cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fajar Dian Ariani
Contact Email
sosioraindonesia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sosioraindonesia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pala Barat No. 8, Mejasem, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Location
Kab. tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Sosiora
Published by AJI Research and Publication
ISSN : 27469697     EISSN : 27469646     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiora menerima artikel ilmiah yang mencakup, namun tidak terbatas pada, bidang-bidang berikut: Keadilan sosial dan hak asasi manusia; Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Perlindungan anak dan hak-hak sipil; Hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan; Pembangunan sosial dan transformasi komunitas; Isu-isu kemanusiaan dalam konteks lokal dan global; Pendididikan dan Sumber daya Manusia; Ekonomi dan Pembangunan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2025)" : 5 Documents clear
Analisis Yuridis Kebijakan Perlindungan Lingkungan pada Pembangunan Ekowisata Berkelanjutan di Desa Wisata Sikasur Saputri, Widya Anugrah
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.27

Abstract

Pengembangan ekowisata di daerah pedesaan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pembangunan ekowisata yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dapat menimbulkan degradasi ekosistem dan konflik pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait perlindungan lingkungan dalam pembangunan ekowisata berkelanjutan di Desa Wisata Sikasur, Kabupaten Pemalang, serta implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris melalui studi lapangan di Desa Sikasur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perlindungan lingkungan dalam pengembangan ekowisata Sikasur belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah ada upaya pelestarian berbasis partisipasi masyarakat, namun pengawasan dan penegakan hukum lingkungan masih lemah. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal untuk memperkuat implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui regulasi yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan ekowisata tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.
Penegakan Hukum terhadap Pengaturan Skor Sepak Bola: Studi Perbandingan Indonesia, Belanda dan Italia Waditra, Vitrona Adhe
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.28

Abstract

Pengaturan skor dalam sepak bola merupakan bentuk kejahatan yang merusak integritas olahraga, kepercayaan publik, dan nilai keadilan dalam kompetisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor di Indonesia, Belanda, dan Italia serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan federasi sepak bola, serta praktik penegakan hukum di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala kelembagaan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan lemahnya bukti elektronik. Sebaliknya, Belanda dan Italia memiliki sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi, ditunjang oleh kerjasama antara aparat penegak hukum, federasi sepak bola, dan lembaga independen antikorupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi model penegakan hukum berbasis integritas dan transparansi seperti yang diterapkan di Belanda dan Italia, dengan memperkuat regulasi, pengawasan, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower).
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Prinsip Hukum Perjanjian: Studi Kasus PT Serayu Putra Persada dan CV Mustika Karya Pratama Perdana, Radiex Wisnu
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.29

Abstract

Sengketa akibat wanprestasi merupakan salah satu permasalahan umum dalam hubungan kontraktual yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum perjanjian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak antara PT. Serayu Putra Persada dan CV. Mustika Karya Pratama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 1238-1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait wanprestasi, dengan pertimbangan unsur itikad baik, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme ganti rugi. Putusan yang diambil menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum perjanjian mampu memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan substantif antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian kontrak dengan prinsip hukum perjanjian sebagai dasar penyelesaian sengketa secara efektif.
Analisis Sosial dan Hukum terhadap Gerakan Kemanusiaan bagi Pengungsi Palestina di Indonesia Malindo, Mieke
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.30

Abstract

Gerakan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina di Indonesia menjadi fenomena sosial yang penting, mengingat konflik berkepanjangan di wilayah Palestina menyebabkan kebutuhan mendesak akan perlindungan, relokasi, dan pemenuhan hak asasi pengungsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis gerakan kemanusiaan tersebut dari perspektif sosial dan hukum, termasuk mekanisme relokasi, dukungan masyarakat, dan landasan hukum yang mengatur perlindungan pengungsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan studi literatur dan dokumen resmi lembaga kemanusiaan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia memainkan peran strategis dalam memberikan bantuan sosial, mengadvokasi hak pengungsi, dan mendorong kebijakan relokasi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Secara hukum, perlindungan pengungsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta aturan internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 yang menjadi acuan dalam perlindungan hak asasi pengungsi. Kesimpulannya, gerakan kemanusiaan ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum nasional dan internasional dalam upaya melindungi pengungsi Palestina.
Analisis Yuridis Pencegahan Ekstremisme di Lingkungan Perguruan Tinggi Indonesia Milania, Bunga Veronika; Istiqomah, Milda
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.31

Abstract

Ekstremisme di lingkungan perguruan tinggi menjadi tantangan serius bagi keamanan dan integritas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang ada dalam pencegahan ekstremisme di perguruan tinggi, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan terkait keamanan nasional, implementasinya masih menghadapi kendala dalam koordinasi institusi, pemahaman sivitas akademika, dan mekanisme pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan ekstremisme di perguruan tinggi memerlukan harmonisasi antara kebijakan hukum, program pendidikan karakter, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025): Penegakan Hukum Pidana dan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjuta Vol. 2 No. 2 (2024): Reformasi Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Kejahatan dan Administrasi Mo Vol. 2 No. 1 (2024): Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Lokal Vol. 1 No. 2 (2020): Hukum dan Keadilan Sosial: Refleksi Peran Negara dalam Perlindungan dan Kesejah Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig