cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrismantya Dwi Satriya Nugroho
Contact Email
jap@fisip.upr.ac.id
Phone
+6281211501250
Journal Mail Official
jap@fisip.upr.ac.id
Editorial Address
Jl. Hendrik Timang, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 23374985     EISSN : 27232530     DOI : https://doi.org/10.37304/jap
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian konseptual dibidang ilmu administrasi publik, artikel telaah (review artikel) di muat atas undangan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 5   6   7   8   9 
Analisis Strategi Menuju Smart City Di Kota Palangka Raya: Nur Silalliah, Tomi Oktavianor Nur Silalliah; Tomi Oktavianor
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v10i2.15000

Abstract

Pembangunan smart city telah menjadi fokus utama berbagai kota di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warganya, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang efektif dalam implementasi konsep smart city di Kota Palangka Raya dan faktor penghambat dalam strategi menuju smart city. Analisis dilakukan melalui kajian literatur, studi kasus dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi smart city sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: inovasi teknologi, partisipasi masyarakat, kerangka regulasi yang mendukung, serta kolaborasi antar sektor. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran sentral dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk smart city. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, menyatakan strategi adalah rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan, dimana menuju smart city perlu konsep pengelolaan kota yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kehiudpan kota. Didasarkan pada hasil analisis startegi menuju smart city di Kota Palangka Raya sudah ada beberapa strategi yang diterapkan seperti pelayanan berbasis online, menciptakan ruang terbuka hijau, bus BRT. Namun masih ada beberapa startegi yang terhambat diimplementasikan. Faktor-faktor penghambat dari strategi menuju smart city Kota Palangka Raya ialah sumber daya manusia, partisipasi yang kurang baik publik maupun citizennya, pemetaan konstruksi strategi, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya dukungan publik.
Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur: Tinalia Tinalia
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v10i2.15001

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mencakup pada kepustakaan dimana penulis mengumpulkan berbagai jenis bahan yang ditemukan dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digali dari informan yang terdiri dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan Anggota DPRD, data sekunder yang terdiri dari laporan historis yang telah tersusun dalam dokumen/arsip berupa laporan kinerja pegawai, Profil Sekretariat Dewan, dan Rencana Strategis (Renstra). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi Berdasarkan hasil analisis data penelitian, menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan sebagai komunikator, dan fungsi kepemimpinan sebagai motivator sudah berjalan dengan baik hal ini didasarkan pada hasil analisis kinerja berdasarkan dari teori Mangkunegara tentang kinerja. Sekwan sudah mampu melaksanakan fungsi kepemimpinan tersebut dengan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tidak menimbulkan kesenjangan akibat perbedaan pangkat dan golongan. Namun dari fungsi kepemimpinan sebagai kontroler dan fungsi kepemimpinan sebagai problem solver (pemecahan masalah) masih belum maksimal di laksanakan.
Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kawasan Lahan Basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin: Fitriani Alfina, Nurul Azkar Fitriani Alfina; Nurul Azkar
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v10i2.15002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. serta menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang mencakup pada kepustakaan dimana penulis mengumpulkan berbagai jenis bahan yang ditemukan dari buku-buku, jurnal maupun literatur lain. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digali dari informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Subkoordinator Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Subkoordinator Promkes, Kepala Puskesmas Candi Laras Utara, Promkes Candi Laras Utara, Gizi Puskesmas Candi Laras Utara, Bidan Desa sekaligus TPK Puskesmas Candi Laras Utara, serta seorang ibu di Kecamatan Candi Laras Utara yang anaknya mengalami stunting, data sekunder yang terdiri dari laporan historis yang telah tersusun dalam dokumen/arsip berupa monografi Kabupaten Tapin, Renstra Dinas Kesehatan, data pelaporan E-PPGBM. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi Berdasarkan analisis data tentang implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam berbagai aspek, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kebijakan telah mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan prevalensi stunting. Implementasi kebijakan pencegahan stunting di kawasan lahan basah Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur, khususnya terkait akses jalan menuju desa-desa. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan yang baik untuk mencegah stunting masih sangat terbatas
Manajemen Pelayanan Sekretariat Dprd Mendampingi Reses Anggota Dewan Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tabalong: Mahlina, Riduansyah Syafari Mahlina; Riduansyah Syafari
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v10i2.15003

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong, Serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data utama dari informan seperti Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Anggota DPRD, Kabag Fasil Anggran dan Pengawasan, Kabag Persidangan, PPTK Reses, dan Pendamping Reses. Data sekunder berasal dari laporan historis dalam dokumen seperti laporan kinerja pegawai, Profil Sekretariat Dewan, dan Rencana Strategis (Renstra). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi Berdasarkan hasil analisis data penelitian manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong sudah terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Adapun hasil yang telah dicapai yaitu tanggal 15 Maret 2024 Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah di sahkan secara resmi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ketenagakerjaan. Sementara faktor-faktor yang menghambat manajemen pelayanan Sekretariat DPRD mendampingi reses Anggota Dewan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabalong terdiri dari keterlambatan proses pencairan dana, kekurangan sumber daya ASN, dan kurangnya sarana atau fasilitas
Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan : Lalu Wahyu Sagita, Budi Suryadi Lalu Wahyu Sagita; Budi Suryadi
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v10i2.15047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maladministrasi yang terjadi dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru yang berdampak secara makro mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut, untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten terus berupaya melakukan perbaikan secara sistematis baik dalam segi pelayanan yang mencakup sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM) agar kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut dapat dibangun kembali. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru telah melakukan beberapa rancangan desain reformasi birokrasi sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti dan akan dikaitkan rekomendasi penerapan reformasi birokrasi tersebut kedalam beberapa temuan penting dalam mengusahakan reformasi birokrasi dalam pelayanan pertanahan yang dimaksud diantaranya yaitu: Penataan Sumber Daya Manusia / Aparatur, Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Modernisasi Sarana dan Prasarana, Pola Pikir dan Budaya Kerja, dan Inovasi Pelayanan Pertanahan. Sedangkan Hasil peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru sudah sangat baik tetapi juga tidak terlepas dari faktor[1]faktor yang dapat menghambat jalannya reformasi birokrasi itu sendiri memang kembali lagi kepada faktor sumber daya manusia. Masalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru belum bisa mendapatkan predikat nilai A Kategori Standar Pelayanan Publik yang diberikan oleh Ombudsman dalam kurung 3 tahun terakhir, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru terus berupaya melakukan perbaikan. Semua dimensi yang menjadi kriteria Penilaian dari Ombudsman Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru telah fokus melakukan perbaikan disemua kriteria dimensi tersebut serta melengkapi sarana yang masih menjadi atensi dari Ombudsman RI dan besar harapan ditahun berikutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru bisa mendapatkan perdikat A dari Ombudsman sebagai Kantor Pertanahan yang mampu memberikan standar pelayanan publik kepada masyarakat.
Transformasi Organisasi Petani Menuju Organisasi Mandiri Menggunakan Soft Systems Methodology: Anugrah Septiadi Irawan Anugrah Septiadi Irawan
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v10i2.15087

Abstract

Organisasi petani telah menjadi elemen inti dalam pembangunan desa, produktivitas pertanian, dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Tetapi banyak faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi petani di negara berkembang seperti pembentukan organisasi petani secara top-down, tantangan pasar, dan bergantungnya petani kepada bantuan. Gagalnya organisasi petani dalam memberi manfaat kepada anggotanya akan berdampak kepada kesejahteraan dan produktivitas petani. Untuk menghadapi tantangan tersebut, organisasi petani harus melakukan perubahan mengarah kepada organisasi pembelajar agar petani selalu mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan masa depannya sendiri dan menjadi organisasi yang mandiri. Maka dari itu, riset ini bertujuan pada transformasi organisasi petani menuju organisasi mandiri (self-organization) dengan metodologi soft systems methodology dan learning approach. Penelitian ini menghasilkan model konseptual untuk melakukan transformasi organisasi petani Kelompok Wanita Tani Desa Hiyung dengan enam aktivitas yang bertujuan, yaitu: 1) mengidentifikasi kemampuan dan keahlian anggota, 2) memutuskan bidang usaha, 3) membentuk organisasi usaha, 4) anggota mengikuti pelatihan sesuai minat bidang usaha, 5) ketua bidang usaha mengikuti pelatihan manajerial, 6) menjalankan bidang usaha masing-masing.
UPAYA KPUD MENGANTISIPASI PASANGAN CALON TUNGGAL PADA PILKADA 2020 DI SUMATERA UTARA: Evi Novida Ginting Manik, Azhari M Latief , Nanda Rizka Nasution Evi Novida Ginting Manik; Azhari M Latief; Nanda Rizka Nasution
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah disahkannya tuntutan untuk tetap melangsungkan Pilkada meskipun hanya dengan satu pasangan calon, KPU, melalui PKPU Nomor 14 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi PKPU Nomor 13 tahun 2018, mulai dari tahun 2015 menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Digelar sejak 2015, trend pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong ternyata mengalami kenaikan, sampai mencapai puncaknya pada tahun 2020, Indonesia menyelenggarakan 25 pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa trend tersebut mengalami kenaikan, dan upaya KPU mengantisipasi terjadinya pasangan calon tunggal melawan kotak kosong agar terjadinya proses kompetisi politik yang dialogis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang diselenggarakan di 3 wilayah di Sumatera Utara yang menyelenggarakan pilkada melawan kotak kosong: Pematangsiantar, Humbang Hasundutan, GunungSitoli. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara yang dilakukan bersama komisioner KPUD di wilayah tersebut. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa persoalan kandidasi di tiap-tiap wilayah memiliki masalah khas sendiri-sendiri. Akan tetapi, KPU tetap melakukan upaya-upaya seturut dengan PKPU yang ada untuk memaksimalisasi jumlah pasangan calon agar lebih dari satu.
PERANAN KEPALA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KEKERASAN POLRI: Ahmad Taufan Damanik Ahmad Taufan Damanik
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai kasus kekerasan polisi terhadap warga sipil masih terus terjadi, tidak saja pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Undang-Undang Kepolisian Negara yang baru, tampaknya belum cukup untuk mengurangi secara signifikan fenomena kekerasan ini. Akibatnya, masyarakat masih saja belum memberikan penilaian yang cukup positif kepada sosok kepolisian. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran peran kepala kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan polri. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Penelitian ini akan memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas para informan dan mendapatkan persetujuan (informed consent) sebelum melakukan wawancara dan observasi. Peneliti juga akan memastikan bahwa penelitian tidak merugikan atau mengganggu para subjek yang terlibat. Hasil yang ditemukan bahwa Peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri sangatlah krusial. Dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, penegakan disiplin yang tegas, serta pendekatan yang transparan dan akuntabel, Kepala Kepolisian dapat membangun budaya yang lebih humanis dan profesional di tubuh Polri, sehingga tindak kekerasan dapat diminimalisir. diharapkan Kepala Kepolisian dapat lebih efektif dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus meningkat.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Digitalisasi Dokumen Kependudukan (Studi Layanan Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya) Alexander; Sahay, Marvy Ferdian Agusta; Rhama, Bhayu
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 1 (2025): (JAP) Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i1.19050

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengenalisis implementasi kebijakan penerapan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi model George C. Edward III dengan indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan informan sebanyak 10 orang yang meliputi pegawai Disdukcapil, ASN, Mahasiswa Pelajar dan masyarakat umum. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya masih dilakukan secara bertahap dalam penyelenggaraan penerbitan, sehingga sosialisasi masih terus digencarkan. Hal ini dilihat dari sosialisasi dan aktivasi yang dilaksanakan baik langsung dan tidak langsung, sumber daya pelaksanaan, sarana dan prasaran yang sesuai standar, sikap pelaksanaan pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan struktur birokrasi SOP penyelenggaraan. Adapun faktor pendukung yaitu adanya kewenangan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dibuktikan dengan surat edaran pemberlakukan, peralatan, sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai serta sikap terbuka dari instansi/lembaga menerima sosialisasi. Sementara faktor penghambat kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pemanfaatan teknologi, masyarakat tidak punya smartphone yang memadai, ganguan jaringan serta masih belum diterima sepenuhnya oleh lembaga-lembaga tertentu dalam pemberian pelayanan.
Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Bone Bolango Muhsin, Medy
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 1 (2025): (JAP) Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i1.19051

Abstract

Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan lahan adalah dengan mencegah adanya berbagai konflik sengketa maupun konflik reforma agraria dengan proses penginventarisasi dan verifikasi. Kebijakan publik menurut Carl Freadrich yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Tujuan penelitian in iadalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III dalam rangka melihat sejauh mana implementasi kebijakan dari redistribusi tanah di Kabupaten Bone Bolango. Dengan menggunakan metode kualitatif serta pemilihan informan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi instansi terkait serta adanya dukungan sumberdaya yang diberikan pemerintah pusat, daerah maupun partisipasi masyarakat desa.

Page 7 of 9 | Total Record : 85

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Oktober Vol. 11 No. 1 (2025): (JAP) Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Februari 2020 Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017 More Issue