cover
Contact Name
Muh. Risnain
Contact Email
aramel@unram.ac.id
Phone
+628190834567
Journal Mail Official
majil.fhunram@gmail.com
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mataram Journal of International Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 2987369X     DOI : https://doi.org/10.29303/majil.v3i1
Core Subject : Humanities, Social,
This journal is dedicated to advancing rigorous scholarship in international law, with particular emphasis on the intersection between international perspectives and their implementation in Indonesia. Its scope spans a wide range of fields, including public international law, international human rights law, international humanitarian law, international environmental law, international economic law, international criminal law, the law of the sea, air and space law, as well as comparative and transnational legal studies. Within these areas, contributions may explore diverse topics such as state responsibility, treaty law, dispute settlement, human rights in the digital era, the conduct of armed conflict and civilian protection, climate change and environmental justice, international trade and investment arbitration, accountability for mass atrocities, maritime and space governance, and the interplay between domestic and international legal systems, with particular attention to perspectives from the Global South. The journal especially welcomes articles that engage with contemporary and emerging issues, whether theoretical, doctrinal, or empirical, that contribute to critical debates on international law and global justice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law" : 7 Documents clear
Pembatasan Pembatasan Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan Melalui Mekanisme Uniting for Peace Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Restrictions on the Use of Security Council Veto Rights Through the United Nations General Assembly's Uniting for Peace Mechanism Maya, Lailatil; Risnain, Muh; Nugraha, Lalu Guna
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.6175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam, dan kedua, menganalisis akibat hukum resolusi Majelis Umum bagi pembatasan penggunaan hak veto Dewan Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perjanjian internasional, konseptual dan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif preskptif untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Simpulan, mekanisme Uniting for Peace mampu mengatasi ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya akibat dari pemberian veto oleh anggota tetap dan memungkinkan tindakan cepat dalam situasi darurat. Namun, resolusi yang dihasilkan bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, sesuai dengan Article 14 UN Charter dan berakibat pada pelaksanaannya yang tergantung pada negara anggota. Akibat hukum ini membuat kekuatan resolusi Majelis Umum terbatas dan tidak sekuat resolusi Dewan Keamanan, sehingga efektivitasnya dalam membatasi hak veto Dewan Keamanan menjadi lebih terbatas. Di lain sisi, meskipun mampu membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan namun dalam pelaksanaannya mekanisme Uniting for Peace memiliki tantangan dalam implementasinya seperti, tidak dilaksanakannya resolusi oleh semua negara karena tidak memiliki kekuatan mengikat, tingginya kepentingan politik diantara negara-negara, munculnya anggapan keberadaan mekanisme Uniting for Peace mengambil kekuasaan Dewan Keamanan yang terdapat dalam ketentuan Article 24 Paragraph one UN Charter untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan yang terakhir adalah karena tidak ada aturan yuridis yang mengadopsi mekanisme ini dalam Piagam.
THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INTERNATIONAL INVESTMENT: A STUDY OF THE PROTECTION OF LANDOWNERS' HUMAN RIGHTS IN THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE Rizaldy, L Muhammad
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.6188

Abstract

ABSTRACTThe study's purpose is to identify and analyze the problems of Kuta Mandalika residents who are affected by the Mandalika Special Economic Zone development project. The main legal issue is analyzing the implementation of Human Rights protection in International Investment which is based on the case of landowners' rights in the Mandalika Special Economic Zone. This study's type of research is normative-empirical legal research using a Statute Approach, a case approach, or a conceptual approach. The implementation of human rights protection in international investment activities in the Mandalika Special Economic Zone does not apply the ESF standard based on the FPIC principle resulting in problems in (i) the implementation of meaningful consultation in the socialization of the Mandalika Special Economic Zone project development plan with the community; (ii) the implementation of involuntary resettlement that does not comply with the affected community's needs; (iii) the provision of fair compensation to the affected community; (iv) errors in the census people data of recipients who got recovery assistance; and (v) threats and criminalization of residents whose demonstrations demand relocation and fair compensation. These problems arise because PT. ITDC did not implement meaningful consultation thoroughly with the community to ensure the economic, social, and cultural needs of the affected community.Keywords: Human Rights, Infrigement, Meaningful consultation
PENYELESAIAN SENGKETA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA PADA KASUS DS593 Farhan, Muhammad Ammar; Risnain, Muh; Nugraha, Lalu Guna
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.6503

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan penolakan impor minyak kelapa sawit Indonesia melalui Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegected Act Uni Eropa terhadap aturan perdagangan Internasional di WTO. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa data kepustakaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah telaah perjanjian Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah kebijkan Uni Eropa RED II dan Delegected Act dari persepektif prinsip non diskriminasi bertentangan dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Panel DSB telah memutuskan bahwa Uni Eropa melanggar pasal Pasal I:1 GATT 1994, Pasal III:4 GATT 1994, Pasal 2.1 TBT Agreement yang mana ini membuat Uni Eropa dinyatakan kalah dalam putusan panel dengan nomor DS593. Kata Kunci: CPO; MFN; panel; RED II Abstract This study aims to analyze the compatibility between the rejection policy of Indonesia’s palm oil export through Renewable Energy Directive II (RED II) and Delegated Act of European Union towards WTO’s international trade regulation. This study was normative legal research which applied statute, conceptual, and cases approaches. The applicable legal materials were primary and secondary types, and collected with library study. Moreover, they are assesses based on international agreement framework. Result of this study illustrates that European Union’s Red II and Delegated Act policies according to the principle of non-discrimination are in conflict with the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The Dispute Settlement Body’s panel declared that the European Union violated the provisions in Article I:1 GATT 1994, Article III:4 GATT 1994, and Article 2.1 TBT Agreement. This resulted in the losses of the EU according to panel decision number DS593. Keywords: CPO; MFN; panel; RED II
Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang Dari Negara Non-Anggota (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu) Salahuddin, Muamar
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.6505

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangani kejahatan perang yang dilakukan oleh warga negara non-anggota dengan studi kasus Surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu serta mekanisme perintah penangkapan terhadap pelaku kejahatan perang berdasarkan ketentuan Mahkamah Pidana Internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998, Bahan hukum sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, ICC memiliki kewenangan untuk menangani kejahatan perang yang dilakukan oleh warga negara non-anggota melalui tiga mekanisme yaitu pengajuan resolusi oleh dewan keamanan PBB, penerimaan yurisdiksi ICC oleh negara yang berkonflik dan beredasarkan pada tempat kejadian suatu kejahatan yang berada di wilayah negara anggota. Pada Kasus Benjamin Netanyahu, Yurisdiksi ICC didasarkan pada tempat kejadian suatu perkara, yaitu palestina yang merupakan negara anggota Statuta Roma 1998. Kedua, Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan prosedur penyelidikan awal, tahap investigasi, permintaan perintah penangkapan, penerbitan perintah penangkapan dan implementasi penangkapan
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AI-BASED AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Khotimah, Amalia Nurul; Zunnuraeni; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7011

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisa legalitas dan bentuk tanggung jawab pidana individu dalam penggunaan autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode analisis kepustakaan. Hasil dari penelitian, yakni legalitas autonomous weapon system bergantung pada kemampuan untuk tunduk dan mematuhi prinsip hukum humaniter internasional. Legalitas penggunaan, secara hukum positif internasional, penggunaan autonomous weapon system belum dilarang, tetapi juga belum diatur secara spesifik. Tanggung jawab pidana individu dapat diberikan kepada komandan, pengembang senjata, dan operator senjata, tergantung dari tipe senjata otonom yang digunakan. Bentuk sanksi yang dapat diberikan berupa pidana penjara, denda, perampasan aset hingga tanggung jawab bersama.  
PEMBATASAN HAK PENDIDIKAN PADA PEREMPUAN DI AFGHANISTAN BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN Fajriyah Almusyarofah, Syayidatina; Zunnuraeni; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak pendidikan perempuan di Afghanistan oleh Taliban dalam perspektif hukum internasional, dengan fokus pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979. Sebagai negara pihak dalam CEDAW, Afghanistan memiliki kewajiban internasional untuk memastikan kesetaraan gender, termasuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Namun, sejak kebangkitan Taliban, kebijakan-kebijakan yang membatasi akses pendidikan perempuan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, diterapkan secara ketat. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap komitmen Afghanistan di bawah CEDAW. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perjanjian internasional dan kerangka hak asasi manusia untuk menilai tanggung jawab hukum negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Kebijakan Taliban yang melarang perempuan untuk mengakses pendidikan menengah dan tinggi di Afghanistan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut, khususnya sebagai pihak dalam CEDAW. Kedua, Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional yang tercantum dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARS) oleh International Law Commission (ILC), Afghanistan sebagai negara tetap memikul tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional meskipun berada di bawah kekuasaan pemerintahan de facto seperti Taliban. Kata Kunci : CEDAW, Diskriminasi, Pendidikan, Taliban
IMPLEMENTASI PERPRES 602023 TENTANG BISNIS DAN HAM DI NTB BERDASARKAN PRINSIP UNGPS I MADE ASTUTY, Ni Putu Krista Welda Lestari; Muh. Risnain; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7086

Abstract

Abstrak Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis semakin menjadi perhatian di Indonesia, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perpres tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yaitu Protect, Respect, dan Remedy. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, studi ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta wawancara dengan lima instansi pemerintah daerah di Provinsi NTB. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah Provinsi NTB telah berupaya melaksanakan implementasi Perpres No. 60 Tahun 2023 dalam bentuk Keputusan Gubernur NTB Nomor 180-219 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di NTB, namun pelaksanaannya belum optimal. Meskipun telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, belum terdapat tindak lanjut berupa program kerja, koordinasi, maupun alokasi anggaran. Meskipun demikian, sejumlah program yang beririsan dengan Stranas BHAM telah berjalan, terutama dalam upaya perlindungan dan penghormatan HAM di sektor bisnis. Pelaksanaan prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) menunjukkan kesesuaian pada pilar pertama (Protect) dan pilar ketiga (Remedy) untuk Pilar Kedua (Respect) peneliti tidak dapat menyimpulkan karena fokus penelitian terbatas hanya pada pemerintah daerah Nusa tenggra Barat saja. Kata Kunci: Bisnis dan Hak Asasi Manusia, HAM, Pemerintah Daerah, UNGPs

Page 1 of 1 | Total Record : 7