cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sapardiyono
Contact Email
admin@majukaryayogyakarta.com
Phone
+628122708087
Journal Mail Official
admin@majukaryayogyakarta.com
Editorial Address
Jl. Brigjen Katamso No 13 Wates Kulonprogo Yogyakarta
Location
Kab. kulon progo,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Suara Edukasi Hukum
Published by Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 30908469     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Suara Edukasi Hukum (SEH) is a peer-reviewed academic journal published biannually in May and October. It serves as a platform for legal scholars, researchers, practitioners, and students to contribute to the development of legal science through academic articles and research findings. Published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) International License, SEH promotes the open dissemination of knowledge for non-commercial purposes. Focus and Scope: SEH welcomes submissions related to, but not limited to: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law Law and Society Interdisciplinary studies in Legal Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Analisis Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2014 Mengenai Pengemis dan Sanksi Pemberi di Kabupaten Purworejo Irma Tusmawati; Sofiatun
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/cenee641

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakan Peraturan Daerah (Perda) No. 08 Tahun 2020 di Kabupaten Purworejo, yang merupakan revisi atas Perda No. 08 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan yang lebih terfokus terkait pengemis dan sanksi bagi pemberi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan perda tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang meneliti ketentuan hukum dan studi lapangan untuk melihat dampaknya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama penegakan perda ini adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan koordinasi antar-lembaga. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya sosialisasi yang lebih intensif, pendekatan yang lebih humanis, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar perda dapat diterapkan secara optimal dan berdampak positif pada pengurangan aktivitas mengemis di Purworejo.
Patologi Sosial dalam Kasus Human Trafficking di Kamboja Berdasarkan Tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam Perspektif Sosiologis Noor Fadhilla Sukma; Suara Ragil Amara Rizky; Fadhila Pudy Astuti Shahida; Meyliana Saputri; Gigih Fegal Pradana
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/gfzjwb35

Abstract

Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk kejahatan serius yang bukan hanya melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi juga merupakan salah satu bentuk dari patologi sosial yang ada di masyarakat. Korban mengalami eksploitasi fisik, ganguan psikologis, mental dan sosial, namun belum ada perlindungan hukum yang maksimal bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dari perspektif sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji normal hukum dan mengkaitkannya dengan realita yang di alami korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum yang diberikan sudah tepat namun pada implementasinya masih cukup terhambat. Maka perlu adanya pendekatan hukum agar perlindungan bagi korban juga menyentuh aspek kemanusiaan secara komprehensif.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN MONEY POLITICS DI KABUPATEN PURWOREJO BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Nur Aprilyani Muhamad; Eka Septiya Ambarani
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/760wfb37

Abstract

Politik uang yang begitu merajalela bagaikan nyamuk yang mengganggu, terlihat dan terdengar jelas namun tidak pernah tertangkap. Pemilu yang diharapkan dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas demi mewujudkan cita-cita rakyat, namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang merupakan salah satu "pesta demokrasi" ini justru mempertontonkan perilaku-perilaku curang, kebohongan dalam berkampanye bahkan membodohi masyarakat melalui janji-janji manis yang mungkin tidak masuk akal secara logika. Tidak hanya melalui janji-janji manis, biasanya politik uang juga identik dengan pemberian uang, barang, atau doorprize pada saat kampanye yang membuat peserta kampanye merasa tertarik untuk memilih calon peserta pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku politik uang, bahkan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tidak dapat menegurnya. Itulah fenomena politik uang yang terus terjadi di Indonesia namun selalu gagal dihilangkan ketika pesta demokrasi atau pemilu berlangsung Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan menganalisa Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Hukum Telematika Nadia Safira Febiyani; Diva Sabila Risqi; Titik Purwaningsih; Delta Janin Awana; Miftakhul Rokhman
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/ca60ev53

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pertukaran data pribadi. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi, terutama ketika data tersebut disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia dari perspektif hukum telematika. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, studi ini menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun untuk menjamin hak privasi warga negara, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pemahaman masyarakat, kurangnya infrastruktur hukum digital, serta tantangan teknis dalam pengawasan data di ruang siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum telematika secara komprehensif untuk menjamin perlindungan data pribadi secara efektif dan berkelanjutan di era digital.
Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Alun-alun Kabupaten Purworejo Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 Ponco Nugroho; Afif Khoirul Anam
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/k56f9y69

Abstract

Kawasan Alun-alun Kabupaten Purworejo merupakan salah satu tempat Refresing keluarga yang sering dikunjungi, dan menjadi hal lumrah jika banyak kendaraan yang terparkir di sepanjang tepi jalan area Alun-alun. Sesuai dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di kawasan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Alun-alun Kabupaten Purworejo berdasarkan Perda No. 11 tahun 2023 berjalan cukup baik. Dalam hal komunikasi, pemerintah Kabupaten Purworejo telah berhasil mentransmisikan kebijakan ini dengan baik, meskipun masih belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis. Pelatihan dan bimbingan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas juru parkir, meski sikap juru parkir masih perlu diperbaiki. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan.
Evaluation of the Achievement of 30% Women's Representation in the DPRD Purworejo Period 2024 - 2029 based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections Sapardiyono; Sobirin; Ahmad
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/na04sq31

Abstract

This research examines women's representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Purworejo Regency in the 2024 General Election (Pemilu), with a focus on the implementation of the minimum quota of 30% female legislative candidates based on applicable regulations. The research method used is empirical juridical, which is a combination of legal analysis of laws and regulations related to women's representation and empirical data collection through official statistics and interviews with members of the local Election Supervisory Agency (Bawaslu). The results show that although quota regulations have been administratively implemented, women's representation has only reached around 20%, still below the target mandated by Law No. 7/2017. Structural barriers such as the dominance of economic capital, political networks, as well as patriarchal cultural factors and gender stereotypes still limit women's broad participation. In addition, voter trust in female candidates is also a significant challenge. This research recommends regulatory reforms that not only regulate candidate quotas, but also affirmation mechanisms in determining elected candidates and strengthening women's political capacity. Changes in political culture that are inclusive and gender-friendly are also considered crucial to increase women's representation in a real and sustainable manner at the local level.
Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia Probo Pribadi S.M
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/scqmr871

Abstract

The right to freedom of religion is one of the most fundamental human rights and cannot be diminished under any circumstances, including during emergencies. This article discusses the strategic position of the right in the Indonesian constitution as well as the actual challenges in its implementation. This research uses a normative legal approach by analyzing laws and regulations, legal theories, international comparative practices, and Constitutional Court decisions. The results of the study show that the constitutional guarantees in Articles 28E, 28I, and 29 of the 1945 Constitution, which are strengthened through the ratification of the ICCPR, have not been fully implemented evenly. There are still obstacles in the form of exclusive regulations, discriminatory bureaucratic practices, and social pressure on minority groups. Therefore, concrete steps are needed from the state to provide inclusive legal protection, in line with the spirit of the constitution and the values of Pancasila. This study is expected to be an academic contribution in strengthening the guarantee of freedom of religion in Indonesia in a sustainable and equitable manner  
KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM: MENUJU PERADILAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS Alfian Dj DJafar
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/w0k18556

Abstract

The Judicial Commission (KY) plays a crucial role in maintaining the honor and conduct of judges in Indonesia, established in response to the weak internal oversight of the Supreme Court (MA). However, the effectiveness of the KY is hampered by limited authority and an inability to firmly address violations. Data reveals that 29 judges were involved in corruption cases between 2011-2024, with bribery values reaching Rp 107.9 billion, reflecting a failure of internal oversight. Efforts to weaken the KY's authority undermine its original purpose, which stemmed from the proliferation of legal mafia and the judiciary's failure in internal supervision. Overlapping regulations, such as Article 32A paragraph (1) of Law No. 3 of 2009, which still grants oversight authority to the MA, often lead to conflicts between the two institutions. The presence of the KY as a crucial check and balances mechanism is essential to address misconduct caused by low judicial moral integrity, controversial rulings, limited public reporting avenues, and the esprit de corps culture. Therefore, the KY functions as an external oversight body to strengthen law enforcement, ensure judges adhere to ethical codes, and guarantee justice for the community.
Dialektika Hukum dan Identitas dalam Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Gorontalo Nijam Hiliwilo; Fence M. Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/06fh9b59

Abstract

This research discusses Decision Number 67/Pdt.P/2024/PN Gto at the Gorontalo District Court regarding a request to change a child's name from "Nadelia Nazwa Putri Baune" to "Aurel Syahwana Putri Baune," filed by the parents for administrative convenience. The study focuses on analyzing the judges' legal considerations in granting the application, emphasizing the relationship between compliance with formal norms, the relevance of the reasons presented, and the social sensitivity inherent in the case. Data was collected thru a study of judgment documents, interviews with judges, and analysis of relevant legal literature. The research results show that judges use a combination of legal-formal considerations based on the Population Administration Law and the principle of expediency, which emphasizes the smooth administration of children. Although the applicant's reasons were considered simple, the judge still deemed the application valid because it did not contradict the law, did not harm third parties, and was supported by administrative evidence and witnesses. However, critical analysis shows that the judges' ratio decidendi tends to be more pragmatic than in-depth, potentially setting a permissive precedent in similar cases. In conclusion, this decision reflects legal practices that are responsive to societal needs, but it still requires strengthening legal argumentation standards to balance legal certainty, justice, and utility.
Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Ekonomi Digital Antara KPPU terhadap Google LLC Yuniar Supu; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Hidayat Muhtar
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/34z4hw33

Abstract

This research discusses the enforcement of business competition law in Indonesia thru a case study of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) against Google LLC in the Google Play Billing System case. The enactment of Law Number 5 of 1999 marked a structural correction to past monopolistic practices, but new challenges emerged in the digital economy, characterized by the dominance of global platforms, network effects, and data power. The KPPU's decision in 2025, which imposed an administrative fine of Rp202.5 billion on Google LLC, proves that competition law is still relevant for regulating modern digital practices, particularly regarding Article 17 on the prohibition of monopoly practices and Article 25 paragraph (1) letter b on the abuse of dominant position. This analysis shows that Google's policy requiring the use of its internal payment system limits consumer choice, hinders local developers, and narrows the space for innovation. This finding confirms that competition law serves as a corrective instrument to protect the public interest while also fostering a healthy business climate. However, the normative limitations of Law No. 5/1999 in addressing the complexities of the digital market create an urgent need for regulatory reform, including the formation of a more precise and adaptive Digital Market Law. This research is expected to enrich academic discourse and serve as a practical reference for strengthening competition law instruments in the face of global technology company dominance.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2026): Vol 2 No 1 2026 Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025 Vol 1 No 1 (2025): Vol 1 No 1 2025