cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riskayanti
Contact Email
riskayanti@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
riskayanti@unsulbar.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Majene, West Sulawesi
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Unsulbar
Published by Universitas Sulawesi Barat
ISSN : 25488724     EISSN : 27160203     DOI : https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Unsulbar (JHU) dengan ISSN Cetak 2548-8724 dan ISSN Online 2716-0203, adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat. JHU merupakan komitmen sivitas akademika untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum melalui penyebarluasan penelitian yang dihasilkan oleh para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa. JHU terbit dua kali setahun yakni pada bulan Januari dan Juli. Untuk menjaga kualitas, setiap artikel ditelaah melalui proses peer-review oleh editor dan reviewer dari berbagai universitas di Indonesia. JHU hadir sebagai media publikasi ilmiah yang kredibel bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 1   2   3   4   5 
PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM INDONESIADALAM UUD NRI TAHUN 1945 Putra Astomo
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v1i1.47

Abstract

Human was thinking about law state developed in the various history situation of human culture. Although law state concept viewed as universal concept real have kind characteristic. The kind characteristic became principles which as must built. For example Indonesian State was law state mentioned in Article 1 Clause (3) Constitution 1945 years. After change Constitution 1945 years there are some principles Indonesian Law State include: law enforcement, Human Rights of protection, separation of power by check and balance system, limitation of power in the state, equality before the law, with Court Administration.
ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Saifullah Bombang
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v1i1.48

Abstract

Etika, nilai yang bersumber dari ajaran Islam sumber utama dalam pembentukan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam sistem hukum ekonomi Islam. Prinsip yang telah terekonstrumsi menjadi prinsip merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan satu kesatuan prinsip yang memiliki makna yang sama dan berlaku sepanjang masa. Keduanya saling mengikat tidak terpisahkan dan menjadi acuan dalam melaksanakan amal usaha (muamalah). Semua aktivitas dalam ekonomi Islam, termasuk perbankan selalu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam sehingga terhindar dari praktek perbankan yang penuh dengan pelanggaran terhadap nilai dan norma islam. Pemberlakuan prinsip–prinsip Islam dalam perbankan syariah yang dinormakan dalam hukum ekonomi islam dimaksudkan adalah untuk mengkonsistensikan ajaran Islam dengan praktek perbankan terkaontaminasi dengan sistem lain yang pada umumnya tidak sesuai dengan etika dan prinsip Islam. Islam menawarkan konsep kepada umat manusia yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah dalam hal melakukan hubungan atau transaksi dengan orang lain, termasuk dalam bidang keuangan sebagai manisfestasi dari ajaran islam dalam bidang perbankan. Etika, Nilai dan prinsip menjadi acuan dan sumber dalam merumuskan norma hukum Islam yang mengatur hubungan hukum dalam bindang perbankan. Semuan transaksi keuangan dalam perbankan seharusnya tunduk pada norma hukum islam dan setiap muslim perlu berhati-hatian dan tidak terjebak dalam sistem transaksi perbankan yang tidak halal (riba dan subhat) sehingga eksistensi perbankan Islam semakin kokoh tumbuh dan kuat demi kemaslahatan umat manusia.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN/KOTA SEBAGAI INSTRUMEN OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Jumadi Jumadi
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v1i1.49

Abstract

Desentralisasi menuangkan prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu luas, nyata dan bertanggung jawab. Konsekuensi yuridis dari desentralisasi kewenangan daerah, salah satunya adalah desentralisasi dalam hukum dan perundang-undanganHakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya memposisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS Marilang Marilang
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v1i1.50

Abstract

Hingga dewasa ini, konsep keadilan belum terkonstruksi secara definitif yang dapat dijadikan pegangan secara universal bagi scientist, disebabkan karena keadilan menjangkau area yang sangat luas. Di samping itu, setiap penstudi ilmu mengkonsepsikan keadilan sesuai paradigma disiplin ilmu yang digelutinya, bahkan sampai kepada sampel yang dijadikan pondasi bangunan teori keadilannya juga berbeda-beda, sehingga dewasa ini muncul varian-varian yang lebih spesifik seperti keadilan Tuhan (theology), keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan transisional, keadilan antar generasi, keadilan individu, keadilan sosial, dan sederetan konsep keadilan lainnya yang terdefinisikan sesuai disiplin ilmu penstudi. Di antara penstudi ilmu yang berhasil mengkonstruksi konsep keadilan adalah John Rawls. Selaku pakar filsafat politik, ia membangun teori keadilan sosial (social justice) di atas struktur dasar masyarakat (keluarga) sebagai sampel pondasi bangunan teori keadilannya. Sampel bangunan teori keadilan sosial John Rawls inilah yang akan dianalisis secara kritis dari sudut pandang filsafat epistemologi hukum.
Pengelolaan Pertambangan dan Energi: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam Mispansyah -; Nurunnisa -
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v1i1.51

Abstract

Indonesia termasuk negara yang kaya raya dengan pertambangan dan energy, termasuk pertambangan batubara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hendaknya memberi kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat. Isu penelitian yang dikaji dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis esensi hukum Islam yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009? Bagaimanakah sebenarnya pengelolaan pertambangan dalam perpsektif Hukum Islam? Tujuan dari penulisan ini untuk menemukan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian untuk mengetahui pengelolaan pertambangan dalam perspektif Hukum Islam. Hasil Pembahasan menggambarkan adanya Nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 seperti Nilai pemeliharaan, nilai konservasi, nilai harmonisasi antara sumber daya alam, nilai keberlanjutan, nilai kesejahteraan dan nilai keadilan dan keseimbangan. Disamping itu juga ada nilai Liberalisme yang dianut oleh UU ini sehingga saat ini pengelolaan pertambangan dimiliki oleh para pengusaha baik dalam dan luar negeri. Pengelolaan pertambangan dan energy dalam Islam dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu pertama, harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya, maka ini merupakan harta bersama yang harus dikelola Negara bukan dikelola individu/kelompok baik swasta dalam dan luar negeri
HUBUNGAN LEGISLASI ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Muh. Ending Yunady Ahmad
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i1.587

Abstract

Dalam Tulisan ini mengkaji tentang hubungan Kepala Daerah dengan DPRD di Kabupaten Polewali Mandar. Hubungan yang dimaksud disini adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang melibatkan dua Lembaga Negara di daerah yakni Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hubungan tersebut pengajuan usulan tentang Rancangan Perda lebih didominasi datang dari Pemerintah Daerah. Adapun Rumusan masalah yang penulis angkat ada dua yaitu bagaimana hubungan Legislasi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar dan Apakah terdapat kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mewujudkan fungsi Legislasinya. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang yakni Perda sebagai output dari proses legislasi di Kabupaten Polewali Mandar, Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Kualitatif.
LEGALITAS PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA MAKASSAR SEBAGAI DAMPAK DARI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 Lia Ni’matul Maula; Putra Astomo; Dian Fitri Sabrina
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v2i1.588

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan umum merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh negara Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, dalam penelitian ini terdapat fakta bahwa pemilihan kepala daerah di kota Makassar kotak kosong memperoleh suara lebih dari calon tunggal, maka Kementrian Dalam Negeri mengangkat seorang Penjabat Walikota Makassar. Menjadi masalah dalam tulisan ini apa dasar hukum dari penjabat walikota dalam melakukan tugas dan wewenangnya dan telah sesuaikah prosedur pengangkatan penjabat walikota dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual Approach) yang dikaji secara secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.
Analisis Hukum Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene Nomor : 35/Pdt.G.S/2018/PN.Mjn Lisma Resky Saputri; Kahar Kahar; Sulaeman Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v2i1.589

Abstract

Dengan terjadinya penunggakan angsuran kredit yang dialami pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene dengan nasabahnya Siti Aminah dan Suddin, meski pihak Bank sudah memberikan keringanan kepada nasabahnya untuk melunasi angsuran kredit tersebut mereka tetap mengabaikan dan tidak membayarnya, maka pihak Bank mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Menjadi masalah dalam penulisan ini apa yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Majene mengadili gugatan kredit macet dibawah 40 juta dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2018/PN.Mjn tentang Kredit Macet pada Bank Rakyat Majene. Dengan tujuan untuk mengetahui dasar Pengadilan Negeri Majene mengadili gugatan Kredit Macet dibawah 40 juta dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2018/PN.Mjn tentang Kredit Macet pada Bank Rakyat Majene. Metode penelitian menggunakan metode normatif empiris karena penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan disertai dengan wawancara. Pengumpulan data menggunakan gabungan dari data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan yaitu Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai data penelitiannya dan dengan melakukan wawancara sebagai penambahan dalam mengambil data pertimbangan hukum hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TERKAIT PENATAANRUANG WILAYAH Musyafir Musyafir; Putra Astomo; Fatwansyah Rasyid
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v2i1.590

Abstract

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.Terkait penulisan ini, maka penulis merumuskan suatu masalah dalam tulisan ini,apa isi dari kebijakan pemerintah terkait tata ruang, tujuan penataan ruang, dan dasar pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang dikaji secara kualitatif, dimana cara yang dilakukan ini bermksudkan agar lebihmudah memahami hasil penulisan yang dianalisis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan disusun sistematis, yang kemudian dari hasil analisis tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan di dalamnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK MILIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE NOMOR 4/PDT.G/2016/PN.MJN) Novianty Said
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v2i1.591

Abstract

Permasalahan tanah seakan tidak dapat dihilangkan dan akan terus ada, kepemilikan tanah dengan adanya sertifikat juga sepertinya belum dapat menjamin akan adanya kepastian hukum itu sendiri bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Terjadi sengketa hak milik atas tanah antara Drs. H. Husain Umar sebagai Penggugat melawan Fahmi Yahya,dkk sebagai Tergugat. Sengketa hak milik atas tanah yang berasal dari warisan (harta bawaan) dari isteri pertama yang diklaim bahwa tanah tersebut adalah hak (milik) dari ahli waris dari pernikahan keduanya (Penggugat). Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn tentang penyelesaian sengketa hak milik dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dalam menetapkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn. Metode penelitian menggunakan metode normatif empiris karena penelitian dilakukan terhadap putusan pengadilan disertai dengan wawancara. Pengumpulan data menggunakan gabungan dari data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai data penelitiannya dan dengan melakukan wawancara sebagai penambahan dalam mengambil data. Pertimbangan hukum hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

Page 1 of 8 | Total Record : 74

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar More Issue