Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.628
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIskresi Mataram Journal of International Law
Muh. Risnain
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pembuatan Apotek Hidup Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, NTB Ega Thoybatunnisa; Muh. Risnain
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 5 No 4 (2022): Oktober-Desember 2022
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.418 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v5i4.2238

Abstract

Apotek hidup adalah penggunaan lahan untuk ditanami tumbuhan yang berkhasiat obat yang dapat digunakan untuk keperluan sehari hari. Iklim tropis di Indonesia sangat sesuai untuk bercocok tanam. Oleh karena itu penting untuk memanfaatkan lahan kosong dalam pembuatan apotek hidup. Tujuan pembuatan apotek hidup untuk memberi pengetahuan terkait cara penanaman dan pemanfaatan tanaman herbal dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode demostrasi yang terdiri dari tahap persiapan kemudian tahap pelaksanaan pembuatan apotek hidup. Hasil dari pembuatan apotek hidup di Desa Lembar Selatan tepatnya di belakang Kantor Desa Lembar Selatan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait tumbuhan apa saja yang dapat digunakan sebagai pengobatan herbal dan cara penanamannya. Sehingga masyarakat sekitar dapat membuat ramuan herbal atau jamu untuk meningkatkan kesehatan dari hasil pembuatan apotek hidup.
Pendampingan Penyusunan Buku Saku Mengenal, Mencegah Dan Langkah Hukum Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah Zunnuraeni; Muh. Risnain; Widodo Dwi Putro
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.245

Abstract

kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah yang tinggi. Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di NTB pada tahun 2022. Oleh karena itu, maka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan sekolah perlu pemahaman dan pengertian dari seluruh tenaga pendidik, pegawai, dan siswa/siswi tentang pencegahan dan langkah hukum yang harus diambil dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tim Pendamping Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dengan terjun ke sekolah Madrasah Aliyah yang ada di Praya Lombok Tengah untuk memberikan pendampingan penyusunan buku saku “Mengenal, Mencegah dan Langkah Hukum Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Madrasah Aliyah.” Adapun sekolah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah MA Darul Aminin NW Aikmual dan MA Nurul Haq. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode: (1) Focus Group Discussion (FGD), yaitu diskusi dengan semua peserta untuk menyamakan persepsi dan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah; (2) Penyusunan Buku Saku bersama, yaitu dengan menyusun bersama nilai-nilai yang ingin diwujudkan dan langkah-langkah dalam untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik, hal ini tampak dari: (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
Implementasi Peran Fungsi Pengawasan DPRD NTB dalam Mewujudkan Good Governance Desi Ratnasari; Muh. Risnain; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6018

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peran penting dalam pemerintahanan di daerah. DPRD memiliki fungsi yaitu salah satunya fungsi pengawasan. Anggota DPRD mewakili masyarakat berperan besar dalam mengupayakan pembangunan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam fungsi pengawasan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD. kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Keberadaan DPRD sangat penting dan strategis dalam melaksanakan perannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam menjalankan fungsinya.
Peran DPRD Provinsi NTB dalam Menanggapi serta Melaksanakan Aspirasi dan Partipasi Masyarakat Iis Mawaddah; Muh. Risnain; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6020

Abstract

Peneitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran DPRD provinsi NTB dalam membangun partisipasi melalui pola penerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditetapkan, kemudian data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran DPRD dalam membangun aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja atau sidak, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya upaya yang dilakukan anggota DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat dengan menyerap aspirasi yang disampaikan sudah berjalan, baik melalui kegiatan reses maupun kunjungan kerja atau sidak yang dilakukan oleh para anggota dewan.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Eviani; Muh. Risnain; Abdul Khair
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa peran DPRD pada proses pengawasan diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.
Abuse Of Power And The Right Of Inviolability By Foreign Diplomats (A Case Study Of Espionage By The Australian Ambassador Against Indonesia In 2013) Pirdayanti, Denda Retno; Muh. Risnain; Pitaloka, Diva
Mataram Journal of International Law Vol. 2 No. 2 (2024): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v2i2.4575

Abstract

This research aims to analyze the abuse of diplomatic power by foreign diplomats, focusing on the case of Australian espionage against Indonesia in 2013. It evaluates the impact of this espionage on diplomatic relations, trust between the two nations, and the legal implications under international law, including state responsibility. This study employs normative legal research methods, combining document analysis, case studies, and a review of international legal literature. The findings highlight violations of international law, a deterioration in diplomatic relations, and a decline in trust. It underscores the need for fair enforcement of laws addressing breaches of diplomatic immunity. This research emphasizes the principles of international law, the responsibility of states for unlawful actions by diplomats, and the importance of strict oversight to uphold the integrity of diplomatic relations.
The The Right to Life Based on The International Covenant on Civil And Political Rights And Its Application In Indonesian National Law Muhtar, Abdul Kadir Zaylani; Muh. Risnain; Zunnuraeni
Mataram Journal of International Law Vol. 2 No. 2 (2024): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v2i2.5031

Abstract

This study aims to analyze and understand the protection of the right to life under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and its application in Indonesia. It also seeks to evaluate whether its implementation in Indonesian national law, particularly concerning terrorism, narcotics, and corruption crimes, aligns with the mandates of the ICCPR. The research methodology used is normative legal research. The findings indicate that the right to life as regulated by the ICCPR and its implementation in Indonesia are consistent and non-contradictory, including the application of the death penalty for terrorism, narcotics, and corruption crimes. This is because the ICCPR restricts the death penalty to the most serious crimes, and these three crimes fall into that category.
Immunity Of Foreign Embassies From Jurisdiction Of Indonesian Industrial Relations Court Of Indonesia (A Case Study of Decision Number 376 K/Pdt.Sus-Phi/2013) Fatoni, Fahar; Muh. Risnain; Diva Pitaloka
Mataram Journal of International Law Vol. 2 No. 2 (2024): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v2i2.5120

Abstract

This research aims to determine the position of foreign embassies within the jurisdiction of the Indonesian Industrial Relations Court under the 1961 Vienna Convention and the implementation of foreign embassies’ diplomatic immunity by the Industrial Relations Court in Decision Number 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013. This research uses a normative research method, employing both an international agreement approach and a conceptual approach. Foreign embassies enjoy several broad immunities from the jurisdiction of the receiving country. Courts in Indonesia cannot necessarily hear or decide cases involving foreign embassies. A special agreement is needed that allows diplomatic agents to comply with applicable laws in Indonesia, and this must be submitted separately. Diplomatic representatives are parties who can be involved in industrial relations dispute cases at the Industrial Relations Court. Under the 1961 Vienna Convention, these immunities and privileges are not absolute, and the receiving country has the power to reject diplomatic representation considered problematic or persona non grata.
Kerja Sama Internasional Dalam Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan Orang Antar Negara Rafly Muzhaffar Rizqullah; Muh. Risnain; Lalu Guna Nugraha
Mataram Journal of International Law Vol. 2 No. 2 (2024): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v2i2.5230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang transnasional dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta mengetahui pelaksanaan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis, dan sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran. Simpulan, pengaturan kerjasama internasional atas kejahatan orang antar negara telah termuat dalam konvensi internasional yaitu diawali konvensi Palermo, dan selanjutnya terlaksana konvensi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah menciptakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjadi Dasar hukum pertama bagi Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan orang. Bentuk penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang akan selalu didasarkan pada unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
Protection of The Rights of Rohingya Children as Refugees in Indonesia From The Perspective of International Law And Indonesian National Law Lina Yulia Nopiyanti; Muh. Risnain; Diva Pitaloka; nopiyanti17, linayulia
Mataram Journal of International Law Vol. 2 No. 2 (2024): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v2i2.5714

Abstract

This research aims to analyze the forms of human rights (HR) protection for Rohingya ethnic refugee children. Additionally, it examines the implementation of human rights protections. This study employs normative legal research using a statutory approach, utilizing secondary data sourced from literature studies, documents, and expert views. The protection of human rights for Rohingya refugee children is regulated in various international conventions, covering the most fundamental (non-derogable) rights, including the right to education, health, freedom of religion, and others. Measures to protect the human rights of the refugee children involve legal steps that adopt several legislative policies related to child protection, including refugee children, as well as steps to engage in international cooperation with organizations like the UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) and IOM (International Organization for Migration).
Co-Authors Abdul Khair Ayu Riska Amalia Desi Ratnasari Diva Pitaloka Ega Thoybatunnisa Eviani Fatoni, Fahar I MADE ASTUTY, Ni Putu Krista Welda Lestari Iis Mawaddah Lalu Guna Nugraha Lina Yulia Nopiyanti Muhtar, Abdul Kadir Zaylani nopiyanti17, linayulia Pirdayanti, Denda Retno Pitaloka, Diva Rafly Muzhaffar Rizqullah Riska Ari Amalia Widodo Dwi Putro Zunnuraeni