cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2021)" : 24 Documents clear
PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 Sautsnida Mizuro; Devi Siti Hamzah Marpaung; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21252

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan arbitrase dalam penyelesaian alternatif sengketa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, objek penelitian dan sumbernya berasal dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang berhubungan dengan objek penulisan yang selanjutnya digabungkan secara sistematis. Arbitrase smerupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan didampingi oleh arbiter yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang bersifat keperdataan. Metode alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sebagai perbandingan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemerintah turut mengambil peran dalam pembentukan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) Nurul Hajjan; Rani Apriani; Luthfi Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22318

Abstract

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan secara online seperti e-commerce. Kegiatan jual-beli secara online pun dipermudah salah satu nya dengan menggunakan metode pembayaran COD (Cash On Delivery), namun hal ini justru menimbulkan tindakan wanprestasi dari pihak debitur selaku konsumen. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum atas tindakan wanprestasi konsumen melaui sistem COD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pembahasan yang diambil dari bahan kepustakaan dan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran apabila barang tersebut telah sampai kepada tangan konsumen.
EFEKTlVlTAS JALUR NON LlTlGASl SEBAGAl ALTERNATlF PENYELESAlAN SENGKETA OLEH BADAN PENYELESAlAN SENGKETA KONSUMEN Febby Lizzia Firdatin; Devi Siti Hamzah Marpaung; Maharani Nurdin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22074

Abstract

Efektivitas Jalur Non litigasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa ditempuh dengan memakai jalur non litigasi. Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa antara pembeli dengan penjual yang memiliki tujuan menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara non litigasi yang efektif dan efisien merupakan tujuan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terbentuknya akta perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa sendiri dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa sendiri sejatinya dapat dioptimalkan dan diperkuat oleh mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang merupakan bagian dari hukum acara perdata. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.
PERSEPSI DOSEN TENTANG EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Irvin Nofrianto Pabane; Mustaring Mustaring; Herman Herman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Persepsi Dosen terhadap eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (2) Pandangan Dosen terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi pasca disahkannya revisi kedua Undang-Undang KPK di Program PPKn FIS UNM. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu enam responden dari Dosen PPKn FIS UNM dan satu orang narasumber dan lembaga negara KPK RI. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, naskah akademik revisi kedua KPK, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM diadakannya Dewan Pengawas KPK terbelah dua, sebagian menilai positif atau mendukung dan sebagian menilai negatif atau tidak mendukung. (2) Dosen PPKn FIS UNM berpandangan bahwa perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK yang semakin menguatkan kewenangan KPK, mendukung KPK agar independen dalam menjalankan tugasnya serta mendorong KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dengan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai instansi sampai ke pelosok daerah.

Page 3 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue