cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 714 Documents
 60   61   62   63   64 
Pandangan Hukum Islam Terhadap Etika Profesi Hakim Zahra Sa'adiya; Saima Amalia; Gazali Rahman
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1855

Abstract

Pemikiran mengenai kode etik profesi hakim muncul dari kenyataan bahwa masih ada penegak hukum, khususnya hakim, yang mengabaikan nilai-nilai moral. Walaupun para hakim sudah memiliki kode etik sebagai pedoman dan standar moral dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut belum memberikan dampak yang signifikan. Kode etik tersebut juga belum sepenuhnya mampu mengubah citra negatif lembaga peradilan di mata masyarakat. Salah satu cara untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan memperkuat etika, profesionalisme, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Pada dasarnya, kode etik profesi hakim memuat nilai-nilai moral yang menjadi dasar kepribadian profesional seorang hakim, seperti kebebasan, keadilan, dan kejujuran. Etika profesi hakim dan hukum merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika Islam. Nilai-nilai tersebut bersumber dari pemahaman terhadap Al-quran. Oleh karena itu, kode etik profesi hakim pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam sendiri dibangun atas empat nilai utama, yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan berkehendak, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim dalam sudut pandang etika hukum Islam.
Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Hukum Positif Abdurrahim Abdurrahim; Al Vaya Fitria; Imam Mahmud
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1856

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sedangkan pencatatan diposisikan sebagai kewajiban administratif. Namun, dalam praktiknya pencatatan berperan penting dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Ketiadaan pencatatan menimbulkan implikasi hukum, terutama dalam aspek pembuktian dan pemenuhan hak keperdataan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki implikasi konstitutif secara fungsional dalam sistem hukum Indonesia.
Analisis Yuridis Sanksi Bagi Notaris Akibat Kesalahan Penomoran Atau Format Akta: Kelalaian Formal Hingga Akibat Hukum Euis Nuraisyah; Kuratulaini Kuratulaini; Reva Sari Anggraini; Raudatun Nashiyah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1857

Abstract

Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris akibat kesalahan penomoran atau format akta di Indonesia, mulai dari dimensi kelalaian formal hingga pertanggungjawaban hukumnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), KUHP, serta literatur akademik dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan formil dalam akta notaris diklasifikasikan ke dalam kesalahan substantif dan non-substantif, di mana kesalahan penomoran secara spesifik diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN sebagai kewajiban pencatatan repertorium yang bersifat imperatif. Dampak yuridisnya mencakup degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 BW yang bersifat pribadi dan melekat seumur hidup, serta sanksi administratif berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris. Dalam kondisi yang melibatkan unsur kesengajaan, tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 263–264 KUHP juga dapat dijatuhkan. Prosedur perbaikan melalui mekanisme renvoi (Pasal 49 UUJN) dan Berita Acara Pembetulan (Pasal 51 UUJN) merupakan jalur hukum yang wajib ditempuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi secara terukur, dan peningkatan kompetensi berkelanjutan merupakan strategi terpadu yang diperlukan untuk mencegah kelalaian formil dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan Indonesia.
Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Identitas Dalam Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nadia Hidayati; Mahmudah Mahmudah; Amelia Amelia
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1858

Abstract

Kesalahan identitas dalam akta jual beli tanah dan bangunan merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa kepemilikan, serta kerugian bagi para pihak yang terlibat. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas para pihak sebelum akta ditandatangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap kesalahan identitas dalam akta jual beli tanah dan bangunan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tanggung jawab perdata muncul apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak, sedangkan tanggung jawab administratif diberikan melalui mekanisme pengawasan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun tanggung jawab pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat dilakukan melalui pembetulan akta dengan mekanisme renvoi, pengajuan gugatan ganti rugi, pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta upaya administratif di bidang pertanahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas notaris menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batasan Istitha’ah Dalam Pembiayaan Umrah Melalui Skema Uang Muka Dan Cicilan Pasca Keberangkatan Mahmudah Mahmudah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1859

Abstract

Perkembangan pembiayaan umrah melalui skema uang muka (down payment) dan cicilan pasca keberangkatan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah. Namun, praktik tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan konsep istitha'ah sebagai syarat kemampuan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan istitha'ah terhadap praktik pembiayaan umrah melalui skema uang muka dan cicilan pasca keberangkatan serta menelaah kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan literatur yang relevan dengan pembiayaan syariah dan ibadah umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istitha'ah tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya utang, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan riil seseorang dalam memenuhi kewajiban finansial tanpa mengganggu kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Dalam konteks pembiayaan umrah, terdapat dua klasifikasi istitha'ah, yaitu jamaah yang menggunakan pembiayaan tetapi tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melunasi kewajibannya sehingga belum memenuhi unsur istitha'ah, serta jamaah yang memiliki pendapatan stabil dan kemampuan pembayaran yang jelas sehingga masih dapat dipandang memenuhi unsur istitha'ah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan umrah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah dan ijarah, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, penentuan istitha'ah dalam pembiayaan umrah harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kemaslahatan, dan tujuan syariah (maqashid al-syariah).
Peran Kode Etik Advokat Dalam Meningkatkan Profesionalisme Dan Integritas Penegakan Hukum Norhalisa Nabella; Salihah Salihah; Nazwa Maulina Putri; Gusti Silma Afifah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1860

Abstract

Advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan. Profesionalisme advokat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis di bidang hukum, tetapi juga oleh integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik advokat dalam meningkatkan profesionalisme serta menjaga integritas dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional, alat kontrol sosial, serta dasar penegakan disiplin profesi. Selain itu, kode etik juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan klien, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh advokat. Dengan demikian, penerapan kode etik yang konsisten menjadi faktor penting dalam mewujudkan profesionalisme advokat dan integritas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Obstruction Of Justice Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Siti Rahma Anggita; Mauliani Hajati; Ahmad Syifa
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1861

Abstract

Obstruction of justice atau perintangan terhadap proses peradilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukanlah hal baru. Namun, praktik ini kembali menjadi sorotan publik ketika melibatkan aparat kepolisian dalam kasus pembunuhan berencana, di mana terdapat upaya menutupi fakta dan menghilangkan alat bukti. Hal ini bertentangan dengan peran dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan penghapusan alat bukti oleh aparat kepolisian yang berujung pada obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana, serta menelaah penerapan sanksi berdasarkan kode etik profesi Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada aparat kepolisian yang melakukan perintangan keadilan cenderung terbatas pada sanksi etik dan disiplin, sehingga belum memberikan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas dan proporsional guna menjaga integritas institusi kepolisian serta menjamin tegaknya keadilan.
Harmonisasi UU Jabatan Notaris Dengan Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia Ahmad Faisal; Aliya Rahmie; Norlaina Norlaina; Anisaurrahmah Anisaurrahmah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1862

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, memicu pergeseran dari metode konvensional menuju digitalisasi atau cybernotary. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam merespons perkembangan tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun dokumen elektronik dan tanda tangan digital kini diakui memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik, masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kehadiran para pihak secara virtual melalui video conference mulai menggeser paradigma kehadiran fisik, namun legitimasinya sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik dan integritas data. Selain itu, digitalisasi protokol notaris dipandang urgen sebagai solusi atas risiko kerusakan fisik pada penyimpanan konvensional, meskipun UUJN saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penyimpanan protokol secara elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur teknologi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran notaris di era digital guna menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Hukum Aulia Rahman; Miftah Mar’uf; Ray Fadil Niazi; Muhammad Ihsan Firdaus
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1863

Abstract

Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan akta notaris yang mengandung cacat hukum, baik karena kesalahan dalam proses pembuatannya maupun karena faktor yang berasal dari para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta notaris yang mengandung cacat hukum, tanggung jawab notaris terhadap akta tersebut, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat hukum dalam akta notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dapat diberikan melalui upaya preventif dan represif. Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, terjadinya akta notaris yang mengandung cacat hukum dapat disebabkan oleh kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris, adanya data atau dokumen palsu yang diberikan oleh para pihak, serta tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, diperlukan profesionalitas notaris serta itikad baik para pihak guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Preventif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Habibah Lestari. MS; Laila Aulia; Muhammad Syamshu Dluha
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1864

Abstract

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi Indonesia karena dapat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, praktik korupsi masih terus terjadi sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji konsep dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, serta menjelaskan urgensi pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi berperan penting dalam menanamkan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sehingga dapat membentuk budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Page 62 of 72 | Total Record : 714

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue