cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 714 Documents
 64   65   66   67   68 
Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris Fahrul Zaini; Mirda Andriani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1905

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris serta mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap profesi notaris dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kode etik notaris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai teori serta ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh notaris dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas moral, kurangnya profesionalisme, motif ekonomi, serta lemahnya kesadaran hukum dan etika profesi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan, tingginya persaingan antar notaris, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan notaris, serta pengaruh lingkungan kerja dan pergaulan profesi. Pelanggaran kode etik notaris dapat menimbulkan dampak negatif berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan terganggunya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, serta penguatan pendidikan etika profesi guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris.
Pernikahan Karena Hamil Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi’i: Kajian Fikih Klasik Dan Konteks Hukum Perkawinan Di Indonesia Laily Syahrida; Aulia Zahra
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1906

Abstract

Perkawinan karena kehamilan di luar nikah merupakan isu hukum keluarga Islam yang terus berkembang di Indonesia, mengingat tingginya kasus tersebut dan dampaknya bagi status sosial, moral, serta hukum perempuan dan anak. Penelitian sebelumnya sebagian lebih berfokus pada perbandingan mazhab secara umum, penerapan Pasal 53 KHI, atau pendekatan maqāṣid syarī'ah, sementara telaah khusus mengenai nikah hamil dalam mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab fikih klasik masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep nikah hamil menurut mazhab Syafi'i dalam kitab fikih klasik serta relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia, menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan sumber primer berupa Al-Hāwī al-Kabīr, Nihāyat al-Maṭlab, dan Baḥr al-Madhhab, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku hukum keluarga Islam, dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i membolehkan perempuan hamil akibat zina dinikahi, baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain, karena kehamilan tersebut tidak menghalangi keabsahan akad nikah dan tidak mewajibkan iddah, meski dianjurkan menunda hubungan suami istri hingga kelahiran sebagai kehati-hatian. Pandangan ini relevan dengan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan serupa namun membatasi pasangan hanya pada pria yang menghamilinya, sebagai bentuk perlindungan nasab dan penegasan tanggung jawab ayah biologis. Temuan ini menegaskan perlunya pemahaman kontekstual terhadap nikah hamil agar selaras dengan perlindungan hak anak dan tujuan hukum Islam.
Nafkah Digital dan Kewajiban Ekonomi dalam Rumah Tangga berdasarkan Perspektif Kifayah Gusti Najwa Karima; Franzyska Dewi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1907

Abstract

Penelitian ini membahas konsep nafkah dalam Islam yang mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat di era digital. Nafkah yang semula terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kini meluas mencakup kebutuhan digital seperti akses internet dan perangkat komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan terhadap sumber hukum Islam dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nafkah bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui prinsip kifayah dan kaidah al-‘adah al-muhakkamah. Dengan demikian, kebutuhan digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah apabila telah menjadi kebutuhan umum yang menunjang kehidupan keluarga secara layak.
Problematika Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM): Tinjauan Fikih Klasik Dan Hukum Indonesia Hamidah Hamidah; Helmah Helmah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1908

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga berjarak atau Long Distance Marriage (LDM) dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan kondisi modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah terindeks dari rentang tahun 2015–2025 serta kitab-kitab fiqih klasik, seperti Fathur Rahman bi Syarhi Zubad dan I’anatut Thalibin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan jarak jauh dalam Islam hukumnya adalah boleh (jaiz) sepanjang didasari oleh kerelaan bersama, komitmen yang kuat, dan pemenuhan hak serta kewajiban yang tetap berjalan. Kitab fiqih klasik menetapkan batasan ideal perpisahan fisik maksimal selama empat bulan demi menjaga ketahanan keluarga dan keharmonisan batin. Di era modern, substansi hukum fiqih tersebut masih sangat relevan, di mana tantangan jarak geografis dan pemenuhan kebutuhan emosional kini dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi secara intensif serta kemudahan layanan keuangan digital untuk penyaluran nafkah.
Dinamika Pembiayaan Pelayanan Kepolisian: Studi Sosial Masyarakat Muhammad Ridho Aghitsa; Muhammad Indra Gazali; Ary Syadewa; Muhammad Sultan Rafly; Rizky Yudha Pratama
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kode Etik Profesi Kepolisian dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta memahami perspektif masyarakat terhadap praktik pembayaran dalam pelayanan kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap anggota kepolisian dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Analisis penelitian didasarkan pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek struktur hukum yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana fungsi hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik profesi berperan sebagai pedoman perilaku anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepolisian terdiri atas layanan yang diberikan secara gratis, seperti laporan kehilangan dan pengaduan tindak pidana, serta layanan yang dikenakan biaya resmi sesuai ketentuan pemerintah, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami perbedaan antara biaya resmi dan pungutan di luar ketentuan, yang dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai biaya pelayanan serta pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian. Selain itu, digitalisasi pelayanan dan pengawasan melalui mekanisme kode etik dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara penerapan kode etik profesi, pelaksanaan pelayanan publik, dan persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional dan berintegritas.
Ta’aruf Modern Dan Pacaran Perspektif Fikih Muhammad Indra Saputra; Achmad Ridho Solickhan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1910

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep ta'aruf modern dan pacaran dalam perspektif fikih Islam dengan menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait interaksi laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis kitab-kitab fikih, fatwa ulama, serta literatur hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi proses perkenalan calon pasangan sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan, namun tetap menetapkan batasan-batasan syariat untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan umat.[1] Konsep ta'aruf modern dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat kontemporer yang memungkinkan calon pasangan saling mengenal secara lebih mendalam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, praktik pacaran yang melibatkan khalwat, ikhtilat yang tidak terkendali, dan hubungan emosional yang berlebihan dinilai berpotensi menimbulkan kemudaratan sehingga perlu dihindari. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ta'aruf memiliki relevansi dengan tujuan hukum perkawinan nasional yang mengedepankan pembentukan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. [1] Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, “PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM,” Smart Law Journal 2, no. 2 (2023): 114–23.
Fenomena Kehamilan Remaja Di Luar Nikah Persfektif Moral Dan Sosial Ahmad Jazuli Samman; Akhmad Haris; Dinia Naylul Farah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1911

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena kehamilan remaja di luar nikah melalui perspektif moral dan sosial yang terintegrasi. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa fenomena tersebut bukan semata-mata persoalan individu, melainkan merupakan manifestasi dari interaksi kompleks antara nilai-nilai moral, dinamika keluarga, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber akademik yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan kerangka regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kehamilan remaja di luar nikah berkaitan erat dengan melemahnya internalisasi nilai-nilai moral, terbatasnya pendidikan kesehatan reproduksi, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial dan media digital. Dari perspektif moral, fenomena ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma-norma agama dan etika. Sementara itu, dari perspektif sosial, fenomena ini berkaitan dengan stigma, tekanan sosial, dan ketimpangan struktural yang terutama berdampak pada remaja perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan pendidikan moral, peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi, keterlibatan keluarga, dan kontrol sosial dalam upaya pencegahan terjadinya kehamilan remaja di luar nikah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik yang lebih holistik serta menawarkan landasan konseptual bagi pengembangan strategi pencegahan yang efektif.
Khulu' Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam Norhayatun Nisa; Nur Zhahratul Rhajilah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1912

Abstract

Penelitian Penelitian ini membahas konsep khulu' sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dalam mengakhiri perkawinan yang tidak lagi membawa kemaslahatan. Khulu' merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam hukum Islam yang memberikan hak kepada istri untuk mengakhiri perkawinan dengan memberikan kompensasi (‘iwaḍ) kepada suami sesuai ketentuan syariat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep khulu' sebagai instrumen perlindungan hak perempuan berdasarkan perspektif kitab Fath al-Qarib, Fath al-Mu‘in, dan I‘anah al-Thalibin, serta mengkaji relevansinya dengan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga kitab tersebut memandang khulu' sebagai mekanisme yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan dalam rumah tangga dan menjaga kemaslahatan para pihak. Dalam konteks kontemporer, khulu' memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Sementara itu, hukum Indonesia melalui mekanisme cerai gugat memiliki orientasi yang sejalan, yaitu memberikan akses hukum bagi perempuan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dalam penyelesaian sengketa keluarga.
Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Kitab Kuning (Fath Al-Qarib, Fath Al-Mu‘In, Dan I‘Anah Al-Thalibin) Siti Aulia Azkia; Zahratul Ulfah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1913

Abstract

Pernikahan usia dini merupakan isu kontemporer yang berkaitan erat dengan aspek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam fikih klasik mazhab Syafi’i, pembahasan mengenai perkawinan tidak secara eksplisit menetapkan batas usia tertentu, melainkan berfokus pada konsep baligh, kewenangan wali, serta kemampuan dan kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan dalam perspektif kitab kuning, khususnya Fath al-Qarib, Fath al-Mu‘in, dan I‘anah al-Thalibin, serta mengkontekstualisasikannya dengan fenomena pernikahan usia dini di era modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normative dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga kitab tersebut menekankan aspek kemampuan (al-qudrah) dan kemaslahatan sebagai indikator utama dalam perkawinan, bukan sekadar batasan usia biologis. Dalam konteks kontemporer, pernikahan usia dini sering dikaitkan dengan berbagai dampak sosial seperti ketidaksiapan psikologis, ekonomi, dan tingginya risiko perceraian. Sementara itu, hukum Indonesia menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, terdapat titik temu antara fikih klasik dan hukum modern dalam hal orientasi kemaslahatan, meskipun berbeda dalam pendekatan normatif dan teknis pengaturannya
Kenotariatan Di Indonesia: Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Nor syamsudin Ali; Nakita Rio Deanova; Muhammad Irfan Hakim Qadlizaka
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1914

Abstract

Artikel ini mengkaji transformasi peran notaris di Indonesia sebagai gatekeeper dalam sistem hukum modern, khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik kini tidak hanya berperan sebagai pembuat dokumen hukum, tetapi juga sebagai lini pertahanan pertama dalam mencegah penyalahgunaan instrumen hukum untuk kepentingan pidana. Berlandaskan UU No. 8 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2015, dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017, notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), mengidentifikasi beneficial owner, serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa konflik antara kerahasiaan jabatan dan kewajiban pelaporan, kesulitan mengidentifikasi pemilik manfaat, risiko dokumen palsu, dan transaksi nominee. Penguatan kompetensi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi kunci untuk mengoptimalkan fungsi gatekeeper notaris dalam menjamin kepastian hukum dan integritas keuangan nasional.

Page 66 of 72 | Total Record : 714

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue