Articles
47 Documents
<![CDATA[Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Tasya Angelina Panjaitan]]>;
<![CDATA[Elisabeth Nurhaini ButarButar]]>;
<![CDATA[Christopher P. Lumbangaol]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan perceraian yang diajukan suami terhadap istrinya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan cerai dari penggugat. Jenis dan sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa dasar gugatan sudah sesuai dengan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan didasarkan pada fakta bahwa penggugat adalah penyebab timbulnya percekcokan dalam rumah tangga oleh karena penggugat telah tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya, jauh sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.]]>
<![CDATA[Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator ]]>
<![CDATA[Dea Monika Sinaga]]>;
<![CDATA[Yohanes Suhardin]]>;
<![CDATA[Christopher P. Lumbangaol]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst, dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya melalui prosedur renvoi dinyatakan ditolak. Pertimbangan hakim untuk menolak semua permohonan penggugat sebagai kreditor separatis adalah adanya garansi bank yang menjadi jaminan perjanjian utang piutang antara PT. Unilever Indonesia, Tbk (kreditor) dengan PT. Mulyatindo Inti Raya (debitor) yang menurut undang-undang garansi bank bukan merupakan suatu jaminan kebendaan yang dapat menyatakan kedudukan kreditor sebagai kreditor separatis]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Akta PPAT sebagai Dasar Membatalkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah ]]>
<![CDATA[Benar Sinuraya]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti sempurna dan pertimbangan hakim untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik menjadi alasan untuk melakukan penelitian ini sehingga diketahui dasar terjadinya perbedaan penilaian dan alasan untuk membatalkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk dianalisis berupa Putusan Nomor 13/PDT.G/2015/PN BNJ jo. Nomor186/PDT/2016/PT-MDN jo Nomor 61K/PDT/2017 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan sempurna akta notaris merupakan akibat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 15 Oktober 1997 yang dinilai hakim mempunyai kekuatan sama dengan akta jual beli, sedangkan hakim banding dan kasasi menilai Akta Pengikatan Jual Beli hanya merupakan perjanjian awal sebelum dilaksanakannya jual beli dan pertimbangan hakim membatalkan Sertifikat didasarkan pada alas hak penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli dinilai tidak sah dan tidak berkekuatan hukum untuk mengalihkan hak dan dikuatkan dengan fakta secara fisik penggugat tidak pernah menguasai obyek perkara.]]>
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 sebagai Keadaan Memaksa ]]>
<![CDATA[Asti Demi Zima Asmara Harianja]]>;
<![CDATA[Djamanat Samosir]]>;
<![CDATA[Kosman Samosir]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan pemutusan hubungan kerja karena covid-19 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pesangon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi dokumen untuk memperoleh data kemudian dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama(dua tahun atau keadaan memaksa (force majeure). Dasar pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim dalam menetapkan pesangon karyawan dalam PHK akibat covid-19 sebagai keadaan memaksa (force majeure) dalam putusan No.47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN adalah berdasarkan Pasal 156 ayat (2) s/d ayat (5) UU Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia ]]>
<![CDATA[Henny Saida Flora]]>;
<![CDATA[Sahata Manalu]]>;
<![CDATA[Yohana Naomi Monica Sembiring]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta upaya penanggulangannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan oleh anak di kepolisian Medan Helvetia adalah kurangnya perhatian dari orang tua, faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang buruk, pengaruh minuman beralkohol dan mengonsumsi narkoba. Untuk menanggulanginya hal ditempuh melalui upaya preventif dengan cara meningkatkan keamanan dan upaya represif dengan mengurangi kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu pada tempat yang gelap, melakukan patroli di tempat rawan kejahatan, menambah pos pengawasan polisi, melakukan razia minuman keras serta berusaha teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti untuk memudahkan pelaku melakukan aksinya, dan tindakan tegas kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pengiriman Barang Melalui Perusahaan Jasa Pengiriman Barang ]]>
<![CDATA[Sonia Regina Hutapea]]>;
<![CDATA[Janus Sidabalok]]>;
<![CDATA[Kosman Samosir]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman, hilang dan/atau rusaknya barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman barang, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dialami oleh perusahaan jasa pengiriman barang dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada konsumen. Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang menekankaa implementasi undang-undang pada peristiwa di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang telah dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui BPSK atau mengajukan tuntutan ke badan peradilan di tempat tinggal konsumen. Kendala yang dialami peusahaan mewujudkaan tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang disebabkan oleh konsumen yang memberikan informasi yang salah terkait barang yang dikirim atau pihak perusahaan yang lalai dalam melalakukan tugasnya. Proses ganti rugi dapat berjalan dengan lancar setelah melakukan investigasi atas kelalaian tersebut dan akan segera memberikan ganti rugi sebagaimana dengan yang telah diperjanjikan.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM APLIKASI MANAJEMEN PENGALAMAN PELANGGAN ]]>
<![CDATA[Marsela Turnip]]>;
<![CDATA[Kosman Samosir]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada program aplikasi manajemen pengalaman pelanggan dan dasar pertimbangan hakim membatalkan pencatatan hak cipta pada program aplikasi manajemen pengalaman pelanggan hasil plagiarisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi terhadap Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada program aplikasi manajemen pengalaman pelanggan dapat dilihat pada UU Hak Cipta, dan dasar pertimbangan hakim membatalkan pencatatan hak cipta ialah sistem deklarasi (first to announce) yang dikenal dalam pendaftaran hak cipta yaitu bentuk perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan pendaftaran atau pencatatan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN SELAKU WALI PENGAWAS WARISAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ingat Riang Tafonao]]>;
<![CDATA[Elisabeth Nurhaini Butarbutar]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan selaku wali pengawas dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas wali pengawas adalah mengumumkan adanya penetapan perwalian, memerintahkan wali bersumpah sebelum melakukan tugasnya, mendaftarkan warisan, memberikan perhitungan pertanggungjawaban, memberikan pengawasan/perlindungan dan monitoring kepada anak dan wali sedangkan hambatan dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya kerjasama antara instansi terkait, yaitu pengadilan langsung memberikan ijin kepada wali menjual tanpa pemberitahuan selanjutnya notaris sering tidak memberitahukan terjadinya pemisahan dan pembagian harta warisan anak yang dalam pengawasannya, tidak ada sanksi yang tegas terhadap wali yang beitikad tidak baik, serta biaya jasa pengawas.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Megawati Butarbutar]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar Majelis Kehormatan Peradi untuk menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dan pertimbangan hakim menguatkan putusan Majelis Kehormatan Peradi yang mencabut izin beracara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap Putusan Majelis Kehormatan No. 30/Peradi/DK-JATIM/2012 jo. Putusan banding No.07/DKP/Peradi/III/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 426/Pdt.G/2014/PN/Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar Majelis Kehormatan Peradi menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik Advokat dihubungkan dengan peraturan Kode Etik Advokat adalah perbuatan advokat terbukti telah mempengaruhi saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dengan cara menyuap dan menahan KTP milik seorang calon saksi dan pertimbangan hakim menguatkan putusan Majelis Kehormatan Peradi didasarkan pada kompetensi mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Majelis Kehormatan Peradi.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Asteria Sutra Sari Sarumaha]]>;
<![CDATA[Janus Sidabalok]]>
<![CDATA[ Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang pada jasa angkutan kota dihubungkan dengan UU Perlindungan Konsumen, dan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak konsumen tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris yang membutuhkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan survey dengan Pimpinan Koperasi Pengangkutan Umum Medan beserta masyarakat pengguna jasa angkutan umum Trayek 06, 46 dan 65 sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang belum terpenuhi, akibat kondisi fisik serta perilaku supir yang dapat membahayakan penumpang. Hambatan yang dihadapi pihak managemen dalam pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan penumpang yaiu tidak tidak memiliki akses langsung kepada pihak pelaku usaha angkutan umum dalam mengoperasikan usaha angkutannya.]]>
