cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riskayanti
Contact Email
riskayanti@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
riskayanti@unsulbar.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Majene, West Sulawesi
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Unsulbar
Published by Universitas Sulawesi Barat
ISSN : 25488724     EISSN : 27160203     DOI : https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Unsulbar (JHU) dengan ISSN Cetak 2548-8724 dan ISSN Online 2716-0203, adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat. JHU merupakan komitmen sivitas akademika untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum melalui penyebarluasan penelitian yang dihasilkan oleh para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa. JHU terbit dua kali setahun yakni pada bulan Januari dan Juli. Untuk menjaga kualitas, setiap artikel ditelaah melalui proses peer-review oleh editor dan reviewer dari berbagai universitas di Indonesia. JHU hadir sebagai media publikasi ilmiah yang kredibel bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 3   4   5   6   7 
KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERADILAN PIDANA ANAK muhammad fadhlan fadhil bahri; Sulastri Yasim; Muh. Chairul Anwar
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i2.2916

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Diversi dalam rangka mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan maupun penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Kewajiban untuk mengupayakan diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif pada setiap tahapan dalam proses peradilan pidana Anak harus dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Diversi sebagai langkah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan non pidana dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang dapat dilakukan oleh cara musyawarah atau mediasi yang menekankan upaya untuk mengembalikan kembali ke keadaan semula dengan cara yang bersahabat. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.
KEDUDUKAN WAKIL MENTER DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Dian Furqani Tenrilawa Dian Furqani Tenrilawa
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i2.2922

Abstract

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN PETUGAS KARCIS PARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN: RESTORATIF JUSTICE, TINDAK PIDANA, PETUGAS KARCIS Akhdiari Harpa, DJ
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i1.2946

Abstract

Restorative Justice atau Keaadilan Restoratif menurut Tonny Marshall keadilan restoratif (restorative justice) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah motif yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran dinas perhubungan di pasar sentral Majene dan bagaimanakah penerapan restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran dinas perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene. Berdasarkan penelitian ini Penerapan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran Dinas Perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
FORMALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NAHDATUL ULAMA Dian Furqani Tenrilawa; Sitti Mutmainnah Syam; Ahmad Arif Syarif; Andi Aprasing
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i2.2960

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama tentang penerapan syari’at Islam menjadi konstitusi di Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki corak pemikiran moderat Pemikiran organisasi ini memiliki relevansi untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan syar’iat, selanjutnya jenis penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh berasal dari hasil interview dan library research. adapun sumber data penelitian ini adalah anggota maupun pengurus Nahdlatul Ulama Makassar di Makassar, selain itu tekhnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui beberapa tahap, yaitu mengorganisasi data, koding data, editing, interpretasi lalu menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Nahdlatul Ulama menginginkan syari’at di terapkan di Indonesia, akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak terlalu menuntut adanya formalisasi syari’at dalam konstitusi di Indonesia, Islam diharapkannya menjadi spirit dalam menjaga etika dan moral dalam bernegara, aplikasi syari’at secara tekstual dilakukan dalam civil society, tidak dalam Nation-State.
PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN PETUGAS KARCIS PARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN Nurul Anugrah; Akhdiari Harpa
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i1.2978

Abstract

Restorative Justice atau Keaadilan Restoratif menurut Tonny Marshall keadilan restoratif (restorative justice) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah motif yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran dinas perhubungan di pasar sentral Majene dan bagaimanakah penerapan restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran dinas perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene. Berdasarkan penelitian ini Penerapan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkiran Dinas Perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penerapan Prinsip Akuntabilitas Good Governance pada Pelayanan Publik. Sitti Mutmainnah Syam; Dian Furqani Tenrilawa
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i3.3215

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan penerapan prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas dan faktor kendala penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan Undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip akuntabilitas belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan karena server website yang berisi informasi dan pertanggung jawaban laporan publik masih sering down, masih terdapat oknum pegawai pelayanan yang melakukan pungutan liar, dan belum adanya tindakan tegas kepada oknum pegawai yang melakukan tindak KKN. Kata Kunci : Good Governance, prinsip akuntabilitas, Pelayanan Publik
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK muhammad fadhlan fadhil bahri; Muh. Chaerul Anwar
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i3.3217

Abstract

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana anak, penelitian ini menyelidiki dan menganalisis berbagai cara implementasi Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan, serta penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan melihat bahan pustaka dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif berbeda dengan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, sistem peradilan pidana harus berkomitmen untuk mengupayakan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi didefinisikan sebagai transisi dari peradilan pidana ke peradilan non pidana dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif, yang dapat dicapai melalui musyawarah atau mediasi. Pendekatan ini menekankan pada upaya untuk mengembalikan keadaan semula. Diversi bukanlah upaya damai antara anak yang bermasalah dengan hukum dengan korban atau keluarganya. Sebaliknya, itu adalah pemidanaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum secara tidak formal.
FUNGSI, KEWENANGAN DAN PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Dian Furqani Tenrilawa Dian Furqani Tenrilawa
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i3.3219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang kedudukan dan fungsi Wakil Menteri Menteri berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang posisi dan fungsi Wakil Menteri yang ideal dalam penyelenggaraan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu dalam menjalankan tugas-tugasnya oleh menteri-menteri yang bergerak pada kementerian tertentu, yang dipilih langsung oleh Presiden. Jika Presiden percaya bahwa ada beban kerja di suatu kementerian yang memerlukan penanganan khusus untuk meningkatkan organisasi kementerian tersebut, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 menetapkan bahwa menteri- menteri yang bergerak pada kementerian-kementerian tersebut. Secara umum, peran dan tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri merumuskan kebijakan kementerian. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menterinya. Wakil Menteri dapat berasal dari jenjang karir pegawai negeri sipil atau dari kalangan non-pegawai negeri sipil, seperti pengusaha. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai jabatan politik. Perpres No. 60 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang Wakil Menteri. 2) Posisi dan fungsi ideal Wakil Menteri: Tugas kementerian tertentu terletak dalam organiasi dan tata laksana (orta) kementerian tersebut. Sebagai persyaratan Pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008, beban kerja yang membutuhkan rincian dapat dipilah-pilah sesuai dengan tanggung jawab kementerian
PANDANGAN HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA Muh. Chaerul Anwar; muhammad fadhlan fadhil bahri
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i3.3220

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kebijakan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana teknologi informasi saat ini dalam menangani tindak pidana cyber, untuk menganalisis dan menggambarkan kebijakan hukum yang berlaku untuk tindak pidana teknologi dalam menangani kasus cyber crime di masa mendatang, dan untuk mengetahui dan menyelidiki kasus kejahatan dunia maya yang pernah terjadi di Indonesia, baik yang memiliki dan tidak memiliki ketentuan hukum. Dalam dunia hukum saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan cyber harus diantisipasi sehingga kebijakan hukumnya dapat menangani cybercrime, termasuk sistem pembuktian karena dasar penegakan hukum pidana adalah bahwa seseorang dapat dianggap bersalah
ANALISIS ALASAN-ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAJENE (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAJENE) Aswari Ida; Andi Tamaruddin; Ika Novitasari; Andi Aprasing
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3232

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dikabulkannaya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene. Pada dasarnya Majelis Hakim meliat keadaan Para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di dalam persidangan sehngga majelis hakim menggabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene berdasarkan faktor-faktor hamil di luar nikah faktor beresiko melanggar norma agama, faktor keterbatasan pendidikan, faktor ekonomi serta faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah mengacu pada dua sumber, pertama sumber hukum yang merumuskan peraturan perundang-undangan antara Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua berdasarkan pembuktian dengan melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan agar tercapainya suatu kemaslahatan dan mengurangi kemudhataraan serta melihat kesanggupan ekonomi calon memepelai untuk membina rumah tangga nantinya.

Page 5 of 8 | Total Record : 74

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar More Issue