cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riskayanti
Contact Email
riskayanti@unsulbar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
riskayanti@unsulbar.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Talumung, Majene, West Sulawesi
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Unsulbar
Published by Universitas Sulawesi Barat
ISSN : 25488724     EISSN : 27160203     DOI : https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Unsulbar (JHU) dengan ISSN Cetak 2548-8724 dan ISSN Online 2716-0203, adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat. JHU merupakan komitmen sivitas akademika untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum melalui penyebarluasan penelitian yang dihasilkan oleh para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa. JHU terbit dua kali setahun yakni pada bulan Januari dan Juli. Untuk menjaga kualitas, setiap artikel ditelaah melalui proses peer-review oleh editor dan reviewer dari berbagai universitas di Indonesia. JHU hadir sebagai media publikasi ilmiah yang kredibel bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS YURIDIS DEFISIT ANGGARAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Tiara Arfadila; Putera Astomo; Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5748

Abstract

Defisit anggaran adalah pengeluaran daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Defisit anggaran merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencermikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene diantaranya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, tingginya beban belanja pegawai, perencanaan anggaran yang terlalu optimis, serta lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan APBD. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi defisit anggaran diantaranya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, pengembangan sektor pariwisata, efisiensi belanja dengan mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN ASAS LEX LOCI CELEBRATION Fahrana Fattah; Ika Novitasari; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5846

Abstract

Perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia menjadi isu penting dalam hukum perdata internasional karena menyangkut keabsahan dan pengakuan hukum di kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan campuran berdasarkan asas lex loci celebrationis serta menilai implikasinya terhadap pengakuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma, doktrin, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, namun agar diakui di Indonesia harus dilakukan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Penerapan asas lex loci celebrationis memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda kewarganegaraan sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional untuk mencegah konflik yurisdiksi. Kesimpulannya, pengaturan ini menunjukkan keseimbangan antara penerapan prinsip hukum internasional dan perlindungan kepentingan hukum nasional dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pelaku perkawinan campuran.
DARI REPRESI KE KOLABORASI: PELUANG KEMITRAAN SIPIL DALAM HUBUNGAN NEGARA & OMS DI INDONESIA Viyani Annisa Permatasari Maasba; Ulil Amri; Wida Ramona Haryadi; Orin Gusta Andini
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5854

Abstract

Negara merupakan entitas yang memiliki kuasa atas regulasi dan kebijakan, hingga mengontrol ruang sipil, di sisi lain organisasi masyarakat sipil berperan sebagai watchdog dalam mengawasi kebijakan publik agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peluang bagi hubungan negara dan OMS untuk bertransformasi menuju pola yang lebih kolaboratif dengan negara. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang kemitraan strategis dengan lembaga negara independen yang berperan penting dalam mengawasi pelayanan publik yang diakses oleh masyarakat, salah satunya adalah Ombudsman. Kesamaan tujuan Ombudsman dan OMS untuk memperkuat akuntabilitas pelayanan publik dan melindungi hak-hak masyarakat merupakan peluang kolaborasi yang harus dikembangkan. Ombudsman memiliki kewenangan formal dan legitimasi negara, sedangkan OMS memiliki kedekatan dengan masyarakat, data lapangan, dan kapasitas advokasi. Kolaborasi keduanya diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan layanan publik atas hak dasar masyarakat terpenuhi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di birokrasi pemerintah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA Lisharyani; Salma Laitupa; Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa serta Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum, dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu Pemenuhan hak aksebilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa belum maksimal, dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penyandang disabilitas yang disiapkan. Adapun Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yaitu terbatasanya anggaran dana, kurangnya formasi penerimaan pegawai khusus yang melayani penyandang disabilitas, terbatasnya lokasi kantor dan kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. selanjutnya Faktor pendukung yaitu : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai, keberadaan gedung yang hanya satu lantai, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.
PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM PUTUSAN HUKUM: PERSPEKTIF NORMATIF, ETIKA DAN MORAL Zulfikar Putra; Eko Bambang Murdiansyah; Muh. Arifin
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6339

Abstract

Norma hukum dikonsepsikan sebagai suatu kesatuan di antara komponen-komponen, baik komponen substansi, komponen struktur/lembaga maupun komponen budaya yang berlaku dan mengikat serta diakui dan dipatuhi oleh sekelompok masyarakat. Dalam pengambilan keputusan hukum, maka tidak hanya difokuskan pada muatan nilai hukumnya saja. Namun juga terdapat nilai etika dan moral yang menjadi dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka normatif yang menjadi landasan formal bagi pengambilan keputusan hukum, untuk mengetahui peran etika dan moral dalam mempengaruhi pertimbangan dan penentuan keputusan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kedua bahan hukum tersebut diinventarisasi untuk memperoleh analisis hukum yang bersifat perspektif serta memberikan studi konseptual holistik tentang masalah hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap keputusan tidak hanya mendasarkan pada aturan normatif saja, melainkan aspek etika dan moral menjadi suatu hal yang mendasar dalam putusan hukum yang diambil. Karena peran etika sebagai falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar berdasarkan sudut pandang budaya, susila dan agama dimana hukum berdiri di atasnya. Kesimpulan bahwa putusan hukum yang adil dan berintegritas tinggi merupakan cerminan dari titik temu yang terintegrasi ketiga dimensi yaitu normatif, etika dan moral.
KAJIAN YURIDIS PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SPN POLDA SULSEL Heriyanto; Nursyamsi Ichsan; Citra Nasir
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6350

Abstract

Peningkatan kompetensi penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu faktor penentu bagi terciptanya penegakan hukum profesional dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta kendala dalam peningkatan kompetensi penyidik yang diselenggarakan pada Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket berbasis Google Form kepada responden yang terdiri atas tenaga pendidik dan peserta pelatihan sebanyak 37 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berada pada kategori memadai, yang ditunjukkan oleh penguasaan terhadap tugas dan fungsi kepolisian, prosedur penyidikan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang tersebut masih terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kompetensi penyidik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penyidikan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.
KEBERATAN ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN MATARAM Awaludin; M. Agus Syaifullah; Novita Listyaningrum; Rinda Philona
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6368

Abstract

Tata kelola pemerintahan desa di Indonesia mendelegasikan kewenangan pemberhentian perangkat desa kepada kepala desa, namun ekologi prosedural dari keberatan administratif atas pemberhentian tersebut kurang mendapat kajian sistematis dalam literatur yang ada. Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap mekanisme keberatan administratif dalam sengketa pemberhentian perangkat desa, dengan fokus pada Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji kerangka normatif keberatan administratif dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Temuan penelitian mengungkap bahwa tidak adanya tanggapan pejabat atas keberatan administratif dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang tidak menutup hak upaya hukum lebih lanjut; berdasarkan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diam pejabat tidak dikonstruksikan sebagai penolakan (fiktif negatif), melainkan sebagai pengabulan semu atau fiktif positif (deemed granted), sehingga hak pemohon untuk mengajukan banding administratif dan peninjauan yudisial tetap terlindungi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pemberhentian atas dasar tuduhan pidana yang belum berkekuatan hukum tetap melanggar asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis sekaligus praktis: secara teoretis ia menautkan asas kepastian hukum dengan konstruksi fiktif positif sebagai satu rangkaian penalaran yang utuh, sedangkan secara praktis ia menyediakan rujukan normatif bagi kepala desa, camat, dan pengadilan tata usaha negara dalam menangani keberatan yang tidak dijawab. Implikasi penelitian mengarah pada kebutuhan panduan prosedural baku dari Kementerian Dalam Negeri dan penguatan kapasitas birokrasi desa pasca perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan catatan bahwa temuan yang bersumber dari satu putusan tingkat pertama diposisikan sebagai preseden persuasif, bukan bukti prevalensi.
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA KHUSUSNYA DI ACEH Airi Safrijal; Syarifah Sarah Natasya; Irfan Iryadi; Md. Mahbubul Haque
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6370

Abstract

Penyelenggaraan dan penegakan hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Aceh telah dimulai sejak negara Indonesia ini ada. Penyelesaian perkara-perkara pidana dalam masyarakat Aceh dengan pendekatan jasa adat selalu dikedepankan guna mewujudkan kerukunan, kedamaian dan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh. Jenis penelitian yang digunakan, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan telaah kepustakaan berupa undang-undang, buku teks, artikel yang relevan sepanjang ada kaitannya dengan permasalahan, dan melakukan wawancara yang mendalam dengan narasumber yang berkenaan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat di Aceh dalam hukum pidana nasional, dan bentuk-bentuk hukuman adat. Eksistensi dan keberadaan hukum pidana adat di Indonesia khususnya di Aceh dapat dikatakan bahwa hukum pidana adat mampu memperlihatkan eksistensinya baik secara sosiologis maupun secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bahkan eksistensinya ini telah menjadi “ruhnya” berlaku UU NRI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana diamanatkan dalam bagian menimbang pada huruf c, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), jo Pasal 66 ayat (1) huruf f UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bentuk-bentuk hukuman adat yang berkembang dalam masyarakat Aceh yaitu “peumat jaroe” dan “peusijuk” serta hukuman adat sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
KETIADAAN UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM KUHAP BARU DAN RISIKO JUDICIAL ERROR Dharma Setiawan Negara; Erwin Susilo; Joel Niyobuhungiro
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6390

Abstract

Penelitian ini berangkat atas kelemahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru yang tidak menyediakan mekanisme korektif terhadap putusan bebas yang mengakibatkan potensi terjadinya judicial error. Permasalahan ini menjadi penting karena putusan bebas dalam KUHAP Baru bersifat final tanpa tersedia upaya hukum, sehingga berpotensi menutup ruang koreksi terhadap kekeliruan hakim. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis kekosongan tersebut serta merumuskan konsep pengaturan yang lebih proporsional melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum Belanda. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda memberikan ruang mekanisme korektif terhadap putusan bebas melalui banding dan kasasi, sementara KUHAP Baru justru menutup seluruh upaya hukum terhadap putusan bebas. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kontrol terhadap judicial error serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi norma berupa pemberian ruang upaya hukum banding sebagai mekanisme korektif yang bersifat terbatas dan proporsional. Konsep ini hadir guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, memberikan ruang keadilan bagi korban, dan menjamin putusan yang akuntabel. Dari kajian a quo, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan konsep corrective justice serta kontribusi praktis dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.
IMPLEMENTASI MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA Selfianus Laritmas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6419

Abstract

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah. Ketentuan ini sejalan dengan konsep meaningful participation yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang mensyaratkan terpenuhinya hak untuk didengar (right to be heard), hak agar pendapat dipertimbangkan (right to be considered), dan hak memperoleh penjelasan atas tindak lanjut masukan (right to be explained). Penelitian ini bertujuan mengukur penerapan ketiga indikator tersebut dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Halmahera Utara selama periode 2022–2025 dengan objek kajian Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bantuan Hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 belum sepenuhnya memenuhi prinsip meaningful participation. Akses masyarakat terhadap rancangan Peraturan Daerah masih terbatas, konsultasi publik cenderung bersifat prosedural, dan belum tersedia mekanisme resmi yang menjelaskan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh karakter geografis kepulauan, keterbatasan kapasitas DPRD, serta dominasi kepentingan elite, sehingga melemahkan legitimasi hukum Peraturan Daerah dan meningkatkan potensi resistensi sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan tiga indikator meaningful participation sebagai instrumen operasional untuk menilai kepatuhan terhadap Pasal 96 sekaligus mengukur kaitannya dengan legitimasi Peraturan Daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme konsultasi publik yang lebih sistematis, transparan, terdokumentasi, dan didukung teknologi digital.

Page 8 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 3 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Unsulbar More Issue