cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alex Rikki
Contact Email
alexrikisinaga@gmail.com
Phone
+6281274007518
Journal Mail Official
maidin_gultom@ust.ac.id
Editorial Address
Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjungsari, Medan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Profil Hukum
Published by Universitas Katolik Santo Thomas
ISSN : -     EISSN : 29861624     DOI : https://doi.org/10.54367/ph.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Profil Hukum atau yang disingkat dengan JPH merupakan sebuah jurnal hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang bersifat inklusif menjaring tulisan ilmiah hukum, baik dari mahasiswa, akademisi, dan umum. JPH berfokus pada artikel yang bersifat konseptual dan berdasar pada hasil penelitian dalam pendekatan normatif dan empiris dengan penekanan pada bidang hukum interdisipliner dan multidisiplin.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Nomor 1 Januari 2023" : 6 Documents clear
Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Tasya Angelina Panjaitan; Elisabeth Nurhaini ButarButar; Christopher P. Lumbangaol
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan perceraian yang diajukan suami terhadap istrinya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan cerai dari penggugat. Jenis dan sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa dasar gugatan sudah sesuai dengan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan didasarkan pada fakta bahwa penggugat adalah penyebab timbulnya percekcokan dalam rumah tangga oleh karena penggugat telah tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya, jauh sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.
Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator Dea Monika Sinaga; Yohanes Suhardin; Christopher P. Lumbangaol
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst, dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya melalui prosedur renvoi dinyatakan ditolak. Pertimbangan hakim untuk menolak semua permohonan penggugat sebagai kreditor separatis adalah adanya garansi bank yang menjadi jaminan perjanjian utang piutang antara PT. Unilever Indonesia, Tbk (kreditor) dengan PT. Mulyatindo Inti Raya (debitor) yang menurut undang-undang garansi bank bukan merupakan suatu jaminan kebendaan yang dapat menyatakan kedudukan kreditor sebagai kreditor separatis
Kekuatan Pembuktian Akta PPAT sebagai Dasar Membatalkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Benar Sinuraya
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti sempurna dan pertimbangan hakim untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik menjadi alasan untuk melakukan penelitian ini sehingga diketahui dasar terjadinya perbedaan penilaian dan alasan untuk membatalkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk dianalisis berupa Putusan Nomor 13/PDT.G/2015/PN BNJ jo. Nomor186/PDT/2016/PT-MDN jo Nomor 61K/PDT/2017 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan sempurna akta notaris merupakan akibat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 15 Oktober 1997 yang dinilai hakim mempunyai kekuatan sama dengan akta jual beli, sedangkan hakim banding dan kasasi menilai Akta Pengikatan Jual Beli hanya merupakan perjanjian awal sebelum dilaksanakannya jual beli dan pertimbangan hakim membatalkan Sertifikat didasarkan pada alas hak penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli dinilai tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk mengalihkan hak dan dikuatkan dengan fakta secara fisik penggugat tidak pernah menguasai obyek perkara.
Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 sebagai Keadaan Memaksa Asti Demi Zima Asmara Harianja; Djamanat Samosir; Kosman Samosir
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan pemutusan hubungan kerja karena covid-19 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pesangon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi dokumen untuk memperoleh data kemudian dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama(dua tahun atau keadaan memaksa (force majeure). Dasar pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim dalam menetapkan pesangon karyawan dalam PHK akibat covid-19 sebagai keadaan memaksa (force majeure) dalam putusan No.47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN adalah berdasarkan Pasal 156 ayat (2) s/d ayat (5) UU Ketenagakerjaan.
Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia Henny Saida Flora; Sahata Manalu; Yohana Naomi Monica Sembiring
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta upaya penanggulangannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan oleh anak di kepolisian Medan Helvetia adalah kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang buruk, pengaruh minuman beralkohol dan mengonsumsi narkoba. Untuk menanggulanginya hal ditempuh melalui upaya preventif dengan cara meningkatkan keamanan dan upaya represif dengan mengurangi kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu pada tempat yang gelap, melakukan patroli di tempat rawan kejahatan, menambah pos pengawasan polisi, melakukan razia minuman keras serta berusaha teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya, dan tindakan tegas kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pengiriman Barang Melalui Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Sonia Regina Hutapea; Janus Sidabalok; Kosman Samosir
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman, hilang dan/atau rusaknya barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh perusahaan jasa pengiriman barang dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen. Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang menekankaa implementasi undang-undang pada peristiwa di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang telah dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui BPSK atau mengajukan tuntutan ke badan peradilan di tempat tinggal konsumen. Kendala yang dialami peusahaan mewujudkaan tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang disebabkan oleh konsumen yang memberikan informasi yang salah terkait barang yang dikirim atau pihak perusahaan yang lalai dalam melalakukan tugasnya. Proses ganti rugi dapat berjalan dengan lancar setelah melakukan investigasi atas kelalaian tersebut dan akan segera memberikan ganti rugi sebagaimana dengan yang telah diperjanjikan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Profile Hukum Edisi Juli 2025 Volume 3 Nomor 1 Januari 2025 Volume 2 Nomor 2 Juli 2024 Volume 2 Nomor 1 Januari 2024 Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 Volume 1 Nomor 1 Januari 2023