cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan di Indonesia Khoirinnisa, Sitina
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.169

Abstract

Sistem pemilu serentak di Indonesia yang telah diterapkan sejak 2019 masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan yang optimal. Penelitian ini menganalisis urgensi reformasi sistem pemilu serentak untuk menjamin efektivitas pemerintahan di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Permasalahan utama yang dikaji meliputi kelemahan yuridis dalam sistem pemilu serentak yang menghambat efektivitas pemerintahan serta implikasi hukum dari reformasi sistem tersebut terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam kerangka presidensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak saat ini memiliki kelemahan dalam aspek sinkronisasi jadwal, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antar lembaga penyelenggara. Reformasi yang diperlukan mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi sistem pemilu dengan kebutuhan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pemilu serentak yang komprehensif dapat meningkatkan legitimasi, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Rekomendasi utama meliputi revisi undang-undang pemilu, penguatan koordinasi antar lembaga, dan penyempurnaan mekanisme pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan mendukung efektivitas pemerintahan.
Wawasan Nusantara sebagai Prinsip Pembangunan Hukum Nasional: Studi Konseptual dan Implementasi Prabowo, Tasya Fais; Hustika, Viora; Nuryah
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i2.170

Abstract

Wawasan Nusantara merupakan konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang mengintegrasikan aspek geografis, demografis, dan ideologis dalam satu kesatuan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam memperkuat identitas nasional serta efektivitas internalisasinya melalui sistem pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam terhadap stakeholder pendidikan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Wawasan Nusantara masih menghadapi tantangan signifikan di era globalisasi, terutama dalam menghadapi penetrasi budaya asing dan fragmentasi sosial. Internalisasi melalui pendidikan menunjukkan efektivitas yang bervariasi, dengan keberhasilan lebih tinggi pada jenjang pendidikan dasar dibandingkan pendidikan tinggi. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi kurikulum pendidikan Wawasan Nusantara yang lebih kontekstual, pengembangan media pembelajaran interaktif, dan penguatan peran guru sebagai agen transmisi nilai-nilai kebangsaan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keutuhan NKRI.
Integrasi Nasional Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Analisis Normatif dan Praktik di Masyarakat Multikultural Zaztia; Tiyara; Zahara
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i2.171

Abstract

Integrasi nasional merupakan fondasi fundamental bagi keberlangsungan negara kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Penelitian ini menganalisis integrasi nasional dari perspektif hukum tata negara dengan pendekatan normatif dan empiris terhadap praktik di masyarakat multikultural Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengkaji kerangka normatif hukum tata negara yang mengatur integrasi nasional serta mengevaluasi implementasinya dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, didukung studi empiris melalui observasi praktik integrasi di berbagai komunitas multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk integrasi nasional melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, namun implementasinya menghadapi tantangan dalam praktik sosial kemasyarakatan. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial menunjukkan perlunya harmonisasi antara instrumen hukum dengan dinamika masyarakat multikultural. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum tata negara dan rekomendasi praktis untuk memperkuat integrasi nasional di era globalisasi dan demokratisasi.
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE Zahsy, Velly Al
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i2.172

Abstract

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi masyarakat modern, namun juga menimbulkan tantangan hukum baru terkait pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan implementasi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE masih menghadapi dilema antara perlindungan reputasi individu dan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Implementasi penegakan hukum sering menimbulkan kontroversi karena interpretasi yang beragam terhadap unsur-unsur delik dan standar pembuktian yang tidak jelas. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan reformulasi pengaturan yang lebih proporsional dengan kriteria yang lebih spesifik untuk membedakan kritik yang dilindungi konstitusi dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya harmonisasi antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di era digital.
Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Febria, Thomas; Benni, Beatrix; Kurniawan, Dendi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i2.174

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika pluralisme hukum waris di Indonesia yang ditandai oleh interaksi antara hukum Islam, hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), dan hukum adat. Ketiganya memiliki dasar legitimasi berbeda, namun dalam praktik sering menimbulkan potensi konflik normatif maupun praktik, khususnya ketika para ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang beragam. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis perbandingan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara waris, dengan menekankan relevansi asas keadilan dan kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui rigiditas faraidh yang matematis, sementara Pengadilan Negeri memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk menimbang aspek keadilan substantif berdasarkan asas kepatutan dan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan variasi putusan yang berpotensi mendorong forum shopping dan mengurangi kepastian hukum, sekaligus menghadirkan problem serius bagi sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum waris di Indonesia mendesak dilakukan melalui rekonstruksi regulasi, konsistensi yurisprudensi, serta penguatan koordinasi antar lembaga peradilan. Integrasi ini diperlukan agar hukum waris tidak hanya menjaga kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.
Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Makanan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang: Studi Kasus UMKM Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang Robuwan, Rahmat; Mirza, Aditya Juliansyah; Windiarto; Kautsar, Muhammad Al; Andaryuma, Saputra
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i2.186

Abstract

Penelitian ini berjudul Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Makanan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang: Studi Kasus UMKM Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan standar kebersihan dan keamanan pangan, khususnya pada makanan yang dijajakan di ruang publik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan fungsi pengawasan hygiene dan sanitasi makanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan model penelitian kualitatif deskriptif melalui kajian regulasi dan observasi lapangan pada pedagang UMKM di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang tersedia dengan praktik di lapangan. Pemerintah Kota telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasi pengawasan masih bersifat insidental, terbatas, dan kurang konsisten. Kendala utama meliputi lemahnya perencanaan, koordinasi antarinstansi, kualitas sumber daya manusia pengawas, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya hygiene dan sanitasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh konsistensi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.

Page 4 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)