Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIskresi Mataram Journal of International Law
Muh. Risnain
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pembuatan Apotek Hidup Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, NTB Ega Thoybatunnisa; Muh. Risnain
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 5 No 4 (2022): Oktober-Desember 2022
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.418 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v5i4.2238

Abstract

Apotek hidup adalah penggunaan lahan untuk ditanami tumbuhan yang berkhasiat obat yang dapat digunakan untuk keperluan sehari hari. Iklim tropis di Indonesia sangat sesuai untuk bercocok tanam. Oleh karena itu penting untuk memanfaatkan lahan kosong dalam pembuatan apotek hidup. Tujuan pembuatan apotek hidup untuk memberi pengetahuan terkait cara penanaman dan pemanfaatan tanaman herbal dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode demostrasi yang terdiri dari tahap persiapan kemudian tahap pelaksanaan pembuatan apotek hidup. Hasil dari pembuatan apotek hidup di Desa Lembar Selatan tepatnya di belakang Kantor Desa Lembar Selatan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait tumbuhan apa saja yang dapat digunakan sebagai pengobatan herbal dan cara penanamannya. Sehingga masyarakat sekitar dapat membuat ramuan herbal atau jamu untuk meningkatkan kesehatan dari hasil pembuatan apotek hidup.
Pendampingan Penyusunan Buku Saku Mengenal, Mencegah Dan Langkah Hukum Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah Zunnuraeni; Muh. Risnain; Widodo Dwi Putro
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.245

Abstract

kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah yang tinggi. Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di NTB pada tahun 2022. Oleh karena itu, maka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan sekolah perlu pemahaman dan pengertian dari seluruh tenaga pendidik, pegawai, dan siswa/siswi tentang pencegahan dan langkah hukum yang harus diambil dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Pendamping Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dengan terjun ke sekolah Madrasah Aliyah yang ada di Praya Lombok Tengah untuk memberikan pendampingan penyusunan buku saku “Mengenal, Mencegah dan Langkah Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Madrasah Aliyah.” Adapun sekolah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah MA Darul Aminin NW Aikmual dan MA Nurul Haq. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode: (1) Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi dengan semua peserta untuk menyamakan persepsi dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah; (2) Penyusunan Buku Saku bersama, yaitu dengan menyusun bersama nilai-nilai yang ingin diwujudkan dan langkah-langkah dalam untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik, hal ini tampak dari: (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
Implementasi Peran Fungsi Pengawasan DPRD NTB dalam Mewujudkan Good Governance Desi Ratnasari; Muh. Risnain; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6018

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peran penting dalam pemerintahanan di daerah. DPRD memiliki fungsi yaitu salah satunya fungsi pengawasan. Anggota DPRD mewakili masyarakat berperan besar dalam mengupayakan pembangunan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam fungsi pengawasan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD. kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Keberadaan DPRD sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan fungsinya.
Peran DPRD Provinsi NTB dalam Menanggapi serta Melaksanakan Aspirasi dan Partipasi Masyarakat Iis Mawaddah; Muh. Risnain; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6020

Abstract

Peneitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran DPRD provinsi NTB dalam membangun partisipasi melalui pola penerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditetapkan, kemudian data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran DPRD dalam membangun aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja atau sidak, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan sudah berjalan, baik melalui kegiatan reses maupun kunjungan kerja atau sidak yang dilakukan oleh para anggota dewan.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Eviani; Muh. Risnain; Abdul Khair
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa peran DPRD pada proses pengawasan diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.
IMPLEMENTASI PERPRES 602023 TENTANG BISNIS DAN HAM DI NTB BERDASARKAN PRINSIP UNGPS I MADE ASTUTY, Ni Putu Krista Welda Lestari; Muh. Risnain; Ayu Riska Amalia
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7086

Abstract

Abstrak Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis semakin menjadi perhatian di Indonesia, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perpres tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yaitu Protect, Respect, dan Remedy. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, studi ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta wawancara dengan lima instansi pemerintah daerah di Provinsi NTB. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah Provinsi NTB telah berupaya melaksanakan implementasi Perpres No. 60 Tahun 2023 dalam bentuk Keputusan Gubernur NTB Nomor 180-219 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di NTB, namun pelaksanaannya belum optimal. Meskipun telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, belum terdapat tindak lanjut berupa program kerja, koordinasi, maupun alokasi anggaran. Meskipun demikian, sejumlah program yang beririsan dengan Stranas BHAM telah berjalan, terutama dalam upaya perlindungan dan penghormatan HAM di sektor bisnis. Pelaksanaan prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) menunjukkan kesesuaian pada pilar pertama (Protect) dan pilar ketiga (Remedy) untuk Pilar Kedua (Respect) peneliti tidak dapat menyimpulkan karena fokus penelitian terbatas hanya pada pemerintah daerah Nusa tenggra Barat saja. Kata Kunci: Bisnis dan Hak Asasi Manusia, HAM, Pemerintah Daerah, UNGPs
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PESAWAT UDARA TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL Imanika Srimulyandari; Muh. Risnain; Diva Pitaloka
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 2 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ye4xd019

Abstract

This research aims to analyze the form and application of responsibility carried out by manufacturers to the families of victims of aircraft accidents based on international air law. This research examines the cases of Boeing 737 Max, Airbus Helicopters EC130 B4, and F-35 Lightning II, all of which show design defect, manufacturing defect, and failure to warn. The research method used is normative law with a conceptual, international agreements, statute and case approach. Data was collected from primary, secondary, and tertiary legal materials including the results of accident investigation reports and other supporting data. The results show that producer responsibility has not been regulated directly in international air law such as the 1999 Montreal Convention, therefore the lawsuit relies on the principles of product liability and strict liability in the national legal system, especially the United States, so that there is a legal gap that creates legal uncertainty for parties who feel harmed by an aircraft accident. This study considers the need for international air law reform that includes aircraft manufacturers as parties who should be held liable for aircraft accidents to ensure international aviation safety and victim protection.
Co-Authors Abdul Khair Ayu Riska Amalia Desi Ratnasari Diva Pitaloka Ega Thoybatunnisa Eviani I MADE ASTUTY, Ni Putu Krista Welda Lestari Iis Mawaddah Imanika Srimulyandari Riska Ari Amalia Widodo Dwi Putro Zunnuraeni