cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Awalokita, Sonia; Hariansah, Syafri; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kemiskinan dan meningkatnya jumlah pekerja anak di Pangkal Pinang. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi fenomena tersebut serta mengkaji peran institusi hukum dan sosial dalam menyelaraskan hak anak dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang mengintegrasikan analisis normatif hukum dengan wawasan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan studi kondisi sosial di Pangkal Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya pekerja anak, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dalam keluarga. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi internasional bertujuan melindungi hak anak, implementasinya menghadapi tantangan akibat faktor sosial ekonomi yang sistemik. Institusi hukum dan sosial memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang mengatasi akar masalah pekerja anak sekaligus menegakkan perlindungan hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan sosial, dan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengatasi isu pekerja anak di Pangkal Pinang secara efektif.
Analisis Implementasi Perjanjian Kerja antara Pemilik dan Sopir Bus Pariwisata di Indonesia Ramrada, Aldila; Vedercia, Arri; Pratama, Robby; Duwaswita, Rosi; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.137

Abstract

Tanggung jawab pemilik bus terhadap kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi perdebatan, termasuk dalam hal kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Terutama berkaitan dengan kelalaian sopir yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, yang mana terdapat hubungan hukum antara pemilik bus dan sopir berdasarkan pada hukum perdata berupa perjanjian kerja yang mendasari hubungan kerja. Kewajiban pertangggung jawaban pemilik bus pariwisata terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diulik dengan memahami bagaimana perjanjian kerja berdasarkan hukum perdata yang berlaku.
Optimalisasi Patroli Sat Lantas Polres Bangka Guna Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Robuwan, Rahmat; Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.139

Abstract

Peningkatan mobilitas dan jumlah kendaraan di jalan raya menimbulkan tantangan yang signifikan terkait dengan peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan patroli Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bangka guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian melibatkan analisis data historis kecelakaan, pelanggaran, dan pola lalu lintas, serta wawancara dengan personel Sat Lantas. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola tertentu dalam kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut. Dengan menerapkan strategi patroli yang lebih cerdas, termasuk penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan lalu lintas berbasis sensor dan analisis prediktif, Sat Lantas dapat meningkatkan efektivitas patroli mereka. Selain itu, pelatihan personel terkait keterampilan interaksi sosial dan penanganan konflik dapat meningkatkan hubungan antara polisi lalu lintas dan masyarakat, yang dapat membantu dalam pencegahan pelanggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi Sat Lantas Polres Bangka dalam mengembangkan strategi patroli yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi penurunan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan keselamatan jalan raya secara keseluruhan di wilayah tersebut Abstrak berisi tentang tujuan, metode analisis, serta kesimpulan.
Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung Marhayani, Cik; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik jual beli tanam tumbuh dalam kawasan hutan lindung di wilayah Bangka Belitung, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik jual beli tanam tumbuh di kawasan hutan lindung tanpa dokumen yang sah telah menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan ketentuan hukum kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup yang melarang pengalihan fungsi kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum positivisme, dan sosiologis untuk menjelaskan fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut tidak memiliki keabsahan hukum, dan bertentangan dengan peraturan yang ada, baik dari sisi hukum administrasi, pidana, maupun perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi hukum yang dapat timbul akibat praktik tersebut, serta menyarankan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani persoalan ini, dengan melibatkan penegakan hukum yang lebih tegas, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perbaikan dalam sistem perizinan.
Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung Aprilia, Maudi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Pendekatan restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan penyidik, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumentasi kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Kepolisian Daerah Bangka Belitung telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Efektivitas pendekatan ini terlihat dari tingginya tingkat kepuasan korban dan pelaku, berkurangnya beban perkara di pengadilan, serta terciptanya rekonsiliasi yang berkelanjutan dalam masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan standardisasi prosedur pelaksanaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan penerapan restorative justice yang lebih optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Aspek Hukum Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Perlindungan Mitra Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Mentari
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.164

Abstract

Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun seringkali menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kontraktual antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee), terutama yang berstatus UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum perjanjian waralaba dalam perspektif perlindungan mitra UMKM di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum waralaba di Indonesia masih belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada mitra UMKM, terutama dalam hal keseimbangan posisi tawar, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa. Ketimpangan kekuatan ekonomi antara franchisor dan franchisee UMKM menciptakan potensi praktik yang merugikan pihak yang lebih lemah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi waralaba yang lebih berpihak pada perlindungan UMKM, peningkatan transparansi dalam pengungkapan informasi waralaba, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh mitra UMKM. Upaya perlindungan hukum yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan ekosistem waralaba yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce terhadap Keamanan Data Pribadi Pengguna: Analisis Berdasarkan UU PDP 2022 Afifah, Nurul
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.165

Abstract

Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia telah meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum platform e-commerce dalam melindungi data pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP 2022 telah menetapkan kewajiban komprehensif bagi platform e-commerce sebagai pengendali dan pemroses data pribadi, termasuk kewajiban implementasi sistem keamanan, transparansi pengolahan data, dan mekanisme persetujuan pengguna. Namun, implementasi praktis menghadapi tantangan dalam hal standarisasi keamanan teknis, koordinasi antar lembaga pengawas, dan efektivitas sanksi administratif maupun pidana. Platform e-commerce memiliki tanggung jawab strict liability dalam kasus kebocoran data yang disebabkan kelalaian sistem keamanan mereka. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengawasan, dan harmonisasi dengan regulasi internasional untuk memastikan perlindungan data pribadi yang optimal dalam ekosistem e-commerce Indonesia.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman Qodar, Rifa
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.166

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui pendekatan komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap ketentuan konstitusi, undang-undang, dan putusan-putusan kedua mahkamah konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan terbatas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki mekanisme yang lebih komprehensif melalui Organstreitverfahren (prosedur sengketa organ). Perbandingan menunjukkan bahwa sistem Jerman memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian sengketa konstitusional dengan prosedur yang lebih detail dan tegas. Implikasinya, Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek positif dari sistem Jerman untuk memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan supremasi konstitusi.
Analisis Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu: Antara Diskresi Eksekutif dan Kontrol Konstitusional Septiana
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.167

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk diskresi eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perppu merupakan instrumen hukum yang memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden untuk mengeluarkan aturan setingkat undang-undang dalam keadaan darurat atau mendesak. Namun, kewenangan ini memerlukan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kontrol konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan konstitusional Perppu terletak pada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, namun interpretasi frasa tersebut masih menimbulkan perdebatan hukum. Mekanisme kontrol konstitusional dilakukan melalui persetujuan DPR dan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kriteria yang lebih jelas mengenai keadaan darurat dan penguatan mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia Diputra, Setyawan Darma
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.168

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia. Kekerasan berbasis digital merupakan fenomena baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui platform digital, dan eksploitasi seksual online. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Konstruksi yuridis UU TPKS mengakomodasi kekerasan berbasis digital melalui definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual dan pengaturan khusus mengenai teknologi informasi. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh faktor teknis pembuktian, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pemahaman aparat tentang karakteristik kejahatan siber. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi dengan UU ITE, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan mekanisme perlindungan korban yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)