cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 714 Documents
 67   68   69   70   71 
Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Program Penghasil Uang Pada Aplikasi Melolo Raudatun Nashiyah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1946

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip fiqih muamalah terhadap program penghasil uang pada aplikasi Melolo. Perkembangan platform digital mendorong munculnya berbagai aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga menawarkan peluang penghasilan tambahan bagi pengguna. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad, sumber imbalan, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau maysir dalam mekanisme yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi pustaka dan analisis dokumentasi terhadap fitur aplikasi, sistem reward, dan konsep hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penghasil uang pada aplikasi Melolo dapat dipandang mendekati konsep ju’alah apabila aktivitas pengguna, bentuk imbalan, dan mekanisme pencairan dijelaskan secara transparan. Namun, apabila sistem reward tidak jelas, berubah sepihak, atau bergantung pada insentif spekulatif, maka program tersebut berpotensi mengandung unsur gharar atau maysir. Dengan demikian, kebolehan program sangat bergantung pada kejelasan dan transparansi mekanisme operasionalnya.
Nikah Online Dalam Perspektif Ulama Fikih M. Furqan Nazwa; Mahdiannor Mahdiannor
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1947

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara signifikan, termasuk dalam praktik pernikahan. Nikah online merupakan fenomena kontemporer di mana akad nikah diselenggarakan melalui platform komunikasi digital seperti panggilan video. Penelitian ini mengkaji perspektif hukum para ulama fikih mengenai nikah online dengan memusatkan perhatian pada tiga persoalan krusial: (1) kesatuan majelis akad (ittihad al-majlis), (2) sesi pelaksanaan akad nikah (majlis al-aqd), dan (3) perwakilan dalam pernikahan (al-tawkil fi al-nikah). Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah teks-teks fikih klasik (kitab kuning) dan pendapat hukum kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik mensyaratkan kesatuan majelis secara fisik sebagai syarat fundamental. Namun, ulama kontemporer khususnya Majma' al-Fiqh al-Islami membolehkan penggunaan teknologi dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, nikah online menimbulkan pertanyaan seputar kepastian hukum dan persyaratan pencatatan.
Transformasi Ekonomi Moneter Islam Di Indonesia Pada Era Digital: Peluang Dan Tantangan Muhammad Fajar Aditya Putra Budiman; Muhammad Rizki; Erwan Setyanoor
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1948

Abstract

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sistem ekonomi moneter Islam di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong munculnya berbagai inovasi layanan keuangan syariah, seperti perbankan digital syariah, fintech syariah, dan sistem pembayaran digital berbasis prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan transformasi ekonomi moneter Islam di Indonesia pada era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan digitalisasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang besar bagi peningkatan inklusi keuangan syariah, efisiensi transaksi, perluasan akses layanan keuangan, serta penguatan ekosistem ekonomi Islam. Namun demikian, transformasi tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, risiko keamanan siber, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan inovasi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi dalam mendukung perkembangan ekonomi moneter Islam yang berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Dasar 1945 Nor Syamsuddin Ali
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1952

Abstract

Studi ini menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Dasar 1945. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, penelitian ini meneliti konsistensi peraturan daerah dengan norma hukum yang lebih tinggi berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen, teori supremasi hukum, dan teori perlindungan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut secara materiil konsisten dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui penerapan prinsip-prinsip seperti tanggung jawab negara, keberlanjutan, keadilan, dan kehati-hatian. Ini juga mengatur instrumen pengelolaan lingkungan, termasuk AMDAL dan UKL-UPL, sanksi administratif, dan mekanisme partisipasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, peraturan tersebut mencerminkan jaminan konstitusi di bawah Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta Pasal 33 ayat (3) mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Dari perspektif hierarki norma Kelsen, peraturan tersebut memperoleh keabsahan hukumnya dari norma-norma yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori. Namun, pelaksanaan tetap terhambat oleh kapasitas kelembagaan yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan pengawasan yang tidak memadai. Memperkuat penegakan hukum dan pengawasan oleh karena itu diperlukan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang efektif.
Penentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Perkawinan Campuran: Analisis Prinsip Choice Of Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Amalia Amalia; Mayang Kharisma Neng Tyas; Fahmi Al-Amruzi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1956

Abstract

Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mengandung unsur asing (foreign element) karena melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Fenomena ini semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi, mobilitas penduduk, dan interaksi lintas negara. Dalam praktiknya, perkawinan campuran menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait hukum yang berlaku terhadap keabsahan perkawinan, status kewarganegaraan, hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta akibat hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penentuan hukum yang tepat melalui prinsip choice of law dalam Hukum Perdata Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji penerapan prinsip-prinsip choice of law, serta menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, literatur Hukum Perdata Internasional, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan beberapa prinsip choice of law, yaitu lex loci celebrationis, lex patriae, dan lex domicilii dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap perkawinan campuran. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh prinsip ketertiban umum (ordre public), aturan memaksa (mandatory rules), serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penentuan hukum dalam perkawinan campuran tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keselarasan antara hukum nasional dan hubungan hukum lintas negara.
Analisis Hak Tanggungan Terhadap Praktek Sanda Di Masyarakat Banjarmasin Kuratulaini Kuratulaini
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1957

Abstract

Praktik sanda di masyarakat Banjar, khususnya di Banjarmasin, masih banyak dilakukan sebagai bentuk gadai tanah berbasis adat yang dilandasi rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar masyarakat. Namun, praktik ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa akta tertulis, tanpa pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tanpa batas waktu yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu sengketa tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian praktik sanda dengan ketentuan hak tanggungan dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sanda berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan mengkaji kelemahan hukum yang menyebabkan praktik sanda informal tetap berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui kajian peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sanda tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak tanggungan karena tidak memenuhi unsur formalitas, spesialitas, dan publisitas. Selain itu, tidak adanya pendaftaran dan akta resmi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengintegrasian praktik sanda dengan sistem hukum formal agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum tanpa menghilangkan nilai adat masyarakat Banjar.
Analisis Hukum Hak Tanggungan Terhadap Sanda Tanah Pada Masyarakat Banjar Muhammad Syaupi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1958

Abstract

Praktik sanda tanah masih banyak ditemukan dalam masyarakat Banjar sebagai mekanisme memperoleh pinjaman dengan menjadikan tanah sebagai jaminan utang. Praktik ini dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, kepercayaan, dan kebiasaan adat dengan cara menyerahkan sertifikat atau penguasaan atas tanah kepada kreditur tanpa melalui pembebanan dan pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sanda tanah pada masyarakat Banjar, mengkaji penggunaan tanah sebagai jaminan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam praktik jaminan tanah yang tidak didaftarkan sebagai Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sanda tanah tidak memenuhi syarat sebagai jaminan kebendaan karena tidak melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Akibatnya, kreditur tidak memperoleh hak preferen maupun kekuatan eksekutorial sebagaimana dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Di sisi lain, debitur juga menghadapi risiko ketidakpastian hukum terkait status tanah yang dijadikan jaminan. Meskipun praktik sanda tanah memiliki kelebihan berupa kemudahan, kecepatan, dan biaya yang relatif rendah, praktik tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Oleh karena itu, penggunaan tanah sebagai jaminan utang seharusnya dilakukan melalui mekanisme Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum positif Indonesia guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi pertanahan.
Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Keterangan Palsu Yang Disampaikan Para Penghadap Dalam Pembuatan Akta Autentik Ahmad fauzan; Muhammad Syaupi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1959

Abstract

Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kenotariatan, sering ditemukan permasalahan berupa keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap dan kemudian dituangkan ke dalam akta autentik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab hukum notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap serta akibat hukum yang timbul terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, meliputi identitas para penghadap, kewenangan bertindak, kehadiran para pihak, dan pemenuhan prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan hukum. Kebenaran materiil atas keterangan yang disampaikan oleh para penghadap menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan tersebut. Namun, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti mengetahui, turut serta, atau lalai sehingga memungkinkan masuknya keterangan palsu ke dalam akta autentik. Selain itu, akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu pada dasarnya tetap dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dan kejujuran para penghadap merupakan faktor penting dalam menjamin keabsahan akta autentik serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Afiliasi Pada Aplikasi Mova Cashback Norlaina Norlaina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1960

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai platform berbasis afiliasi yang menawarkan keuntungan kepada pengguna, salah satunya melalui sistem cashback dan komisi seperti yang diterapkan pada aplikasi MOVA. Mekanisme tersebut menimbulkan kajian terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai bentuk akad, sumber perolehan komisi, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau praktik yang menyerupai sistem pemasaran berjenjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem komisi dalam program afiliasi pada aplikasi MOVA berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komisi yang diterapkan dalam aplikasi MOVA pada dasarnya diperbolehkan (mubah), karena keuntungan yang diperoleh pengguna berasal dari transaksi belanja yang nyata dan bukan semata-mata dari perekrutan anggota baru. Dari aspek akad, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan akad ju’alah dan samsarah, yaitu pemberian imbalan atas jasa pemasaran maupun perantara dalam suatu transaksi. Selain itu, pengguna tidak dibebankan biaya pendaftaran, kewajiban deposit, maupun keharusan merekrut anggota lain. Dengan demikian, sistem komisi pada aplikasi MOVA dapat dinilai sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah selama pelaksanaannya dilakukan secara terbuka, jujur, dan objek transaksi yang digunakan bersifat halal.
Analisis Efektivitas Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia Firmansyah Firmansyah; Holijah Holijah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1962

Abstract

Public policy is a crucial instrument used by the government to improve the quality of public services. This study aims to analyze the effectiveness of public policy in improving the quality of public services in Indonesia, the factors supporting and inhibiting its implementation, and provide strategic recommendations. The study employed qualitative methods with a literature review approach. The results indicate that bureaucratic reform, service digitization, and strengthening governance have had a positive impact on the quality of public services, although various obstacles remain, such as limited human resources, uneven infrastructure, and low digital literacy.

Page 69 of 72 | Total Record : 714

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue