Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
714 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Irhamna Irhamna]]>;
<![CDATA[Hildatul Hidayah]]>;
<![CDATA[Anisah Ahla]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1865
<![CDATA[Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata. Keberadaan notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan notaris sebagai pejabat umum serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta, meliputi bentuk, prosedur, dan keabsahan akta sesuai ketentuan hukum. Apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, profesionalitas dan kehati-hatian notaris sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.]]>
<![CDATA[Etika Profesi Notaris: Menjaga Independensi Dan Kepercayaan Publik ]]>
<![CDATA[Muhammad Arsyad]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzan]]>;
<![CDATA[Muhammad Najmi Nazhiri]]>;
<![CDATA[Muhammad Riski Abdillah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1866
<![CDATA[Profesi notaris merupakan jabatan publik yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi, khususnya prinsip independensi, integritas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya etika profesi notaris dalam menjaga kepercayaan publik, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang masih terjadi, mekanisme pengawasan terhadap notaris, serta tantangan yang muncul di era digital melalui perkembangan konsep cyber notary. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dari berbagai literatur ilmiah terkait kenotariatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa independensi notaris merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas dan keabsahan akta autentik. Namun demikian, masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selain itu, efektivitas pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris masih menghadapi sejumlah kendala dalam praktiknya. Perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya penguatan regulasi terkait cyber notary agar tidak mengurangi prinsip keotentikan dan tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan internalisasi etika profesi, optimalisasi pengawasan, serta penyesuaian regulasi agar profesi notaris tetap mampu menjaga kepercayaan publik dan mendukung kepastian hukum di masyarakat.]]>
<![CDATA[Digitalisasi Layanan Notaris dan Tantangan Keabsahan Akta Elektronik dalam Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Nia Annisa]]>;
<![CDATA[Ihda Ni’matul Uzma]]>;
<![CDATA[Nur Nazwa Pratiwi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1867
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam pelayanan hukum di Indonesia, salah satunya melalui digitalisasi layanan kenotariatan dengan pemanfaatan Platform Akta Elektronik (PAE), e-Notary, tanda tangan elektronik, hingga teknologi Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan digitalisasi layanan notaris di Indonesia, mengkaji tantangan keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum nasional, serta membahas berbagai risiko dan hambatan yang muncul dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mempercepat proses administrasi kenotariatan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala benturan regulasi (disharmonisasi) antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan langsung, dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengakui legalitas dokumen serta tanda tangan elektronik. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum mengenai kedudukan akta elektronik sebagai akta autentik. Selain itu, terdapat risiko keamanan digital berupa pemalsuan data dan serangan siber, serta kendala kesenjangan infrastruktur teknologi dan keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE, penguatan sistem keamanan digital berbasis enkripsi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyusunan regulasi turunan mengenai cyber notary agar digitalisasi layanan notaris dapat memberikan kepastian hukum yang utuh.]]>
<![CDATA[Implementasi Akad Dalam Pembuatan Kontrak Syariah Yang Sah Dan Mengikat ]]>
<![CDATA[Najwa Assyifa]]>;
<![CDATA[Noor Mina]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1868
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi akad dalam pembuatan kontrak syariah yang sah dan mengikat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kerangka konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis unsur-unsur esensial, syarat keabsahan, dan kekuatan mengikat akad dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak syariah yang sah harus memenuhi rukun akad, yakni para pihak yang berakad (aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), pernyataan ijab dan qabul, serta tujuan akad (maudhu' al-'aqd). Selain itu, kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Islam, menjadi syarat penting bagi kekuatan berlaku kontrak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad yang tepat merupakan syarat fundamental dalam membentuk kontrak syariah yang sah dan mengikat, guna menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama.]]>
<![CDATA[Perbandingan Peran Notaris Dan PPAT Dalam Transaksi Berbasis Syariah ]]>
<![CDATA[Silva Noor Hafizah]]>;
<![CDATA[Siti Nazla]]>;
<![CDATA[Citra Dewi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1869
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam transaksi berbasis syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan dalam menjamin keabsahan akad syariah melalui pembuatan akta autentik, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, PPAT berperan dalam menjamin legalitas objek pertanahan yang menjadi bagian dari transaksi syariah melalui pembuatan akta terkait peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi antara Notaris dan PPAT sangat penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif, meminimalkan risiko sengketa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi syariah. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, keterbatasan kompetensi di bidang hukum ekonomi syariah, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur standar kompetensi dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan penguatan koordinasi antarlembaga guna mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Scoop Order Pada Aplikasi Tiktok ]]>
<![CDATA[Amelia Amelia]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1870
<![CDATA[Perkembangan perdagangan elektronik melalui media sosial telah melahirkan berbagai model transaksi baru, salah satunya adalah scoop order pada aplikasi TikTok. Sistem ini memungkinkan pembeli melakukan pembayaran sebelum mengetahui secara pasti barang yang akan diterima karena penentuan objek dilakukan melalui mekanisme pengambilan secara acak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik scoop order pada aplikasi TikTok dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta menelaah aspek perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scoop order mengandung ketidakjelasan objek transaksi karena jenis, kualitas, dan nilai barang baru diketahui setelah proses pengambilan dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar pada aspek objek akad. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi informasi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan meminimalkan risiko kerugian dalam transaksi digital. Oleh karena itu, peningkatan transparansi informasi menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung terciptanya transaksi yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.]]>
<![CDATA[Analisis Kesesuaian Fintech Syariah Terhadap Prinsip Hifzh Al-Mal Dan Al-Adl ]]>
<![CDATA[Nadia Hidayati]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1873
<![CDATA[Perkembangan fintech syariah di Indonesia memberikan kemudahan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti risiko gagal bayar, kurangnya transparansi informasi, dan ketidakseimbangan distribusi risiko antara platform dan investor. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik fintech syariah dengan maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan al-‘adl (keadilan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah terkait perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fintech syariah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hifz al-mal dan al-‘adl. Risiko gagal bayar, lemahnya perlindungan investor, serta ketidakseimbangan distribusi risiko menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal syariah dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, mitigasi risiko, dan regulasi agar fintech syariah lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan.]]>
<![CDATA[Konflik Yuridiksi Dalam Perkawinan Campuran: Studi Perbandingan Choice Of Law Antara Indonesia Dan Belanda ]]>
<![CDATA[Muhammad Razib]]>;
<![CDATA[Rizky Muzib Hidayat]]>;
<![CDATA[M. Fahmi Al Amruzi]]>;
<![CDATA[Anwar Hafidzi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1877
<![CDATA[Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals have become increasingly common in the era of globalization. However, they also create legal problems, particularly conflicts of jurisdiction and uncertainty in determining the applicable law (choice of law), especially when different legal systems, nationalities, and values are involved. This study aims to examine and compare the legal systems governing mixed marriages in Indonesia and the Netherlands in order to assess the extent to which both countries provide legal certainty and protection for the parties involved. This research uses a qualitative method with a library research approach through the analysis of legislation, academic literature, and relevant previous studies. The findings show that Indonesia still relies on the principle of nationality (lex patriae) and religious law, while lacking a comprehensive choice of law mechanism. This condition may lead to legal uncertainty regarding marital property, children’s status, and citizenship. In contrast, the Netherlands adopts a more flexible approach by allowing parties to determine the applicable law while emphasizing equality and human rights protection. Therefore, legal reform in Indonesia is necessary to create a more adaptive system for transnational legal relations.]]>
<![CDATA[Praktik Penolakan Uang Tunai Oleh Pelaku Usaha Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Silva Noor Hafizah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1878
<![CDATA[Penelitian ini membahas praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Fenomena tersebut semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital dan konsep cashless society. Dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha hanya menerima pembayaran non-tunai seperti QRIS, dompet digital, atau kartu elektronik sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penolakan uang tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penelaahan terhadap berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia karena rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam transaksi di wilayah Indonesia. Selain itu, praktik tersebut juga dapat merugikan konsumen, terutama masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perkembangan sistem pembayaran digital dengan perlindungan konsumen serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Konsep Mahar Dalam Pernikahan: Analisis Normatif Dalam Hukum Keluarga Islam ]]>
<![CDATA[Mardiana Mardiana]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridhani]]>;
<![CDATA[Muhammad Ali Ridha]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPT. haria Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1880
<![CDATA[Mahar merupakan unsur mendasar dalam perkawinan Islam yang idealnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab moral dari calon suami kepada calon istri. Namun, dalam dinamika sosial antara tahun 2020 dan 2025, esensi mahar telah mengalami pergeseran makna akibat tuntutan budaya dan prestise sosial, yang mengakibatkan penetapan jumlah mahar yang tinggi sehingga menimbulkan beban finansial bagi calon pengantin pria dan wanita. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mas kawin melalui tinjauan normatif terhadap hukum keluarga Islam serta mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip syariat dan realitas sosiologis di masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berpendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa syariat secara konsisten mengutamakan prinsip kemudahan, keadilan, dan kepentingan umum tanpa menetapkan batas nominal yang kaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mas kawin kontemporer, yang cenderung materialistis, telah menyebabkan penyimpangan dari tujuan utama syariat (maqaṣid asy-syarī‘ah), sehingga memerlukan strategi pendidikan dan regulasi untuk mengembalikan esensi mas kawin sebagai instrumen yang memfasilitasi, bukan menghambat, pelaksanaan pernikahan.]]>
