Articles
25 Documents
<![CDATA[Keterlibatan Kelompok LGBT dalam Piala Dunia Qatar 2022 : Analisis dari Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Tiano, Haki]]>;
<![CDATA[Saleh, Saleh]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i1.1
<![CDATA[Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia dengan jumlah anggota FIFA yang bahkan melebihi keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar menimbulkan kontroversi global terkait pelarangan kampanye LGBT yang dinilai bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah aturan hukum Qatar, doktrin HAM internasional, serta fakta sosial yang muncul selama penyelenggaraan Piala Dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan simbol maupun kampanye LGBT di Qatar berlandaskan syariat Islam dan sistem hukum nasional, sehingga tidak dimaksudkan untuk merampas HAM kelompok LGBT, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap norma sosial, agama, dan hukum negara tuan rumah. Kontroversi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara prinsip universal HAM dan kedaulatan hukum nasional. Oleh karena itu, seharusnya ajang olahraga internasional tidak dijadikan arena politik identitas, melainkan tetap berfokus pada nilai sportivitas dan persatuan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Sepeda Motor Ilegal di Media Sosial: Analisis Kasus Polresta Banyumas ]]>
<![CDATA[Sandra, Thalita Afradilla]]>;
<![CDATA[Putri, Nanda Rizka]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i1.2
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat peluang interaksi sosial semakin luas tidak terbatas ruang dan waktu, media sosial Facebook melalui fitur marketplace memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli beli. Salah satu transaksi yang ditemukan adalah jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang Berdasarkan pasal 480 KUHP yang tergolong sebagai penadahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilaya Polresta Banyumas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum sekaligus faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum jual beli sepeda motor tanpa dokumen di wilayah Polresta Banyumas. Penelitian ini di desain dengan metode yuridis empiris. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan literatur riview, serta di analisis dengan metode deskriptif _ analitis. Hasil penelitian menunjukanPolresta Banyumas telah menangani beberapa perkara jual beli sepeda motor tanpa dokumen, selain dapat diancam pasal 480 dan 481 KUHP pelaku jual beli sepeda motor juga dapat di kenakan pasal UU ITE. Polresta Banyumas merasa sulit dalam melacak indikasi jual beli sepeda motor tanpa dokumen.]]>
<![CDATA[Penguasaan Air Oleh Negara Sebagai Sarana Mewujudkan Kemakmuran Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013) ]]>
<![CDATA[Alfitri, Alfitri]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 2 (2020): Hukum dan Keadilan Sosial: Refleksi Peran Negara dalam Perlindungan dan Kesejah ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i2.3
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implikasi putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan air, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penguasaan air oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengetahui tanggungjawab Negara dalam penguasaan air oleh Negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (No.85/PUU-XI/2013). Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, penelitian ini menggunakan Teknik Libray Research (Studi Kepustakaan) Undang-Undang yang digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU/XI/2013.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hak penguasaan Negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memposisikan Negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat,Undang-Undang Sumber Daya Air menjelaskan mengenai “hak menguasai negara” makna memiliki memiliki pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Perlunya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Ghazysan, Naufal Alya]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 2 (2020): Hukum dan Keadilan Sosial: Refleksi Peran Negara dalam Perlindungan dan Kesejah ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i2.4
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan permasalahan baru, hal ini sudah berlangsung sejak lama. Namun selama ini selalu dirahasiakan dan ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Artikel ini membahas tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuan peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan adalah metode yuridis normatif serta menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (Library Research). Wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan guna melengkapi data sekunder. Terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas ketersediaan sumber daya manusia yang aktif hanya berjumlah empat orang. Sehingga jabatan fungsional tidak terisi yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja lembaga. Adanya perempuan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami dan keberanian melakukan pelaporan itu tidak ada. Sehingga untuk meyakinkan perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka memiliki hak untuk diperjuangkan]]>
<![CDATA[Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di BNN Kabupaten Banyumas) ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Deni]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 2 (2020): Hukum dan Keadilan Sosial: Refleksi Peran Negara dalam Perlindungan dan Kesejah ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i2.5
<![CDATA[Asesmen Terpadu merupakan program yang bertujuan untuk menekan angka permintaan terhadap narkotika dan upaya represif terhadap penyalahguna narkotika dan menekan over capacity serta kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis proses Asesmen Terpadu di BNNK Banyumas dan implementasi asas Restorative Justice dalam progam Asesmen tersebut. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum. Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan penggabungan teori-teori hukum dan praktik hukum positif kemudian mengambil kesimpulan. Pelaksanan TAT di BNNK Banyumas sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pada tahap pelaksanaan TAT juga berpedoman pada asas Restorative Justice baik pada awal pengajuan permohonan sampai dengan pelaksanaan TAT. Proses pelaksanaan asesmen terpadu didahului oleh penerimaan surat permohonan dari pemohon dalam hal ini adalah penyidik. Hasil analisis medis dan analisis hukum dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan asesmen sebagai bahan pertimabngan dalam perumusan kesimpulan. Ketua Tim TAT melakukan case conference dengan acara penyampaiaan hasil analisis dan kesimpulan medis serta analisis dan kesimpulan hukum oleh tim hukum dan tim medis. Program TAT didasarkan pada teori Restorative Justice dengan maksud agar penjatuhan hukuman tidak hanya sebatas hukuman pidana saja melainkan ada proses rehabilitasi yang dapat dilaksanakan oleh BNN atau instansi terkait.]]>
<![CDATA[Implementasi Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum BNNK Purbalingga ]]>
<![CDATA[Anugrach, Shendria Melva]]>;
<![CDATA[Maulana, Lukni]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i1.6
<![CDATA[Narkotika merupakan zat atau obat sangat berbahaya. Terhadap kasus Narkotika bahwa setiap penyalahguna atau korban narkotika harus menjalani Rehabiltasi. Dalam hal ini sudah jelas bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Akan tetapi penerapan rehababilitasi dalam proses penyidikan yang berlangsung di wilayah hukum BNNK Purbalingga tidak demikian, untuk terlaksananya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika harus mendapatkan persetujuan dari pihak tim assesment. Dapat dilihat dari data yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi pada tahap penyidikan pada tahun 2020 hingga 2023 terdapat 4 kasus yang di tangani oleh Penyidik BNNK Purbalingga, hanya 1 yang mendapatkan rehabilitasi pada saat penyidikan berlangsung. Keputusan itu diambil dari pengajuan tim assessment kepada majelis hakim tentang kelayakan terdakwa untuk menjalani program rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui penerapan rehabilitasi dan hambatan dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada saat penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dan observasi terhadap tim assessment pada proses penyidikan tersangka di BNNK Purbalingga Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tim assessment yaitu tim hukum dan tim medis untuk menerapkan peraturan tentang penerapan rehabilitasi pada saat proses hukum berlangsung sehingga program rehabilitasi tersebut dapat diterapkan secara maksimal dan lembaga atau balai rehabilitasi untuk ikut serta menerapkan peraturan tentang penerapan rehabilitasi supaya hak-hak penyalahguna dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Analisis Penjatuhan Pidana Bagi Pelanggar Ketertiban Umum Pada PPKM Level 3 (Studi Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/Pn Kpn) ]]>
<![CDATA[Kurnia, Farikh Hariyadi Berbudi]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 2 (2020): Hukum dan Keadilan Sosial: Refleksi Peran Negara dalam Perlindungan dan Kesejah ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i2.7
<![CDATA[Penelitian ini didasari oleh Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang klasifikasi perkara Pelanggaran Ketertiban Umum Nomor 5/Pid.C/2021/PN Kpn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana ketertiban umum pada Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dalam peraturan perundang-undangan serta penerapan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana menurut Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor 5/Pid.C/2021/PN.Kpn. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data pokok yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan Pengadilan Negeri Kepanjen kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dinilai kurang tepat. Hal ini didasarkan pada klasifikasi perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu pelanggaran ketertiban umum bukan suatu tindak pidana berupa kejahatan. Maka lebih tepat penjatuhan putusan pengadilan pada perkara ini adalah sanksi administratif dengan besaran denda administratif paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan dengan pertimbangan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.]]>
<![CDATA[The Dynamics of Regional Trade Agreements: Indonesia’s Policy Responses to RCEP ]]>
<![CDATA[Sari, Septiana]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i1.8
<![CDATA[Regional Comprehensive Economic and Partnership (RCEP) is an international agreement consisting of ASEAN and Non-ASEAN countries (Australia, China, Japan, New Zealand, and South Korea). It could positively or negatively impact the Indonesian economy, so it is necessary to conduct a preliminary assessment after Indonesia signs the Agreement. This research uses the normative judicial method by conducting a literature study. This research uses primary and secondary legal material and uses secondary data. This descriptive-analytical research explains the Regional Comprehensive Economic and Partnership Agreement provisions by linking them to the basis of Indonesian law. RCEP is used to expand and deepen ASEAN’s involvement with five Non-ASEAN countries. RCEP can strengthen trade relations between its members by reducing tariffs, including export and import relations. RCEP can increase the value of an investor’s foreign investment in Indonesia. MSMEs are a form of economy that has an essential role in the Indonesian economy and has room in the RCEP agreement. As a multilateral agreement, conflict and economic inequalities between members are possible. Therefore, Indonesia must carefully consider the steps.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengguna Mango Live Streaming sebagai Media Pornografi ]]>
<![CDATA[Akhilla, Zahrotul]]>;
<![CDATA[Saputra, Wandi]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i1.9
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai aplikasi digital berbasis live streaming yang memudahkan interaksi antar pengguna. Namun, kemajuan ini juga memunculkan potensi penyalahgunaan, salah satunya melalui aplikasi Mango Live Streaming yang kerap digunakan sebagai sarana penyebaran konten pornografi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan aplikasi tersebut dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran pornografi melalui aplikasi live streaming termasuk kategori tindak pidana yang dapat dijerat dengan sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat melibatkan pihak penyedia platform apabila terbukti lalai melakukan pengawasan terhadap konten. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, regulasi teknologi, dan kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi penyalahgunaan aplikasi digital sebagai media penyebaran pornografi.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kondisi Tertekan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN) ]]>
<![CDATA[Dewi, Rieneke Firstyaningrum Kumala]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 1 No. 2 (2020): Hukum dan Keadilan Sosial: Refleksi Peran Negara dalam Perlindungan dan Kesejah ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v1i2.10
<![CDATA[Ratio decidendi dalam memberikan putusan kepada terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sangatlah diperlukan, hal ini agar dapat memberikan rasa keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. majelis hakim memutus terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif, dengan metode pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Ratio decidendi dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, terdakwa mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf. Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa sudah tepat, yaitu apabila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maka ada persesuaian antara alat-alat bukti tersebut. Penulis sependapat dengan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun sebagai pembinaan terhadap diri anak yang bertujuan agar anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari.]]>
