Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
111 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2025)"
:
111 Documents
clear
<![CDATA[Ritual Baayun Anak Di Kalimantan Tengah ]]>
<![CDATA[Mohamad Alif Ramizan Bin Mohamad Ramlee]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.982
<![CDATA[Artikel ini mencoba menjelaskan konsep dan ritual berhubungan dengan Baayun Anak atau dalam masyarakat Dayak. Penelitiannya adalah berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2012 hingga 2013 di desa Dayak di Sampit, Kalimantan Tengah. Baayun Anak yang berkembang saat ini telah tantangan keberlanjutan agar tetap eksis. Ada beberapa temuan penelitian sebagai berikut: pertama, Baayun Anak mempunyai telah menjadi tradisi budaya suku Dayak di Kalimantan sejak dahulu kala nenek moyang mereka yang beragama Kaharingan. Setelah Islam masuk abad keenam belas M, kebudayaan Islam dan tradisi Baayun Anak ternyata saling melengkapi dan berkembang secara harmonis. Kedua, baayun anak berubah di tengah kesinambungan. Perubahannya menyangkut pandangan masyarakat terhadap praktek kehidupan dalam hal ini Baayun anak dikaitkan dengan perubahan pengalaman. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal terkait dengan perubahan tersebut, antara lain fakta itu Ritual Baayun Anak telah mengalami berbagai perubahan, lebih lagi penekanan terhadap situasi saat ini.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Terhadap Mahasiswa Perantau Yang Tidak Mengurus Pindah Daftar Pemilih Dan Memilih Golput Dalam Pemilu Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andreas Bima Aria putra]]>;
<![CDATA[Lia Nofita Sari]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizky Ramadhan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.983
<![CDATA[Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Mahasiswa perantau sering kali menghadapi kendala dalam menggunakan hak pilihnya karena tidak mengurus pindah daftar pemilih. Akibatnya, banyak dari mereka yang memilih untuk golput (tidak memilih) dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implikasi hukum bagi mahasiswa perantau yang tidak mengurus pindah daftar pemilih dan memutuskan untuk golput. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini meneliti berbagai peraturan perundangundangan terkait hak pilih serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat tindakan golput di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sanksi hukum langsung bagi pemilih yang golput, namun hal tersebut dapat mengurangi legitimasi pemilu dan berpotensi mempengaruhi representasi politik yang dihasilkan.]]>
<![CDATA[Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol ]]>
<![CDATA[Nazwa Nabila]]>;
<![CDATA[Luthfia Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Syufiya Putri]]>;
<![CDATA[Bahran]]>;
<![CDATA[Nuril Khasyi’in]]>;
<![CDATA[Mufti Wardani]]>;
<![CDATA[Anwar Hafidzi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.985
<![CDATA[Minuman beralkohol merupakan produk yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Di Kota Banjarmasin, regulasiterkait penjualan minuman beralkohol menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungimasyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan PeraturanDaerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagai upaya pengendalian distribusi dan peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapidalam implementasi Perda tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus diterapkan di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pejabat di dinas pengawasan, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda ini masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar-instansi, kesulitan dalam pembuktian pelanggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol. Faktor ekonomi dan sosialbudaya turut berperan dalam mempengaruhi efektivitas Perda ini. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pengawasan yang optimal,perlu dilakukan sosialisasi yang intensif serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol. Diharapkan pula adanya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.]]>
<![CDATA[Studi Teoritis Tentang Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[M.Yudha Hilmawan]]>;
<![CDATA[Ibnu Rizkhan Gynastsiar]]>;
<![CDATA[Fakhrur raji]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.986
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Di Indonesia, transaksi digital semakin menjadi pilihan utama masyarakat karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan dalam aspek regulasi hukum, seperti perlindungan konsumen, keabsahan transaksi, dan pengawasan aktivitas ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum transaksi digital di Indonesia dari perspektif Mazhab Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hukum Islam, melalui prinsip-prinsip fiqh muamalat, menawarkan panduan normatif dalam transaksi digital, terutama terkait keabsahan dan etika. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan kerangka teknis untuk perlindungan hukum dan pengawasan transaksi digital. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum ini, keduanya memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam mengatasi tantangan hukum di era digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum di Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital.]]>
<![CDATA[Penelitian Tradisi Sunatan Di Kampung Tian Matu Sarawak Malaysia ]]>
<![CDATA[Mohammad Husammudin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.988
<![CDATA[Tradisi Sunatan di Kampung Tian Matu Sarawak Malaysia, Bentuk tradisi sunatan ini meliputi atribut yang digunakan dan prosesi tradisi Sunatan ini dimana pemakaian anak-anak khitan dengan memakai baju melayu dan anak khitan ini dibawa keliling kampung dan sewaktu hendak melaksanakan tradisi sunatan ini, acara bacaan doa selamat bagi memberkati majlis tersebut, paluan kompang bagi menghilangkan rasa takut dan timbul sifat berani di dalam diri anak-anak khitan, siraman air oleh tokoh masyarakat bagi memberikan semangat untuk menghadapi Sunatan itu dengan selamatnya. Di dalam tradisi sunatan kampung Tian Matu, pantangan ada dimasukkan karena menjaga kesehatan diri anak khitan tersebut. Pantangan tersebut diamalkan oleh orang tua tersebut sehingga kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dan teori akulturasi dengan pendekatan fungsional. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Tradisi Sunatan di kalangan masyarakat Kampung Tian dikaitkan dengan adaptasi dimana unsur budaya seperti pemakaian baju melayu,paluan kompang dan siraman air ini dimasukkan dan diadaptasi di Kampung Tian Matu. Kedua, pencapaian tujuan ini dimana Tradisi Sunatan dilakukan untuk menjalankan perintah Allah Swt karena mempunyai kebaikan daripada sains yaitu dapat menghindarkan penyakit. Ketiga, intergrasi di Kampung Tian ini dimana dapat memberitahu keunikan unsur budaya dipamerkan sewaktu Tradisi Sunatan dilakukan. Keempat, pemeliharaan pola ini dikaitkan dengan sewaktu Tradisi Sunatan dilakukan unsur Islam diterapkan bagi memberkati majlis tersebut dan mendapat pahala bagi yang mendukung Tradisi Sunatan ini. Kemudian, mayoritas Kampung Tian Matu merespon pelaksanaan Tradisi Sunatan ini dengan tanggapan yang positif.]]>
<![CDATA[Pendapat Pengajar Pondok Dalam Menyikapi Tradisi Melabuh Pada Masyarakat Banjar ]]>
<![CDATA[Fajriyan Fadillah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.990
<![CDATA[Salah satu bentuk dari keberagaman kearifan lokal yang masih lestari hingga saat ini adalah kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Banjar. Di beberapa daerah di bantaran sungai Kota Banjarmasin terdapat berbagai kearifan lokal dalam bentuk aturan-aturan serta tradisi yang telah turun temurun. Masyarakat bantaran sungai adalah kelompok masyarakat yang bermukim di tepian sungai yang menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan. Berbagai jenis aktivitas yang dilakukan di sungai yakni antara lain menjadikan sungai sebagai tempat untuk bekerja, eksploitasi sumber daya alam yang berasal dari sungai seperti air sungai dan ikan sungai yang bisa dijual serta dijadikan lauk untuk makan sehari-hari.]]>
<![CDATA[The Influence Of Social Capital And Human Capital On The Performance Of Small And Medium Enterprises In The City Of North Padang Lawas ]]>
<![CDATA[Replita]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Taufika Ophiyandri]]>;
<![CDATA[Alfan Miko]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.992
<![CDATA[The food and beverage industry in North Padang Lawas requires a lot of labor. Companies use labor as social and human capital. The purpose of this study is to descriptively analyze, analyze the effect of human capital and social capital on the performance of food and beverage SMEs in North Padang Lawas City, and then make recommendations to improve SME performance. The methods used in this study include performance value analysis (IPA), fish bar diagrams, and structural formula analysis (SEM) with a Partial Least Squares (PLS) approach. The results of SEM analysis showed that. As a result, it is recommended to improve the performance of SMEs through supporting activities, such as establishing a quality control system and production implementation standards, improving the facilities owned by SMEs, and participating in training that improves the ability of SME employees.]]>
<![CDATA[The Impact of Political Polarization on Social Cohesion in a Multicultural Society ]]>
<![CDATA[Wardani, Mufti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.994
<![CDATA[Political polarization is a growing phenomenon in multicultural societies, having a significant impact on social cohesion. This polarization can trigger social fragmentation, deepen the gap between groups, and hamper constructive dialogue in the public sphere. This research aims to analyze the impact of political polarization on social relations in multicultural societies, by highlighting factors that exacerbate divisions and identifying mitigation strategies that can be applied to strengthen social solidarity. Using a qualitative approach with literature review and in-depth interviews, this research reveals that political polarization is often exacerbated by ideological factors, religious differences, and the role of social media in reinforcing exclusive narratives. The results show that in societies with high levels of multiculturalism, the impact of political polarization is more complex and can lead to increased intolerance and social conflict. Therefore, inclusive policies and political education that emphasize the importance of dialogue and tolerance are needed to strengthen social cohesion amid political differences.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Akuisisi Dan Merger Lintas Negara (Cross Border) Sektor Perbankan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Karmila Sari Sukarno]]>;
<![CDATA[Reky Nurviana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.995
<![CDATA[Penelitian ini membahas dampak hukum dari praktik merger dan akuisisi bank lintas negara di Indonesia dalam konteks liberalisasi dan integrasi perbankan. Sejak ratifikasi perjanjian GATT dan WTO pada 1994, liberalisasi perbankan telah membuka peluang bagi pengambilalihan bank oleh investor asing, yang memengaruhi struktur kepemilikan dan operasional bank. Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang terkait regulasi yang berlaku, seperti UU Perbankan dan peraturan pemerintah tentang penggabungan dan akuisisi perseroan. Meskipun ada tantangan dalam perbedaan regulasi antar negara dan potensi risiko monopoli, merger dan akuisisi lintas negara dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat integrasi keuangan global, serta menarik investasi asing yang mendukung perekonomian Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Kantor Notaris Di Kabupaten Wonogiri) ]]>
<![CDATA[Immawati Uswatun Chasanah]]>;
<![CDATA[Nimas Buana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.996
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Dari Seorang Notaris Itu Sendiri Terhadap Akta Otentik Yang Telah Dibuat Di Hadapannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris, dengan melakukan observasi secara langsung dilapangan dan wawancara langsung di Kantor Notaris Immawati USwatun Chasanah, S.H., M.Kn., Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka selanjutnya dianalisi secara kualitatif. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat di Hadapannya Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya terbagi menjadi 3 bentuk yaitu: a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana c. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi. Sementara akta yang dibuat dihadapan Notaris apabila memuat keterangan yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan maka maka dapat dikatakan itu merupakan sebuah tindak pidana. Akan tetapi Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan yang diperberat karena objek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi yaitu terhadap akta autentik. Dalam praktik, para pihak memungkinkan untuk mengajukan surat-surat atau dokumen palsu kepada notaris. Keterangan palsu yang diberikan penghadap tersebut dapat berupa pernyataan yang diberikan secara lisan oleh penghadap atau dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang tidak sah/palsu pada saat pembuatan akta dilakukan.]]>
