cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga
Contact Email
justlaw@sains.ac.id
Phone
+6282163978899
Journal Mail Official
justlaw@sains.ac.id
Editorial Address
Jl. Akses Tol No.50, Gandasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 11650
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Science and Theory of law
Published by Universitas Sains Indonesia Publishing
ISSN : -     EISSN : 30892414     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTLAW atau Journal Science and Theory of Law merupakan jurnal akademik untuk studi ilmu hukum yang diterbitkan oleh Universitas Sains Indonesia Publishing. JUSTLAW berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum yang mencakup Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Kenegaraan, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Islam, dan lain lain. JUSTLAW juga menerima tulisan-tulisan yang mencakup topik interdisipliner antara hukum dan bidang ilmiah lainnya seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
ANALISIS YURIDIS VONIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANAKORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI joNomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.) Elawati, Tuti; Putri, Zahra Malinda; Bahari, Syaiful; Suparman, Yusup; Pramono, Budi
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas publik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yudisial dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori kewenangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dengan memperhatikan unsur formil dan materil, namun terdapat celah penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan kontrol publik masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yudisial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan integritas dalam putusan hakim atas perkara korupsi.
PENERAPAN TEORI KEMANFAATAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIFDALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dan memiliki hasil yang diharapkan lebih mudah dan damai yaitu Arbitrase masih jarang dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan indutrial. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum dan memberikan penjelasan berkaitan penerapan teori kemanfaatan untuk mendukung penggunaan arbitrasi sebegai alternatif penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dibatasi hanya terhadap 2 (dua) perselisihan dari 4 (empat) perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga penerapan teori kemanfaatan dalam arbiterasi kurang maksimal karena Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Hal ini dapat terlihat dengan kurangnya kewanangan arbitrase dalam menyelesaikan jenis perselisihan, biaya selama proses penyelesaian melalui arbitrase ditanggung oleh para pihak, dan putusan arbitrase yang tidak dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang dalam menyelesaikan jenis perselisihan yang sama.
ASPEK HUKUM POSITIF NASIONAL DALAM TATA KELOLA OLAHRAGA SEPAKBOLA (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepapan Pembangunan Persepakbolaan Nasional) Suparman, Yusup; Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda; Bahari, Syaiful
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstruksi yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan wujud komitmen dan tanggungjawab negara dalam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam tata kelola Kompetisi sepak bola profesional memiliki arti yang penting bagi Indonesia, utamanya terkait tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kompetisi sepak bola profesional, hukum nasional memiliki peranan yang strategis yaitu terkait penyediaan infrastruktur, perizinan dan hal-hal administrasi lain yang diatur oleh hukum Indonesia dan berhubungan dengan kompetisi sepak bola profesional. Momentum ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional sebagai komitmen kuat kehadiran dan relasi negara dalam membangun tata kelola perseoakbolaan nasional yang memiliki titik singgung dan irisan kuat dengan sistem hukum dalam pendekatan hukum olahraga (sports law) sehingga kewenangan pemerintah sebagai state tak boleh melanggar kedaulatan society, eksistensi society beserta kedaulatannya memiliki aturan hukum sendiri (the laws of the game) yang idealnya tidak melanggar kedaulatan state dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan membutuhkan hukum nasional untuk urusan-urusan yang tak diatur oleh hukum society.
Perbandingan Hukum Perlindungan Investor Antara Indonesia dan Negara ASEAN dalam Menghadapi Investasi Ilegal Elawati, Tuti; Mbunai, La Ode; Panca Prana Mustaqim Sinaga, Muhammad; Suparman, Yusuf
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing prevalence of fraudulent investment schemes across Southeast Asia reflects weaknesses in investor protection frameworks and the ineffectiveness of regulatory oversight over illegal investment activities. This study aims to analyze and compare the legal frameworks for investor protection in Indonesia and selected ASEAN countries, particularly Malaysia and Singapore, in addressing fraudulent investment practices. The research employs a normative juridical approach using comparative legal analysis. The findings indicate that Indonesia has established a legal basis for investor protection through Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and supervision by the Financial Services Authority (OJK). However, its implementation and enforcement still face various challenges, such as low investment literacy and weak sanctions against offenders. In contrast, Malaysia and Singapore have adopted stricter regulations through integrated financial supervision and the use of early detection technologies to monitor illegal investment activities. The comparison highlights the need for strengthening supervisory mechanisms, enhancing legal and financial literacy among the public, and promoting regulatory harmonization among ASEAN countries to build an effective and responsive investor protection system in the digital investment era.
Kedudukan Pengaduan Konstitusional dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 Bahari, Syaiful; Mbunai, La Ode; Panca Prana Mustaqim Sinaga, Muhammad; Elawati, Tuti
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since the 1998 reform, the Indonesian state system has changed a lot, especially after the amendment of the 1945 Constitution. One of the amendments was the Judicial Power. Previously, the Indonesian state system did not recognize constitutional review. There was no mechanism for constitutional review of laws against the 1945 Constitution, because laws were the full authority of the Legislative and the President and could not be sued except through a legislative review mechanism. In the third amendment of the 1945 Constitution, the mechanism for constitutional review of laws against the 1945 Constitution was opened and a new institution was formed, namely the Constitutional Court. In theory and constitutional practice in various countries, the authority of the Constitutional Court is not only judicial review of laws against the 1945 Constitution, but also includes all constitutional review practices, both laws and regulations under the Law and actions of branches of power that are considered to violate or contradict the 1945 Constitution. Unfortunately, the practice of con­stitutional review as a whole has still not been accepted by the MPR and lawmakers. As a result, until now there has been dualism in the constitutional review carried out by the Constitutional Court. Meanwhile, related to constitutional review through the Constitutional Complaint mechanism, it has not yet found a place in the Indonesian state system. This study uses a legislative approach and a historical approach. The study through the legislative approach focuses on the formation of new legal norms and the historical study explains the process and background of the formation of legal institutions.
Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan Kuhap UU Nomor 20 Tahun 2025 Wahyu Pranoto, Tri; Elawati, Tuti; Panca Prana Mustaqim Sinaga, Muhammad; Malinda Putri, Zahra
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reform of the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) has implications for the reconfiguration of investigative authority within the criminal justice system, including the position of Civil Servant Investigators (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS). Normatively, PPNS investigative authority is conferred attributively by sectoral legislation. However, the post-renewal KUHAP continues to place the exercise of PPNS investigative authority within a framework of coordination and supervision by police investigators that has not been formulated in a limiting and clear manner. This condition gives rise to juridical issues concerning the clarity of PPNS’s position and the boundaries of its authority within the integrated criminal justice system. This study aims to analyze the position of PPNS following the renewal of the KUHAP and its implications for the principles of legal certainty and functional differentiation among law enforcement authorities. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the renewed KUHAP has not yet fully provided normative clarity in structuring investigative authority, as the existing regulatory construction does not offer adequate normative guarantees for the realization of a functional and equal configuration of investigative authority for PPNS. Therefore, it is necessary to reinforce regulatory provisions within the KUHAP that place PPNS as a subsystem of investigation with functional autonomy, within the limits of attributive authority granted by sectoral legislation, in order to ensure legal certainty and the effectiveness of criminal law enforcement.
Pengaturan Outsourcing Pasca Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Pranoto, Tri Wahyu; Mbunai, La Ode; Bahari, Syaiful; Suparman, Yusup
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of outsourcing in Indonesian labor law has undergone significant changes following the enactment of Law Number 6 of 2023 on Job Creation, which permits outsourcing practices without explicitly limiting the types of work that may be outsourced. This development raises juridical concerns, particularly with regard to legal certainty in employment relationships and the protection of workers’ rights. In this context, Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 is of particular importance, as it affirms the constitutional boundaries in the formulation and implementation of labor law norms.This study aims to analyze the juridical implications of outsourcing regulation following the enactment of Law Number 6 of 2023 based on constitutional principles as articulated in Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of outsourcing is conditionally constitutional, meaning that its validity is contingent upon the existence of normative limitations to ensure legal certainty and the protection of workers’ rights. A key juridical implication of the decision is the emergence of a constitutional obligation for the minister responsible for labor affairs to regulate outsourced work restrictively through implementing regulations in order to safeguard the constitutional rights of workers.
Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Hubungan Kemitraan Transportasi Online di Indonesia Ulil Alba, S.H.S; Mbunai, La Ode; Bahari, Syaiful; Suparman, Yusup
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of digital technology has driven significant changes in the transportation sector through the presence of app-based transportation services in Indonesia. The relationship between online transportation companies and drivers is built in the form of a partnership, but in practice it raises legal issues, particularly regarding the certainty of the driver's legal status and the application of the principle of balance in partnership agreements. This study aims to analyze online transportation partnership relationships in Indonesia and examine the application of the principle of contractual balance in these relationships. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, through a review of relevant laws and regulations, doctrines, and legal literature. The results show that online transportation partnership relationships have not received clear regulations in the labor law regime, thus creating a legal vacuum. Although the concept of partnership normatively requires equal standing between the parties, practice in the field demonstrates an imbalance between app companies and drivers. This imbalance is reflected in the use of unilaterally drafted standard agreements, the existence of exoneration clauses, work control through algorithmic systems, and limited driver access to data and information. These conditions result in the principles of balance and proportionality in partnership agreements not being optimally met and potentially detrimental to drivers. Therefore, this study emphasizes the need for more comprehensive and adaptive legal regulations to ensure a balance of rights and obligations and provide fair legal protection for online transportation drivers in Indonesia.
Efektifitas Metode Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat Aindo, La Ode; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is an Empirical Legal Research. Empirical Legal Research is a type of legal research in which empirical law (empirical legal research), a study conducted by collecting field data sourced from interviewed sources and based on numerical data that has been collected by related institutions. In this study, the author uses a normative and empirical approach in qualitative research literature and field studies this time. The author will combine legal elements and support them with field data. This study found that the Concept of Restorative Justice in Indonesia conceptually has several legal regulations governing it, starting from the 1945 Constitution, Supreme Court Regulations, Regulations of the Indonesian Attorney General's Office and Regulations of the Chief of Police. All of these regulations have provided instructions on how Restorative Justice is implemented and what criminal acts can be resolved using the Restorative Justice method. The effectiveness of the Restorative Justice method in resolving criminal cases at the Waesala Police Station, West Seram Regency has not been running well. This is certainly caused by the mindset of the community who do not understand Restorative Justice as a method for resolving criminal cases. In addition to the mindset of the community, the ineffectiveness of Restorative Justice in resolving criminal cases at the Waesala Police Station, West Seram Regency is caused by the types of cases that can be resolved.
UU Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korporasi: Antara Regulasi dan Penegakan Hukum Suminah; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the legal analysis of environmental crimes in the context of the latest laws in Indonesia, specifically Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the accompanying regulatory changes until 2025. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The data used are secondary data obtained from library studies, including laws and regulations, legal literature, and scientific journals. The main focus of this study is on the criminal liability of corporations as perpetrators of environmental crimes, as well as the challenges of legal implementation faced in practice. Although the legal framework is in place, law enforcement against corporations still faces structural, substantial, and cultural obstacles, including difficulties in proving corporate guilt and implementing the principle of ultimum remedium. This study highlights the importance of reforming the environmental legal system, increasing the capacity of law enforcement officers, and the need for policies that support environmental sustainability and ecological justice. With a comprehensive and equitable approach, it is hoped that the goals of sustainable development and the protection of the community's right to a good and healthy environment can be achieved.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law