cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riskayanti
Contact Email
riskayanti@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
riskayanti@unsulbar.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Majene, West Sulawesi
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Unsulbar
Published by Universitas Sulawesi Barat
ISSN : 25488724     EISSN : 27160203     DOI : https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Unsulbar (JHU) dengan ISSN Cetak 2548-8724 dan ISSN Online 2716-0203, adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat. JHU merupakan komitmen sivitas akademika untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum melalui penyebarluasan penelitian yang dihasilkan oleh para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa. JHU terbit dua kali setahun yakni pada bulan Januari dan Juli. Untuk menjaga kualitas, setiap artikel ditelaah melalui proses peer-review oleh editor dan reviewer dari berbagai universitas di Indonesia. JHU hadir sebagai media publikasi ilmiah yang kredibel bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 1   2   3   4   5 
VIDEO PORNO SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Andi Dewi Pratiwi
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v2i1.595

Abstract

Kemerosotan moral Bangsa Indonesia tentang seks ini, terlihat saat beberapa kasus yang terjadi di mana seks dilakukan oleh para pesohor, guru, PNS, politisi sampai di kalangan pelajar maupun mahasiswa dengan tidak malu. Penelitian ini bertujuan engetahui seberapa besar pengaruh video porno terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan mengetahui bentuk penanggulangan yang relevan dalam meminimalisir pengaruh video porno terhadap prilaku anak. Penelitian ini dilakukan di polrestabes Makassar LAPAS klas I Makassar, dan BAPAS Makassar, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan study literature, data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video porno merupakan factor yang berpengaruh kuat dibandingkan dengan factor factor lainnya dala tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Dengan adanya dorongan- dorongan seks ditambah dengan rasa ingin tahu yang besar pada anak berimbas pada terjadinya tindak pidana kesusilaan. Upaya meminimalisir pengaruh video porno dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara pre-emitif , preventif, dan represif.
TANGGUNG JAWAB PIDANA MITRA APLIKASI JASA PENGANTARAN BERBASIS APLIKASI (OJEK ONLINE) TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN Dirga Agung; Andi Dewi Pratiw
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.596

Abstract

Layanan jasa pengantaran berbasis aplikasi (ojek online) memberikan efek positif dan negatif bagi negara, sisi negatifnya adalah banyaknya oknum mitra driver yang menggunakan aplikasi sambil berkendara yang membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Tindakan penggunaan perangkat komunikasi dalam berkendara adalah merupakan pelanggaran hukum yang bisa dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi apakah sanksinya mendasarkan kepada ojek online sebagai pribadi atau perusahaan transportasi. Bagaimana kemudian pertanggung jawaban pidana driver mitra ojek online apabila akibat kelalainnya terjadi kecelakaan. Apabila merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ maka tindakan berkendara yang mengancam keselamatan orang lain dan dirinya sendiri maupun tindakan tersebut mengakibatkan kecelakaan pribadi atau melibakan orang lain akan tetap dijatuhi sanksi pidana hanya saja berat ringan sanksi pidananya tergantung kepada tingkat akibat tindakannya.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT Fadli Yasser Arafat Juanda; Asrullah Asrullah; Andi dewi Pratiwi
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.597

Abstract

Penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian di wilayah hukum sulselbar menunjukkan bahwa masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan pre-emtif, prefentif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis dan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepolisian Resort Gowa, Kepolisian Resort Maros, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Gowa, Pemerintah Daerah Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis adalah rendahnya pengetahuan hukum pengunjuk rasa, adanya kepentingan-kepentingan dari seseorang/kelompok demi memperoleh keuntungan tertentu, dan adanya keyakinan bersama yang muncul dari suatu solidaritas untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis saat melakukan unjuk rasa. Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam melakukan penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan melakukan pengumpulan informasi, memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan dialog interaktif melalui media. Upaya preventif dilakukan dengan mengawal pengunjuk rasa, menjaga objek vital yang menjadi sasaran, mengantisipasi adanya provokator dan memfasilitasi pengunjuk rasa. Upaya represif dilakukan dengan menyiapkan pasukan huru hara, menghambat penyaluran logistik berupa senjata tajam, mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyidikan serta menyiapkan sistem pengamanan kota.
ANALISIS SOSIOLOGIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DI KOTA PALU M . Arma Amin; Akhdiari Harpa Dj; Fadli Yasser Arafat J
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.598

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah pemidanaan anak di kota palu di tinjau dari perspektif sosiologis yuridis dan gambaran aspek kemanfaatan sistem peradilan pidana anak saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan emipiris yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengolahan bahan hukum pada dasarnya serangkaian aktivitas untuk mengadakan sistematisasi atau klasifikasi atas bahan hukum tertulis serta mengadakan wawancara kepada instansi terkait untuk mempermudah kegiatan analisis terhadap penulisan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan anak di Indonesia utamanya di kota Palu dan untuk mengetahui konsep pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka keriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Penilitian ini menunjukkan sistem pemidanaan anak saat ini dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan manfaat serta pemulihan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan hasilnya bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini lebih memberikan kebebasan dalam penyelesaian sengketa anak diluar pengadilan melaui diversi dan restorative justice dan berdasarkan pengamatan dan data yang telah kami kumpulkan didapatkan pula hasil bahwa pemberian hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sebagai sarana pembinaan dan merehabilitasi anak nakal tersebut untuk melindunginya dari stigma buruk terhadapnya, untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Melalui penilitian ini, diharapkan agar pemidanaan anak kedepannya dapat segera diambil lankah-langkah antara lain dalam hukum pidana nasional memuat ketentuan yang jelas, tegas dan berimbang mengenai pemidanaan anak atau upaya melakukan peninjauan pembentukan kembali ketentuan hukum pidana mengenai pemidanaan anak yang sesuai dengan nilai-nilai sentralsosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia utamanya di Kota Palu, demi mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak
EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Asrullah Asrullah; Fadli Yasser Arafat Juanda; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.599

Abstract

Untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM. Terkhusus untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dilahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilah Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenngan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penyidikan dan penuntutan perkara Pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan Jaksa Agung
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 067/UN55/PR.05/2018 TENTANG PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT St Hartina; Putra Astomo; Dian Fitri Sabrina
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.600

Abstract

Universitas Sulawesi Barat sebagai salah satu Universitas yang berada dalam lingkungan Kemenristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat. Rektor Universitas Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 067/UN55/PR.05/2018 tentang Penetapan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat Tahun Angkatan 2016 Tahun Akademik 2018/2019 dengan mengacu langsung kepada Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 oleh karena Universitas Sulawesi Barat tidak memiliki Praturan Rektor yang mengatur tentang UKT dan BKT di lingkungan Universitas Sulawesi Barat.
ANALISIS YURIDIS TRANSFER DATA PADA PERANGKAT DIGITAL BERBASIS INTERNET Evelyn Angelita Pinondang Manurung
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i1.1319

Abstract

Perangkat teknologi digital saat ini dimanfaatkan oleh hampir semua orang secara masiv karena salah satu cara berkomunikasi modern dan untuk berbagi informasi tentunya. Dewasa ini masyarakat lebih memilih berkomunikasi secara modern dengan berbagi informasi berupa data digital melalui media digital berbasis internet dengan tujuan penyampaian informasi. Metode pengiriman data atau informasi yang cepat, mudah dan dilengkapi fitur modern dengan bergantung pada internet sesuai kebutuhan penggunanya menjadi pilihan efektif bagi masyarakat urban dalam menggunakan perangkat digital. Penggunaan perangkat digital dalam melakukan transfer data digital saat ini juga membuat masyarakat mulai menyadari pentingnya keamanan dalam transfer data. Tingginya aktivitas masyarakat yang mengirim data pribadi melalui perangkat digital juga harus seimbang dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan data pada perangkat digital berbasis internet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum dalam transfer data digital melalui perangkat digital berbasis internet agar masyarakat mengerti akan keamanan dan perlindungan data digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum kepustakaan. Fakta banyaknya kasus pelanggaran data di media elektronik berbasis internet merupakan tanda atau bukti bahwa data pribadi adalah hak privasi yang harus mendapat perlindungan oleh negara. Adanya payung hukum akan peraturan yang komprehensif sangat diperlukan berupa undang-undang untuk menjamin keamanan, kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.
KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS POLRES MAJENE Muh. Iqbal Iqbal; Akhdiari Harpa Dj
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i1.1465

Abstract

Permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini adalah Tentang Bagaimana penerapankonsep Restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Majenedan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap konsep restorative justice dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas ddalam wilayah hukum Polres Majene Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilimiah ini adalah metode Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan gabungan secara sekuensial metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama.3, melalui pendekatan penelitian hukum normatuf dan penelititan hukum empiris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan konsepRestorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Majene dan bagaimanapertanggung jawaban pidana dalam kasus kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Konsep Restorative Justice ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana.Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan diterapkan Restorative Justice adanya beberapa landasan berfikir sebagaimana disebutkan di atas maka sistem peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat
DISKURSUS HUKUM: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 M. Tasbir Rais
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i1.1466

Abstract

Covid-19 merupakan masalah krusial yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penyebaran Covid-19 ini adalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik aspek kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam upaya menangani penyebaran Covid-19 telah mengeluarkan berbagai kebijakan atau aturan hukum terkait dengan Covid-19 yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dengan kata lain, Indonesia berjuang atau berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penularan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia.Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik yang dilakukan adalah melakukan survei literatur akademis terkait pada bidang dan permasalahan yang dibahas. Dalam konteks ini, keilmuan hukum untuk memeroleh berbagai konsep yang disesuaikan dengan kajian memahami kebenaran dalam perspektif tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Penelitian normatif ini menemukan fakta bahwa Covid-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Indonesia mendorong pemerintah melakukan upaya dengan mengambil kebijakan penanganan Covid-19. Inilah langkah tepat dan bukti tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari Covid-19 yang semakin menunjukkan gejala peningkatan penularannya.
UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM DI SULAWESI BARAT Andi Aprasing; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i2.1468

Abstract

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi melalui Law Enforcement (penegakan hukum) agar dapat berfungsi dengan baik. Hutan adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu upaya melestarikan dan melindungi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan

Page 2 of 8 | Total Record : 74

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar More Issue