cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien kifly, Windy; Saliman, Abdul Rasyid; Baharudin; Zulkifli, Muhamad Aziz; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.94

Abstract

Pada saat ini sering terjadi kasus kebocoran data pribadi, salah satunya ialah kebocoran data pribadi pasien. Banyak klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mempublikasikan hasil perawatan pasien tanpa persetujuan yang bersangkutan. Salah satu klinik gigi di pangkalpinang yaitu klinik FRAYA Dental  juga mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien di halaman sosial media yang klinik miliki. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab klinik Fraya Dental dalam mengelola dan menjaga keraasiaan data pasien berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dimana peneliti mengkaji kaidah hukum yang berlaku mengenai peraturan data pribadi pasien. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa klinik Fraya Dental telah melakukan prosedur yang tepat dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Namun belum sepenuhnya terpenuhi karena klinik masih mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien dilaman sosial media klinik. Oleh karean itu sebaiknya klinik tetap menjalakan prosedur yang tepat dalam mengelola kerahasiaan data pasien agar keamaan dan kesejahteraan pasien terjamin.
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Jasa Ekspedisi Id Express Di Pangkalpinang Nissa, Nayu; Effendi, Farid; Dewi, Virna; Rindiani, Anis; Yuliana, Sri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.97

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang Pratiwi; Yandi; Baharudin; Rahmiati Ranti Pawari; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.99

Abstract

Pada Keterkaitan antara pihak-pihak di Marketplace Shopee dalam kegiatan jual beli online menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan. Kelalaian yang dilakukan jasa pengirim (Ekspedisi) ke konsumen dalam proses jual beli online di Marketplace Shopee seperti kehilangan/kerusakaan dalam pengiriman. Maka dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen perlu mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan penjual sebagai konsumen di Shopee dan tanggungjawab jasa pengiriman (Ekspedisi) Shopee Express terkait kelalaian yang dilakukan dalam proses pengiriman ke konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sebagai upaya Shopee dalam perlindungan penjual sebagai konsumen adalah dengan mengantikan barang yang hilang/rusak ada yang berdasarkan Asuransi Pengiriman dan tidak dengan Asuransi Pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban Shopee Express atas kehilangan/kerusakan barang dalam proses pengiriman ke pembeli adalah berupa pengembalian dana ke Shopeepay dan penjual ke saldo penjual masing-masing seharga kerugian yang dialami.
Tindak Pidana Lalu Lintas: Menggagas Model Keadilan Restoratif di Ruang Publik Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.107

Abstract

Tindak pidana lalu lintas merupakan permasalahan yang signifikan di masyarakat saat ini. Dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas, khususnya yang melibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengacu pada bahan hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam konsep ini, korban, pelaku, dan mediator memainkan peran yang penting. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka, mengungkapkan kebutuhan dan harapan, serta berkontribusi dalam proses penyelesaian sengketa. Pelaku memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, meminta maaf, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Mediator bertugas memfasilitasi dialog dan menciptakan lingkungan yang aman untuk negosiasi dan kesepakatan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Salah satu solusi yang disarankan adalah pembayaran ganti rugi kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi materiil. Selain itu, penerapan sanksi rehabilitasi dan pendidikan tentang keselamatan berkendara juga menjadi penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di masa depan. Kesimpulannya, implementasi model keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tindak pidana lalu lintas di ruang publik dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemulihan hak-hak korban, reintegrasi sosial pelaku, dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Namun, perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi, seperti dukungan institusi, kesadaran masyarakat, dan kerjasama antara berbagai pihak terkait.
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambang Ilegal di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Ulpa, Padila; Abdillah, Junaidi; Gunawan, Arifin Faqih; Marhayani, Cik
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.108

Abstract

Tujuan dan fokus pada penelitian ini yaitu membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam kegiatan penambangan timah di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan studi lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memberi sanksi terhadap pelaku penambang timah ilegal, berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan BatuBara sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku penambang timah ilegal, akan tetapi fakta lapangannya masih ada pelaku penambang ilegal didalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sampai saat ini.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada Baharita, Baharita
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i2.110

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada hakikatnya adalah juga merupakan pemilihan umum, guna memilih Kepala daerah Provinsi atau Gubernur, Kepala daerah kabupaten atau Bupati, dan Kepala daerah kota atau Walikota Dalam perkembangannya, tindak pidana pemilihan umum pengaturannya dikembangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain. Rumusan masalah yang penulis angkat ialah bagaimana Tindak Pidana Pemilu dalam persepektif teoritis dan regulatif. Bagaimana bentuk tindak pidana pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilukada.  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya. Pengertian tindak pidana pemilu secara sederhana dapat diakatan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cangkupan tindak pidana pemilu; pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur di dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilukada dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu kepala daerah.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Irvita, Misnah; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.113

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan negara dapat ditingkatkan agar LSM beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. dan nilai-nilai. peraturan hukum yang berlaku. LSM seringkali memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, namun terdapat risiko pelanggaran etika atau hukum dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu, kendali pemerintah sangat penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas LSM. LSM dipandang sebagai penggerak perubahan sosial dan pembela hak asasi manusia. Namun keberadaan LSM tidak lepas dari  pelanggaran etika dan hukum. Artikel ini mengkaji dan menganalisis efektivitas kontrol negara terhadap aktivitas LSM, dengan fokus pada aspek hukum dan mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan negara terhadap LSM sangat penting untuk menjamin kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Artikel ini membahas landasan teori hukum, politik dan prinsip demokrasi, serta membahas instrumen hukum yang berlaku dan peran pemerintah dalam pengendalian LSM. Analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik juga disajikan untuk memberikan gambaran realistis mengenai tantangan dan peluang pengawasan pemerintah.  Metode penelitiannya menggunakan pendekatan interdisipliner yang meliputi analisis hukum, kebijakan publik, dan konsep demokrasi.Tinjauan pustaka yang mencakup kajian mendalam terhadap literatur terkait hukum dan politik, serta kajian empiris  terkait  peran pemerintah di masyarakat. pengendalian dan penggunaan organisasi non-pemerintah. terjadi pelanggaran, Analisis Hukum: Kajian peraturan perundang-undangan mengenai LSM dan peran pemerintah dalam pengawasan. Identifikasi dan evaluasi instrumen hukum yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum pelanggaran LSM, Pendekatan teoretis: menerapkan teori hukum, demokrasi, dan  kebijakan publik untuk menyempurnakan kerangka konseptual dan memberikan dasar analisis, dan Analisis kritis: Analisis kritis. analisis  isu-isu yang muncul, termasuk isu-isu pemantauan, peluang untuk perbaikan dan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian.  Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kontrol negara terhadap LSM. Implikasinya mencakup perlunya peningkatan kapasitas pemantauan, transparansi yang lebih besar, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas LSM sebagai mitra pembangunan masyarakat. Studi ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik surveilans yang lebih efektif di masa depan.
Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner Hariansah, Syafri; Wira Pratama, M. Ilham; Zulkifli, Muhamad Aziz; Tribuana, Robi Rendra; Sunggara, Muhamad Adystia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.119

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melalui pendekatan Ekonomi Hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner. Pendekatan ini menilai efektivitas dan efisiensi regulasi dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini memiliki tujuan yang baik dalam mengatur usaha perkebunan kelapa sawit, terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme penegakan dan regulasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penyempurnaan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan mendorong inovasi dalam praktik perkebunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia Marhayani, Cik; Rindiani, Anis; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni; Imanuddin, M.
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i2.122

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai penanda akan keberlangsungan keberadaan suatu bangsa di masa yang akan datan, sehingga anak merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangatlah menakutkan bila suatu bangsa tidak lagi mempunyai generasi anak-anak. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus demi tumbuh kembang dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.  Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya.  Dalam Konvensi hak-hak anak yaitu Convention On The Right Of The Child tahun 1989 ditegaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.  Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, asuhan, perawatan dan bimbingan baik dalam lingkungan keluaraga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan sewajarnya. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 dan 3).
Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana Adha, Muhammad Yogie; Armanda, Rio; Toni; Muhammad, Ari
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v3i1.133

Abstract

Kenakalan remaja di Indonesia sudah masuk pada taraf yang menghawatirkan, bebarapa kasus kenakalan remaja cenderung kepada perbuatan kriminal, dewasa ini kenakalan remaja bukan sekedar perilaku menyimpang atau perbuatan tidak sesuai dari kebiasaan yang lumrah dalam masyarkat, akan tetapi kenakalan remaja pada faktanya seringkali masuk kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif khususnya perbuatan pidana. Sunarwiyati S, mengkategorikan bentuk kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan yaitu, a) Kenakalan biasa; b) Kanakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan; c) Kenakalan khusus. beberapa faktor yang mendorong terjadinya kenakalan remaja antara lain, a) Faktor Pribadi; b) Faktor Keluarga; c) Lingkungan Sosial, adapun kenakalan remaja yang sering kali melanggar hukum atau merupakan tidak pidana yaitu, Pencurian, Bullying, Perjudian, Penyalahgunaan Narkoba, Tindakan Asusila, Perusakan Properti, Cybercrime dan Pelanggaran Lalu Lintas.

Page 2 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)