cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junaidi
Contact Email
jurnallexlibrum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kol. H. Animan Achad (d/h Jln. Sukabangun II) KM. 6.5 Lr. Suka Pandai No. 1610. Palembang, Indonesia.
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 26219867     DOI : https://doi.org/10.46839/lljih
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Published by the Palembang Youth Pledge College of Law (STIHPADA) which aims to be academic media for discussing legal science issues. Contains scientific writing, summaries of research results, book reviews, and ideas. The editorial team invites lecturers, experts, students, practitioners and the public who are interested in expressing their thoughts into scientific writing. Publishing schedule 2 (two) times year in June and December. Submissions must be guided by scientific writing methods and writing instructions as attached.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 215 Documents
 16   17   18   19   20 
TELAAH KRITIS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENJADI KURIR NARKOTIKA Djufri, Darmadi; Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i2.798

Abstract

Abstrak Upaya refresive Badan Narkotika Nasional untuk mereduksi peredaran narkotika yang menjadikan anak dibawah umur menjadi kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: a. melakukan Razia, b. Operasi pemberantasan penyelundupan narkoba, c. Terapi/pegobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika secara umum meliputi faktor dari segi padatnya jumlah penduduk Indonesia, faktor dari segi letak geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kendala dari segi rehabilitasi, faktor dari segi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. selain itu adapun yang menjadi kendala dalam pemberantasan perantara narkotika meliputi faktor dari segi modus operandi yang digunakan semakin canggih sehingga sulit untuk dilacak oleh petugas, faktor dari segi teknologi informasi aparat penegak hukum yang masih terbatas, dimana teknologi yang dimilki oleh aparat penegak hukum tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang semikin canggih yang dimilki oleh perantara narkotika. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Narkotika Abstract Refresive efforts by the National Narcotics Agency to reduce the circulation of narcotics which turns minors into narcotics couriers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as follows: a. conduct raids, b. Operations to eradicate drug smuggling, c. Therapy / treatment and rehabilitation of drug addicts.Inhibiting factors in eradicating narcotics crimes in general include factors in terms of the dense population of Indonesia, factors in terms of the geographic location of Indonesia which is an archipelagic country, obstacles in terms of rehabilitation, factors in terms of implementation of Law Number 35 of 2009 In addition, the obstacles in eradicating narcotics intermediaries include factors in terms of the modus operandi used which is increasingly sophisticated making it difficult for officers to track them, factors in terms of law enforcement officers' information technology which is still limited, where the technology owned by law enforcement officers is not comparable with the development of increasingly sophisticated technology owned by narcotics intermediaries.
PELAKSANAAN PERAMPASAN BARANG (ASET) TERKAIT HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA Djufri, Darmadi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.800

Abstract

Abstrak Pelaksanaan perampasan barang (aset) yang terkait hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa pengacara negara mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi:1. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi; 2.Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan; 3.Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan; 4.Terdakwa diputus bebas; 5.Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajukan antara lain karena penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup bukti dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidana ditindak lanjuti. Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR jika penyidik menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Kata Kunci : Perampasan Aset, Gugatan, Jaksa Pengacara Negara Abstract The implementation of confiscation of goods (assets) related to the proceeds of corruption by the state attorney's attorney has specific characteristics, namely it is carried out after criminal proceedings are no longer possible to process because they are faced with certain conditions as referred to in Articles 32, 33, 34, 38C of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, even though there have been losses in state finances. Without prior criminal proceedings, the possibility of civil lawsuits for corruption cases is closed. Such specific legal conditions include: 1. After an investigation was carried out, it was found that there was insufficient evidence of a criminal act of corruption; 2. The suspect died during the investigation; 3. The defendant died during the trial court examination; 4. The accused was acquitted; 5. It is suspected that there are proceeds of corruption that have not been confiscated for the state even though the court decision has permanent legal force. Civil lawsuits for criminal acts of corruption were filed partly because investigators failed to find sufficient elements of evidence in criminal acts of corruption, making it impossible for criminal proceedings to be followed up. The definition of insufficient evidence in Article 32 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law is if the investigator considers that the elements of the criminal act of corruption have not been fulfilled with the evidence they have.
Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perampokan Dengan Modus Kencan Sesama Jenis Di Kota Palembang Yulianti, Marini; Zahri, Saipuddin; Hasan, KN Sofyan
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.805

Abstract

This robbery belongs to the category of acts involving the use of violence, which is now becoming increasingly common. The same-sex date robbery, a prison sentence has been imposed on the perpetrator, with a one-year to six-month sentence reduced during full detention. In addition, the accused is asked to remain in custody in accordance with the applicable material criminal provisions and qualify for conviction according to evidence and inspection. Law enforcement against the crime of homophobia is faced with constraints due to its own legal factors, namely the absence of regulations so necessary to enforce the law, and enforcing factors, such as lack of means and facilities, the number of cases, and incomplete files. A situation where public awareness of the law is low and public participation in law enforcement is increasing.
KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i2.809

Abstract

Abstrak Penerapan diskresi melalui pendekatan Restorative justice sebagain suatu model mediasi Penal di Instansi Kepolisdian Republik Indoensia menjadi hal penting sebagai wujud mekanisme informal dan non ajudikatif dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana pelaku, korban dan masyarakat mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan. Pendekatan Restorative justice bertujuan untuk merubah pengarahan hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan mudahnya memidanakan seseorang. Prosedur melakukan Diskresi dengan penerapan Mediasi Penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan menggunakan dasar hukum Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, 27 Juli 2018. Kata Kunci : Kewenangan, Diskresi, Penegakan Hukum Pidana Abstract The application of discretion through the Restorative justice approach as a Penal mediation model at the Police Agency of the Republic of Indonesia is important as a form of informal and non-adjudicative mechanism in dealing with conflicts or crime problems where perpetrators, victims and the community take an important role in decision making. The Restorative justice approach aims to change the direction of criminal law by changing its focus on the needs of victims and improving public order compared to the ease with which someone can be convicted.The procedure for carrying out Discretion by implementing Penal Mediation carried out by the Indonesian National Police using the legal basis of the Chief of Police Circular Letter Number: SE/8/VII/2018, July 27 2018. Keywords: Authority, Discretion, Criminal Law Enforcement
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PRILAKU PORNOGRAFI MELALUI MEDIA Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i1.810

Abstract

Abstrak Sebagai makhluk sosial di tengah peradaban yang modern, maka kita akan selalu dihadapkan dengan masalah kejahatan, terkhusus kejahatan dengan menggunakan media sosial. Permasalahan pornografi menjadi pembicaraan dari dahulu hingga sekarang. Berbagai pro dan kontra muncul menyangkut apakah pornografi pantas untuk menjadi urusan negara ataukah merupakan wilayah privat dimana negara tidak perlu ikut campur mengurusi masalah pornografi. Pornografi menyangkut kepentingan masyarakat sehingga negara harus hati-hati menentukan kebijakan. Salah satu yang penting untuk menjadi masukan adalah menyangkut pornografi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi dengan menggunakan media sosial telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU Pornografi diliohat sebagai aturan yang bersifat khusus (lex specialis) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP, tetapi tidak ada pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di internet, khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang ada akan saling melengkapi. Batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasan pronografi di internet diatur dalam UU ITE. Kata Kunci : Peradaban, Pronografi, Penegakan Hukum Abstract As social beings in the midst of modern civilization, we will always be faced with the problem of crime, especially crimes using social media. The problem of pornography has been the talk of the past until now. Various pros and cons emerged regarding whether pornography deserves to be a matter of the state or is it a private area where the state does not need to intervene in dealing with pornography issues. Pornography concerns the interests of society so that the state must carefully determine policies. One of the things that is important to be input is regarding pornography in relation to the protection of women and girls. Sanctions for creators and disseminators of pornographic content using social media are regulated in Indonesian positive law, namely: the Criminal Code; Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The Pornography Law is seen as a special rule (lex specialis) from the ITE Law and the Criminal Code in pornography crimes via the internet. Pornography is part of the content that violates decency which is referred to as Article 27 paragraph (1) of the ITE Law and the Criminal Code, but there is no conflict in regulating pornography crimes on the internet, especially between the Pornography Law and the ITE Law. Instead, existing laws and regulations will complement each other. The definition or definition of pornography is regulated in the Pornography Law and the way pornography is distributed on the internet is regulated in the ITE Law. Keywords: Human civilization, pornography, law enforcement
AKSIOMA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v3i2.811

Abstract

Abstrak Masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks di era industrialisasi sekarang. Oleh karena itu, diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Pekerja dapat melakukan upaya hukum terkait dengan pemutusan hubungan kerjanya guna terselesainya masalah tersebut. Langkah-langkah penyelesaian perselisihan tersebut adalah dengan menggunakan (1) lembaga perundingan bipartit, (2) lembaga konsiliasi, (3) lembaga arbitrase, (4) lembaga mediasi, dan (5) pengadilan hubungan industrial, dan jikalau masih belum ditemukan tiitk terang, maka masing-masing pihak dapat melakukan Upaya Hukum. Masing-masing lembaga ini mempunyai kewenangan absolut yang berbeda dalam menyelesaikan empat jenis perselisihan hubungan industrial. Apabila pihak pengusaha tidak dapat memberikan hak-hak pekerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak pekerja dapat melakukan upaya hukum melalui beberapa macam perundingan antara lain perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase serta di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Kata Kunci : Perselisihan, Konflik Kepentingan, Perlindungan Hukum Abstract The problem of industrial relations disputes has become increasingly increasing and complex in the current era of industrialization. Therefore, institutions and mechanisms for resolving industrial relations disputes are needed that are fast, appropriate, fair and inexpensive. Employees can take legal action related to termination of employment in order to resolve the problem. The steps for resolving these disputes are to use (1) a bipartite negotiating institution, (2) a conciliation institution, (3) an arbitration institution, (4) a mediation institution, and (5) an industrial relations court, and if there is still no clear point found, then each party can take legal action. Each of these institutions has different absolute authority in resolving four types of industrial relations disputes. If the employer is unable to provide the worker's rights as stipulated in the applicable laws and regulations, the worker can take legal action through several types of negotiations, including bipartite negotiations, mediation, conciliation, arbitration as well as at the Industrial Relations Court and the Supreme Court. . Keywords: Dispute, Conflict of Interest, Legal Protection
SUATU RENUNGAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i1.812

Abstract

Abstrak Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman kepada Hukum Islam (yang diambil asas-asasnya), Hukum Adat (yang diambil asas-asasnya) dan Hukum Barat (yang diambil sistimatikanya). Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam berhukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal dan keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat sebagai pembaharuan dan pengembangan hukum di Indonesia. pembangunan dan pembaharuan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Kata Kunci : Keadilan, Pembangunan Hukum, Pembaharuan Hukum Abstract Justice is an abstract value that needs to be embodied in the form of legal norms as a means of realizing these values in social life guided by Islamic Law (which takes its principles), Customary Law (which takes its principles) and Western Law (which takes its principles). the systematics). Prioritizing values, especially the value of justice in sentencing, does not contradict the universal aims of law and it is this justice that essentially must be created in society as a renewal and development of law in Indonesia. the development and renewal of law should be seen as a whole through a holistic approach, bearing in mind that law is not just a formality or dealing with mere normative issues, but rather its cultural elements need to receive more attention apart from its structure and substance. Legal development for the future, not merely legal compliance, but how the law should really be able to realize justice. Keywords: Justice, Legal Development, Legal Renewal
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Nurillah, Isma; Arista, Windi; Indriani, Santi; Vitriana, Novita
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.822

Abstract

Abstract Children who are in conflict with the law in the process often get pressure so that it affects their physical and psychological conditions. Whereas the child has the right to receive social rehabilitation and social reintegration and has also been regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 26 of 2018 concerning Social Rehabilitation and Social Reintegration for Children in Conflict with the Law. In addition, in the juvenile criminal justice process, children's rights must be protected at every stage, as a form of respect for children's human rights. The formulation of the problem in this study is how the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system and how the application of diversion to children in conflict with the law in the criminal justice system. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study state that in the criminal justice process, children must prioritize children's rights, and must get protection from every stage as a form of respect for children's human rights which are applied in the Juvenile Justice System Act with the concept of diversion. Keywords: children in conflict with the law; juvenile criminal justice process; diversion; children's rights
KEDUDUKAN HUKUM ADAT SEBAGAI ATURAN HUKUM NASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Patricia, Tiara; Gunawan, Chyntia; Selly, Jeane N.
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v12i1.828

Abstract

The position of customary law within Indonesia’s legal system remains significant, and various domains of adat law continue to play an essential role in addressing contemporary issues and conflicts in the era of globalization. This article relies primarily on secondary data, gathered through literature review, examination of relevant legal sources, and online research pertaining to the subject matter. The data obtained are qualitative in nature. In terms of its standing, customary law holds an equal place to other legal norms within Indonesia’s legal framework, although its application is limited to Indonesian citizens and it remains unwritten. The 1945 Constitution acknowledges the existence of adat law as an unwritten legal system, yet the state prioritizes statutory written law such as legislation to maintain public order and legal certainty. Certain areas of adat law, such as customary inheritance and land law, remain particularly relevant today. Adat law embodies behavioral norms governing Indigenous Indonesians, is not codified into formal statutes, and carries binding force. In the formation of laws or qanuns in Aceh, legislative bodies are required to consider customary law as it represents the living legal consciousness of the community.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Jual Beli Di Internet Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Mardiyati, Siti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.837

Abstract

Abstract Buying and selling via the internet (e-commerce) all the formalities usually used in conventional transactions are reduced, where consumers can collect and compare information such as goods and services more freely without being limited by territorial boundaries (borderless), e-commerce not only provides convenience for consumers, but this development makes it easier for producers to market products that affect cost and time savings. Legal certainty for electronic transactions on the Internet in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and legal action for one of the parties, namely consumers, when they are harmed in electronic transactions on the Internet, the results obtained are that business actors when offering business products via the internet must provide correct information. so that legal certainty to consumers in the future if there is a dispute over goods that do not come or are lost. Keywords: Accountability, Consumers, Buying and selling, Internet.

Page 18 of 22 | Total Record : 215

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2025): Juni Vol. 11 No. 1 (2024): Desember Vol. 10 No. 2 (2024): Juni Vol. 10 No. 1 (2023): Desember Vol. 9 No. 2 (2023): Juni Vol. 9 No. 1 (2022): Desember Vol. 8 No. 2 (2022): Juni 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 Vol. 8 No. 1 (2021): Desember 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue