cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Junaidi
Contact Email
jurnallexlibrum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
Jln. Kol. H. Animan Achad (d/h Jln. Sukabangun II) KM. 6.5 Lr. Suka Pandai No. 1610. Palembang, Indonesia.
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 26219867     DOI : https://doi.org/10.46839/lljih
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Published by the Palembang Youth Pledge College of Law (STIHPADA) which aims to be academic media for discussing legal science issues. Contains scientific writing, summaries of research results, book reviews, and ideas. The editorial team invites lecturers, experts, students, practitioners and the public who are interested in expressing their thoughts into scientific writing. Publishing schedule 2 (two) times year in June and December. Submissions must be guided by scientific writing methods and writing instructions as attached.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 215 Documents
 15   16   17   18   19 
E-LHKPN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH Moelyono, Tomi Hadi; Rosalind, Maria; Resta Erlina, Maria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.653

Abstract

Abstrak Penyelenggara negara kerap menjadi salah satu pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pada saat terjaring dalam sebuah kasus korupsi. harta kekayaan mereka sering kali melebihi dari pendapatan secara sah dari yang sehamsnya mereka terima. Sistem pencegahan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Elektronik tampak terlihat sebagai formalitas belaka melihat lemahnya sanksi yang diberikan. Perlu adanya penguatan sanksi yakni melalui RUU Perampasan Aset dengan proses membalikan beban pembuktian kepada penyelenggara negara sehingga pengawasan terhadap peningkatan kekayaan tidak sah menjadi lebih kuat dan harta rampasan tersebut dapat digunakan untuk masyarakat luas. Kata Kunci: Korupsi, Penyelenggara Negara, Illicit Enrichment, Pembalikan Beban Pembuktian, Restorative Justice. Abstract State administrators are often one of the parties involved in corruption. When caught in a corruption case. their assets often exceed their legal income than they should receive. The prevention system for Reporting on State Administrators' Assets through Electronic appears as a mere formality given the weakness of the sanctions imposed. There needs to be a better sanction, namely through the Bill on Confiscation of Assets with the process of reversing the burden of proof to state administrators so that the increase in wealth does not become stronger and the confiscated property can be used for the wider community.
Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia Oktarina, Evi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v8i2.656

Abstract

Abstrak Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya Undang-Undang. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran dan pembaharuan cara berpikir di bidang Hukum Tata Negara.Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis. Sehingga dalam pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. Dimana rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan. Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Politik Hukum Abstract Legal politics is used as a basic guideline in the process of determining values, establishing, establishing and developing national law in Indonesia. Given the interrelationship between constitutional law and social changes, it is clear that what is important in constitutional law is not just studying the constitution and laws and regulations, but more emphasis should be placed on the process of enacting laws. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed. Constitutional Law does not only pay attention to the formal point of view, but also the functional point of view, so that it will always be dynamic. So that in forming laws and regulations, they should stick to the goals of the state to be achieved in making a legal product. Where a sense of justice, usefulness and legal certainty for the community is always accommodated in every law that is created.
Urgensi Wajib Militer Pada Negara Yang Majemuk RS, Iza Rumesten
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.657

Abstract

Abstrak Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia rentan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengarah pada konflik eksternal maupun internal. Walaupun disisi lain kemajemukan juga dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju jika mampu dikelola dengan baik. Permasalahan yang dibahas adalah 1. Apa dasar hukum wajib militer diberlakukan pada bangsa Indonesia. 2. Apa urgensi wajib militer diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan perbandingan, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 1). Dasar hukum wajib militer diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Landasan operasional pelaksanaan wajib militer diatur dalam: a. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, b. UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, c. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. d. UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 2) Wajib militer urgen dilakukan karena ancaman nyata akan eksistensi keutuhan bangsa dan negara tidak mungkin hanya diletakan pada TNI. Perang yang terjadi pada masa sekarang bukan hanya perang dengan menggunakan kekuatan militer, tapi jauh lebih modern yang dampaknya jauh lebih mengerikan. Kata Kunci: Majemuk; Negara; Wajib Militer Abstract The plurality of the Indonesian people is prone to causing conflicts of interest that can lead to external and internal conflicts. Although on the other hand, the plurality can also make Indonesia a developed country if it can be managed properly. The problems discussed are 1. What is the legal basis for compulsory military service applied to Indonesia People? 2. What is the urgency of compulsory military service for all Indonesian citizens? The methodology used in this research is normative. The approach used in this study is a statutory approach, and comparison, drawing conclusions deductively. Based on the research conducted, it can be concluded 1). The legal basis for military service is regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 30 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia. The operational basis for the implementation of military service is regulated in a. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, b. Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, c. Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. d. Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense. 2) Urgent military service is carried out because a real threat to the existence of the integrity of the nation and state cannot only be placed on the TNI. The war that is happening today is not just a war using military force but is much more modern with a far more terrible impact.
Penegakan Hukum Terhadap Layanan Aplikasi Pinjaman Online Di Masa Pandemi Di Kota Palembang Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Arista, Windi; Rusmini, Rusmini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.660

Abstract

Abstrak Finansial Teknologi (Fintech) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi konsumen di masa pandemi di Kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris yang berupa produk prilaku hukum. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran dan merugikan konsumen. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, untuk memberikan efek jera. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan sanksi pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online apabila terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak. Kata kunci : Fintech, Pinjaman Online, OJK Abstract Financial Technology (Fintech) is the implementation and use of technology to improve banking and financial services, which are generally carried out by startups by utilizing the latest software, internet, communication and computing technologies. The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers in online loan transactions related to consumer personal data during the pandemic in Palembang City. This research method uses a normative-empirical legal case study in the form of a product of legal behavior. The results of the study, the authors conclude thatwritten warnings are written warnings given by the OJK to online loan providers so that the organizers do not repeat violations and harm consumers. Fines are an obligation given by OJK to online loan providers to pay a certain amount of money, to provide a deterrent effect. Restrictions on business activities are restrictions on the capacity of accepting money borrowing customers by online loan providers within a certain time. This is done so that prospective customers are not harmed due to personal data breaches committed by the organizer. And sanctions for revocation of business licenses are the toughest sanctions imposed on online loan providers if they are proven to have violated laws and regulations and harmed several parties.
Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia Triputra, Yuli Asmara; Merita, Enni; Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.668

Abstract

Abstrak Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi keadilan restorative dalam penanganan perkara anak dengan kewajiban penerapan diversi pada semua tingkat pemeriksaan dalam system peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.Diversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah upaya melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : Anak, Diversi, Restoratif Justice Abstract The special criminal justice system for children certainly has a special purpose for the future interests of children and society in which the principles of justice are embodied. Restorative justice is a method that is philosophically designed to be a resolution to an ongoing conflict by improving conditions or losses arising from the conflict. Dialogue and mediation in restorative justice involve several parties including the perpetrator, the victim, the perpetrator's family or the victim. , and other related parties. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System adopts restorative justice in handling child cases with the obligation to implement diversion at all levels of examination in the criminal justice system, starting from investigation, prosecution and examination at trial. Diversion is based on the discretion of enforcement officers The law is an effort to protect children from actions that are contrary to the best interests of the child.
Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Erleni, Erleni
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.715

Abstract

Abstrak Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penelitian kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh terkait dengan pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan perkawinan beda agama tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, sedangkan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum sedangkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang disebabkan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut yakni dengan melihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama; Kekosongan Hukum; Undang-undang Perkawinan Abstract Marriage in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. These two products of legislation regulate issues related to marriage, including inter-religious marriages. In the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage, article 2 paragraph (1) it is stated: "Marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief". The provisions of Indonesia's positive law do not explicitly prohibit interfaith marriages. However, from the existing provisions and Indonesia's position as a non-secular country, it is interpreted that in Indonesia interfaith marriages cannot be held. Marriage law in Indonesia does not specifically regulate the marriage of interfaith couples so that there is a legal vacuum. Regarding the validity of marriage, marriage is carried out according to religion and belief as regulated in Article 2 paragraph (1) of the UUP. This research uses normative legal research, using a statute approach and library research. It aims to study further related to the regulation of interfaith marriages in Law Number 1 of 1974. The conclusion of this study is that the validity of interfaith marriages remains to be returned to the laws of their respective religions, while relating to civil relations arising from marriage, if the marriage has received legal recognition, then everything is considered valid and protected by law, while to overcome the legal vacuum caused by the indecisiveness of the Marriage Law in regulating interfaith marriages, namely by looking at Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.
Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Deshaini, Liza; Amin, Muhammad Nur
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.767

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk memberikangambaran bagaimana mengajukan perlawanan terhadap perampasan aset pihak ketiga yang disita oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkkan bahwa bagi pihak ketiga yang asetnya dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dapat mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum adapun amar dari upaya hukum keberatan terhadap aset pihak ketiga adalah menyatakan bahwa penyitaan terhadap perampasan aset oleh jaksa tidak sah sehingga aset yang disita oleh jaksa kembali kepada keadaan semula. Kata kunci: Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perlawanan Abstract The purpose of this study is to provide an overview of how to file a fight against the confiscation of third partyassets confiscated by the state in cases of criminal acts of corruption. The analytical method used in this research is normative juridical research method. The results of the study concluded that for third parties whose assets were confiscated by the state based on a court decision on corruption crimes, they can submit legal remedies for objections to the Court no later than 2 (two) months after the court's decision was pronounced in a hearing open to the public. third party assets is to state that the confiscation of asset confiscation by the prosecutor is illegal so that the assets confiscated by the prosecutor return to their original state.
Telaah Norma Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Indonesia Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Kesuma, Derry Angling; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.769

Abstract

Abstrak Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sehubungan dengan ujaran kebencian (hate speech) sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP sebagai Lex Generale, daan juga di bahas dalam Surat Edaran Kapolri sebagai berikut :Di dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, Pasal 156 KUHP , Pasal 157 KUHP, Juga di Bahas didalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bern omor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Pidana ujaran kebencian (hate speech) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana jarîmah: Yang pertama, jarîmah hudûd, suatu jarîmah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Yang kedua, jarîmah qishâsh atau diat, seperti jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarîmah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga, ta’zîr, adalah suatu dalam bentuk jarîmah, yang bentuk atau macam jarîmah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Sanski Pidana, Penegakan Hukum Abstract Criminal provisions for cases that occur on social media in connection with hate speech are quite clearly regulated in the Information and Electronic Transactions Law, and the Criminal Code as Lex Generale, and are also discussed in the Chief of Police's Circular Letter as follows: In Article 45A Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law, Article 156 of the Criminal Code, Article 157 of the Criminal Code, also discussed in the Circular Letter issued by the Head of the Indonesian National Police numbered SE/6/X/2015 concerning Handling of Hate Speech. Criminal hate speech according to Islamic criminal law focuses on defamation and humiliation, including in acts of sin. In Islamic criminal law, there are three jarîmah criminal penalties: First, hudûd jarîmah, a jarîmah which has been formed has been determined by syaraad so that the number is limited. Secondly, jarîmah qishâsh or diat, such as jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh or diat, it has been determined that the type and amount of punishment for this jarîmah is only one for each congregation. The third, ta'zîr, is something in the form of jarimah, in which the form or type of jarimah and the penalties and sanctions are determined by the authorities.
Peran Hukum Adat Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia Oktarina, Evi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.774

Abstract

Abstrak Cita-cita dan harapan bangsa Indonesia yang menghendaki hukum adat sebagai alat pemersatu bangsa telah memberi harapan bagi pembangunan hukum adat Indonesia ke depan. Amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 kini menjadi relevan untuk dijadikan bahan kajian bincangan rancang bangun hukum nasional. UUD 1945 merupakan jantung dan jiwa suatu negara. UUD 1945 memberi tahu kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan, serta asas-asas kehidupan di dalamnya. Bilamana kita memaknai UUD 1945 secara mendalam dan komprehensif, maka kita bisa melihat bahwa UUD 1945 menggambarkan negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang peduli akan rakyatnya.Salah satu bentuk implementasi dari politik hukum rekognisi terhadap masyarakat hukum adat yang dimuat dalam konstitusi adalah mengharuskan pemerintah dan pembentuk Undang-Undang tidak boleh mengabaikan dan untuk senantiasa menjadikan hukum adat sebagai sumber inspirasi dan tempat menggali hukum (sources of law) dalam usaha besar pembangunan hukum nasional. Kata Kunci: Hukum Adat, UUD, Ketatanegaraan Abstract The ideals and hopes of the Indonesian people who want customary law as a unifying tool for the nation have given hope for the development of Indonesian customary law in the future. Amendments to the articles of the 1945 Constitution have now become relevant to be used as a subject for discussion of national law design. The 1945 Constitution is the heart and soul of a country. The 1945 Constitution tells us about what is meant by forming a state, the ideals of statehood, what it wants to do, as well as the principles of life in it. If we interpret the 1945 Constitution in-depth and comprehensively, then we can see that the 1945 Constitution describes the Republic of Indonesia as a country that cares about its people. One form of implementation of the legal politics of recognition of indigenous peoples contained in the constitution is to require the government and the framers of the Law not to neglect and to always make customary law a source of inspiration and a place to explore the law (sources of law) in the great effort of national law development. Keywords: Customary Law, Constitution, Constitutional
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Arisan Online Utoyo, Marsudi; Absi, Warmiyana Zairi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.786

Abstract

Abstrak Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan berikutnya. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online. Bagaimana proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan arisan online. Penelitian ini merupakan hukum normatif (normative law research). Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan berkedok Arisan Online anggota arisan disini dianggap sebagai konsumen, maka korban penipuan dilindungi secara perdata berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata tentang ganti kerugian berupa biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi, dan dilindungi secara pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena penggelapan. Kepada aparat penegak hukum, penulis berharap agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dan perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis sehingga adanya pihak ketiga yang mengetahui dari adanya perjanjian yang dilakukan secara online tersebut. Kata Kunci : Sanksi Hukum, Pelaku, Uang Arisan, Online Abstract Arisan is a money-gathering activity that is carried out regularly in each certain period. After the money is collected, the winner will be determined by drawing lots. According to the arisan culture in Indonesia, the arisan winner has an obligation to hold the next arisan meeting. How to regulate legal protection for victims of online arisan fraud. What is the settlement process for criminal cases of online arisan fraud? This research is a normative law (normative law research). Legal protection arrangements for fraud victims under the guise of Arisan Online, arisan members here are considered consumers, so victims of fraud are protected civilly based on Article 1239 of the Civil Code concerning compensation in the form of costs, losses and interest due to default, and are protected criminally based on Article 372 of the Indonesian Criminal Code. Criminal for embezzlement. To law enforcement officials, the authors hope to further enhance law enforcement efforts against perpetrators of fraud under the guise of online arisan and the need for an institution or party to oversee the existence of any legal agreements, both written agreements and unwritten agreements so that third parties know of there is an online agreement. Keywords: Legal Sanctions, Perpetrators, Arisan Money, Online

Page 17 of 22 | Total Record : 215

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2025): Juni Vol. 11 No. 1 (2024): Desember Vol. 10 No. 2 (2024): Juni Vol. 10 No. 1 (2023): Desember Vol. 9 No. 2 (2023): Juni Vol. 9 No. 1 (2022): Desember Vol. 8 No. 2 (2022): Juni 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 Vol. 8 No. 1 (2021): Desember 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue