cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ach. Nurhamid Awalluddin
Contact Email
nurhamid@unsuda.ac.id
Phone
+6285607799498
Journal Mail Official
jurnalhoki@unsuda.ac.id
Editorial Address
Jalan Raden Qosim Komplek PP. Sunan Drajat, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
HOKI : Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Sunan Drajat Lamongan
ISSN : 3021727X     EISSN : 30217229     DOI : https://doi.org/10.55352/hki
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
HOKI: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam merupakan inisiatif dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Drajat Lamongan. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa, dan/atau Civitas Akademika yang memuat diskusi ilmiah mengenai perkembangan isu-isu hukum di Indonesia saat ini serta untuk mempublikasikan penelitian hukum inovatif mengenai hukum dan sistem hukum Indonesia. Kajian ini pada dasarnya memuat topik-topik baru tentang hukum dan sistem hukum Indonesia. Kisaran konten yang dicakup oleh ulasan ini mencakup dari bidang hukum seperti hukum Islam, hukum perdata, dan hukum publik yang meliputi: Hukum Islam Hukum tata negara dan administrasi Hukum Kriminal berbagai pendekatan Studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, dan sosiologi hukum, dan Bagian lain yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam hukum. Naskah tentang subjek yang tidak tersedia pada daftar di atas akan dipertimbangkan, sepanjang topik tersebut menyangkut atau terkait dengan hukum Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Problematika Keluarga terhadap Nafkah Suami akibat Pandemi Covid 19 Dewi Intan Fitriani, Alivia
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v1i2.729

Abstract

A harmonious family is formed by itself, namely from those who build the family, not from ancestral inheritance. A harmonious family is formed thanks to the efforts of family members who communicate and interact with each other in the family environment. Researchers used qualitative research methods with descriptive research type. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior. The research results show that the outbreak of Covid-19 caused many heads of families to lose their jobs, they only worked as motorbike taxi drivers and workers selling corn rice. So many family needs cannot be met because the income provided by the husband is only enough for food, and that is why disputes often occur in the family.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini dimasa Pandemi Covid19 Ach. Syah Khoirun Na’im; Muhyidin, Muhyidin; Sutopo, Sutopo
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v1i2.731

Abstract

As human life develops, problems arise in society, namely the frequent occurrence of marriages carried out by someone who is not yet old enough to get married, therefore the role of the KUA is needed in minimizing early marriage. The research method used in this research is a research method using a qualitative approach, where the research carried out is descriptive. The results of the analysis show that the increase in the number of early marriages during the Covid-19 period was caused by people who had minimal knowledge about the importance of minimum marriage limits and about the psychological and reproductive health impacts for someone who married early. The KUA has minimized early marriage by playing an administrative role and providing outreach to the community so that they are more enthusiastic about the importance of the minimum age limit for early marriage which is carried out evenly both in institutions and in villages in the sub-district.
Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah Burhan Hakim, Ahmad; Satryo Pringgo Sejati
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i1.852

Abstract

Reformation is a new chapter in political and social dynamics in Indonesia. The implementation of democracy in Indonesia cannot be separated from this major event. So with elections as the basis for implementing democracy, Indonesia is able to carry out this safely and in a controlled manner. So it is natural that Indonesia is a country with the world's largest Muslim population and is able to implement democracy well. Despite the fact that many countries with Muslim majority populations in the world have not been able to implement this. Deliberation is one of the important values ​​in Islam that operates and is in accordance with Islamic politics and siyasah dusturiyah as part of the administration of Islamic politics itself. Islam itself in concept and value will indeed go hand in hand with democracy which we consider to be the most ideal political system and ideology at this time. Islam and democracy also uphold justice as well as Pancasila. The methodology we use is descriptive qualitative and uses a research library to make it easier for us to conduct research. So it was found that democracy, Islamic politics from the perspective of siyasah dusturiyah is something that is in accordance with and does not conflict with Islam itself which loves peace and justice.
Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif ‘Urf janeko; Wahidah, Uzlah
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i1.891

Abstract

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Masyarakat Desa Tenggulun juga melaksanakan tradisi menghitung weton dalam tradisi pernikahan. Mula-mula menemukan kecocokan kedua mempelai melalui pemakaian perhitungan neptu kedua calon mempelai, lalu menemukan hari baik yang akan digunakan sebagai hari penyelenggaraan pernikahan. Pemakaian perhitungan weton yang paling penting dalam upacara pernikahan ialah untukmenentukan hari baik ketka penyelenggaraan ijab qabul, adapun untuk acara walimah menyesuaikan waktu ijab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaiman tinjauan ‘urf terhadap perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun komunal. Dimaknai juga sebagai pencarian makna, pemahaman, pemahaman, pemaknaan mengenai sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, serta menyeluruh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Praktik perhitungan weton di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan ‘urf termasuk dalam ‘urf shahih karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai ‘urf yang dapat diterima. Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.
Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum Al-Din Salam, Nor
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i1.908

Abstract

This research focuses on al-Ghazali's thoughts regarding marriage law as outlined in his masterpiece, Ihya' Ulum al-Din. To track the focus of the research, a descriptive-analytical research method was used. Through this method, a finding was produced regarding the characteristics of al-Ghazali's thinking regarding marriage law, namely the inadequate explanation of the hadith he quoted, both in terms of istinbath al-ahkam and its validity status. This also includes quoting misogynist hadiths. This was caused by al-Ghazali's obsession with composing Ihya' which was not intended to explain the propositions but rather to provide guidance for every Muslim to obtain Allah's approval.
Analisis Nikah Poligami Ditinjau dari Hukum Islam (Syarat Yang Ketat dan dalam Keadaan Tertentu) ahmad yofi alfatikh
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i1.910

Abstract

In principle, in Islam there is the ability to practice polygamy, but absolute conditions apply to a husband. This absolute requirement is the ability to marry only 4 wives and to be able to treat his wives fairly. If the conditions that apply to adi cannot be fulfilled by a husband, then he is obliged to marry only one wife. Provisions regarding polygamy in Indonesia have been regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, and as a form of positive response to regulate a husband who wants to marry more than one person. Likewise, the Compilation of Islamic Law regulates polygamy provisions and conditions for practicing polygamy for Muslims. Ideally, both regulations - Law no. 1/1974 and KHI--aims to provide provisions and requirements for husbands who wish to remarry (polygamy). These provisions aim to at least minimize abusive attitudes on the part of husbands (men) towards wives (women). This is also for the sake of creating a family that is sakinah, mawaddah and rahmah.
Relevansi Fatwa dan Yurisprudensi di Era Globalisasi (Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum di Indonesia) Kirom Ashofchatul Wahid, Aqmarul
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i1.911

Abstract

Fatwa and jurisprudence are two important instruments in the life of Indonesian society, especially the Muslims. Fatwa is a guideline of Islamic law issued by the scholars, while juriprudency is the result of the judges in deciding a matter. In the era of globalization, both instruments remained relevant and important to the Indonesian society. Fatwa remains relevant in the era of globalization because it is able to provide solutions to the various problems that arise in society. Fatwa can be formulated by a comprehensive method, that is, by integrating Islamic values with universal values. Thus, the fatwa can be the right guideline for Indonesian society especially the Muslims in the face of the challenges of globalization. Jurisprudence also remains relevant in the era of globalization as it can be a reference for judges in deciding a case. Jurisprudence can provide an overview of how Indonesian law is applied in real life. Thus, jurisprudence can be a source of law that adapts to changing times. The development of fatwa and jurisprudence can be done by involving various stakeholders, whether scholars, judges, the public, academics, or the public.
Fatwa MUI tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram) Assegaf Gavlek; Sutopo, Sutopo
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i1.912

Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) is an organization that can provide advice and suggestions regarding legal, religious and social issues, through its product called fatwa. Even though MUI fatwas do not have the same position as positive law which has binding power for all citizens, MUI fatwas can or can have binding power after first being transformed into statutory regulations. In fact, the fatwas produced by the MUI have made a positive contribution to the Indonesian regulatory system, both in criminal and civil law. The existence of MUI fatwas has become the most important part of the national legal system within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on the first principle, namely Belief in One Almighty God and one of the living laws is Islamic law. However, it is felt that the authority of fatwas has not yet received its proper place and position in national and state life, and even MUI fatwas are still being debated and considered cynical.
Peran Saksi Ahli Forensik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Ilyas Rahman; Handar Subhandi Bakhtiar
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2024): HOKI : Journal of Islamic Family Law 
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i2.1312

Abstract

The role of autopsik expert witnesses is very important in the process of proving criminal cases, especially murder. The process of examining criminal cases in court, there must be two valid pieces of evidence as a minimum standard. In relation to murder cases, judges need autopsik experts to find out the causes of a crime. The autopsik expert's testimony in the Visum et Repetrium plays an important role in deciding a criminal case, because it contains information about the causes that are the result of murder.
Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosiologi Ach Nurhamid Awalluddin
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2024): HOKI : Journal of Islamic Family Law 
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i2.1339

Abstract

Early marriage is a significant social issue in Indonesia, considering its impact on individual and societal development. This article aims to analyze the social and cultural factors that influence early marriage and its impact from a sociological perspective. The study was conducted using a qualitative approach using literature studies. The results showed that customary norms, educational inequality, and economic pressures were the main factors causing early marriage. The impacts in question include poor reproductive health, psychological pressure, and socio-economic inequalities.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2024): HOKI : Journal of Islamic Family Law  Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low Vol. 1 No. 1 (2023): Mei : Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low