criminaI sanctions against chiIdren as perpetrators of criminaI acts of obscenity. This study uses a normative IegaI research method that is guided by positive Iaw from IegaI aspects, IegaI principIes, nameIy research through the study of IegaI materiaIs reIated to the issues studied using normative research methods. The resuIts of the study show that a chiId who is proven to have committed a criminaI act wiII be heId accountabIe if the chiId is 14 years oId. If the chiId is over 12 years oId but not yet 14 years oId when he commits a crime, the sanction he receives is in the form of action. In the decision case Number: 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr the Judge decIared WAHYU JAYA KUSUMA AIias AYYUNG Bin MUKHIIS guiIty and the Judge sentenced him to imprisonment for 2 (two) years and 3 (three) months by being pIaced in the DeveIopment Institution SpeciaI ChiIdren (IPKA) Maros. for chiIdren as perpetrators of sexuaI immoraIity who vioIate ArticIe 82 paragraph (1) Jo ArticIe 76E Iaw No. 35 of 2014 and the perpetrator is 14 years oId, diversion cannot be carried out, because as stated in ArticIe 7 paragraph 2 of the SPPA Iaw it is not fuIfiIIed. The judge in making a decision gives consideration before imposing a sentence on a chiId who is in confIict with the Iaw. ABSTRAK: PeneIitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai peIaku tindak pidana pencabuIan menurut Sistem PeradiIan Pidana Anak di Indonesia (SPPA) dan mengetahui bagaimana peniIaian hakim daIam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai peIaku tindak pidana pencabuIan. PeneIitian ini menggunakan metode peneIitian hukum normatif yang berpedoman pada hukum positif dari aspek hukum, asas-asas hukum, yaitu peneIitian meIaIui studi bahan hukum yang berkaitan dengan permasaIahan yang dikaji dengan menggunakan metode peneIitian normatif. HasiI studi menunjukkan bahwa anak yang terbukti meIakukan perbuatan pidana akan dikenai pertanggungjawaban jika sang anak berusia 14 tahun. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun beIum berusia 14 tahun ketika ia meIakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adaIah berupa tindakan. DaIam perkara putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Enr Hakim menyatakan WAHYU JAYA KUSUMA AIias AYYUNG Bin MUKHIIS bersaIah dan Hakim menjatuhkan pidana penjara seIama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) BuIan dengan ditempatkan di Iembaga Pembinaan Khusus Anak (IPKA) Maros SeIama 6 (Enam) BuIan, untuk anak sebagai peIaku pencabuIan yang meIanggar PasaI 82 ayat (1) Jo PasaI 76E UU No.35 tahun 2014 dan peIaku teIah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat diIakukan, karena sebagaimana tercantum daIam PasaI 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Hakim daIam menetapkan putusan, memberikan pertimbangan sebeIum menjatuhkan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN NIAGA MKS) ]]>
<![CDATA[Aminah Djunaid]]>;
<![CDATA[Andi Sri Rezky Wulandari]]>;
<![CDATA[Mira Nila Kusuma Dewi]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: This research was conducted by processing materials or information obtained from relevant parties normatively. This research was conducted by processing primary, secondary, and tertiary materials obtained from various sources and references. The research results indicate (1) legal protection for copyright of clothing designs is guaranteed by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Decision No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS, the panel of judges provides legal protection by partially granting the plaintiff's lawsuit, stating that the plaintiff is entitled to the disputed clothing design. (2) The legal considerations of the judge in deciding the violation of copyright of clothing designs in Case No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS are that the plaintiff was the first person to upload the clothing design on the digital platform of social media, thus directly announcing to the public at the time of uploading. Through the upload, the plaintiff has declared or announced the creation of the clothing design in accordance with the declarative principle in Article 1 paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan mengolah bahan atau informasi yang diperoleh dengan pihak terkait secara normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengolah bahan primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari berbagai sumber dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan (1) perlindungan hukum terhadap hak cipta desain baju dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS majelis hakim dalam memberikan perlindungan hukum dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang pada intinya penggugatlah yang berhak atas desain baju yang dipersengketakan tersebut (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Pelanggaran Hak Cipta desain baju pada Perkara Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS bahwa Penggugat merupakan orang pertama menggunggah desain baju pada ranah digital di sosial media, sehingga secara langsung melalui unggahan tersebut terjadi suatu penggumuman kepada khalayak umum pada saat diunggah, melalui unggahanya telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptaan desain baju sesuai dengan prinsip deklaratif pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan: No. 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.JNP) ]]>
<![CDATA[Arry Wirawan]]>;
<![CDATA[Ambo Esa]]>;
<![CDATA[Valentina Febrini]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: Children often become victims of sexual crimes. This type of research is normative law research, and the data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is a literature study (library research) with qualitative data analysis. The research results indicate that (1) the imprisonment sentence imposed on the defendant is based on evidence according to Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76D of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. (2) In this case verdict, the panel of judges has considered the grounds for trial and the grounds for decision, where the requirements for imposing criminal sanctions have been fulfilled. ABSTRAK: Anak-anak sering menjadi korban tindak kejahatan seksual. Kejahatan ini sering dilakukan oleh orang dewasa, terutama dalam bentuk persetubuhan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (library research) dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan dan merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (2) Pada putusan perkara ini majelis hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, dimana Syarat-syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana telah terpenuhi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mks). ]]>
<![CDATA[Lisa Mery]]>;
<![CDATA[Andi Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Muh Irsyandi Akfam]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: This research aims to determine the form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual offenses in accordance with the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 and the legal considerations of judges in imposing sanctions on children in conflict with the law in cases of sexual offenses involving minors based on the “Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks”. This research is a normative juridical legal research, conducted through a literature study approach using qualitative methods. The results showed (1) The form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual intercourse crimes committed by child perpetrators has been proven legally to have committed their actions, thus fulfilling the elements of accountability and in accordance with the specific provisions of criminalization in Indonesian Law No. 11 of 2012. (2) Legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on children in conflict with the law based on the Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks not quite right, because the judge should be firm in imposing sanctions on the convicted so that they will not commit the same act in the future. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) pada tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan “Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak telah terbukti secara sah melakukan perbuatannya sehingga memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban dan telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) berdasarkan Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks kurang tepat, karena Hakim sebaiknya tegas menjatuhkan sanksi terhadap terpidana agar kelak tidak akan melakukan perbuatannya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai (Putusan PN Makassar Nomor: 1469/Pid.B/2022/PN. Mks) ]]>
<![CDATA[Ambo Esa]]>;
<![CDATA[Andi Tanwir Mappanyukki]]>;
<![CDATA[Gazali Kasan, A. Muh. Wildan]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: Forgery of a divorce certificate allows the court to impose a criminal sentence because it is included in the group of fraud crimes in which a person provides a description of the state of the letter as if it were genuine or the truth was in his possession, as has happened in the case of forgery of a divorce certificate. Therefore, this research was conducted with the following objectives: 1). Knowing the application of material criminal law to the crime of forgery of divorce certificate in decision number 1469/Pid.B/2022/PN Mks; 2). Knowing the legal considerations of judges in sentencing the criminal act of forgery of divorce certificate in decision number 1469/Pid.B/2022/PN Mks. This research is categorized as empirical normative legal research with a statute approach and case approach. ABSTRAK: Pemalsuan akta cerai memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana karena masuk dalam kelompok kejahatan penipuan yang seseorang memberikan uraian mengenai keadaan surat seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya sebagaimana yang telah terjadi pada kasus pemalsuan akta cerai. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1). Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks; 2). Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks. Penelitian ini kategori penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang dipakai ialah statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus).]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Rumah Di Atas Tanah Sengketa Studi Kasus PN Makassar No 381/PDT.G/2021/PN MKS ]]>
<![CDATA[Habiba]]>;
<![CDATA[Abd. Basir]]>;
<![CDATA[adam, Mikail Adam Jordan]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: This research is entitled a Juridical Review of the Construction of Houses on Disputed Land, Makassar District Court Case Study No 381/PDT.G/2021 PN MKS. guided by Abd. Basir and Suhartati who aim to find out the decision of the Makassar District Court regarding the construction of houses on disputed land. This type of research is Normative Juridical research, using a literature study approach that uses qualitative methods. The research results showed that the judge's legal considerations were juridically in accordance with the existing legal facts, where the Plaintiff's argument was not accompanied by facts, beliefs and corroborating evidence, so the request was rejected in its entirety because it was stated that an error had occurred. ABSTRAK: Penelitian ini berjudul tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Rumah Diatas Tanah Sengketa Studi Kasus PN Makassar No 381/PDT.G/2021 PN MKS. dibimbing oleh Abd. Basir dan Suhartati yang bertujuan untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap pembangunan rumah di atas tanah sengketa. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pertimbangan hukum hakim secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dimana Dalil Penggugat tidak disertai dengan fakta, keyakinan, dan alat bukti yang menguatkan, sehingga permintaan tersebut ditolak selurunya karena dinyatakan telah terjadi kekeliruan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu Studi Putusan ”21/Pdt.G/2019/PN.Tka” ]]>
<![CDATA[Habiba]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir]]>;
<![CDATA[Karmila]]>
<![CDATA[ Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 03 (2023): Pledoi Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Pledoi Law Jurnal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: Credit is a financial facility in which a person or business entity borrows money and repays it within a specified period of time and bears interest. This study aims to find out the basis for the judge's considerations in case number "21/Pdt.G/2019/PN.Tka" and to find out the creditor's efforts in settling problem loans as the stipulation of a Power of Attorney for Imposing Mortgage Rights (SKMHT) as binding collateral. This research is normative juridical law research through a literature study approach that uses qualitative methods, by managing data deductively, starting from general concepts and then exploring more specific matters. The results of the study show (1) the judge's consideration in case number "21/Pdt.G/2019/PN.Tka" has been very fair, wise and prudent if the SKMHT which has passed the applicable provisions does not cause APHT to be null and void. (2) there are two efforts to settle bad credit, namely the implementation of amicable credit settlement and credit settlement through legal channels or third party assistance. ABSTRAK: Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan dimana seseorang atau badan usaha meminjam uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dan dikenakan bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor ”21/Pdt.G/2019/PN.Tka” dan mengetahui upaya kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah sebagai ditetapkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai pengikatan jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengelola data secara deduktif, dimulai dari konsep-konsep umum kemudian mengeksplorasi hal-hal yang lebih spesifik. Hasil penelitian menunjukkan (1) pertimbangan hakim dalam perkara nomor “21/Pdt.G/2019/PN.Tka” telah sangat adil, arif dan bijaksana apabila SKMHT yang sudah lewat dari ketentuan yang berlaku tersebut tidak menyebabkan APHT batal demi hukum. (2) upaya penyelesaian kredit macet ada dua yaitu pelaksanaan penyelesaian kredit secara damai dan penyelesaian kredit melalui jalur hukum atau bantuan pihak ketiga.]]>
