cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 714 Documents
 62   63   64   65   66 
Identifikasi Jenis Dan Bentuk Korupsi Serta Penegakan Hukumnya Di Indonesia Wahda Wahda; al-Ansari al-Ansari; Noor Aisyah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1881

Abstract

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi permasalahan serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Berbagai kajian sebelumnya umumnya membahas pengertian, jenis, dan penegakan hukum korupsi secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengertian korupsi, jenis dan bentuknya, serta penegakan hukumnya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang. Penegakan hukum dilakukan melalui peran lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan.
Harmonisasi Nilai Agama Dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus Kritis Terhadap Wacana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia M Yakhsyallah Liddinillah; Usep Saepullah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1883

Abstract

The debate over the registration of interfaith marriages in Indonesia continues to spark tensions between religious values and human rights guarantees within the constitutional space. This article aims to critically analyze the discourse on interfaith marriage registration by dissecting the boundaries between state administrative authority and the private religious sphere. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study highlights that current legal policies, particularly through Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023, have created discriminatory administrative barriers to citizens' civil rights. The research findings indicate that overly rigid legal formalism has reduced the state's role from an inclusive facilitator to a determinant of doctrinal truth. As a novelty, this paper proposes the concept of Administrative Inclusivity through a reconstruction of family legal politics that separates civil registration matters from theological validity. This paradigm asserts that the protection of human rights, specifically the right to form a family, must be guaranteed without discrimination based on religious background. In conclusion, the harmonization of religious values and human rights can only be achieved if the state performs its administrative functions neutrally, ensuring that the integrity of a God-fearing state (negara hukum yang berketuhanan) remains aligned with the principles of equality and justice for all citizens.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Beberapa Negara Lain Najwa Aulia; Nuril Auliya; Sultan Sultan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1884

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem pemberantasan korupsi di Singapura, Denmark, dan Finlandia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki peran penting melalui fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, efektivitas KPK masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, perubahan regulasi, dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, Singapura, Denmark, dan Finlandia menunjukkan keberhasilan dalam menekan tingkat korupsi melalui penegakan hukum yang konsisten, transparansi pemerintahan, birokrasi yang profesional, serta budaya integritas yang kuat. Oleh karena itu, penguatan independensi KPK, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dan pengembangan budaya antikorupsi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Analisis Bentuk Dan Dampak Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris Terhadap Kepastian Hukum Laudri Tio Prabowo; Maria Ulfah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1885

Abstract

Pelanggaran kode etik oleh notaris masih sering terjadi dalam praktik kenotariatan dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik yang berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data dan dokumen, pelanggaran kerahasiaan jabatan, persaingan tidak sehat antar notaris, serta rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pelanggaran tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik oleh notaris serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature review atau studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengkajian berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kode etik notaris dan kepastian hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis teori serta ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik notaris memberikan dampak negatif terhadap kepastian hukum, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, timbulnya sengketa hukum, melemahnya kekuatan pembuktian akta autentik, terganggunya kepastian hukum, serta menurunnya profesionalisme dan martabat profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan pembinaan etika profesi guna menjaga integritas notaris dan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat.
Analisis Kode Etik Hakim Dan Jenis-Jenis Pelanggaran Dalam Menjaga Integritas Peradilan Di Indonesia Taufik Irwansyah; Aliya Padiya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1886

Abstract

Kode etik hakim merupakan pedoman moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di lembaga peradilan. Penerapan kode etik bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik hakim, seperti penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional lainnya yang dapat merusak citra lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kode etik hakim serta mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam lingkungan peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik hakim memiliki peranan penting dalam menciptakan peradilan yang adil, transparan, dan berwibawa. Selain itu, pengawasan yang efektif dari lembaga terkait diperlukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim.
Kajian Konstitusional Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Fahriza Yusufa; Muhammad Sauqi Azhari; Muhammad Munawwir; Asriannor Asriannor; Muhammad Idrus Ilham
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1887

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi konstitusional dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap independensi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Revisi undang-undang membawa perubahan kelembagaan berupa penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kerangka teori rule of law dan checks and balances. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut berpotensi mempengaruhi independensi struktural KPK, namun secara konstitusional tidak serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama independensi fungsional lembaga tetap terjaga.
Analisis Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris M.Hasbi Ash S; Muhamad Amin; Muhammad Khairur Rafe’i; Muhammad Azizul Hakim
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1888

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan wajib menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris, pengaturan sanksi administratif, serta peran Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan sanksi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penegakan sanksi dilakukan melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris. Efektivitas pengawasan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, profesionalitas notaris, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pernikahan Beda Agama Dalam Kajian Kitab Kuning Ahmad Alwi; Akhmad Luthfi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1889

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep pernikahan beda agama dalam perspektif kitab kuning serta relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama klasik mengenai status hukum perkawinan antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan literatur fiqh mazhab Syafi’i, khususnya dalam kitab Al-Mughni, Fath al-Qarib, Fath al-Mu’in, dan I’anah al-Thalibin. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber primer dari literatur fiqh klasik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan beda agama dalam Islam memiliki ketentuan yang jelas. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dinyatakan tidak sah berdasarkan ijma’ ulama, sedangkan laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan non-Muslim hanya dalam kondisi tertentu, yaitu jika berasal dari Ahlul Kitab. Namun demikian, mayoritas ulama memberikan batasan yang ketat untuk menjaga akidah serta keharmonisan keluarga. Di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip hukum Islam dalam mengatur praktik pernikahan beda agama. Dengan demikian, terdapat hubungan yang harmonis antara hukum Islam klasik dan hukum nasional dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dalam institusi perkawinan.
Hubungan Etika Profesi Hukum Dengan Upaya Pemberantasaan Korupsi Di Indonesia Alfi Wahyu Maghfiroh; Nur Jamaliyah; Saidatun Nisa; Yeny Enjang Wiji Utami
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1890

Abstract

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat penegakan hukum dan pembangunan di Indonesia. Dalam upaya pemberantasannya, peran etika profesi hukum menjadi sangat penting karena profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika profesi hukum dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi hukum yang baik dapat memperkuat integritas aparat penegak hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kode etik profesi hukum dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kode etik profesi, pengawasan yang ketat, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Analisis Kode Etik Advokat Dan Jenis Pelanggaran Dalam Praktik Hukum Di Indonesia Noorjanah Noorjanah; M. Fathul Ilmi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1892

Abstract

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia (officium nobile) yang menuntut integritas tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) bagaimana pengaturan dan Prinsip-prinsip kode etikadvokat di Indonesia; (2) apa saja bentuk dan jenis pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum di Indonesia; dan (3) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik advokat dalam praktik hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat di Indonesia masih cukup signifikan, mencakup tindakan seperti penelantaran klien, penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest), hingga keterlibatan dalam praktik suap atau tindak pidana korupsi. Faktor penyebab pelanggaran tersebut meliputi persaingan antar-advokat yang tidak sehat, lemahnya pengawasan internal organisasi advokat, serta degradasi moral individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi Dewan Kehormatan Advokat dan harmonisasi regulasi melalui Undang-Undang Advokat sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjaga martabat profesi advokat di mata publik.

Page 64 of 72 | Total Record : 714

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue