cover
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
Pelaksanaan Koordinasi antara Kejaksaan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Ditinjau dari Prinsip Good Governance Rido Pradana; Ali Masyhar Mursyid; Cahya Wulandari
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i2.278

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan sinergitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan efektivitas pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip good governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berkedudukan sebagai aparat penegak hukum yang dapat bertindak secara komprehensif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai dari penyelidik, penyidik, penuntut umum hingga eksekutor. Efektivitas pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip good governance dalam penanganan laporan atau pengaduan. Penulis merekomendasikan penguatan kedudukan dan sinergitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip good governance.