Jurnal Hukum Unsulbar
Jurnal Hukum Unsulbar (JHU) dengan ISSN Cetak 2548-8724 dan ISSN Online 2716-0203, adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat. JHU merupakan komitmen sivitas akademika untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum melalui penyebarluasan penelitian yang dihasilkan oleh para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa. JHU terbit dua kali setahun yakni pada bulan Januari dan Juli. Untuk menjaga kualitas, setiap artikel ditelaah melalui proses peer-review oleh editor dan reviewer dari berbagai universitas di Indonesia. JHU hadir sebagai media publikasi ilmiah yang kredibel bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa hukum.
Articles
74 Documents
<![CDATA[PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN BUNUH DIRI (SUICIDE) DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Fadli Yasser Arafat Juanda]]>;
<![CDATA[Akhdiari Harpa]]>;
<![CDATA[Ahmad Arif syarif]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v6i1.2365
<![CDATA[Kejadian bunuh diri di Kabuptaen Polewali Mandar sepanjang tahun 2021 terdpat 3 kasus, tidak ada yang bertanggunjajawab secara pidana atas bunuh diri tersebut.Padahal tindakan bunuh diri mempunyai motif sehingga menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan bunuh diri.Sehingga perlu untuk diketahui Faktor apa yang menjadi penyebab tindakan bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar dan Apa upaya Polisi Resort Kabupaten Polewali Mandar untuk menekan meningkatnya kasus bunuh diri di wilayah hukum Polewali Mandar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian empirik, menggunakan pendekatan penelitian case dan statute approach,lokasi penelitian Polres Polewali Mandar.hasil penelitian mendeskripsikan faktor Tindakan bunuh diri yang terjadi di wilayah Polewlai Mandar adalah, pertama Penggunaan obat-obatan didasarkan atas kasus gantung diri di Komplek pasar Tinambung.kedua Kondisi Keluarga dan Lingkungan seperti menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarganya ataupun lingkungan disekitarnya yang menggiring mereka kepada kebimbangan mengenai harga diri, serta menimbulkan adanya perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dibutuhkan, tidak dimengerti dan tidak dicintai oleh orang di sekitarnya faktor ini terjadi dibeberpa kasus di Polewali mandar.ketiga faktor Gangguan Psikologis Gangguan psikologis mengakibatkan adanya suatu tindakan-tindakan yang berbahaya.Kepolisian Resort Polewali Mandar tidak mengoptimalkan tugas bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pokoknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan edukasi untuk menekan bertambahnya kasus bunuh diri di Polewali Mandar. Pihak kepolisian Polewali Mandar seharunyas setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus bunuh diri, seharusnya menjadikan rangakaian faktor tersebut untuk membuat kebijakan yang mengatur kegiatan-kegiatan kepolisian dalam memeberikan edukasi masyarakat dan pelajar tentang Problem Solving tanpa merugikan diri- sendiri.juga memberikan edukasi kepada devisi Bhabinkamtibmas untuk menjalankan tupokisnya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM UANG BELANJA DAN KELENGKAPAN UANG BELANJA DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT SUKU MANDAR ]]>
<![CDATA[Ika Novitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v4i2.2460
<![CDATA[Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka kesepakatan ini melahirkan suatu perjanjian, yang berarti terpenuhinya isi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar namun akibat dari batalnya pernikahan ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian.]]>
<![CDATA[STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN LIKKA SORO’ DALAM ADAT MANDAR MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ]]>
<![CDATA[Ika Novitasari]]>;
<![CDATA[Sulaeman Sulaeman]]>;
<![CDATA[Andi Dewi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Widya Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v6i1.2538
<![CDATA[This study aims to analyze the status of children of Likka Soro's marriage in Adat Mandar according to the perspective of the Compilation of Islamic Law. The status of children resulting from Likka Soro' marriage in Mandar custom according to the Perspective of the Islamic Law Compilation (KHI), namely the position of a legitimate child must be based on a valid marriage according to Article 42 of the Marriage Law and Article 99 of the Compilation of Islamic Law, which states that a legitimate child is a child born from legal wedlock. Likka Soro' marriage in Mandar custom according to sharia or Islam is valid but based on Marriage Law No. 1 of 1974 Article 2 Paragraph (2) is invalid because it is not registered with the authorized agency and seen from the Compilation of Islamic Law in Article 7 the marriage of Likka Soro' has not been declared valid because it must be registered with the authorized agency to obtain a marriage book. Then in Article 6 Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, it states that marriages carried out outside the supervision of a Marriage Registrar do not have legal force, therefore Likka Soro' marriages that have taken place should be registered and then recorded in civil registration to obtain a legal position. to support child survival. Factors causing the occurrence of the Likka Soro' marriage were that the woman had conceived a child out of wedlock, there was incompatibility or a desire between the woman and the man to bind themselves in a marriage relationship, there was no agreement between the families of both parties to establish kinship through marriage, men -men don't want to be responsible for the children that women have conceived because men are not sure that the child they are carrying is theirs for the reason that he is not the only one having intercourse with or having intercourse with the woman and lastly because there is promiscuity among adolescents which often causes women to pregnant out of wedlock.]]>
<![CDATA[URGENSI PENDAFTARAN SANDEQ SEBAGAI OBJEK INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Ika Novitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v4i2.2539
<![CDATA[Dalam penelitian ini mengkaji tentang perahu Sandeq yang dibuat oleh masyarakat Kabupaten Majene dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis (I) dan Faktor - faktor yang menjadi pendukung pendaftaran perahu Sandeq sebagai hasil indikasi geografis (II).Jenis pelantikan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatife – Empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, efektifitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala bidang Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Sub Bidang Pemerintah dan Layanan, Budayawan atau pemerhati maritime, dan nelayan yang ada di Kabupaten Majene.Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa dapat didaftarkan sebagai Indikasi geografis akan tetapi perahu sandeq tersebut harus ada diproduksi dan dipasarkan (diperjualbelikan) selain itu juga dapat di catatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari jenis Pengetahuan tradisional. Adapun faktor pendukung pendaftaran sandeq ialah perahu sandeq dapat didaftarkan Indikasi Geografis yakni perahu sandeq memiliki tanda yang menunjukan daerah asal, memiliki ciri khas karena hasil/faktor manusia.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN TERKAIT PENCURIAN RINGAN ( Analisis Putusan Nomor : 1/PID.C/2021/PN.MJN ) ]]>
<![CDATA[Fadli Yasser Arafat Juanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v4i2.2656
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Ratio Decidendi sebagai dasar Hukum atau alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan terkait pencurian ringan, Pada Putusan Nomor : 1/PID.C/2021/PN.Mjn Dalam Putusan Majelis Hakim Ratio Decidendinya terkait pencurian ringan telah diterapkan asas manfaat sesuai dengan asas keadilan, hal ini dibuktikan dengan memutus pelaku mengembalikan kotak amal yg telah dicuri kepada korban, dan berdasarkan pertimbangan baik yang meringankan dan memberatkan korban dan berdasarkan para pihak yang hadir di pengadilan baik terdakwa, saksi, serta penyidik yang memutuskan tidak mempermasalahakan kerusakan kotak amal tersebut dan sekalipun dihitung kerugian atas kerusakan kotak amal tersebut juga tidak akan mengubah hasil putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pedekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengdilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Andi Dewi Pratiwi -]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v4i2.2662
<![CDATA[Antropologi Hukum sebagai ilmu mempelajari perilaku dari manusia dengan segala macam aspeknya terkait norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis secara empiris. Dalamperspektif antropologis, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebaga sarana pengendalian sosial (social control), atau bisa dekatakan juga sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam lingkungan masyarakat.Pengkajian Antropologi Hukum telah memberikan telaah akan hasil kreasi, distribusi dan transmisi hukum yang ada. Kajian mengenai bagaimana kekuasaan hukum berproses dan memberi dampak dalam masing masing masyarakat. Selanjutnya akan menampilkan bagaimana feed back dan pengaruh masyarakat,di dalam suatu masyarakat akan berbeda beda. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kebudayaan atau kaidah- kaidah sosial yang bersifat hukum. Sedangkan di dalam pengertian hukum adat, hukum ini merupakan hukum peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI LAUT ]]>
<![CDATA[Salma Laitupa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v4i2.2664
<![CDATA[Pengaturan konservasi sumber daya alam hayati di laut, secara eksplisit diatur dalam UNCLOS 1982 mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang meletakkan kewajiban kepada negara-negara peserta untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut. Ketentuan Pasal 192 UNCLOS 1982 mengatur bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan di dalam yurisdiksi atau kontrolnya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan Negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional. Ini berarti lingkungan laut merupakan bagian yang penting dan wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI SULAWESI BARAT ]]>
<![CDATA[Sulastri Yasim]]>;
<![CDATA[Asrullah]]>;
<![CDATA[Ika Novitasari]]>;
<![CDATA[Sulaeman]]>;
<![CDATA[S. Muchtadin Al Attas]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v6i2.2797
<![CDATA[This study aims to determine the authority of the Notary Supervisory Board in carrying out the task of coaching and supervision in West Sulawesi Province. This research applied normative juridical research method by using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and analytical approach (analytical approach). The results of the study show that the Authority of the Notary Supervisory Board is to supervise, regulate, and protect public interests related to the Notary profession which includes supervision, enforcement ethics, dispute resolution, and maintaining integrity and professionalism in notary practice, especially in West Sulawesi.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN CYBERCRIME ]]>
<![CDATA[muh chaerul anwar anwar]]>;
<![CDATA[muh arfhani ichsan AH]]>;
<![CDATA[fadli yasser arafat J]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v6i2.2811
<![CDATA[Dalam penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dalam menangani cyber crime, menganalisa dan menggambarkan kebijakan regulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi dalam menangani kasus cyber crime di masa yang akan datang, mengetahui dan meneliti apa saja kasus cyber crime yang pernah terjadi di Indonesia yang memiliki dan yang tidak memiliki ketentuan hukumnya. Dalam Fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cyber crime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[JURIDICAL ANALYSIS RELATED TO DELAY NOTIFICATION OF THE ACQUISITION OF PT. LESTARI GEMILANG INTISAWIT FOR PT NABARI AGRO SUBUR ]]>
<![CDATA[Mardiana Puspitasari]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31605/j-law.v7i2.2885
<![CDATA[Acquisition is a term for action taken by a company in acquiring assets in form of shares to increase market share. Legal issues that often arise related to company acquisition are related to delays in reporting to Commission for the Supervision for Bussiness Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (KPPU). This legal research is a descriptive analysis type using a normative juridical approach through the applicable laws and regulations. Data collection techniques in this study used literature studies with primary and secondary data sources that are still related to the problems. Based on this research, it can be concluded that acquisititions are prohibited if they suspected of causing monopolistic practice and unfair business competition. In decision Number 05/KPPU-M/2022 PT. Lestari Gemilang Intisawit, which found to have commited violation, got sanction in form of fines in accordance with statutory regulations.]]>
