Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Mataram Journal of International Law
Adhitya Nini Rizki Apriliana
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Concept Of Enemy Combatant By United States: Does International Humanitarian Law Recognized This Concept? (Case Study: Armed Conflict Between United States, Al Qaeda And Taliban) Adhitya Nini Rizki Apriliana; Lina Hastuti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.406 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.656

Abstract

International humanitarian law recognized the classification of population during the war, namely: combatant; hors de combat; non-combatant; and civilians. Civilians is the parties who should be protected from enemy attacks and conversely this classification should not be attacked under any circumstances. In the other side of these classifications, the United States arrested around 200 Afghan children and teenagers on charges of being enemy combatant and detained them at the Detention Facility in Parwan. The act taken by the United States is not recognized in international humanitarian law since terms enemy combatant is not suitable with any other terms in international humanitarian law. The United States arrested children who did not took up arms and were not involved in the war but ‘allegedly’ involved with terrorist networks and were considered to treated state security. Phrase ‘allegedly’ refers to subjectivity and hard to describe. This research will discuss how international humanitarian law deal with the United States new terms namely enemy combatant. This study uses statutory approach which examining the laws and regulations concerned with the formulation of the problem discussed. It also uses conceptual approach which moves from the views and doctrines that develop in law to build a legal concept. This study is purpose to analyze legal basis and principles of international customary law related to the concept of enemy combatant as applied unilaterally by the United States to the armed conflict in Afghanistan.
Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Penanggulangan Transnational Terrorism Di Kawasan Asean Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.253

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan mengenai prinsip shared responsibility di dalam Hukum Internasional; kedua, bagaimana penerapan Prinsip Shared Responsibility sebagai upaya penanggulangan transnational terrorism di kawasan ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, prinsip shared responsibility merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang membutuhkan adanya kerjasama antar negara anggota yang didasarkan atas kepahaman masalah bersama, tujuan dan keharusan untuk mencapai tujuan melalui tindakan dan koordinasi antar negara; kedua, Penerapan prinsip shared responsibility dalam penanggulangan terorisme transnasional di kawasan ASEAN mencerminkan pengakuan akan sifat kompleks dan lintas batas dari ancaman ini. Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme untuk kerjasama, implementasi efektif masih menghadapi tantangan yang berakar pada perbedaan kapasitas nasional, prinsip non-intervensi, dan sifat yang terus berevolusi dari ancaman terorisme. Ke depannya, keberhasilan penerapan shared responsibility akan bergantung pada kemampuan ASEAN untuk memperkuat mekanisme institusionalnya, meningkatkan kerjasama dengan mitra eksternal, dan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini akan memerlukan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas bersama, dan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang terus berubah.
Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.176

Abstract

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Artikel ini membahas fenomena pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, artikel ini mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal di mana mereka terancam bahaya. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dalam krisis pengungsi ini.
PEMBATASAN HAK PENDIDIKAN PADA PEREMPUAN DI AFGHANISTAN BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN Fajriyah Almusyarofah, Syayidatina; Zunnuraeni; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Mataram Journal of International Law Vol. 3 No. 1 (2025): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v3i1.7021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak pendidikan perempuan di Afghanistan oleh Taliban dalam perspektif hukum internasional, dengan fokus pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979. Sebagai negara pihak dalam CEDAW, Afghanistan memiliki kewajiban internasional untuk memastikan kesetaraan gender, termasuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Namun, sejak kebangkitan Taliban, kebijakan-kebijakan yang membatasi akses pendidikan perempuan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, diterapkan secara ketat. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap komitmen Afghanistan di bawah CEDAW. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perjanjian internasional dan kerangka hak asasi manusia untuk menilai tanggung jawab hukum negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Kebijakan Taliban yang melarang perempuan untuk mengakses pendidikan menengah dan tinggi di Afghanistan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut, khususnya sebagai pihak dalam CEDAW. Kedua, Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional yang tercantum dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARS) oleh International Law Commission (ILC), Afghanistan sebagai negara tetap memikul tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional meskipun berada di bawah kekuasaan pemerintahan de facto seperti Taliban. Kata Kunci : CEDAW, Diskriminasi, Pendidikan, Taliban
Co-Authors Ayu Riska Amalia Fajriyah Almusyarofah, Syayidatina Lina Hastuti Nugraha, Lalu Guna Pitaloka, Diva Zunnuraeni